Objeksengketa aquo dengan mendirikan bangunan diatas lahan tersebutberdasarkan adanya Putusanputusan yang berkekuatan hukumtetap dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PNLP tanggal22 Januari 2007 Jo Nomor : 173/Pdt/2007/PTMDN tanggal 11 Juli2007 Jo Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor :2461/K/PDT/2007 tanggal 30 April 2008 Jo Nomor: 701/PK/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010, dan eksekusi atas sebahagiantanah objek sengketa seluas 74 Ha yang merupakan bahagian daribidang tanah seluas 106

April 2011 berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 20/Eks/201015/Pdt.G/2006/PNLP yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan NegeriLubuk Pakam tertanggal 29 Desember 2010 serta izin dari instansiinstansi terkait;Bahwa penguasaan lahan C merupakan perbuatan yang patut hukumkarena Putusanputusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara perdata Nomor:15/Pdt.G/2006/PNLP tanggal 22 Januari2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 173/Pdt/2007/PTMDN tanggal 11 Juli 2007 Jo Putusan MahkamahAgung Repubilk

Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli,Kabupaten Deli Serdang;Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perobuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat s/d LXV adalah tidak benar, karenasenyatanya perbuatan Tergugat s/d LXV merupakan perbuatanpatut hukum yang dilindungi oleh Putusanputusan yang berkekuatanhukum tetap dalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PNLPtanggal 22 Januari 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi SumateraUtara Nomor : 173/Pdt/2007/PTMDN tanggal 11 Juli 2007 JoPutusan Mahkamah Agung Repubilk

Penggugat Aquosangat tidak beralasan hukum karena merupakan surat yangkeabsahannya masih diragukan bahkan dengan adanya Putusanputusandalam perkara perdata Nomor : 15/Pdt.G/2006/PNLP tanggal 22 Januari2007 Jo Nomor : 173/Pdt/2007/PTMDN tanggal 11 Juli 2007 Jo PutusanMahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor : 2461/K/PDT/2007 tanggal30 April 2008 Jo Nomor: 701/PK/PDT/2009 tanggal 31 Maret 2010 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka alasalas HakPara Penggugat dk/ Tergugat dr berupa

Materiil berupa : biayabiaya yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat s/d LXV dk untuk menghadapi perkara Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2006/PNLPtanggal 22 Januari 2007 Jo Putusan PengadilanTinggi Sumatera Utara Nomor : 173/Pdt/2007/PTMDN tanggal 11 Juli2007 Jo Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor : 2461/K/PDT/2007tanggal 30 April 2008 Jo Nomor: 701/PK/PDT/2009tanggal 31 Maret 2010 yang diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar rupiah) + biaya menghadapi perkara pidana No : 1417

mendengarkan dari keterangan Terdakwamaupun, tidak mempertimbangkan dari keterangan para saksi yang hadir dalampersidangan maupun keterangan yang dibacakan di persidangan karena adasebagian saksi yang tidak hadir di persidangan namun keterangannya samapada saat diperiksa di Penyidik dan sebelum memberikan keterangan parasaksi yang tidak hadir telah disumpah terlebih dahulu oleh karena itu MajelisHakim Pengadilan Militer Ill12 Surabaya tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya.Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk

Alternatif Kesatu Subsidiair PenuntutUmum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinanbahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL dan terhadap diriTerdakwa haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk

komunikasi maka Majelis Hakimberpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaituTerdakwa PUTRA WIBOWO Alias ANANG Bin JUNAIDI;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Halaman 33 dari 35 halamanPutusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN MbnMengingat, Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Repubilk

Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.Cagmengisyaratkan dalam membuktikan perkara harus memenuhi syarat materiilsupaya tidak menjadi cacat formil dalam pembuktian, oleh karena pihakPenggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja, maka seorang saksibukan saksi Unus Testis Nullus Testis, sejalan pula dengan yurisprudesiMahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 891 K/SIP/1983;Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh pihakPenggugat sudah termasuk dalam katagori cacat formil, maka pihak

:PDM50/KDIRI/Euh.2/04/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa ARIS PURWANTO Alias KUNTET Bin SUPANDImelakukan dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 196UndangUndang Repubilk Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebabagimana dalam dakwaan;2 Menjatuhkan

, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela diPerairan Kalimantan Timur Bagian Utara;Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor :2/PERMENKP/2015 dari Menteri Kalautan Dan Perikanan RI,tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan AlatPenangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS)di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk

Sel.menyediakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapiSurat Ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Repubilk Indonesia;Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan telah menandatanganiberita acara pemeriksaan di Penyidik;Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di Penyidik;Bahwa Terdakwa

di atas, harusdinyatakan bahwa permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikanpenetapan Pengangkatan Anak yang bernama Siti Mirza Syaqila Atmarini,dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitumpermohonan para Pemohon poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan junctoPasal 87 Peraturan Presiden Repubilk

mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yangdiajukan di persidangan;Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut halhal sebagai berikut :Menyatakan OCU SAPUTRA Bin YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Repubilk

Barang bukti Kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;2.

:PDM81/KDIRIO7/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Agus Suprianto Bin Suraji bersalah melakukantindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UndangUndang Repubilk Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara salama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanandengan perintah

KontrakKerja Sama Dengan Badan Pelaksana;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk

No. 2622 K/PID.SUS/2015Penangkapan Ikan Pukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS)di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor:923.503/E.2/0121/TPKP/2011 dari Pemerintan Kabupaten BulunganDinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011;10) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 740/Ilm dari Menteri Perhubungan,Tertanggal 19 November 2014;11) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor:PK.001/04/03/KSOP.Trk 2015

DFO8713 telah selesai digunakanuntuk pembuktian perkara ini, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebutdikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Sag Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan barangmasuk ke wilayah Repubilk

.: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakanpendapat sebagai berikut :Unsur kesatu : Barangsiapa.Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur iniadalah setiap orang warga negara Repubilk Indonesia yang tundukkepada Undangundang dan hukum Negara Republik Indonesia (tanpakecuali) termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawahsumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti danpetunjukpetunjuk lainnya yang bersesuaian

Pasal 19 Ayat (1) Peraturan KepalaKepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 9 Tahun 2010 TentangTata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PegawaiNegeri pada Kepolisian Negara Repubilk Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P3), maka terbuktiPemohon dalam perkara ini telah membuat Surat Pernyataan yang padaintinya menyerahkan seluruh harta bersama berupa Rumah di SepingganJalan Teratai Merah, Tanah yang terletak di Perumahan Km 5 Balikpapan,Uang dan emas yang ada di Termohon

Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpaiin komandan satuan pada waktu itu Negara Repubilk Indonesia dalamkeadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang dengannegara lain.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3dalam waktu damai telah terpenuhi.Unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluhhari .Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa

PUTRI WULANDARI jurusita PenggantiPengadilan Agama Sibolga untuk mengumumkan pengesahan nikahantara Penggugat dan Tergugat melalui Radio Repubilk Indonesia( RRI ) Regianal Il Sibolga ;.

mempunyai Kontrak Kerja Samadengan Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanaberdasarkan UndangUndang Repubilk

Nomor Urut 61 Lannpinam Undangundangy Repubilk Indonesiia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentarg Narkotkka dam barangbukti seielidh dipeiikea sisamya berupa 1 (satu) sadiet plastic besar berisiean KristalMetanfistamiaa dengan berat nem 18,7176 gram dam barang buikti urine tidak dikentiadikkan lagi hahis dipakai dalam pereitksaair;=Peyhuaian Terdidkwa sebagaimana diatur dan diancam pidama dalam Pasal127 ayat (1) hunwf a Undangauntiagg RI Nomor 35 Talun 2009 Tentang Narkotiike:Meninikang, balnwa Jakea Penuntut