Bahwa berdasarkan UUPT maka salah satu organ dalam perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam Pasal 78 ayat (1) UUPTditentukan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnyayang dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa ; Bahwa dalam menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuanPasal 78 Ayat (4) UUPT ditentukan : RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan

dalam surat kabar ; Bahwa dalam pemanggilan RUPS harus mencantumkan tanggal,waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorperseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan ;Direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersebut kepada pemagang saham secara CumaCumajika diminta ; Bahwa disamping itu haruslah dibuatkan Notulen / Risalah RUPSsebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 90 UUPT yakni : a).b).setiap penyelenggaraan RUS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit I (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS ;Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkanapabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris ;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Direksi yang akan melakukanpemanggilan RUPS adalah Direksi yang sah diangkat oleh RUPSHalaman 15 dari 100 halaman, Putusan Nomor

Kesemua syarat untukmengadakan RUPS tersebut tidaklah dipenuhi oleh direksi dari PT. NAGAPERMAI oleh karena PT. NAGA PERMAIT belum pernahmengadakan RUPS untuk membahas pengambilalihan saham perseroanoleh pihak ketiga lainnya yang bernama Bapak KARL HELMUT MAYER,Bapak NORBERT KOCH dan Bapak SAHNAN MOCHAMMADRAWIYA ; Bahwa dari fakta hukum ini RUPS PT. NAGA PERMAIT sebagaimanatertuang dalam akta No. 11 tanggal 23042012 yang dibuat oleh NotarisETI SUSANTI, SH.

,M.Kn dan menjadi dasar diajukannya permohonanpenerbitan obyek sengketa adalah tidak sah karena dilakukan oleh orang orang yang tidak memiliki kepentingan/kapasitas hukum untukmengadakan RUPS PT. NAGA PERMAIT dan RUPS PT.

dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

Menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 diHotel Castle yang berkedudukan di Kel. DawiDawi, Kec.

KEBERATAN akan tetapi Penggugat tidak diberi Kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS tersebut;Bahwa setelah RUPS tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Pembanding /Penggugat mengajukan pula Keberatannya ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

MULTI DAYA WONUA Nomor: 03 Tertanggal 03 September2013, Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan pada tanggal31 Januari 2019, Foto Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahun Buku 2018 PT. Multi Daya Wonua yang dilaksanakan padatanggal 31 Januari 2019, Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

Multi Daya WonuaNomor 23 Tanggal 20 Maret 2019 dan Foto Dokumentasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2018 PT.

2019 di hotelCastle Pomalaa, pada saat itu Penggugat (Pembanding) hadir sekaligusmenyampaikan Laporan dihadapan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) II, kKemudian dari hasil RUPS III tersebut Penggugat (Pembanding)diberhentikan sebagai Direktur Oprasional PT.

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2014;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB II (kedua) ini telah memenuhi ketentuanUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal86 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan:Ayat 1:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari A (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali undangundang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Ayat 2:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat

., (bukti P 21),dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkan kuorum RUPSLB III (Ketiga);14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:Ayat 4:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhalmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar;Ayat 5:Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidaktercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan atas permohonanperseroan agar ditetapbkan kuorum untuk RUPSLB III (ketiga);Ayat 6:Pemangilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS Ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri;Ayat

Nomor 315 K/Pdt/201519.Bahwa dengan demikian hasil keputusan yang diambil dalam RUPS LuarBiasa tersebut adalah dengan suara terbanyak tidak sesuai ketentuan Pasal22 ayat (8) Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga dengan demikianmengikat keseluruhan pemegang saham termasuk Termohon Kasasi yangturut hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut yang dibuat tidak sesuaimekanisme anggaran dasar perseroan;Bahkan tanpa 1.000 lembar saham yang berasal dari harta bersama antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi Il

,diadakan lagi RUPS yang menyetujui Pengalihansaham Ir. William Solary, Dipl.Hydraulic Engineering., sebesar Pemegang28 % saham kepada Ir.

Pemohon seluruhnya ;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonanperwalian ini adalah untuk Proses Kepengurusan kepemilikanSaham (RUPS) atas nama : ARMIN NAINGGOLAN (Alm) ;Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak KandungMATHEUS ARMANDO HARGO NAINGGOLAN meninggalkanwarisan Berupa Kepemilikan Saham (RUPS)Perusahaan yaituperusahaan PT. HANESA PRIMA TEKNIKARYA yang beralamat diKota Wisata Ruko Boston Square Blok RK 3/26 Desa CiangsanaKec. Gunung Putri, Kab. Bogor Jabar;8.

Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohonyang masih dibawah umur, yaitu :Nama : MATHEUS ARMANDO HARGO NAINGGOLANTempat Tanggal lahir : Tangerang, 27 Oktober 2003Jenis Kelamin : Lakilakiuntuk : Pengajuan Proses Kepemilikan Saham di Perusahaan(RUPS) di Perusahaan PT. HANESA PRIMA TEKNIKARYA yangterletak di ; Kota Wisata Ruko Boston Square Blok RK 3/26Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor Jabar;3.

HANESA PRIMA TEKNIKARYA akan tetapi saksitidak mengetahui berapa besarnya karena saksi diberitahu olehibunya(pemohon) untuk itu saksi tidak keberatan apabila sebagaiahli waris untuk mengurus Pengajuan Proses Kepemilikan Saham diPerusahaan (RUPS) di Perusahaan PT. HANESA PRIMATEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata Ruko Boston SquareBlok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab.

HANESA PRIMA TEKNIKARYAdan penanam Saham Sebesar 60.00 % untuk : Pengajuan ProsesKepemilikan Saham di Perusahaan (RUPS) di Perusahaan PT. HANESAPRIMA TEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata Ruko Boston SquareBlok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri, Kab.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk dan atas nama anaknya yangmasih dibawah umur/belum Dewasa yang bernama MATHEUSARMANDO HARGO NAINGGOLAN, untuk : Pengajuan ProsesKepemilikan Saham di Perusahaan (RUPS) di Perusahaan PT.HANESA PRIMA TEKNIKARYA yang terletak di ; Kota Wisata RukoBoston Square Blok RK 3/26 Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri,Kab. Bogor Jabar ;4.

Bahwa menurut Pasal 17.5a dari Anggaran Dasar TERMOHON ditentukan;Seorang anggota direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya denganmemberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Perseroan mengenaiitu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan Pasal 17.5b Perseroanwajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonanpengunduran diri Anggota direksi dalam jangka waktu paling lambat (enampuluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri.

Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2013 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Toko Gunung Agung Tbk,Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.262/Padt.P/2018/PN Jkt.Selfotokopi tersebut telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberitanda bukti P1;2.

atau RUPS Luar Biasa dan jugasaksi tidak tahu apakah pernah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atau tidak yang berkaitan dengan posisi Pemohon sebagaiDirektur Operasional;Halaman 5 dari 10 hal.

Penetapan No.262/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBuku Gunung Agung, selanjutnya menjadi perusahaan pertambangan batubara; Bahwa sejak Pemohon mengundurkan diri Sampai dengan ditutupnyaoperasional Perusahaan PT Permata Prima Sakti Tok pada akhir tahun2015 tidak pernah lagi diselenggarakan RUPS atau RUPS Luar Biasakarena kantor sudah tutup, saksi resign pada bulan Desember 2015 dansampai saksi berhenti tidak pernah ada terselenggara RUPS; Bahwa setahu Saksi Perusahaan tutup secara operasional karena kantorsudah

tidak mampu membayar sewa sehingga kantor disegel oleh Pemilikdan tidak ada lagi gaji untuk para karyawan termasuk Pemohon dan Saksi; Bahwa tidak pernah diajukan kepailitan atau likuidasi terhadapPerusahaan ini, yang Saksi dapatkan hanyalah informasi bahwaPerusahaan ini sudah tidak menyelenggarakan RUPS, jadi setahun yanglalu Perusahaan ini sudah dikeluarkan dari bursa; Bahwa saksi sudah resign dari PT.

yang dinilai tepat oleh RUPS.

Bahwa Para Tergugat sudah melakukan RUPS sedangkan PT.Scuba Proggi Indonesia belum melakukan RUPS Tahunan/ AnnualRUPS dan PT. Scuba Proggi Indonesia juga belum melakukan AnnualReport/ Laporan tahunan atau pertangunggjawaban tahunan;6. Bahwa Para Penggugat telah sewenangwenang melakukanPemberhentian kepada Penggugat satu dan Penggugat dua darijabatannya di PT. Scuba Proggi Indonesia tanpa menunggu laporanpertanggungjawaban tahunan dan RUPS Tahunan;7.

Bahwa Para Tergugat belum melakuka RUPS tahunan dan ParaTergugat belum mendengarkan atau mendapatkan laporan Pertanggungjawaban tahunan akan tetapi telan melakukan RUPS Luar biasa untukmemberhentikan Penggugat satu dan Penggugat dua dari jabatannyapada PT. Scuba Proggi Indonesia;10.

Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan waktu ada RUPS tersebut, saksi hanya sebagai driver yang saatitu. memang pak Hamdan menghubungi saksi untuk menjemput danmengantarnya ke tempat dilaksanakannya RUPS, tetapi saksi tidak mengetahulapa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Bahwa saksi tidakmengetahui RUPS yang dimaksud.

Jika Direksi yang akan diberhentikaningin menyampaikan pembelaan terhadap alasan pemberhentian yangdiberikan kepadanya, dia akan dilibatkan pula dalam RUPS. Namun, jika Direksitersebut tidak memiliki pembelaan dan tidak merasa keberatan untukdiberhentikan, tahap pembelaan dalam RUPS tidak diperlukan.

Pemecatan terhadap Pemohon menyalahi melanggar hasilkeputusan RUPS tanggal 24 September 2018 dan Pasal 105 ayat(1) dan ayat (2) UUPT;(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya. ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS.,;b.

Undangan RUPSLB diterbitkan kurang dari 14 (empat belas) harisebelum RUPSLB dilaksanakan, hal ini bertentangan denganPasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran DasarPerseroan yang menyatakan:Pasal 8 ayat (1);Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebutjuga RUPS adalah:a. RUPS Tahunan; danb.

RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebutjuga RUPS Luar BiasaPasal 9 ayat (2) dan (3);Hal 11 dari 43 hal Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Dps39.40.41.42.43.RUPS diselenggarakan dengan dilakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

sebagai bentukpengejawantahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untukmemastikan apakah dalam RUPS tersebut pemegang saham telahsepakat untuk mempidanakan atas kerugian Perseroan?

, Komisaris dan Direksi dan orang yangtertinggi disini adalah RUPS tersebut, dalam RUPS tentu apa yangdiputuskan dalam RUPS itulah yang harus dilakukan, tentu apakah orangitu walaupun memegang saham yang terbesar tanpa melalui keputusanRUPS, saya kira ini harus dipisahkan, artinya disini adalah harusdipisahkan apakah orang ini melapor untuk kepentingan perseroanataukah kepentingan pribadinya, ataukah dalam harta yang terpisahapakah harta tersebut harta bersama suatu perseroan atau hartapribadinya

Nomor 2096 K/Pdt/201316.Ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhetinkan untuk sementara oleh DewanKomisaris dengan menyebutkan alasannya;Ayat (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;Ayat (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;Ayat (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;Bahwa, tindakan pemberhentian

Jombang, KabupatenJombang, Jawa Timur, telah dilaksanakan RUPS LB yang telahmemutuskan (1) menyetujui mengganti/memberhentikan denganhormat Bapak Ong Jimmy Angesti, sebagai Direktur UtamaPerseroan terhitung sejak RUPS LB ditandatangani; (2)menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan; (T/PR 2);Hal. 9 dari 31 hal.

USI melalu) RUPS LBtertanggal 8 September 2011;14. Bahwa sesungguhnya keputusan yang diambil dalam RUPS LBtersebut adalah keputusan semua pemegang saham, sekalipundalam pelaksanaannya yang hadir dalam rapat tidak semuapemegang saham. Setelah pelaksanaan RUPS LB yang sahtersebut, maka putusan rapat haruslah dianggap keputusan semuapemegang saham, yang mengikat ke luar dan ke dalam;15.

Bahwa pelaksanaan RUPS LB tersebut sudah dilakukan dengan prosesdan prosedur yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum yangsempurna karena: Terhadap Tergugat Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai DirekturUtama telah disampaikan Undangan RUPS LB tertanggal 23 Agustus2011, untuk pelaksanaan RUPS LB pada tanggal 8 September 2011,sebagaimana Surat Nomor 117/HS/VIIV2011, dimana dalam Surattersebut telah disampaikan materi rapat yang akan dibahas, yaitutentang (1) Penggantian Direktur Utama; dan (2

Sun Star sebagai pihak yang digugatdalam perkara ini karena akibat dari adanya RUPS LB juga berimplimentasaikedalam dan keluar, maka dari adanya RUPS LB juga berakibat pula bagiSun Star International, hal mana lah nyata di sebutkan dalam YurisprudensiHal. 25 dari 31 hal. Put.

HIA menggelar RUPS pada tanggal 27Februari 2008 dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Maret 2008 yang dibuatoleh Notaris Henry Sinaga, S.H(BT.8)Bahwa RUPS tanggal 27 Februari 2008 ini adalah RUPS yang tidak sahkarena Pengurus PT. HIA tetap memaksakan kehendak nya untuk tetapmenggelar RUPS yang walaupun sudah ada protes dan tidak setujudigelar RUPS dari beberapa Pemegang Saham yaitu Terdakwa, dr.Salome Girsang, dan Jonggi Darma Situngkir.

HIA, dengan tidak dipenuhinya pasalpasal hukum yangdiatur dalam UndangUndang PT dan UndangUndang WDP, maka sangatjelas RUPS tanggal 27 Februari 2007 tidak diperbolehkan melaksanakanRUPS selanjutnya termasuk RUPS 27 Februari 2008 karena tidak memilikilegal standing untuk menyelenggarakan RUPS 27 Februari 2008, AktaNomor 5 Tanggal 6 Maret 2008 tentang penyelenggaraan RUPS 27Februari 2008 #sesuai klarifikasi Direktur Perdata NomorAHU.2/AHA.01.09.213 862 Tanggal 22 Februari 2011 tidak ada dilaporkanke

Bahwa Judex Facti juga sama sekali tidak cermat dan teliti di dalammemahami RUPS 27 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh PengurusPT.HIA hasil RUPS 27 Februari 2007 adalah tidak sah dan cacat hukumserta tidak berlaku lagi, sehingga keputusankeputusan yang diambildalam RUPS adalah cacat hukum atau batal demi hukum.Bahwa jelas RUPS 27 Februari 2008 adalan RUPS yang dipaksakansebab sesuai hukum yang berlaku pengurus yang tidak memenuhi dantidak tunduk kepada pasalpasal yang disebutkan UndangUndang

HIA otomatis tidakdapat menggelar RUPS.

HIA hasil RUPS 27Februari 2007 dan 2/7 Februari 2008 apalagi membenarkannya dandikuatkan lagi dengan kepengurusan RUPS 2007 dan 2008 tersebutsama sekali tidak mau mematuhi dan mentaati segala peraturan hukumyang berlaku terutama AD PT.

JM) OLEH KOMISARIS DAN DILANJUTKANDENGAN PEMBERHENTIAN TETAP PENGGUGAT DARIJABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA DALAM RUPS LUARBIASA SESUAI UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT). 7.

yang dilakukanoleh organ Perseroan yang memberhentikan sementaratersebutPasal 106 ayat (5) UU PTDalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri..

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT II SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNG! OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

JM mengatur:Pasal 94 ayat (5) UU PTKeputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian,dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkansaat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.Pasal 11 ayat (3) Anggaran DasarHalaman 48 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu5 (lima) tahun dengan tidak mengurai hak RUPS untukmemberhentikannya sewaktuwaktuPasal 11 ayat (7) Anggaran DasarJabatan anggota Direksi berakhir, jika

MENGELUARKAN SUARA DALAM RUPS LB TERKAITPEMBERHENTIAN PENGGUGAT MERUPAKAN HAK TERGUGAT IIl SELAKU PEMEGANG SAHAM YANG DILINDUNGI OLEH ANGGARAN DASAR DAN UU PT.1.

Setelahmempelajari dengan sekasama ternyata alasan tersebut menurut kami dapat diterima.Namun ada satu syarat formal yang belum terpenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam ayat(4) UU No.40 tahun 2007 yang menyatakan : Permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangantersebut ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, dimanasejak

tahun 2002 sampai sekarang belum pernah diadakan RUPS, demikian jugaberdasarkan keterangan kuasa Pemohon yang menyatakan benar RUPS belum pernahdilaksanakan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf a dan b UU No.40tahun 2007 belum dapat diterapkan, dikarenakan belum ada acuan atau pembanding tentanghal keberatan mana yang akan diperiksa ;Menimbang, bahwa seharusnya Pemohon terlebih dahulu meminta Direktur atauKomisaris untuk mengadakan RUPS, kalau tidak dilaksanakan dalam tenggang waktudiatur UndangUndang ini, dapat diajukan permohonan ke Pengadilan agar dilaksanakanRUPS, atas sangkalan hasil RUPS tersebut, barulah salah satu pemegang saham

sangat wajar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakanRUPSLB dan RUPS PT.

Sehinggatidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampenyelenggaraan RUPS tersebut;Bahwa dapat Tergugat jelaskan penyelenggaraan RUPS PT. CLS padatanggal 11 Januari 2010 tersebut merupakan rapat pertama RUPS PT. CLSyang belum mencapai korum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 10ayat 1 huruf a Anggaran Dasar PT.

Bahwa menyangkut permohonan pemblokiran yang diajukan Penggugatterhadap RUPS tanggal 26 Januari 2010 telah merugikan Tergugat, makasesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Akta RUPS PT.

Citra Lestari Semesta tanggal 26Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto SH., M.Kn., diPekanbaru yang hasil risalah rapatnya tertuang dalam Akta RUPS PT.Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 41 K/Pdt/2012Atau:Citra Lestari Semesta No. 42 tanggal 26 Januari 2010, Nusyirwan Koto,SH., Mkn., Notaris di Pekanbaru;Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tundukdanpatuh terhadap putusan RUPS PT. CLS tanggal 26 Januari 2010 yangtertuang dalam Risalah RUPS PT.

Tetapi secara tidak beritikad baikTermohon Kasasi membuat RUPSLB yang pertama tanggal 11 Januari2010 dan RUPS LB yang kedua tanggal 26 Januari 2010.

MENGADILIDALAM KONVENSI DALAM PROVISI- Menolak provisi Penggugat; DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat IIRekonvensi seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPS-LB ke-ll tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat I Rekonpensi sebagai stand by buyer; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual

Bahwa, Pasal 75 ayat (3) Undang Undang No. 40 tahun 2007, TentangPerseroan Terbatas, menyatakan bahwa; "RUPS dalam mata acara lainlaintidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang sahamhadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mataacara rapat".

Menyatakan, keputusan RUPS LB kelIl tertanggal 27 Desember 2010yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BY BUYER" tidak sah menurutNUKUM 5 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ncnc acne3. Menyatakan, membatalkan keputusan RUPS LB kell tertanggal 27Desember 2010 yang menetapkan Tergugat selaku "STAND BYBUYE R"50 222202222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nen nn nc ncnee4.

;Bahwa karena RUPS tanggal 6 Desember 2010 tidak kuorum, makadilakukan RUPSLB kell tanggal 20 Desember 2010. Namun Penggugattidak menaruh perhatian terhadap kelangsungan usaha Tergugat Il,sehingga Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat dan ternyataRUPSLB keII tanggal 20 Desember 2010 memutuskan untuk menundapelaksanaan RUPS menjadi tanggal 27 Desember 2010.

Sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat4 UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danPasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar perseroan RUPS adalahsah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yangSafest eee27. Bahwa oleh karena RUPS tersebut diatas adalah sah dan dapat mengambil28.29.keputusankeputusan yang sah, maka dengan demikian jual beli sahamdalam portepel antara Tergugat dengan Tergugat II adalah SAH menuruthukum.

Sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 4 UndangUndangNo. 40 tahun 2007 dan Pasal 10 ayat (8) dan ayat (4) anggaran dasarperseroan RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusanyang sah.

ditetapkan kuorum untuk RUPSketiga ;Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan141516171819dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Polidayaguna Perkasa/ PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Polidayaguna Perkasamengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuoprum yangditetapkan oleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB untuk perubahankepengurusan ;Bahwa diinternal PT.

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuoprum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariY (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2015/PN.UnrMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menyatakan bahwa hutang tabung yang dikarenakan hilang sewaktukonversi minyak tanah ke LPG sebanyak 1.267 (seribu dua ratus enampuluh tujuh) tabung ditanggung bersama 8 komisaris didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 21 Juni 2015;3.

Didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang HastaPutra setiap tahun tergugat mendapat pembagian hasil Deviden dari PT.Bintang Hasta Putra dan dengan ini Tergugat menyatakan bersediamengangsur dengan cara memberikan 50% (lima puluh persen) daripembagian Deviden PT. Bintang Hasta Putra untuk mengangsur hutangTergugat dan yang 50% (lima puluh persen) lagi dipakai untuk berobatdikarenakan Tergugat sakit stroke sampai hari ini;6.

;Bahwa pada RUPS tahun 2012 hasil audit tabung gas sejumlah 70031,tahun 2013 jadi 5764, jadi berkurang jumlah tabungnya;Bahwa Saksi tidak tahu kemana tabung gas tersebut sehingga berkurangjumlahnya;Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat ada memakai uang perusahaankarena Saksi kantornya di gudang;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2016/PN PctBahwa Saksi tidak tahu adanya RUPS di kuburan Kucur Tamperan, hanyapernah mendengar saja;Bahwa suami Tergugat, Setiawan bekerja sebagai Pemasaran diPT.Bintang

Bintang HastaPutra telah memakai uang perusahaan hal ini kemudian didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bintang Hasta Putra tanggal 20Desember 2015 Tergugat memiliki hutang kepada 5 komisaris PT. BintangHasta Putra termasuk Penggugat uang sebesar Rp. 1.396.273.527 (satumiliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribulima ratus dua puluh tujuh rupiah);3.

Penunjukan saudari Kuistini/dan saudari Indah dengan mengajukan warkahTanggal 7 Agustus 2014 yang mengatakan kesepakatan RUPS oleh saudariKuistini kepada notaries Kurnia, sedangkan para pemegang saham baruHalaman 7 Putusan Nomor. 315/Padt/2016/PT SMGmenerima sahamnya pada Tanggal 13 Agustus 2014.

Saudari Kuistini dengan itikad mengangkat dirinya sebagai Direktur Utamatanpa persetujuan RUPS sebagaimana pembagian saham menurut AktaNotaris pada Tanggal 13 Agustus 2014 tentang pembagian saham oleh Bpk.Untung Kantjono kepada masingmasing pihak penerima saham namundengan cara membujuk untuk mendapatkan restu dari Bok.

Untung danlbu Sindi Wati telah mengadakan RUPS menetapkan struktur organisasi yangDengan demikian menjadi tidak sah karena tidak karena tidak diketahui olehpenerima saham yang baru sesuai akta Tanggal 13 Agustus 2014. 3.

Saudari Kuistini penetapan besaran gajinya sebesar 15 juta per bulan tanpapemberitahuan dan persetujuan RUPS, tetapi meminta persetujuan Bpk.Untung Kancono dan memanipulasi gaji Komisaris utama dengan menundahak gaji komisaris utama selama 6 bulan tanpa alasan yang jelas sejak Maret2014 sampai Agustus 2014. 2022202222 ene nee nnn ne neeDengan demikian Saudari Kuistini bersama pengurus yang lain melanggarHak Komisaris Utama demi kepentingan dirinya, tanpa alasan apapun yangseharusnya dibicarakan RUPS

Setiap kali undangan RUPS oleh Komisaris Utama untuk membahaspertanggungjawaban keuangan dan kinerja, saudari Sindi Wati dan Kuistiniselalu menghindar dengan menghindari undangan RUPS oleh KomisarisUtama. Dan saudari Kuistini tidak pernah mengadakan RUPS.Dengan demikian saudari Kuistini tidak pernah membuka akses untukpemeriksa keuangan PT. Legowo dengan tidak mau menyerahkan daftarRekening Koran Bank Mandiri dan dokumen lain.Halaman 8 Putusan Nomor. 315/Padt/2016/PT SMG5.

Bahwa ternyata hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tanggal 28 Juni 2003 untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan atau audittersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga Penggugat mengulang lagimeminta untuk adanya transparansi laporan keuangan pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 5 Maret 2005 yang secara khususdituangkan dalam poin 6 (enam) huruf b dan bagian kata penutup dalamrisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Ludira Sarana Utamatanggal 5 Maret 2005;.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.menjalankan operasional perusahaan adalah pada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa sejak pendirian hingga sekarang ini, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang secara rutin dilaksanakan sesuai Anggaran Dasarselalu menerima pertanggungjawaban direksi in casu Tergugat IIdalam menjalankan jalannya perusahaan; Bahwa oleh karena pertanggungjawaban Tergugat II selaku direksiselalu dierima di dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), maka permintaan Penggugat

; =Bahkan pada RUPS tersebut pihak penggugat mewakilkan kepada Lawyerdengan membawa hasil appraisal dan meminta pemegang saham lain danDirektur Utama PT Ludira Sarana Utama menandatanganinya.

Putusan Perkara No. 23/Pdt.G/2011/PN.YK.mengapa sejak RUPS tahun 2003 hingga RUPS tahun 2006 pertanggungjawabannyaselalu diterima oleh pemegang saham dan ia tetap berkedudukan sebagai direkturutama, selain itu Dewan Komisaris PT.

; 3 nn nn nnn nn nnn nnn non enn ne nnn ne nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai dalil adanya kerugian yang dialami olehpenggugat, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa penggugat tidak pernahmempersoalkan dividen yang ditetapkan dalam RUPS, majelis menilai dengan tidakmempersoalkan salah satu isi dari hasil RUPS berarti penggugat menerima jugalaporan pertanggungjawaban tergugat I, padahal terbukti perusahaan belum pernahdiaudit, pada RUPS tahun 2006 disepakati dividen yang akan dibagikan Rp600.000.000,00

Mata acara rapat yang ke 4 dalam undangan RUPSLB lainlainyang mana tidak berhak mengambil keputusan, kecuali Semuapemegang saham hadir dan/atau. diwakili dalam RUPS danmenyetujul penambahan mata acara rapat dalam hal ini PenggugatTidak Hadir RUPS sehingga tidak seluruh pemagang saham hadirmelanggar Pasal 75 ayat (3) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (didukung pernyataan saksi ahli paraTergugat yaitu DR.

Bertindak melawan hukum selaku Pemegang saham untukmemutuskan RUPS tanpa memperhatikan Anggaran Dasar danUndangUndang Melanggar Pasal 88 ayat (1) Undangundang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perbuatan tersebut tidak hanya terdiridari satu fakta saja tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukanmenimbulkan kerugian sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakimhalaman 91 dalam putusan.Bahwa Terbanding II melakukan Undangan RUPS, Terbanding IIIMemimpin RUPS dan Terbanding IV membawa hasil RUPS kehadapanNotaris/ Pejabat Umum. Terbanding telah membuat Akta Otentik darihasil RUPS yang cacat Hukum tersebut.

Sangat tidak masukakal dan mengadaada kerugian immateril Pemohon Banding karenamerasa tidak dihargai haknya dan merasa tersakiti selaku pemegangsaham minoritas.Perlu kami ingatkan bahwa Pemohon Banding kala itu menjabat sebagaiDirektur Utama dan tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunanyang mana itu merupakan kewajibannya, apalagi permintaan untukdilaksanakannya RUPS sudah diminta berulang kali oleh para pemegangsaham yang hendak menyelamatkan PT KSE.

Bahwa jika Pemohon Banding selaku Direktur Utama tidak pernahmengadakan RUPS Tahunan selama puluhan tahun, justru yang dapatdimintai pertanggungjawaban adalah Penggugat itu sendiri.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT. Taman OlahragaJagorawi (Termohon) tanggal 17 Mei 2010 tersebut, Pemohon sudahmeminta datadata yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Termohon,terutama sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, namun ditolak olehTermohon. Hal ini termaktub dalam salinan Akta Berita Acara RUPSTahunan PT. Taman Olah Raga Jagorawi Nomor 5 tanggal 17 Mei 2010dan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

;Bahwa oleh karena Termohon menolak untuk memberikan datalaporan keuangan yang diminta oleh Pemohon RUPS, maka berdasarkanketentuan Pasal 138 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonanPemeriksaan terhadap PT.

Bahwa setiap kali mengadakan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa,Termohon menutupnutupi agar Pemohon tidak mengetahui dan tidakmenghadiri RUPS yang diadakan dan bahkan secara sewenangwenangpada saat diadakan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2010, tidakHal. 5 dari 15 hal. Put.

No. 2041 K/Pdt/2011mengijinkan/melarang Pemohon (beberapa pemegang saham minoritas)untuk hadir dalam RUPS dengan alasan telah terlambat/melewati waktuyang dicantumkan dalam panggilan RUPS yaitu pukul 08.00 Wib ;Bahwa Pemohon telah berupaya dalam RUPS dan meminta agarDireksi dan Komisaris Termohon lebih transparan dalam menjalankanperseroan, namun selalu diabaikan dan jika diajukan dalam RUPS selaludikalahkan dalam pengambilan suara mengingat Pemohon adalahpemegang saham minoritas dalam Perseroan

No. 2041 K/Pdt/2011Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru danmenyesatkan, karena Pemohon Kasasi/semula Pemohon sama sekalitidak pernah mengungkapkan tentang sah atau tidak sahnyapelaksanaan dan hasil RUPS Tahunan PT .Taman Olahraga Jagorawiyang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2010, lagipula masalah sahatau tidak sahnya pelaksanaan RUPS Tahunan dan hasil RUPS tersebutharus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak bisa diajukan dalambentuk permohonan ex Pasal 138 ayat (1) UndangUndang