Ditemukan 486 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa didalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur UtamaPT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerincq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukmekanisme administrasi melakukan pemeriksabiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) unmenghitung besaran pajak terutang yang menjkewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bah...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utapajak lebih kentara apabila pemerintah juga melipenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekUtama PT Ramayana Lestari...tampak jepemerintah telah melaksanakan ketentuan UU Pasesuai
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi. .Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1002 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasi pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwaputusankasasi MAbelum dapat secaralangsungmenjadidasarmenagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untukmenghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
73 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2016 melakukan mekanisme administrasi melakukanpemeriksaan biasa (bukan pemeriksaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaanpajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasiMAbelumdapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajakterutang yang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharus tetap melakukan mekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Halaman 49 dari 135 halaman.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 768/B/PK/PJK/2015 bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnyayaitu melalui jalur hukum administrasi.bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktoratjenderal Pajak harus tetap melakukan mekanismeadministrasi melakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga moelihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadapWP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 01-08-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
115 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa(bukan pemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaranpajak terutang yang menjadi kewajiban AAG;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa ...Persoalanpenuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernahdilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PTRamayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1014/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajakharustetap melakukan mekanisme administrasimelakukanpemeriksaan biasa(bukan pemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharustetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untuk menghitungbesaranpajakterutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utangpajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihatpenuntasan kasus pajak yang pernah dilakukanterhadap WP bernama Paulus Tumewu, DirekturUtama PT Ramayana Lestari...tampak jelaspemerintah telah melaksanakan
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menjadi katakunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belum dapatsecara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetapmelakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaanbiasa (bukan pemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajibanAAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebin kentara
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 643/B/PK/PJK/2016 menghitung besaranpajakterutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ..Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara apabilapemerintah juga melihat penuntasan kasus pajakyang pernah dilakukan terhadap WP bernamaPaulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telahmelaksanakan ketentuan UU Pajak sesuai jaluratau mekanisme yang sebenarnya yaitu melaluijalur hukum administrasi.Bahwa lebih
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
:Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bah..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang palebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntaskasus pajak yang pernah dilakukan terhadapbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakketentuan UU Pajak sesuai jalur atau mekanisme yasebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.;Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (JArbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemeriksaan pajak....Pasal 12Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusankasasi MA belum dapat secara langsungmenjadi dasar menagih utang pajak AAG.Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harustetap melakukan mekanisme administrasimelakukan pemeriksaan biasa (bukanpemeriksaaan bukti permulaan) untukmenghitung besaran pajak terutang yangmenjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434bahwa ...Persoalan penuntasan kasuspembayaran utang pajak lebih kentara
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 769 B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajaklebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasankasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WPbernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT RamayanaLestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakanketentuan UndangUndang Pajak sesuai jalur ataumekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukumadministrasi. Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur)Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
administrasipemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords)bahwa putusankasasiMAbelumdapatsecaraJangsungmenjadidasarmenagih utang pajak AAG.Pemerintahcq Direktoratjenderal Pajakharus tetapmelakukanmekanismeadministrasimelakukanpemeriksaanbiasa(bukanpemeriksaaan buktipermulaan) untuk menghitung besaran pajak terutangyang menjadi kewajiban AAG.Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa..Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara