Ditemukan 1580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2016 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAYAPURA Nomor 86/Pid.B/2015/PN.Jap
Tanggal 11 Juni 2015 — SADRAK NAWIPA,S.SOs Alias JEFRI SIAGIAN
9329
  • Jefri Siagian bukan milik Saksi JefriRonald Parulian Siagian, Sik selaku Penyidik Subdit Ill Tipikor PoldaPapua yang sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana KorupsiDana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.
    Saksi Jefri Ronald Parulian Siagian.SIK, BAP Saksi dibacakan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikanperkara dugaan tindak pidana Korupsi pengelolaandana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab.
    Terdakwa yang telahmengetahui dari media massa bahwa Subdit Ill TipikorPolda Papua sedang menangani kasus dugaan TindakPidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKADKab.
    Thomas Tigi di HotelNew Season Entrop Distrik Jayapura Selatan KotaJayapura sekitar pukul 15.00 wit, lalu Terdakwa yangtelah mengetahui dari media massa bahwa Subdit IllTipikor Polda Papua sedang menangani kasus dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai tahun anggaran 2013 kemudianTerdakwa menawarkan untuk membantu menyelesaikanmasalah tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada saksiDrs.
    Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barangkepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan bahwa Terdakwa yang mengetahui ada masalah yang sedang ditangani oleh Tipikor Polda Papua terhadap dugaan Tindak pidana korupsipengelolaan dana hibah dan Bansos SKPDDPPKAD Kab. Dogiyai TA. 2013yang melibatkan Drs.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 51/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — Drs. ANANG BAKHRANIE
4716
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY
Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
1268
  • Undang undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaanberdasarkan Pasal 141 huruf b KUHAP, telah melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakanProgram Bantuan Sosial (Bansos
    mengambil uang bansos Pokmas Nanggala yang sudah dicairkanHal 13 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbysebelumnya, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dari Saudara ALAWI (DPO), selanjutnya uangtersebut oleh terdakwa diberikan pada terdakwa Il sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya Rp 34.000.000, (tiga puluhempat juta rupiah) dibawa sendiri oleh terdakwa dimana seharusnyadiserahkan pada pokmas NANGGALA yang diketuai oleh saksi H.
    ADIM (Selaku Bendahara); Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dana bantuan untuk kegiatanpengadaan sapi Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul14.25 WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk PokmasNanggala sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dandibawa oleh saudara ALAWI (DPO));Hal 23 Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SbyBahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang
    Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatin Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)); 272 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas
    Propinsi Jawa Timur tahun 2012 masuk ke rekening masingmasingPokmas penerima termasuk Pokmas Nanggala, dan pada sekitar pukul 14.25WIB di Bank Jatim Cabang Sampang dana bansos untuk Pokmas Nanggalasebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) dicairkan dan dibawa olehsaudara ALAWI (DPO)) 222 on nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Saudara ALAWI (DPO) untukdatang menemuinya di rumah kost di Perum Barisan Indah Kota Sampang gunamengambil uang bansos Pokmas Nanggala
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
Terbanding/Terdakwa : RIZKI HIKMAWAN
275625
  • YAGARIBHASTARA GUNTUR, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusanatas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi SumateraUtara sesuai dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan atas Penyelidikan dugaan terjadinya TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (
    GUNTUR dan beberapa advokat lainnya padaKantor Otto Cornelis Kaligis and Associates Advocat and Legal Consultan,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS selaku Kepala BiroKeuangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA selakuPelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Pemerintah PropinsiSumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangan daripihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinyaTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS
    YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan Pencairan DanaBagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada
    YAGARI BHASTARA GUNTUR untuk mengajukanpermohonan pengujian kKewenangan sesuai dengan UndangUndanghal 12 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ataspenyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan kepadaAHMAD FUAD LUBIS terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB),Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penahanan
    KALIGIS, S.H., M.H.3 (tiga) lembar fotocopy draft Keputusan Gubernur Sumatera Utaratentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang TahunANQQAlrAN 2014. nn nn nnn nnn nnn nn nn nn nnn en cnn nn nencnennnenecerncneeeehal 39 dari 342 halaman Putusan No.06/Pid/TPK/2016/PT.DKI.107.108.109.110.111.112.113.114.115.2 (dua) lembar print out Daftar Bansos Mesjid Yang Ada DalamBuku APBD 2014, 2o2eoneecneecene tenn ceetceenennes2 (dua) lembar fotocopy Penetapan No.01/Akta Pid.Sus.
Register : 02-11-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 144/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana : - PATRICE RIO CAPELLA
405166
  • agarmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwamengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota DPR RIyang duduk di Komisi Ill mempunyai kewenangan untuk melakukanpengawasan terhadap mitra kerjanya antara lain Kejaksaan Agung RepublikIndonesia, dan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem)untuk memfasilitasi islah (perdamaian) agar memudahkan pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana BantuanSosial (Bansos
    ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode EtikAngota DPR RI : Anggota DPR RI dilarang meminta dan menerima pemberianatau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos
    Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;e Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untukmempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaantindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal padasejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi
    ), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah ProvinsiSumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut :e Pada tanggal 20 Maret 2015, Bendahara Umum Daerah (BUD)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan panggilanpermintaan keterangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaanTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), BantuanDaerah
    Yang kemudian uang tersebutpada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Fransisca InsaniRahesti diserahkan kepada Penyidik KPK;Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Illmengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dimaksudkan untuk mempermudah pengurusanpenghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi DanaBantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), BantuanOperasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) danPenyertaan
Register : 30-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017PT.PBR
Tanggal 14 Maret 2017 — PARUNTUNGAN TAMBUNAN,S.SOS
5022
  • 40011 Kepulauan Meranti 278Jumlah 9.678 Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBNdan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dandiutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakinilokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 saksi Rahmat selaku Pejabat PembuatKomitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Huluguna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos
    25kg/ha) 1.250 kg 10.000 12.500.000Pembelian kapur pertanian 20.000 kg 1.000 20.000.000(500kg/ha)4 Pembelian pupuk 15.000 kg 2.000 30.000.000(500kg/ha)5 Pembelian herbisida 200 liter 47.500 9.500.000(4ltr/ha)6 Pembelian Hand Sprayer 11 unit 350.000 3.850.0007 Pembelian mesin rumput 7 unit 1.150.000 8.050.000Jumlah D 1.760.500 88.900.000Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama(SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaanPemanfaatan dana bansos
    Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.
    Suseno Adji (Selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor : 522/SekrX1V/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwaluasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telahdikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK
    Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuatSurat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggalHalaman 34 dari 98 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRbulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan landclearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Hadi kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunasharapan saksi JAFRI dengan saksi K.
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — UUS RUSLAN, SE. M.Si
5341 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;Hal. 63 dari 130 hal. Put.
    , tahap Pencairan BANSOS, Terdakwa melakukanperbuatan dan tindakannya sudah sesuai dengan apa yang seharusnyadilakukan, melaksanakan permintaan Bendahara Pengeluaran SetdakotBandung untuk di membagikan uang bantuan/THR kepada masyarakat,Ormas/OKP.
    Demikian ternyata berdasarkan buktibutki dan SaksiSaksiyang telah terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukanperbuatan yang berupa menyuruh memintakan tandatangan kuitansi tandapenerimaan uang para pemohon BANSOS, penandatanganan surat kuasauntuk pencairan BANSOS, membuat atau merekap atas permohonan parapenerima BANSOS, serta pemberian bantuan/ THR tidak didasarkan ataskesadaran dan inisiatif sendiri tetapi karena adanya permintaan darimasyarakat yang langsung kepada Terdakwa secara
    Kota Bandung Tahun anggaran 2009 danTahun 2010, dalam 3 tahapan proses yaitu Tahapan PengadministrasianPermohonan BANSOS, Tahapan Pencairan Permohonan BANSOS,Tahapan Pembuatan Rekap Untuk LHP BPK, dan karena itu oleh kamitidak akan menguraikan kembali ke3 tahapan tersebut sebagaimana apayang telah diuraikan di atas dalam Dakwaan Primair;Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas dalam TahapPencairan Permohonan BANSOS, bahwa semua pencairan yang dilakukanoleh Sdr.
    Dalam persidangan terbukti pencantuman namanama tersebut di atas, masuk dalam SPP, SPM dan SP2D adalah ataskemauan dan perintah Bendahara Pengeluaran Setdakot Bandung yaitu Sdr.Rochman;Bahwa demikian juga dalam Tahap Pencairan Dana BANSOS, benar faktayang terungkap di persidangan dalam proses penerbitan SPP, SPM danSP2D BANSOS Tahun 2009 dan 2010, Sdr.
Register : 30-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 14 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : YOGI HENDRA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : JUNAIDI Als EDI Bin TALIB
7444
  • Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetaksawah.d. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).e. Hasil Penilaian Verifikasi RUKK.f. Berita Acara Penilaian dan Verifikasi rencana usaha kegiatan Kolompak(RUKK).g. Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).h. Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).i. Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan.j. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan.k. Berita Acara Pendirian Kelompok Tani..
    Sitorus ini lah orang yang akandilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat SuratPerjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001 /SPK/X/2013, tanpa tanggal bulanOktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing danland leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tanitunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan saksi JAFRIdengan saksi K.
    Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonandengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasanLahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakanadalah seluas + 2,35 Ha dari luasan keseluruhan + 50 Ha.b.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 11 Mei 2015 — - Purnomo Bin Sanwiraji (Alm)
4910
  • Adapun tugas Tim Teknis tersebut adalah :1 Menyusun petunjuk teknis bansos pada kegiatan integrasi ternak dan tanamanTA 2012 dengan mengacu kepada Juklak dan Pedoman Teknis.2 Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.3.
    Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurangkurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan Menandatangani setuju dibayar padakwitansi.Bahwa Kuasa pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Peternakan dan KesehatanHewan Propinsi Lampung berdasarkan Pedoman Umum Direktorat Jenderal Peternakandan Keswan, Kementrian PertanianBahwa dana bantuan kegiatan bansos Integrasi Ruminansia itu merupakan anggaran dariAPBN tahun 2012.Bahwa dalam prosedur pencairan dana bansos ini langsung ditransfer
    ini.Bahwa kelompok tani mendapatkan informasi untuk mengadakan pertemuan Dinas.Bahwa kelompok tani Bumi Agung ditetapkan untuk menerima bantuan.Bahwa uang sebesar Rp 300.000.000, masuk langsung seluruhnya ke rekeningkelompok tani.Bahwa setelah kelompok tani Bumi Agung ini ditetapkan sebagai penerima bansos,saksi dipanggil terdakwa ke Dinas Peternakan dan dimintakan uang sebesar Rp24.000.000, sebelum dana bansos itu dicairkan ke rekening kelompok tani.Bahwa saksi, saksi M.
Putus : 07-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2285 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2016 — Made Sekar bin Ketut Natra;
9455 Berkekuatan Hukum Tetap
  • La OdeHafuna bin La Ode Kada (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) denganpara ketua kelompok tani, termasuk Terdakwa Made Sekar bin Ketut Natraselaku Ketua Kelompok Tani Kembang Sari, yaitu sebagai berikut: Pencairan pihak pertama sebesar 60% dari jumah total danadilaksanakan oleh kelompok tani dengan mengajukan permohonanpencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.
    Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarkwitansi pertanggungjawaban senilai Rp750.000.000,00 akan tetapilahan percetakan sawah
    No. 2285 K/Pid.Sus/2015pencairan dana bansos tahap pertama kepada Kepala Dinas PertanianKabupaten Muna dengan dilampiri rincian penggunaan dana.
    Raha sebesar Rp68.100.000,00.Dari nilai Dana Bansos yang ada dalam rekening kelompok taniKembang Sari sebesar Rp750.000.000,00 tambah dana pribadi KetuaKelompok (pembuka rekening) Rp50.000,00 tambah jasa giro sebesarRp3.050.000,00 (total dana dalam rekening Rp753.100.000,00) sehinggatotal dana riil dalam rekening menjadi Rp753.050.000,00 selanjutnyadana tersebut dicairkan 8 kali atau 9 kali dan dibuatkan 19 lembarHal. 11 dari 35 hal. Put.
    No. 2285 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa seorang petani merupakan korban KebijakanPelaksanaan proyek Program Bantuan Sosial (Bansos) untukpercetakan sawah yang dilakukan Ir. La Ode Hafuna bin La OdeKada sebagai PPK yang melaksanakan keseluruhan proyek; Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan melaksanakantahapantahapan pelaksanaan proyek sampai pencairan danaproyek. Terdakwa hanya tanda tangan blangko kosong pencairan danaproyek atas perintah Ir.
Putus : 18-07-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 6/PID.TPK/2016/PT.SMR
Tanggal 18 Juli 2016 — Nama Lengkap : MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR Tempat lahir : Balikpapan Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 06 April 1993 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia/ Banjar Tempat tinggal : Jl. A.Yani Gg.Masyarakat No.53 Rt.25 Kel.Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda atau Komplek Perum Pertamina Gunung Empat No.867 B Rt.31, Kelurahan Margo Mulyo,Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ; A g a m a : Islam Pekerjaan : Mahasiswa Teknik Industri (semester 8) Pendidikan : -
9923
  • Proposal yang telah selesai dibuatkemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada Saksi RUDYHARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosial dan diDPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor : 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihal :Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan sosial
    Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor :008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim ;e Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
    DPA SKPD1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.
    DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.
    DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.5 1;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBDMurni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Foto Copy SK.
Putus : 06-05-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PT PALU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 6 Mei 2015 — SYAFRUDIN S PATTAH vs jaksa
4116
  • Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan; 6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian
    SK program bansos revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 tetap
    Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasanpasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaanteknis pembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasadengan CV khasana kreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
    Sigi tahun 2013;4 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasar tradisionalantara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUD Gumbasa;7 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasar tradisonalmelalui koperasi;8 3 lembar surat penyampaian SK program bansos
Register : 05-08-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgt
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TUBAGUS GILANG HIDAYATULLAH
Terdakwa:
ACHMAD JUNAIDI BAHRON ALS JUNAIDI BIN BAHRON Alm
4021
  • NENEK NUNG kerumah Terdakwabermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.Sdri NENEK NUNG yang ikutHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN Sgtkekantor desa sebagai penerima bantuan KKS tanpa lapor kepada Terdakwaselaku ketua RT. 06 tetapi penyampaian pembelaannya Sdri FITRIAHdengan nada Tinggi kurang sopan dikediaman Terdakwa sehinggamemancing emosi Terdakwa yang kurang istrahat mengurus bansos COVID19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukul meja dan Terdakwa punmengayunkan gerakkan refleks
    tanpa niat untuk memukul atau menganiayaakearah muka Sdri FITRIAH namun tangan Terdakwa dihalangi ke 2 tanganSdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAH menginjak paha Terdakwa denganmengunakan kaki kanan selanjutnya Sdri FITRIAH keluar didepan rumahTerdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwa mengatakan * AKU ININGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYA NGURUS RT NYA SAJA,BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKAN LAPORKAN KEPOLISI;Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan Sdri FITRIAH terkaitpermasalahan pemilih ketua
    FITRIAH masih bisa berdiri dan keluar rumahTerdakwa dan masih bisa berjalan dan teriakteriak didepan rumah Terdakwadan langsung mengambil kendaraan kemudian pergi membawa Sdri nenekNUNG;Bahwa atas kejadian yang Terdakwa perbuat kepada Sdri FITRIAH tersebutTerdakwa sangat menyesali hanya sebatas gerakan refleks tanpa ada unsurniat menganiayaa karena pada saat itu posisi Terdakwa kurang istirahatkarena banyaknya pekerjaan yang berhubungan dengan bansos COVID 19yang datanya harus dicek dimintakan ke
    NENEKNUNG kerumah Terdakwa bermaksud mengklarifikasi terkait Warga An.SdriNENEK NUNG yang ikut kekantor desa sebagai penerima bantuan KKStanpa lapor kepada Terdakwa selaku ketua RT. 06 tetapi penyampaianpembelaannya Sdri FITRIAH dengan nada Tinggi kurang sopan dikediamanTerdakwa sehingga memancing emosi Terdakwa yang kurang istrahatmengurus bansos COVID 19 Rt.06 sehingga Terdakwa langsung memukulmeja dan Terdakwa pun mengayunkan gerakkan refleks tanpa niat untukmemukul atau menganiayaa kearah muka
    Sdri FITRIAH namun tanganTerdakwa dihalangi ke 2 tangan Sdri FITRIAH kemudian Sdri FITRIAHmenginjak paha Terdakwa dengan mengunakan kaki kanan selanjutnya SdriFITRIAH keluar didepan rumah Terdakwa dan teriakteriak kepada Terdakwamengatakan AKU INI NGURUS BANSOS 66 Rt, PAK Rt ITU HANYANGURUS RT NYA SAJA, BAPAK ITU BANCI DAN TERDAKWA AKANLAPORKAN KEPOLIS!
Register : 12-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 2 Mei 2016 — SARJU Alias WARSIDI
6016
  • Dan untuk dana bansos yang turun sebesar Rp.322.500.000, (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi TUGIYARTI pada waktuada pertemuan anggota GP3A untuk hari, tanggal, dan bulan lupa tahun2010 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa.
    Bahwa setelah dana bansos tersebut turun kemudian dibelanjakan untukkegiatan :1. Pembuatan kandang sapi di Dusun Jombor Lor, Desa Jombor ukuran10 m x 30 m dengan pagar batu bata dan atap asbes.2.
    turun Terdakwa diam saja, kemudian setelahdana turun barulah Terdakwa mensosialisasikan bansos tersebut kepadaseluruh anggota kelompok GP3A D.I.
Putus : 07-11-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 7 Nopember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng ; Ir. Muh. Darwis Muis, M.Ma alias Darwis bin Abdul Muis B
4833 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danialsyah, M.Si. bin Djohansyah selaku Kepala Dinas TanamanPangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng untuk ditetapbkan sebagaipenerima Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran2013;Bahwa kemudian saksi Ir. H.
    Langsung(SPPLS) Nomor 00023/199544/2013 tanggal 03 Juni 2013 kepada PejabatPenanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dilampiridokumen pendukung dan/atau pertanggungjawaban diantaranya berupa : Rencana Usaha Kelompok (RUK) ; Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos
    No. 1883 K/Pid.Sus/2016Rahman Abu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu yang semestinya dikelolasendiri oleh para Petani penerima dana Bansos tersebut, saksi RahmanAbu, S.Tp. alias Rahman bin Haji Abu membagi uang yang diterima kepadapara Ketua Kelompok Tani dengan kurang lebih sebesar Rp45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah) perliter sesuai dengan jumlah POC yangditerima oleh para anggota kelompok tani;Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas Tanaman Pangan danHoltikutura Kabupaten Soppeng Terdakwa
    Danialsyah, M.Si. bin Djohansyahselaku Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura KabupatenSoppeng untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos)Pengembangan Kedelai Tahun Anggaran 2013;Bahwa selanjutnya saksi Ir. H.
    No. 1883 K/Pid.Sus/2016 Surat Pernyataan Kelompok tentang kesediaan mengikuti seluruhrangkaian kegiatan, dan ; Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKabupaten Soppeng Nomor 800/162/TPH/II/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial(bansos) SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai, yang dalam SKtersebut menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan SosialPengembangan Kedelai tahun 2013 seluas 5.000 ha ;Selanjutnya saksi Hajjah Yusliati, S.P alias
Register : 01-03-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 16 Juni 2017 — BENNY RIANTO PATTY Alias AKBAR
108234
  • Saksi SITTI SARINI ADNAN, S.Sos di bawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;e Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupaHalaman 70 dari 134 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2017.
    Haltim adalah mengarsipkan suratsurat masukdan suratsurat keluar ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dana bansos berupa honorimam dan pendeta dari dinas sosial tahun 2013 ;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan mengenai penyaluran honorimam dan pendeta di kab.
    /PN Tte.Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para imam dan pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi bekerja pada dinas sosial Kab.
    ADNAN FIHIR, S.Sos di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa saksi pada tahun 2013 adalah Kepala Dinas KesejahteraanSosial Kab.
    M.Si di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi didengar keterangannya dipersidangan sehubunganmasalah penyalahgunaan dana Bansos tahun 2013 berupapembayaran insentif yang diperuntukan bagi para Imam dan Pendetadi Kabupaten Halmahera Timur ;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala DinasPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kab.
Register : 16-05-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
HERAWATI, SH.,MH
Terdakwa:
H ABD MUIS MUSTARI Alias H UCI BIN MUSTARI
4930
  • 1 (satu) Bundel Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Rastra 2018.
  • 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bansos Rastra 2018.
  • 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Januari tahun 2018.
  • 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Februari tahun 2018.
  • 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan Maret tahun 2018.
  • 1 (satu) Rangkap Copy surat perintah penyaluran Bansos Rastra untuk wilayah 3 bulan April tahun 2018.
  • 1(satu) Rangkap Keputusan Menteri Sosial RI nomor :9/HUK/2018, tentang penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahu 2018 oleh perusahaan umum

badan urusan logistic.

  • 1(satu) Rangkap rekening Koran Bank BRI bukti pembayaran Raskin periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
  • 1(satu) Rangkap Laporan Subdivre Makassar nomor

:R.061/21500/06/2018 tentang Kronologis indikasi penyelewengan Bansos Rastra Kab.Gowa.

  • 7(tujuh) lembar Karung beras bulog berat 15 Kg, 1(satu) lembar Karung beras bulog berat 10 Kg, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 5 warna hitam grey;
  • 1(satu) unit mobil Truk merk Mitsubishi Colt HD warna kuning nomor Polisi DD 9800 BJ, dalam kondisi mesin tidak berfungsi.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — H. FITRI RIFANI, SH. MH Bin H. DARKANI SEMAN
489
  • Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 103 s/d 120 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 410 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan Tahun 2010No. BKU 704 18 berkas Lengkap6. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Desember 2010No. BKU 324No. BKU 327 s/d 329No. BKU 331 s/d 335No.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.
    Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1841 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Kamiden Sitorus
10149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017 Jumlah D 1.760.500 88.900.000 Jumlah 500.000.000 Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPKCSB/2013, tanggal 15 Juli 2013pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawahseluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhuantara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dansarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu denganKelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim
    Suseno Adji (selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengansurat Nomor: 522/SekrXII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinyaantara lain:a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi petapermohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperolehinformasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun2013 yang telah dikerjakan adalah seluas + 2,35 Ha dari luasankeseluruhan + 50 Ha;b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK
    Kamiden Sitorus Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/X1/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 68 dari 115 hal.
    Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesarRp100.000.000, 00:114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat PerjanjianKerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013(tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing danLand Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha diKelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua KelompokTani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus.
    Dan Sdr.Paruntungan Tambunan;115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat KelompokTani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPHKabupaten Indragiri Hulu Nomor: O02/KTTH/XI/2013 tanggal 6November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.nKelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;Hal. 111 dari 115 hal.
Putus : 10-07-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 10 Juli 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
19890
  • melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secaraserta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlahdana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakandana Bansos
    legislative yang mempunyaitugas bersamasama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBDProvinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD PropinsiKalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya danabantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukandan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telahmenggunakan dana Bansos
    SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangseharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) dengan cara :1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan dan triwulan Il padatanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyarlima ratus juta rupiah), dan2.
    SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yangdialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran UniversitasTanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.** Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewanpembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak olehSekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hinggatahun 2008.