• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor: 011/PK-ARB/BPSK/IX/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

• 1.Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

  2.Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 Tanggal 1 April 2015 ;

  3.Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan yang hingga saat ini sebesa Rp. 1.516.000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

• Bahwa Penyelesaian secara sepihak oleh TERMOHON melalui BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pekanbaru tanpapersetujuan dan kesepakatan dari PT.RIFAN FINANCINDOBERJANGKA cabang Pekanbaru tidak dapat dibenarkan dan merupakanpelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati. Putusan BPSK harus dinyatakan Batal demi Hukum dan tidak mengikat para pihak.(BUKTI P6tentang Putusan BPSK nomor : 79/Pts/BPSK/XIV/2015).

  Bahwa sehubungan dengan panggilan sidang dari BPSK Kota Pekanbaruatas Perkara dengan nomor register Perkara Nomor : 79/BPSK/PKRSEKT/X1/2015 yang ditujukan kepada pihak PEMOHON sejak awaltelah ditanggapi PEMOHON dengan mengirimkan surat kepada BPSKKota Pekanbaru melalui surat nomor: 042/BM/RFBPKU/XIV2015tertanggal 8 Desember 2015 perihal tanggapan Relaas Panggilan Sidangdengan memberitahukan BPSK kota Pekanbaru bahwa BPSK tidakberwenang menyelesaikan perkara perselisihan pada bidangPerdagangan Berjangka

  /PN.Pbr.Atas surat kami tersebut BPSK belum menyadari bahwa BPSK tidakmempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan padabidang Perdagangan Berjangka, sehingga terbitlah panggilan sidangkedua dari BPSK untuk tanggal 10 desember 2015 dan kami selakuPEMOHON menjawab panggilan tersebut melalui surat nomor045/BM/RFBPKU/X1/2015 tertanggal 15 Desember 2015 perihalPenolakan Sidang BPSK pada surat tersebut.

  kota Pekanbaru no.79/BPSK/X1V/2015)Sudah cukup alasan .

  BPSK yang bernomor 02/SG/LawFirmMedZein/Xl/2015 kepada Ketua Badan Penyeleseian Konsumen KotaPekanbaru yang di terima Pada tanggal 4 Desember 2015 dengan noreg.79/BPSK/PKRsekt/X1V2015 adalah Permohonan LaporanPengaduan BPSK kepada PT.Rifan Financindo Berjangka adalah laporanKonsumen terhadap kerugiankerugian yang dilakukan Pelaku Usaha(PT.Rifan Financindo Berjangka) terhadap Konsumen (SAHRENDIHIDAYAT) bukanlah Permohonan Tergugat karena bukan sepertigugatan perdata di Peradilan Perdata umum, BPSK

• 118 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

  Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang tertuang padaPutusan BPSK Nomor 007/PKARB/BPSK/VII/2020 huruf b paragraf 2 (dua)halaman 3 (tiga) yang dengan keterangannya telah menjelaskan bahwa:Bahwa dengan berakhirnya UWTO 30 tahun, pada tanggal 20 Agustus2020, maka berdasarkan ketentuan BP Batam sebagai Pemegang HPL;Artinya bahwa Majelis Hakim BPSK Kota Batam sangat tidak konsistendengan apa yang menjadi keterangan dari pada saksi/ahli yang merekahadirkan sendiri, sehingga cenderung berpihak kepada

  MajelisHakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untukmembatalkan selurunnya Putusan BPSK Kota Batam Nomor 007/PkKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020:8.

  Nomor 118 K/Pdt.SusBPSK/2021Dalam Provisi: Membatalkan Putusan BPSK Nomor 007/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Batam pada tanggal 1 September 2020;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukangugatan atau pelaporan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Batam karena tidak memiliki legal standing;3.

  Menyatakan bahwa Putusan Nomor 007/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1September 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Batam batal demi hukum;5.

  Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor 007/PKARB/BPSK/VII/2020:3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaBatam Nomor 007/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020:4.

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
• Membatalkan Putusan BPSK

  Kota Padang Provinsi Sumatera Barat No. 19/BPSK-PDG-PDG/PTS/ARBT/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 untuk seluruhnya;

• Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

181/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg

) Kota Padang ProvinsiSumatera Barat Nomor 19/BPSK PDG/PTS/ARBT/X/2019, tanggal 11 Oktober2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan BPSK Padang), yangamarnya berbunyi sebagai berikut:MEMUTUSKAN1.

Selain itu jugaputusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota Padang merupakan putusanberjenis Arbitrase, dimana Majelis Hakim BPSK Kota Padang memutusdengan pertimbangan hukum sendiri bukan pada kesepakatan parapihak yang berperkara;.

MayjelisBPSK hanya menguatkan isi peranjian yang telah dibuat Para Pihakdalam bentuk putusan BPSK. Penyelesaian sengketa dengan caraarbitrase diserahkan sepenuhnya oleh Para Pihak kepada BPSKMajelis BPSK berwenang menentukan bentuk dan besarnya jumlahganti rugi termasuk administratif yang dituangkan dalam bentukputusan BPSK. Namun kenyataannya BPSK memutus perkara inidengan cara Arbitrase..

Oleh karena itu, bahwa penarikan unit yang dilakukanoleh Pemohon Keberatan hukum (dahulu di Badan penyelesaian sengketakonsumen (BPSK) kota Padang sebagai Tergugat) merupakan tindakanyang sah berdasarkan aturan hukum dan prosedur yang berlaku.4. Tentang Pembacaan Putusan BPSK Kota Padang Telah Melewati BatasWaktua.

Oleh karena itu, MajelisHakim berpendapat bahwa BPSK Kota Padang tidak berwenang untukmengadili sengketa a quo. Dengan demikian petitum nomor 2 (dua) patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dikarenakan BPSK tidak berwenang untukmengadili sengketa a quo sebagaimana pertimbangan di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Putusan BPSK Kota Padang Provinsi SumateraBarat No. 19/BPSKPDGPDG/PTS/ARBT/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019dibatalkan untuk seluruhnya.

• MENGADILI

  1. Menyatakan Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
  2. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian dengan verstek ;
  3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;
  4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

  Kota Tasikmalaya Nomor : 001/A/BPSK-Kota.Tsm/I/2019 tanggal 6 Januari 2020 ;
  5. Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan selain dan selebihnya ;
  6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

  12/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Tsm

• 721 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

  Menyatakan BPSK DKI Jakarta tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara a quo;2. Menyatakan bahwa Majelis Arbiter pada BPSK DKI Jakarta yangmemeriksa perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukumdalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen DKI Jakarta001/A/BPSKDKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKIJakarta 001/A/BPSKDKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;4.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor689/Pdt.SusBPSK/2019/PN Jkt Utr tanggal 5 Desember 2019 yangmembatalkan Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor001/A/BPSKDKI/XII/2019;3.

  Menguatkan Putusan Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor001/A/BPSKDKI/XII/2019;Bilamana Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang terhormatberpendapat lain, saya mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2020 yang padapokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut,Mahkamah Agung berpendapat

  hukum antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian jual beli unitapartemen, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur danTermohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak TermohonKeberatan selaku debitur telah cidera janji (wanprestasi/) atas perjanjiantersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakankewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakankewenangan BPSK

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Pada Provinsi Jawa Barat No. 112/BPSK-KRW/II/2020., tertanggal 05 Maret 2020
• Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

• MENGADILI :

  1. Dalam Eksepsi

  • Menolak eksepsi Termohon untuk Seluruhnya

  II.Dalam Pokok Perkara

  1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
  3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 005/P.A

  rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020

• Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
• Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

11/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

• 5/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Cbd

• 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  diselesaikan dengan mediasi dimana produknya berupaperjanjian yang disepakati para pihak dan disahkan oleh BPSK Meda,hal mana lebih menguntungkan kedua belah pihak;Halaman 5 dari 46 hal.

  Olen karenanyaputusan BPSK tersebut sangat cacat hukum, karenanya Putusan BPSKNomor 145/ARB/XII/2016/ BPSKMdn. merupakan putusan yang ultrapetita" atau melebihi apa yang dituntut dan demi hukum harus dibatalkan;2.23. Bahwa juga tentang kaburnya putusan Majelis Hakim BPSK dapat dilihatdari BPSK Kota Medan telah melanggar prinsip dasar dalam pemeriksaanperkara.

  Fotofoto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada;BPSK wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan atau proses dismissaluntuk menentukan apakah prosedur formil pengajuan sengketa ke BPSKtelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danapakah sengketa yang dimasukkan ke BPSK merupakan sengketaKonsumen yang merupakan kewenangan BPSK (Pasal 17Kepmenperindag Nomor 350/2001);Ternyata proses pemeriksaan pendahuluan sama sekali tidak dilakukandan konsumen sama sekali tidak dapat menentukan

  perkara a quo oleh BPSK adalahHalaman 22 dari 46 hal.

  Oleh karenanya putusan BPSK Kota Medan tersebutadalah cacat hukum, karenaya merupakan putusan yang ultra petita",melebihi apa yang dituntut, maka karenanya putusan tersebut adalah cacathukum;Bahwa putusan BPSK Medan juga secara formal cacat hukum dan tidakmencerminkan putusan abitrase yang berwibawa dan dihasilkan oleh Majelisyang profesional. Dalam putusannya BPSK Medan menggunakan katakatayang sifatnya perkiraan, bukan sesuatu yang sudah pasti (lebih kurang23.124.000,00).

• 128 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

  Sengketa Konsumen (BPSK).

  Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadilidan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara Nomor: 230/BPSK/Arbitrase/BB/III/2016, tanggal28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa perkara a quo;B.

  Nomor 128 K/Pdt.SusBPSK/2017Bangkinang dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara telah mengambil alih kewenangan yang ada padaPengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu BaraNomor: 230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016;b.

  Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:230/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara a quo.

  Kewenangan untuk memutus perkara semacam itu adalahberada pada Pengadilan Negeri dan bukan pada BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara. Namun dalam hal ini ternyata BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara lagilagi telah mengambil alin kewenangan yangada pada Pengadilan Negeri.

• 1139 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

  sejumlah Rp2.200.000.000,00(duamiliar dua ratus juta rupiah) kepada Pengadu yang termaslahat sebagaipenerima klaim;Menimbang, bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikanputusan sebagai berikut:i:2,Menerima seluruh keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha yang beriktikadbaik;Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

• Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikampek;

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor : Arbitrase/10/BPSK-KRWII/2021 tanggal 15 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
• Menolak gugatan selebihnya;
• Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya

  30/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

• Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 711/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 09 Maret 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

  Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor: 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

  KewenanganHalaman 12 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagitelah mengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

  Olehkarenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor: 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 09 Maret 2017tersebut;7.

  Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 711/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016,tanggal 09 Maret 2017 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Halaman 13 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap3.

  33 Putusan Nomor 52/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

• • Menerima Permohonan Perkara Keberatan dari Pemohon;

  Dalam Pokok Perkara;

  • Menolak Keberatan dari Pemohon;
  • Memperbaiki Putusan BPSK Kota Tasikmalaya tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor. 09/A/BPSK-Kota.Tsm/II/2018, sepanjang mengenai kompensasi yang dijatuhkan terhadap Termohon Keberatan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

  1. Mengabulkan tuntutan Pengadu untuk sebagian;
  2. Menghukum Teradu membayar ganti rugi kepada

  10/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm

  Bahwa, Permohonan Keberatan diajukan setelah melewati prosesPersidangan yang dilakukan di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Tasikmalaya.2.

  , Saya menggugat berupa kompensasi sebagai ganti rugi materidan efek jera, karena masalah ini yang dalam mediasi BPSK pihak Cleotetap memberikan kompensasi penggantian produk, sehingga dalamHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.SusBPSK/2019/PN Tsmarbitrase mejelis BPSK memutuskan tergugat membayar kompensasikepada penggugat;Saya percaya dengan adanya bukti air galon tidak layak konsumsi denganproduk yang masih disegel dan bukti transaksi pembelian, saya gugatkompensasi awalnya nominal

  Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dandiputuskan oleh BPSK melalui sidang arbitrase menjadi Rp. 20.100.000 (duapuluh juta seratus ribu rupiah);Dengan barang bukti berupa 3 galon yang bermasalah1.

  dibuat tanggal 7, 14, 21 Januari 2019)kami bertemu dengan pihak Indomart di persidangan BPSK, pada tanggal 14Januari 2019, 21 Januari 2019, 28 Januari 2019 bahkan pada waktu tanggal14 dari pihak Cleo tidak hadir dalam persidangan.

  Dalam keteranganIndomart di sidang BPSK, pihak Indomart tidak terindikasi sebagai pihakbersalah, karena Indomart dan Cleo bekerja sama dan hanya sebagaiHalaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Padt.SusBPSK/2019/PN Tsmreseller, prosedur penyimpanan Cleo di letakkan di rak, tidak seperti galonyang lainnya. Bukti foto ada di halaman 7;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut,Pemohon keberatan mengajukan bukti Surat sebagai berikut:1.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
  2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara No : 032/PK-2.03/BPSK/VII/2019;
  3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK-Kota.Tsm/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;
  4. Menolak Keberatan Pemohon dalam Mengadili Sendiri untuk seluruhnya

  31/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Tsm

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor : 1136/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, tanggal 18 Oktober 2016; 3. Menghukum Termohon Keberatanuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.256.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VIIV/2016,tanggal 18 Oktober 2016 karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahkeliru dalam memberikan pertimbangannya.

  BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016,tanggal 18 Oktober 2016, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telahmelampaui kewenangannya dengan membatalkan perjanjian.

  Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor: 1136/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016, tanggal 18 Oktober 2016 atau setidaktidaknya menyatakanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.3.

  DSP UNIT PASAR BARU BANTAU PRAPAT, yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK,) Kabupaten Batu Bara Nomor ; 249/P3K/ISlil/BPSK/BB/V1/2016 tanggal 161uni 2016; PutusanPengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TJB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ULaMM TANJUNGBALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten

• Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 30/Arbitrase/BPSK-BB/I/2017 tanggal 20 Maret 2017;3. Menghukum Termohon Keberatan/Konsumenuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000(empat ratus enam belas ribu rupiah);4. Menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

  Konsumen menyatakan bahwa Pengangkatan danPemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri., sehinggaHalaman 12 dari 64.

  Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut..b.

  Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasitersebut dibatalkan olen Mahkamah Agung R.l.Khusus putusan MahkamahAgung R.I No. 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No.250/Arbitrase /BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK BatuBara tidak berwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar MitraSepadan Finance (Perusahaan Pembiayaan)dengan Sdr. Agus Salimyang disebabkan Sdr.

  Olehkarena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh pertimbanganMajelisArbitrase BPSK Batu Bara harus dibatalkan dan ditolak.4.

  Tanda terima Putusan BPSK dari Kantor Pos Nomor Resi15163396479 tertanggal 23032017, telah dinazegelen untukselanjutnya diberitanda........