Ditemukan 923 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/PID/2010
Tanggal 29 Maret 2011 — BENNY WIJAYANTO TJONG ALS ALIANG
5815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARIAM DARUS BADRULZAMAN, SH, dalam bukunya "KUHPerdata BukuIl HUKUM PERIKATAN DENGAN PENJELASANNYA", menyebutkan bahwaunsurunsur perikatan/perjanjian adalah :1. Hubungan Hukum ;2. Kekayaan;3. Pihakpihak;4.
    Mariyam Darus Badrulzaman, SH, dalambukunya " KUHPerdata Buku Ill Hukum Perdata dengan penjelasannya" , wujuddari ingkar janji atau wanprestasi adalah :1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan / perjanjian ;2. Debitur terlambat memenuhi perikatan / perjanjian ;3.
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
62403251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • BentukBentuk Klausula BakuMenurut Mariam Darus Badrulzaman>, perjanjianbaku di dalam masyarakat dapat dibedakan dalam3 bentuk, yaitu :a.Perjanjian baku sepihakPerjanjian baku sepihak ditentukan olehpihak yang kuat kedudukannya dalamperjanjian itu.
    Perjanjian baku timbal balik, yaituperjanjian baku yang isinya ditentukanoleh kedua belah pihak, misalnyaperjanjian baku yang pihakpihaknyaterdiri dari pihak majikan (kreditur) dan 51 Mariam Darus Badrulzaman, Kumpulan Pidato Pengukuhan,Bandung : Alumni, 1981, hal 99.39pihak lainnya buruh (debitur). Keduapihak lazimnya terikat organisasi,misalnya pada perjanjian buruh kolektif.c.
    Sebagaimanadinyatakan Mariam Darus Badrulzaman bahwaasas keseimbangan adalah kelanjutan dari asaspersamaan hak yang menghendaki kedua pihakuntuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian,karena kedua belah pihak, selain mempunyaikekuatan untuk menuntut pelaksanaan prestasi, dilain pihak juga memiliki beban untuk dapat 65 Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasionaldan Permasalahannya, Jakarta: Alumni, 1981, hal 58.melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
    Hal ini dinyatakanoleh Mariam Darus Badrulzaman yaitu bahwakebebasan berkontrak yang bertanggung jawab,yang mampu memelihara keseimbangan perludipelihara sebagai modal pengembangankepribadian untuk mencapai kesejahteraan dankebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi,selaras, dan seimbang dengan kepentinganmasyarakat.
    Hukum memperhatikan 'kausa' atauisi' dari suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal, tidakpalsu, atau terlarang sebagaimana Pasal 1337KUHPerdata tersebut di atas.79 5478 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku Ill: HukumPerikatan dengan Penjelasan, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal111.79 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill, Op. cit,hal 106.Munir Fuady menyatakan bahwa salah satu asasdalam hukum kontrak adalah asas kebebasanberkontrak (freedom of contract).
Register : 07-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 622/Pdt.G.S/2021/PN Smd
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
Oting
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
205
  • ;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzaman, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagaiperbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku IIl Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni,1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
Register : 02-07-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 356-PDT-2015-PT.DKI
Tanggal 21 September 2015 — TILLY KALIGIS >< PT.GREENHILL GARDEN CS
4527
  • No.356/PDT/2015/PT.DKI12.dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Ternyata dalam perkara ini semua unsur perobuatan melawan hukumtelah dijelaskan secara tegas;Bahwa menurut pemikiran Mariam Dams Badrulzaman mengenai Pasal1365 KUH Per yang menentukan tiap perobuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yangmelakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian dengan unsurunsur sebagai berikut : a.
Putus : 11-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Nopember 2015 — SETIA WIBOWO melawan SOEPARNI Dkk
5310
  • Miriam Darus Badrulzaman, SH adalah sebagai berikut :a) Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut 5b) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulankemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda ;c) Seseorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajibdilakukan
    MiriamDarus Badrulzaman, SH tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara aqua, agar Tergugat dan Tergugat II menggantikerugian yang diderita oleh Penggugat, sebagai kompensasi Objek Tanah Penggugatyang dieksekusi dan mewajibkan Tergugat dan Tergugat II membayar ganti rugikepada Penggugat Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) per bulan sejak bulan Desember2014 s/d perkara ini berkekuatan hukum tetap ;19.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
846327334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Mariam Darus Badrulzaman, et.al., mengemukakan beberapa akibat keadaanmemaksa terhadap perikatan.
    Mariam Darus Badrulzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2001), him 2629.18M.
    Hal inidi dalam sistem Anglo American disebut Hardship yang menimbulkan hakuntuk renegosiasi.Mariam Darus Badrulzaman membedakaan overmacht menjadi dua yangruang lingkupnya meliputi*Overmacht Umum, dapat berupa iklim, kehilangan, dan pencurian.Overmacht Khusus, dapat berupa berlakunya suatu peraturan (UU atauPeraturan Pemerintah.
    Dalam hal ini tidak berarti prestasi tidak dapatdilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.Berbeda dengan Mariam Darus Badrulzaman, Munir Fuady menggunakanistilah force majeure untuk menerjemahkan overmacht.
    Yahya Harahap,Mariam Darus Badrulzaman, dkk., Hartono Hadisoeprapto. Pendapat pertama,yaitu menurut R.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3330 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA BANDAR UDARA MEDAN BARU VS PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk., DK
9756 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertiansepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemendewilsverklaring) antar pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkanHalaman 19 dari 31 Hal. Put. Nomor 3330 K/Padt/2015dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
    Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertiansepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemendeHalaman 24 dari 31 Hal. Put. Nomor 3330 K/Padt/2015wilsverklaring) antar pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkandinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
    Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertiansepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemendewilsverklaring) antar pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkandinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
    Mariam Darus Badrulzaman melukiskan pengertiansepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemendewilsverklaring) antar pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkanHalaman 27 dari 31 Hal. Put. Nomor 3330 K/Padt/2015dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
Register : 31-12-2018 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang diwakili Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc
Tergugat:
PT. HOW ARE YOU INDONESIA
23793751
  • orang lain;e Melanggar kaidah tata susila;e Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimilik seseorang atau pejabat dalammengeluarkan kebijakan;4.4 Bahwa, dengan demikian sejak Putusan Hege Raad Belandatersebut, maka pengertian Perbuatan Melanggar Hukum tidak hanyameliputi perbuatan yang bertentangan dengan PasalPasal dalamPerundangUndangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatanyang melanggar kepatutan dan masyarakat;4.5 Bahwa, menurut Mariam Darus Badrulzaman
    yang mengatakansyaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagaiPerbuatan Melanggar Hukum adalah sebagai berikut: (Vide KUHPerdataBuku Ill, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, MariamDarus Badrulzaman).e Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baikyang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiaptingkah laku berbuat atau tidak berbuat;e Perbuatan itu harus melawan hukum;e Ada kerugian;e Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan
Register : 17-06-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 09-11-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 242/Pdt/2014/PT.BDG
Tanggal 21 Agustus 2014 — R. ENDUT SUTARNA Lawan 1. RUDY WIJAYA 2. HERRY KRISTIANTO, SH.M.Kn 3. YANTI SUWANTINI
5323
  • Mariam Darus Badrulzaman,Putusan Nomor 242/PDT/2014/PT.Bdg Halaman 7 dari 22SH., dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan terbitan PT.
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1917 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — EDY AMAN SARAGIH, S.E, MBA, VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
5036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya, menurut pendapat Majelis Hakim, terjadinyakebakaran atas rumah dinas milik Tergugat dan tindakan Penggugatyang merenovasi rumah dinas tersebut tanpa izin dari Tergugat,adalah menjadi resiko dan tanggung jawab Penggugat sendiri, yangtidak dapat dialinkan atau dibebankan kepada Tergugat;Bahwa pengertian resiko dan tanggung jawab perdata resiko adalah:Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadiandiluar kesalahan salah satu pihak, selanjutnya: Menurut MariamDanis Badrulzaman
    Jadi unsur bergerakdari pengertian "perbuatan" kinipun ada Perkataan "melanggar" dalamrangkaian katakata "perbuatan melanggar hukum" yang dimaksud bersifatcktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untukmenerjemahkan onrechtmatige daad ialah perbuatan melanggar hokumkarena istilan perbuatan melanggar hukum menurut Wir jono Prodjodikoroditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia danyang sebagian terbesar merupakan hukum adat Ibid, him. 2.Bahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman
    Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajibdilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatuperbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum;Bahwa Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badrulzaman initelah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenaiperbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep itu pengertian melawanhukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan Undang UndangHalaman 19 dari 25 hal.Put.
Upload : 14-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 63/PDT/2016/PT.BTN
NURAINI MUTIA SITUTEDJA,beralamat di jalan Kenari III Blok L-5 No.26 RT.003/RW.008 Kelurahan Rengas,Kecamatan Ciputat Timur,Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sabungan Pandiangan,SH., Fikerman Sianturi.,SH., dan Jon Hendry,SH., para Advokat / konsultan Hukum dari Sabungan Pandiangan,SH & associates,berkedudukan di Askrida Tower Lt.4 R.405 jalan Pramuka Raya Kav.151 Jakarta Timur, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.009/SP & A/PDT/IX/2015 tanggal 9 September 2015,sebagai PEMBANDING/semula PELAWAN; M e l a w a n : PT INDOSURYA INTI FINANCE, beralamat kantor di Indosurya Center Lantai 6, Jl.MH. Thamrin NO. 3 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rudhi A Lontoh,SH, Edward N.Lontoh,SH.,LL.M., dan Taripar Simanjuntak,SH, T Sri Novianora,SH., Donny Wahyu Tobing,SH., Triana R.Aritonang,SH.,Oktavia Sastray Anggraini,SH.,dan Elfano Eneilmy,SH., Para Advokat dari kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47,Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 sebagai TERBANDING/semula TERLAWAN ;
21488
  • Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dalam bukunyaberjudul Serial Hukum Perdata Buku Kedua Kompilasi Hukum Jaminan,penerbit CV Mandar Maju tahun 2009 halaman 13 menentukan sebagai berikut(kutipan) :V. Asas Publisitas : (Penjelasan Umum angka 3c UU HT).Yang dimaksud dengan publisitas ialah pencatatan dari pembebanan obyekHakTanggungan, sehingga terbuka dan dibaca dan diketahui oleh umum.
    Mariam Darus Badrulzaman,sebagaimanadimaksud diatas, maka sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasarsehingga Darus ditolak kalau kemudianPelawan/Pembantah dalam dalildalilPerlawanan/Bantahannya mendalilkan secara sesat dan keliru bahwa Pelawan/Terbantah tidak mengetahui dan tidak tahu sama sekali pemberian HakTanggungan dimana 2 (dua) bidang tanah milik Pelawan/Pembantah sebagaijaminan pemberian Hak Tanggungan tersebut.Kalaupun kemudian Pelawan/Pembantah ngotot untuk mendalilkan bahwaPelawan
Putus : 12-05-2008 — Upload : 02-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 721 K/PDT/2005
Tanggal 12 Mei 2008 — FIRMAN HERMAN ; PT SOLID GOLD INVESTAMA
5842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mariam Darus Badrulzaman, SH. dalam bukunya Kompilasi HukumPerikatan :Karena alasanalasan yang dapat menimbulkan kebatalan suatu perikatanialah kalau perikatan tersebut cacad pada syaratsyaratnya yang objektifsaja.Dalam keadaan yang demikian, maka akibatakibat yang timbul dariperikatan itu dikembalikan ke keadaan semula (Pasal 1446 KUHPerdatadan 1449 KUHPerdata).Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat pula manuntutpenggantian biaya, kerugian dan bunga apabila ada alasan tersebut.Bahwa
    Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam bukunyayang berjudul KUHPerdata Buku Ill Hukum Perikatan Dengan Penjelasanadalah sebagai berikut :a.
Register : 06-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 35/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : SABRI ZAINI Diwakili Oleh : Ahmad Joni, SH
Pembanding/Penggugat II : BAKRI Diwakili Oleh : Ahmad Joni, SH
Pembanding/Penggugat III : NURSIAH Diwakili Oleh : Ahmad Joni, SH
Pembanding/Penggugat IV : SAWIYAH Diwakili Oleh : Ahmad Joni, SH
Terbanding/Tergugat : PT. KASWARI UNGGUL
7226
  • Bahwa, menurut Mariam Darus Badrulzaman yang mengatakan syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (Vide: KUH PerdataBuku III, Hukum Perikatan DenganPenjelasan, Mariam Darus Badrulzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996)adalah sebagai berikut:Hal 7 dari 17 hal PUTUSAN Nomor 35/PDT/2021/PT JMBHarus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yangbersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah lakuberbuat atau tidak berbuat;Perbuatan
Register : 05-11-2012 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN SUBANG Nomor 29/PDT.G/2012/ PN SUBANG
Tanggal 18 September 2013 — Penggugat Ir. SRI TARYANTO Melawan Tergugat 1 Hj. Dra.DWIPRAPTI SRI MARGIASIH dan Tergugat 2 YULIANA ANDRIANI
20565
  • Mariam Darns Badrulzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pemyataankehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antar pihakpihak. Pemyataan pihakyang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pemyataan pihak yang menerima penawarandinamakan akseptasi (acceptatie).
Register : 18-01-2012 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Krw
Tanggal 18 Juni 2012 — H.U. SAEFUDIN LAWAN 1. Hj. RUBINA NIZAR TERGUGAT I; 2. WASIM DARWIS, SH., sebagai TERGUGAT II; 3. Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT III;
7210
  • Mariam Darus Badrulzaman, SH., harusmemenuhi syaratsyarat :1. Harus ada perbuatan, baik yang yang bersifat positif maupun yang bersifatnegative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;2. Perbuatan itu harus melawan hukum;3. Ada kerugian;4. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian5. Ada kesalahan (schuld);(vide : Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan denganPenjelasan, PT.
Register : 18-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN SRL
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT.BPR JAAMBI CITRA SAHABAT
Tergugat:
Marwiyah
5530
  • Dasarhukumnya yaitu Pasal 1234 BW Perikatan ditujukan untuk memberikanHalaman 2 dar i7 Putusan Nomor 3/Padt.G.S/2018/PN Srl.sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu Artinya,suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:(1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,(2) untuk melakukan sesuatu dan(3) untuk tidak melakukan sesuatuTerjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:(1) terlambat berprestasi(2) tidak berprestasi(3) salah berprestasiMariam Darus Badrulzaman, mengemukakan
Register : 16-10-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN SRL
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
PT.BPR JAAMBI CITRA SAHABAT
Tergugat:
YUSKALMAN
8241
  • Dasarhukumnya yaitu Pasal 1234 BW Perikatan ditujukan untuk memberikansesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu Artinya,suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:(1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,(2) untuk melakukan sesuatu dan(3) untuk tidak melakukan sesuatuTerjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:(1) terlambat berprestasiHalaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor: 7/Pdt.G.S/2018/PN Srl(2) tidak berprestasi(3) salah berprestasiMariam Darus Badrulzaman, mengemukakan
Putus : 07-02-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1727 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Februari 2017 — MOH NORI
9558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1727 K/Pid.Sus/2016Mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan olehMariam Darus Badrulzaman bahwa: Dengan diperlukanya kata sepakatmengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyaikebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yangmengakibatkan adanya "cacad" bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertiansepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui(overeenstemende wilsverklaring) antara pihakpihak.
    Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada empat teori tentangsaat terjadinya sepakat, yaitu:a. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi padasaat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;b. Teori pengiriman (verzendihcorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadipada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerimatawaran;c.
    Teori kehendak (wilstheory) (Badrulzaman) atau Ullingstheory (teori saatmelahirkan kemauan):(Syaharani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendakpihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;2. Theori Pengiriman (verzendlheorie) (Badrulzaman dan Syahrani), yaitusepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu (Surat penerimaan)dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;3.
    Teori Pengetahuan (vcncrningwhectheory) (Badrulzaman dan Syahrani),Yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya sudahmengetahui bahwa tawarannya diterima atau apabila si penawar (pihakyang menawarkan) telah membuka dan membaca surat penerimaan itu;5.
    Jika obyek itu berupa suatu barang, maka barang itusetidak tidaknya harus ditentukan jenisnya;Suatu sebab yang halal;Mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan olehMariam Darus Badrulzaman bahwa: Menurut yurisprudensi yangditafsirkan dengan clausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melaluisyarat kuasa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untukmenempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.
Register : 23-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Jmb
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Jambi
Tergugat:
1.SATIWEN SITI
2.WAGIMAN WIDI PRASTIO
277
  • Dasarhukumnya yaitu Pasal 1234 BW Perikatan ditujukan untuk memberikansesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu Artinya,suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:(1) kewajiban untuk memberikan sesuatu,(2) untuk melakukan sesuatu dan(3) untuk tidak melakukan sesuatuTerjadi wanprestasi apabila salah satu pihak:(1) terlambat berprestasi(2) tidak berprestasi(3) salah berprestasiMariam Darus Badrulzaman, mengemukakan bahwa perjanjian kredit bankadalah perjanjian pendahuluan
Upload : 08-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 51/Pdt/2020/PT DPS
IDA BAGUS KETUT SURYADANA,dk melawan IDA BAGUS PUTU ASTINA, SH., MBA.,
15448
  • Mariam Darus Badrulzaman, SH., FCBArb,dalam bukunya Sistem Hukum Benda Nasional, di mana dikatakanbahwa jual beli harus memenuhi syarat : Adanya alas hak yaituperjanjian konsensual obligatoir, adanya penyerahan (perjanjiankebendaan), ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan(bechikking bevoegheid) dan adanya etikad baik (te goeder strow);Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding II dahuluPenggugat Intervensi, telah mengajukan memori banding denganalasanalasan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa
    Mariam Darus Badrulzaman,SH., FCBArb, dalam bukunya Sistem Hukum Benda Nasional, dimana dikatakan bahwa jual beli harus memenuhi syarat : Adanya alashak yaitu) perjanjian konsensual obligatoir, adanya penyerahan(perjanjian kebendaan), ada wewenang menguasai pihak yangmenyerahkan (bechikking bevoegheid) dan adanya etikad baik (tegoeder strow);Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding dahuluTergugat asal/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II dahulu PenggugatIntervensi (para Pembanding