Ditemukan 486 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasi pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwaputusankasasi MAbelum dapat secaralangsungmenjadidasarmenagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untukmenghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi. .Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan)untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 Halaman 58 dari 125 halaman Putusan Nomor 3/B/PK/PJK/2016 bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektorat jenderal Pajak harus tetap melakukanmekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cqDirektoratjenderalPajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaranpajakterutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasuspajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintahtelah melaksanakan
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 770 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS CV. DIMAS MOTOR;
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderalPajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MahkamahAgung belum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalan penuntasankasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015 (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan undangundang pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasi pemeriksaan pajak....Pasal12 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMAbelumdapatsecaralanqsungmenjadidasarmenagihutangpajakAAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetapmelakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaanbukti permulaan) untukmenghitung besaranpajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ..Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMahkamah Agung belumdapat secaralangsung menjadidasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah
Putus : 07-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
431 — 1707 — Berkekuatan Hukum Tetap
431 — 1707 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MAbelum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaanbuktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadikewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ~...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerincq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukmekanisme administrasi melakukan pemeriksabiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) unmenghitung besaran pajak terutang yang menjkewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bah...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utapajak lebih kentara apabila pemerintah juga melipenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekUtama PT Ramayana Lestari...tampak jepemerintah telah melaksanakan ketentuan UU Pasesuai
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bah..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang palebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntaskasus pajak yang pernah dilakukan terhadapbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yasebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.;Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (JArbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 643/B/PK/PJK/2016 menghitung besaranpajakterutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ..Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UU Pajak sesuai jaluratau mekanisme yang sebenarnya yaitu melaluijalur hukum administrasi.Bahwa lebih
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menjadi katakunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belum dapatsecara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebin kentara