Jefri Siagian bukan milik Saksi JefriRonald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit Ill Tipikor PoldaPapua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian.SIK, BAP Saksi dibacakan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikanperkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaandana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.

Terdakwa yang telahmengetahui dari media massa bahwa Subdit Ill TipikorPolda Papua sedang menangani kasus dugaan TindakPidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKADKab.

Thomas Tigi di HotelNew Season Entrop Distrik Jayapura Selatan KotaJayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yangtelah mengetahui dari media massa bahwa Subdit IllTipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudianTerdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikanmasalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksiDrs.

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barangkepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada masalah yang sedang ditangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsipengelolaan dana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013yang melibatkan Drs.

.-----17. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.----------18. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal 09 Agustus 2012 beserta lampirannya.----------19.

Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 2011.---------20. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tanggal 1 Maret 2012 beserta lampirannya.---Dikembalikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Buleleng. ------21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 37.A Tahun 2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Buleleng.---------22.

8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 29722 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cree nn nnn nn nn nnn nnnnene16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS

SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O09 Agustus 2012 besertaTAIN IP ANN Ya). ===992 se em teeter eceenennteemi2018)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat Perintah

2012tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Lembaga OtoritaEks Pelabuhan Buleleng Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.15)1 (Satu) bendel Peraturan Bupati Buleleng nomor : 28 Tahun 2012 tanggal 8Juni 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksanaan Teknis Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Eks PelabuhanBulelend. 272222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnne16)1 (Satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS

SKPD Tahun Anggaran 2012, nomor : 900/102/KEU/2011 tanggal 12 Nopember 2011 beserta lampirannya.17)1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pembahasan Atas Rekomendasi UsulanHibah dan BANSOS SKPD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012,nomor : 900/495.A/KEU/2012 tanggal O9 Agustus 2012 besertalampiranny 2a. 22 nn nnn nnn nnn nen ne nnn nnn nen neces nen nne18)Berita Acara Rapat Pembahasan Usulan Hibah dan Bansos TahunAnggaran 2012 No.439/894/Disbudpar/2011 tanggal 5 Oktober 201 1.19)1 (satu) bendel Surat

40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos

ha) 1.250 kg 10.000 12.500.0003 Pembelian Kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain :a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (

Sitorus ini lan orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.

APBD TA. 2011, berikut besaran JumlahBantuan Hibah dan Bansos Pada Bulan November 201 1Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 66Bahwa tidak ada yang bertanggungjawab menghubungi calon penerima BantuanHibah dan Bansos agar mengambil Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Danahibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.

APBD TA. 2011 berikutbesaran Jumlah Bantuan Hibah dan BansosBahwa bendahara pengeluaran pembantu Hibah dan Bansos Biro Binkemsostidak berkewajiban menghubungi calon penerima hibah dan bansos untukmemberitahukan adanya Surat Pemberitahuan bahwa bantuan Dana hibah danBansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.

ABDD TA. 2011 berikut besaranJumlah Bantuan Hibah dan Bansos tapi jika calon penerima Bantuan Sosial danHibah datang, saksi memberikan surat pemberitahuan kepada calon penerima.Bahwa yang bertanggung jawab menyerahkan Surat Pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.

ABDDTA. 2011 berikut besaran Jumlah Bantuan Hibah dan Bansos kepada calonpenerima Bantuan Hibah dan Bansos adalah saksi selaku BendaharaPengeluaran Pembantu Dana Hibah dan Bansos pada Biro Binkemsos.Bahwa yang menjadi syarat pada saat pengambilan Surat pemberitahuan bahwabantuan Dana hibah dan Bansos telah dialokasikan dalam APBD dan P.

Binkemsos, Bendahara Pengeluaran Hibah dan bansos pada Biro Binkemsosdan calon penerima Bantuan Bantuan Hibah dan Bansos yang seolah olah danabantuan tersebut telah diterima oleh si penerima Bantuan Hibah dan Bansos, akantetapi di dalam berkas yang saksi terima dari bagian di Biro Binkemsos, adaterdapat Kwitansi (Tanda Pembayaran), yang telah ditandatangani oleh calonpenerima Bantuan, selanjutnya Kepala Biro menandatangani terlebih dahulusebagai bentuk persetujuan untuk dibayar, kKemudian baru saksi

Undang undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaanberdasarkan Pasal 141 huruf b KUHAP, telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakanProgram Bantuan Sosial (Bansos

mengambil uang bansos Pokmas Nanggala yang sudah dicairkanHal 13 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbysebelumnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari Saudara ALAWI (DPO), selanjutnya uangtersebut oleh terdakwa diberikan pada terdakwa Il sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Rp 34.000.000, (tiga puluhempat juta rupiah) dibawa sendiri oleh terdakwa dimana seharusnyadiserahkan pada pokmas NANGGALA yang diketuai oleh saksi H.

ADIM (Selaku Bendahara); Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dana bantuan untuk kegiatanpengadaan sapi Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul14.25 WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk PokmasNanggala sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dandibawa oleh saudara ALAWI (DPO));Hal 23 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatin Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)); 272 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas

Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)) 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas Nanggala

20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONT) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALAMIN Kleben Tanjung Muntilan Kabupaten Magelang yangditandatangani oleh EDI YUNUS AGUS S;1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid SABILUL MUHTADIN Gulon Salam

rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid ALHIKMAH Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh A.

(enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untukMasjid RANDUCANANG Bandongan (AL FALAH) Kab.

Toni) uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AtTaqwa Lojirejo Gulon Salam Kabupaten Magelang yang ditandatangani olehMusyafak;1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari ImamSantoso (titipan dari Sdr. Toni) uang seyumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk Masjid AlHikmah Windusari Kabupaten Magelang yang ditandatangani oleh A.

Toni) uang seyjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kabupaten Magelang untuk MasjidRanducanang Bandongan (Al Falah) Kabupaten Magelang yang ditandatanganioleh H.

Proposal yang telah selesai dibuatkemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDYHARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan diDPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor : 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal :Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial

Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor :008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;e Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBDMurni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Foto Copy SK.

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian

SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 tetap

Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaanteknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasadengan CV khasana kreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos

Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisionalantara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos

Barat dengan Laporan Nomor : SR441/PW03/5/2013 tanggal 26September 2013 dengan perincian sebagai berikut : 1 Jumlah dana yang diperuntukan untuk Kelompok Tani Rp340.000.000,00Bukik Carano2 Pertanggungjawaban fiktif (tanpa kwitansi) Rp21.426.500,00Sapi yang dijual oleh Kelompok Tani Bukik Carano. (23 Rp149.500.000,00ekor sapi x Rp6.500.000,00)4 TOTAL KERUGIAN NEGARA Rp170.926.500,00 Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos

No. 2366 K/PID.SUS/2015Sehingga total kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan paraTerdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Bantuan Sosial (Bansos) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) adalah sebesar Rp170.926.500,00(seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratusrupiah);Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 66/Permentan/OT.40/12/2010tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk PertanianTahun

/V/2011 tanggal 25 April 2011 danlaporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan sarana pertanian TA2011 tanggal 27 April 2011;Surat Tugas Nomor : 520.698/SPTSet/IX/2011 tanggal 22 September2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan saranapeternakan tanggal 23 September 2011;Surat Tugas Nomor : 520.578/STPSPNAK/2011 tanggal 01 Agustus2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan UPPO Kelompok BukikCarano tanggal 01 Agustus 2011;Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Sosial (BANSOS

No. 2366 K/PID.SUS/2015Sosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik); Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik Carano; Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanKabupaten Solok tentang Penetapan

) UnitPengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor : 2368/Nak/XII/2011 tanggal30 Desember 2011 dan Berita Acara serah terima pengelolaan BantuanSosial (BANSOS) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2369/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana PertanianKelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (Unit PengolahanPupuk Organik);Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani Bukik

Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBD-P 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k. Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;l. Foto Copy SK. Kepengurusan UKM Band Unmul No.: 830/KM/2013 tanggal 29 Mei 2013;m. Foto Copy KTP a.n. TAUFAN INDRANATA dan a.n. MUHAMMAD HILMI;n. Foto Copy NPWP a.n. TAUFAN INDRANATA;o. Foto Copy Kartu Contoh tanda Tangan;p.

Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebut Putusan No.51/Pid.Sus/2015/PN.Smr Page 34 35adalah Sdr. ARIZAL AKBAR SAYOGHA dan Sdr. M. RAHIM.

Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim ; Bahwa setahu saksi yang mengantarkan surat permohonanpembatalan bansos/hibah tersebut adalah Sdr.

Bahwa hasil rapat menyatakan akan menolak menerima dana hibahtersebut karena kesulitan dalam pembuatan LPJ nantinya.Selanjutnya, UKM band Unmul Samarinda membuat suratpermohonan pembatalan bansos/hibah yang ditujukan ke Kantor BiroSosial, Biro Keuangan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Setelahitu. saksi tidak mengikuti kembali perkembanganya. Yangmengantarkan surat permohonan pembatalan bansos/hibah tersebutadalah Sdr.

Kaltim terkait penyalurandana hibah/bansos tidak ada, sesuai dengan NPHD menjaditanggungjawab penerima hibah serta saksi tidak tahu adanya SK.Kepengurusan UKM Band Unmul yang fiktif dalam proposal pencairandana hibah UKM Band Unmul, ;Bahwa dalam penyaluran dana hibah/bansos tanggungjawab KPA (Ka.Biro Keuangan) dan PPTK (Ka. Biro Sosial) selesai ketika telahmenyerahkan dana hibah/oansos kepada penerima danahibah/oansos sesuai SK. Gubernur Kaltim.

Para Saksitersebut tahu adanya penyalahgunaan dana bansos/hibah, karena SaksiDESWANTA pernah satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi FUADDARMAWAN. Saksi DARSANI jika berkunjung ke rumah Terdakwa dan SaksiFUAD DARMAWAN, sering bertemu dengan Saksi RUDY HARTAWAN sedangbersama Terdakwa dan Saksi FUAD DARMAWAN.

Lotim dan pelapor sendiriadalah orang pelit karena didasari pelapor memiliki kepentingan terkaitpencairan dana bansos yang membutuhkan tanda tangan Pjs.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan saat itu Pjs. Bupati Lombok Timur tidak maumenanda tangani dokumen tersebut sehingga bertempat di kantorDinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur dan di depan orangbanyak Ir.

SYAMSURI HAMZAN melakukanpenghinaan terhadap keturunan HAJI ABDUL KADIR JAELANI karenasaat itu Ir, SYAMSURI HAMZAN mengajukan Dokumen untukpencairan Dana Bansos guna ditanda tangani oleh Pjs. BupatiLombok Timur An. H. AKHSANUL KHALIK, S.Sos, MH tapi karenaberbagai pertimbangan dan masih didalam proses saat itu Pjs. BupatiLombok Timur belum bisa menanda tangani dokumen tersebutsehingga bertempat di kantor Dinas Peternakan Kabupaten LombokTimur dan di depan orang banyak Ir.

rupiah) sesuai DIPA Nomor : 001/DPPASKPD/Ro.Keu201 1tanggal 22 Desember 2011 ; + 222 n= noe non nnn non noe on enn nnn oneBahwa yang mengelola kegiatan dana Bantuan Sosial dan dana Hibah tahun 2010dan tahun 2011 adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov Sulawesi Tengahsebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) BiroKeuangan Sekertariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; Bahwa Dana Hibah diperuntukan bagi organisasi pemerintah (kebupaten) danorganisasi kemasyarakatan sedangkan dana Bansos

hibah melampirkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD);oe nN Oo Fewajib melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada gubernur melaluiBiro keuangan dan SKPD terkait setelah diterimanya dana dimaksud.Bahwa Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun Anggran 2011sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 903/132/Ro.KewW/GST/2011tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah dan BantuanSosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011; Bahwa Mekanisme penyaluran dana hibah dan dana bansos

sampai denganditerima oleh penerima bantuan setelah semua syaratsyarat teknis kelayakanbisa dibantu yakni : 2 22 non non non nn non non noe nen enn nee Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh organisasikemasyarakatan/perorangan sesuai kriteria/persyaratan tersebut pada SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :900/86/RO.KEUGST/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang ditujukan kepadaGubernur Sulteng / Sekertaris Daerah Prov Sulteng/Kepala Biro Keuanganselaku

RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;Hal. 63 dari 130 hal. Put.

, tahap Pencairan BANSOS, Terdakwa melakukanperbuatan dan tindakannya sudah sesuai dengan apa yang seharusnyadilakukan, melaksanakan permintaan Bendahara Pengeluaran SetdakotBandung untuk di membagikan uang bantuan/THR kepada masyarakat,Ormas/OKP.

Demikian ternyata berdasarkan buktibutki dan SaksiSaksiyang telah terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukanperbuatan yang berupa menyuruh memintakan tandatangan kuitansi tandapenerimaan uang para pemohon BANSOS, penandatanganan surat kuasauntuk pencairan BANSOS, membuat atau merekap atas permohonan parapenerima BANSOS, serta pemberian bantuan/ THR tidak didasarkan ataskesadaran dan inisiatif sendiri tetapi karena adanya permintaan darimasyarakat yang langsung kepada Terdakwa secara

Kota Bandung Tahun anggaran 2009 danTahun 2010, dalam 3 tahapan proses yaitu Tahapan PengadministrasianPermohonan BANSOS, Tahapan Pencairan Permohonan BANSOS,Tahapan Pembuatan Rekap Untuk LHP BPK, dan karena itu oleh kamitidak akan menguraikan kembali ke3 tahapan tersebut sebagaimana apayang telah diuraikan di atas dalam Dakwaan Primair;Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas dalam TahapPencairan Permohonan BANSOS, bahwa semua pencairan yang dilakukanoleh Sdr.

Dalam persidangan terbukti pencantuman namanama tersebut di atas, masuk dalam SPP, SPM dan SP2D adalah ataskemauan dan perintah Bendahara Pengeluaran Setdakot Bandung yaitu Sdr.Rochman;Bahwa demikian juga dalam Tahap Pencairan Dana BANSOS, benar faktayang terungkap di persidangan dalam proses penerbitan SPP, SPM danSP2D BANSOS Tahun 2009 dan 2010, Sdr.

Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah.d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).e. Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.f. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK).g. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).h. Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).i. Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.j. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.k. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani..

Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulanOktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing danland leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tanitunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRIdengan saksi K.

Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasanLahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakanadalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b.

melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secaraserta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlahdana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakandana Bansos

legislative yang mempunyaitugas bersamasama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBDProvinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD PropinsiKalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya danabantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukandan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telahmenggunakan dana Bansos

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangseharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dengan cara :1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan dan triwulan Il padatanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah), dan2.

SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangdialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.** Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewanpembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak olehSekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hinggatahun 2008.

tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisih dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut

;Bahwa pada saat akhir tahun anggaran 2009 dalam rangka membuatpertanggungjawaban keuangan dana bansos (SPJ) yang telahdicairkan sebesar Rp 5.809.659.130, dan untuk menutupipengeluaran uang bantuan sosial yang dipergunakan oleh Tersangka,Bendahara serta diberikan kepada Pejabat Daerah maka tersangkaYulius Leru Tenga meminta bendahara bantuan keuangan untukmerapikan pertanggungjawabannya dengan cara bendahara bantuankeuangan Stefanus Wodhe bersamasama dengan tersangka YuliusLeru Tenga, SE selaku KPA

UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupangtanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000 Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban penggunaanuang bantuan sosial/oantuan keuangan yang dikelola

tahun 2008 menggunakan sisa dana bansos 2008yang tidak terpakai bukan menggunakan dana bansos tahun2009 yang baru dicairkan, ditransfer ke rekening Valentinus Tan(Toko Sejahtera) untuk pembayaran bahan bangunan non lokalyang dipergunakan sebagai bantuan' sosial sebesar Rp75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000, diambiltunai oleh Stef Wodhe, SE;Selisin dana dari SP2D nomor 194 sebesar Rp 180.000.000,dipinamkan kepada DPRD Kabupaten Ende sebagai BiayaPerjalanan Dinas, terhadap dana tersebut

UangLUMSUMuntukmemenuhipanggilanKejati diKupang Putusan No. 11 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG., Hal . 77 dari 104 hal . tanggal 29Desember2009 TOTAL DANA BANSOS YANG DIGUNAKAN PNS PADAPENYALURAN BANSOS TAHUN 2009 SEBESAR Rp375.505.000; Bahwa kuitansikuitansi fiktif sebagai akibat dari tidakdisalurkannya dana bantuan sosial pada tahun 2009 tetapidigunakan untuk kepentingan Pribadi dan diberikan kepada oranglain untuk kepentingan pribadi inilah yang kemudian dipergunakansebagai bukti yang sah dalam pertanggungjawaban

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaPerwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XIX/GOR/08/2016tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasan dan klasifikasi LHPdengan tujuan tertentu dana bansos TA 20112012 Kab. BoneBolango (T.2), yang isinya antara lain:a.

kompetensi auditor, semuayang memiliki sertifikat audit dan mempunyai kemampuan dibidangkeuangan Negara, yakni auditor BPK, BPKP, auditor pemda atauinspektorat, yang paling penting tidak ada konflik intern;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan = ahlisebagaimana disebutkan diatas serta adanya Surat Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor:107/S/XX/GOR/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klasifikasi LHP dengan tujuan tertentu dana bansos

yang diberikan oleh Bupati;Bahwa saksi tahu mengenai bansos saat itu karena kami penerimabansos 2012 yang saat itu kami membentuk panitia dan saksi diangkatHal 34 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.sebagai bendahara dan Ketua Takmir membuat proposal lalu kamidiberikan dana sejumlah Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun mesjid Nur Arkham,dengan ketua takmir adalah Yusrin Hulopi dan mesjid tersebut sangatbermanfaat bagi masyarakat;Bahwa

saksi tidak tahu tentang perkumpulan Jamper;Bahwa saksi dengar ada masalah praperadilan, LSM yang menggugattetapi nama LSM tersebut saksi tidak tahu;Bahwa saksi tahu Hamim Pou sebagai tersangka karena Bansos tahun20112012 dan kedua tersangka lain setahu saksi adalah Pak Slametdan Ibu Yuliawati dan itu saksi hanya baca dikoran saja;Bahwa saksi tahu tentang kasus Hamim Pou yang di SP3kan tetapi itujuga saksi hanya baca dikoran dan hanya sekilas saja;Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa SP3 tersebut

Berdasarkan Surat BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi GorontaloNomor:107/S/XIX/GOR/08/ 2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal penjelasandan klarifikasi LHP Dengan Tujuan Tertentu Dana Bansos TA 20112012 Kab.Hal 52 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.Bone Bolango, 2).

Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTI pada waktuada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, dan bulan lupa tahun2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.

Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakan untukkegiatan :1. Pembuatan kandang sapi di Dusun Jombor Lor, Desa Jombor ukuran10 m x 30 m dengan pagar batu bata dan atap asbes.2.

turun Terdakwa diam saja, kemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.

Putusan No. 331/PID/2021/PT.SBYBantuan : Beras (bansos 5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak

menjabattidak ada dana hibah sejumlah tersebut ;Anggaran : Penanganan CORONA (C19) kurang lebih Rp.99.927.000,(Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)banyak yang fiktif, adalah tidak benar bukan bulan April 2020 tetapi pada hariRabu, tanggal 19 Mei 2020 dana Covid19 sejumlah Rp.100.626.800, sesuaiRAB Desa Brumbung, TA. 2020 tanggal 14 April 2020, Untuk penyalurananggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bantuan : Beras (bansos

5 Kg.), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg. sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung, tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesuai tepatsasaran, tidak ada unsur monopoli ;Halaman. 8 dari 17 Halaman.

agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos

ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi

), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah

Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan