Guntur Dahwan bersama 4 orang sipilyang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dangadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Sertu T. Guntur Dahwan, tidaklama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur danMasyarakat sekitar lalu Sertu T. Guntur Dahwan dan barang bukti beserta empat orang sipiltersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Sertu T.

Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat denganKapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipilyang ditahan di Polres Aceh Timur.36 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukonmenuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakanlagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapapucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/061/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/244/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Sarifuddin.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawalNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Guntur, SE;3.

Hasan Basri S, S.H, M.Si. sebagaimana bunyi Diktumkedua keputusan a quo yakni :Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut di bawah ini:Nama : Rd. Hasan Basri S, S.H, M.Si.NIP : 19630614 198403 1 001Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 14 Juni 1963Halaman 5 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV/aJabatan : Fungsional UmumUnit Kerja : Biro Umum Setda Provinsi Jambic.

pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan (objek sengketa) dikeluarkan telahmengabaikan azas ketidak berpihakan.Hal mana : azas ketidak berpihakan adalah azas yang mewajibkanBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa ada Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/063/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/246/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Ruslan.4.

Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/026/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/123/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yasin; 3.

Eksepsi Kurang Pihak (Plurius litis consortium) ; Bahwa permasalahan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan merupakan permasalahan nasional yang tidak hanyaterjadi/dinadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan dihadapipula oleh Kementerian/Lembaga ,Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dandiperbaharul dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (VideBukti P13).; Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/091/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/330/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaRosmariani ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diPutusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 41Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR21.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/001/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/063/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaJainuddin;3.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/056/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/239/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama EryFitryani.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/115/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/367/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHamdan, A.MaBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

hanya dengan PP No. 11tahun 2017 akan tetapi ada beberapa ketentuan peraturanperundangundangan yaitu UU No.5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah, UU No.30 tahun 2014 tentang administrasiPemerintah dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri DalamNegeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Pemeriksaan, menentukanprosedur pemeriksaan sebagai berikut:Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atautim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksamalaporanlaporan atau bahanbahan mengenai pelanggarandisiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadirioleh Pegawai Negeri sipil yang diperiksa dan pemeriksa.4444angka 14:Untuk memperlancar pemeriksaan, Pegawai Negeri

Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dankemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat beratdapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya olehatasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksasampai dengan ditetapkannya keputusan hukumandisiplin.angka 16: 222222 nnePegawai Negeri sipil yang dibebaskan sementara daritugas jabatannya, tetap masuk kerja dan diberikan hakhak kepegawaiannya sesuai dengan peraturanperundangundangan.angka 20: 2222222 onan nnn nnn nnn nnn nnn nnnPegawai

Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/022/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/110/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faisal;3.

Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhlis, S.Pdl;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/041/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/164/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muhlis,S.Pdl;3.

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah); Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepadaPenggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulanJuni 2015, maka Pemohon dr. memohon kepada Majelis Hakim yang muliaagar Tergugat dr.

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), tujuan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannyasebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) akan dibuktikandipersidangan, maka oleh karena itu tuntutantuntutan Penggugatdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/054/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/180/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Asikin.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 130/G/2017/PTUNMTR Hal : 69 dari 88. halamanBahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/122/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/418/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmah.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan No. 41/G/2017/PTUNMTR21.22.Pemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/039/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/145/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAisyah, S.Sos;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/039/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/145/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiAisyah, S.Sos;3.

Dan padaPasal 2 ayat 3 Permintaan berhenti sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerjapada pemerintahn berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lampiran 2: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun40.Lampiran 3 :1999 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri SipilYang Menjadi Anggota Partai Politik ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri SipilMenjadi Anggota Partai Politik ; Halaman 60 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPG41.