Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
LA ODE EMANI BIN LA ODE IPI
58 — 20
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
LA ODE EMANI BIN LA ODE IPI
58 — 20
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atauHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kdisenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya
Register : 30-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 24-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN Bna Tanggal 25 Juli 2016 —
18 — 4
18 — 4
Beyond a Reasonable Doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Putus : 25-08-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 109 /Pid.B/2014/PN.Nnk Tanggal 25 Agustus 2014 — KADIR Bin ARIAS
80 — 17
80 — 17
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 28-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1176/Pid.Sus/2016/PN Dps Tanggal 23 Februari 2017 — I GUSTI MADE SWADIANA
73 — 31
73 — 31
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentusaja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption of Innocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkandirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 07-05-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 565/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon:
SAMSUL HUDA bin DJAELANI
16 — 6
SAMSUL HUDA bin DJAELANI
16 — 6
., yang berbuny/:Son Vy 2ghge cys Legler g dele abt clr at gues SE SU ae ah cary Bye eal yepat fe cleat Lit Ligh pct LS Gluck gf tats gf Wlaggs olgild staat Lefd Y Ugde Alt lab ah ait Syhad ae dH ocay Sa gl Upts f clea gy Leswoh gull AS iH lehArtinya : Dari Abi Hurairah RA.
Register : 18-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0086/Pdt.G/2017/PA.Mtp Tanggal 7 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Penetapan Isbat Nikah Nomor 0086/Pdt.P/2017/PAMtpHalaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0086/Pdt.P/2017/PAMtpHalaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0086/Pdt.P/2017/PA MtpMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini telah hidupberumah tangga sebagai pasangan suami isteri Secara nyata lebih kurang 46tahun, dan hidup bersosialisasi dengan masyarakat, dan oleh masyarakatdianggap sebagai pasangan suami isteri yang sah (mits er een uilterlijk bezitvan den huwelijken staat
Register : 13-03-2013 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 816/Pid.Sus/2010/PN.BLT Tanggal 20 Desember 2010 — NOVIKA MARDIANSYAH Bin MARSUM;
53 — 25
53 — 25
aReasonable Doubt ) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta20Perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights ), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum ( Rechts staat
Putus : 16-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 81 / Pid.B / 2014 / PN Lgs. Tanggal 16 September 2014 — ICHSAN ADHA BIN ARIS SUKARNI
46 — 7
46 — 7
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 399/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
LA ODE DIRMAN Alias LA DIRI Bin LA ODE SALIHU.
48 — 23
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
LA ODE DIRMAN Alias LA DIRI Bin LA ODE SALIHU.
48 — 23
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
Register : 23-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 508/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 19 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : EKO SUWANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk, KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
66 — 26
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk, KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
66 — 26
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiao Warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya Pelawan selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satusatunyamengajukan Perlawanan (Verzet) ini ke Pengadilan Negeri Medan untukmendapatkan keadilan;8.
Register : 23-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 23 April 2015 — FEERY Als APEK Bin SIOENGI
26 — 6
26 — 6
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 12-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 527/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 20 Nopember 2014 — SABET DIUS Als DIUS Bin ABDUL RAZAK
110 — 16
110 — 16
2014/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 14-01-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292PK/PDT/2006 Tanggal 14 Januari 2008 — HERMAN TRISNA alias LIE HERMAN TRISNA ; NI MADE RICEM
112 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam halmana termasuk berturutturut :a. mereka yang memperoleh hak dibawah titel umum ;b. mereka yang memperoleh hak dibawah titel khusus ;Sedangkan tentang perolehan hak dibawah titel umum, ASSERRUTTEN mengemukakan sebagai berikut :rechtverkrijgenden onder algemene title zijn de wettelijke entestamentaire erfgenamen (vergelijk de art.880 en 923 BW), de Staatdie zich in her bezit stell van de onbeheerde nalatenschap (art. 1175BW), de overblijvende leden of andeelhouders of de Staat bij ontbindingvan
Register : 16-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 19 Mei 2016 — HERI SUSANTO Als.HERI Bin BAHSAN
67 — 12
67 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 06-09-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. PERISAI JAYA MANDIRI, VS HEARA HALAWA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 925 K/Pdt.SusPHI/2017dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kota Bandung
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 155/PID/2019/PT BJM Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Moch Indra Subrata, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
233 — 32
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
233 — 32
Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatSuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel yakni suatu gequalificeerd opzet yangHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJMmerupakan suatu eigenaarde reichting van den wil atau Suatu sifatyang aneh dari suatu kehendak.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 18 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 8 Maret 2016 — - HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (Alm)
23 — 5
23 — 5
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 30-01-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 28_Pid_B_2012_PN_Dmk Tanggal 17 April 2012 — ZAENAL ARIFIN bin TURIPAN
62 — 10
62 — 10
pegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh12Penuntut Umum ataupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun olehHakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknyakepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindunganterhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatu negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 27-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 PK/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN VS RUBINO, DKK
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun1957 Tentang Pencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya" dikatakan:ayat (1) "Penguasa keadaan perang berhak sewaktuwaktumemerintahkan penyerahan barangbarang yang akan di ambil untukdimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan ;Halaman 27 dari 38 Hal. Put.
Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg" danPenetapan Keadaan Bahaya ayat (2) "Pejabat yang melakukanpensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan danmenyampaikanya kepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kalidua puluh empat jam".ayat (3) " Terhadap tiaptiap pensitaan, pembatasan atau larangan,maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepadaPenguasa Darurat".
Register : 30-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 343/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL MUJIB BURAHMAN Als MUJIB Bin UMAR SAMAN
24 — 8
24 — 8
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat