Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 130 /Pid.B/2015/PN.NNK Tanggal 9 September 2015 — AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN
68 — 23
68 — 23
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan HAL 10 PUTUSAN NO 130/PID.8/2015/PN.NNKterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 04-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 14 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 1
15 — 1
Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islambahwa Bapak adalah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anaknya, sejalan dengan pendapat Sayid AbuBakar Muhammad Syatha, ulama ahli hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin Juz VV halaman 99 yang berpendapat bahwa :YI (le staat alg Gil al cysartinya : Seorang anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka bapaklahyang berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, yang selanjutnyapendapat tersebut dalam perkara
Putus : 01-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 148 /Pid.B/2014/PN.Nnk Tanggal 1 Oktober 2014 — SAMSUL Als SAM Bin HADI
25 — 15
25 — 15
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
LA ODE EMANI BIN LA ODE IPI
58 — 20
NURUL YAKIN, SH.,MH
Terdakwa:
LA ODE EMANI BIN LA ODE IPI
58 — 20
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atauHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kdisenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya
Register : 30-05-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 24-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN Bna Tanggal 25 Juli 2016 —
18 — 4
18 — 4
Beyond a Reasonable Doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 44/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
159 — 88
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
159 — 88
Kalau pertanyaantersebut yang disalahkan adalah PPK dalam hal ini Bupati, karena sebelummengeluarkan SK PTDH harusnya menyurat kepada Presiden supayaBupati yang mendapat kewenangan dari atas sebagai PPK di daerah tidakdisalahkan karena ada pendelegasian kewenangan, maka PPK harus tundukpada Perpres;Bahwa ahli menyatakan didalam hukum administrasi, intinya legalitas.Legalitas itu harus dalam bentuk tertulis karena dari Negara Hukum memangkita secara khusus dari Negara Hukum (Recht staat), maka ada
PeradilanAdministrasi, yang meskipun dalam perkembangan Indonesia bisa dianggapsudah mix dengan Rule of Law atau Comman Law itu karena Yurisprudensikita pakai sebagai sumber hukum, tapi inti dari Negara Hukum (Recht Staat),yang dimana NegaraNegera Hukum (Recht Staat) itu adalah PeradilanAdministrasi, yang intinya adalah legalitas, sehingga jika di dalam PeraturanPerundangundangan itu mengatakan pengusulan berarti pengusulan bukanHalaman 34 dari 60 Halaman Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.ABNsecara lisan
Putus : 16-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 81 / Pid.B / 2014 / PN Lgs. Tanggal 16 September 2014 — ICHSAN ADHA BIN ARIS SUKARNI
46 — 7
46 — 7
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 13-03-2013 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 816/Pid.Sus/2010/PN.BLT Tanggal 20 Desember 2010 — NOVIKA MARDIANSYAH Bin MARSUM;
53 — 25
53 — 25
aReasonable Doubt ) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta20Perlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights ), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum ( Rechts staat
Register : 14-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pol Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN
25 — 15
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
MUH. AMIN Alias AMIN Bin SUMAN
25 — 15
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ Ill/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
keras (Daftar G) adalah obat denganHalaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN.Poltanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Register : 10-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 399/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
LA ODE DIRMAN Alias LA DIRI Bin LA ODE SALIHU.
48 — 23
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
LA ODE DIRMAN Alias LA DIRI Bin LA ODE SALIHU.
48 — 23
Nomor 78 tahun 1951 adalahBarangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk (slag, steek af staat wapen), dihukum dengan hukuman penjaraselamalamanya sepuluh tahun;Menimbang, bahwa dari konstruksi
Register : 23-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 508/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 19 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : EKO SUWANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk, KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
66 — 26
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk, KANTOR CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
66 — 26
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiao Warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan hukum. Oleh karenanya Pelawan selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon perlindungan dan kepastian hukum dengan jalan satusatunyamengajukan Perlawanan (Verzet) ini ke Pengadilan Negeri Medan untukmendapatkan keadilan;8.
Register : 23-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 171/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 23 April 2015 — FEERY Als APEK Bin SIOENGI
26 — 6
26 — 6
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 30-08-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 76/G/2016/PHI.Sby Tanggal 30 Agustus 2016 — SIGIT SUGIHARTO MELAWAN DIREKTUR UD. WIJAYA SENTOSA BOX
49 — 30
49 — 30
Pasal 161 : (1) Dalamhalpekerja / buruh melakukanpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjasetelah kepada pekerja / buruhyang bersangkutandiberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturutturut;11.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 18 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 8 Maret 2016 — - HIDAYAT Bin IMRAN MANAF (Alm)
23 — 5
23 — 5
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 27-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 PK/Pdt/2017 Tanggal 27 Nopember 2017 — Drs. H.T. ZAINAL ABIDIN VS RUBINO, DKK
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun1957 Tentang Pencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En VanBeleg" dan Penetapan Keadaan Bahaya" dikatakan:ayat (1) "Penguasa keadaan perang berhak sewaktuwaktumemerintahkan penyerahan barangbarang yang akan di ambil untukdimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan ;Halaman 27 dari 38 Hal. Put.
Pasal 36 Undangundang RI Nomor 74 Tahun 1957 TentangPencabutan "Regeling Of De Staat Van Oorleg En Van Beleg" danPenetapan Keadaan Bahaya ayat (2) "Pejabat yang melakukanpensitaan tersebut di atas harus membuat laporan pensitaan danmenyampaikanya kepada penguasa Darurat dalam waktu tiga kalidua puluh empat jam".ayat (3) " Terhadap tiaptiap pensitaan, pembatasan atau larangan,maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepadaPenguasa Darurat".
Register : 16-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 19 Mei 2016 — HERI SUSANTO Als.HERI Bin BAHSAN
67 — 12
67 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 06-09-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. PERISAI JAYA MANDIRI, VS HEARA HALAWA
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 925 K/Pdt.SusPHI/2017dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kota Bandung
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 155/PID/2019/PT BJM Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Moch Indra Subrata, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
233 — 32
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
233 — 32
Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatSuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel yakni suatu gequalificeerd opzet yangHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJMmerupakan suatu eigenaarde reichting van den wil atau Suatu sifatyang aneh dari suatu kehendak.
Register : 30-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 343/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL MUJIB BURAHMAN Als MUJIB Bin UMAR SAMAN
24 — 8
24 — 8
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 30-01-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 28_Pid_B_2012_PN_Dmk Tanggal 17 April 2012 — ZAENAL ARIFIN bin TURIPAN
62 — 10
62 — 10
pegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh12Penuntut Umum ataupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun olehHakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknyakepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindunganterhadap HakHak Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatu negara yangberdasar atas hukum (Rechts staat