Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn Tanggal 15 Desember 2016 — - MARSAN SILALAHI (PENGGUGAT)
- PT. NAULI SAWIT (TERGUGAT)
100 — 35
100 — 35
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiap warganegara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan dari segalatindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasu Tergugat ), olehkarenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak sertakepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatanini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untukmendapatkan keadilan ;6.
Register : 12-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 527/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 20 Nopember 2014 — SABET DIUS Als DIUS Bin ABDUL RAZAK
108 — 16
108 — 16
2014/PN.JmbReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 14-01-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292PK/PDT/2006 Tanggal 14 Januari 2008 — HERMAN TRISNA alias LIE HERMAN TRISNA ; NI MADE RICEM
111 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam halmana termasuk berturutturut :a. mereka yang memperoleh hak dibawah titel umum ;b. mereka yang memperoleh hak dibawah titel khusus ;Sedangkan tentang perolehan hak dibawah titel umum, ASSERRUTTEN mengemukakan sebagai berikut :rechtverkrijgenden onder algemene title zijn de wettelijke entestamentaire erfgenamen (vergelijk de art.880 en 923 BW), de Staatdie zich in her bezit stell van de onbeheerde nalatenschap (art. 1175BW), de overblijvende leden of andeelhouders of de Staat bij ontbindingvan
Putus : 06-09-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. PERISAI JAYA MANDIRI, VS HEARA HALAWA
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), olen karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 925 K/Pdt.SusPHI/2017dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Kota Bandung
Register : 16-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 289/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 19 Mei 2016 — HERI SUSANTO Als.HERI Bin BAHSAN
64 — 12
64 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 155/PID/2019/PT BJM Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Moch Indra Subrata, S.H.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
231 — 32
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FAUZI Bin H. MUHAMAD TABERI alm Diwakili Oleh : ANDRI A SH MH dan PARTNERS
231 — 32
Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatSuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel yakni suatu gequalificeerd opzet yangHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 155/PID/2019/PT BJMmerupakan suatu eigenaarde reichting van den wil atau Suatu sifatyang aneh dari suatu kehendak.
Register : 03-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 442 /Pid.B/ 2013 /PN .JBI Tanggal 22 Januari 2014 — ARBANGI Bin SARWAN (Alm), dk
46 — 12
46 — 12
Reasonable Doubt )bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaPerlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia ( Human Rights ), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum ( Rechts staat
Putus : 24-06-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juni 2013 — TATANG SUTARSA DAN HERMAWAN vs 1. Dahulu MENTERI PERHUBUNGAN Cq. DIRJEN PERKERATAAPIAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN sekarang PT. KERETA API INDONESIA, dk
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
(BOW);Bahwa berdasarkan Burgerliike Wonning Regelling (BWR) Staatsbladtahun 1934 No. 147 tentang "Penyediaan rumah rumah negeri untuk PegawaiNegeri Sipil dan tentang pembayaran uang sewa rumahrumah yang ditunjuk danditempati oleh pegawai pemerintah", Departemen Pekerjaan Umum atauBurgerlijke Openbare Werken telah membangun rumahrumah Negara, salahsatu diantaranya adalah rumah yang terletak di Jalan Terate No. 1, Bandungtersebut, termasuk diperuntukkan kepada pegawai Perusahaan Kereta apiNegara (Staat
Putus : 24-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 PK/PDT/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — RAHMADI, DKK VS CHAIRIDA,
80 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan kesimpulan faktafakta (van feiteliiken aard)sebagaimana terurai di atas, maka menjadi jelas bahwasanya perbuatanTergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah danrumah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat, serta telah pulamenduduki, menempati, menguasai tanah dan rumah objek perkara tanpaseizin/persetujuaan Para Penggugat, adalah dikwalifikasikan sebagaiperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad);Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (rechts staat
Putus : 26-07-2011 — Upload : 02-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 139/ Pid. B/ 2011/ PN.Ngr Tanggal 26 Juli 2011 — - TERDAKWA : NI MADE SUTIAMI
72 — 19
72 — 19
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 09-02-2010 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 14/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 9 Februari 2010 — AMIN SUHERMAN als. KIS bin IHAK
62 — 9
62 — 9
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yangbersalah melakukannya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hakhak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga takbersalah (Presumption of innocense) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinyasebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 27-02-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PDT.BTH/2013/PN.JKT.PST Tanggal 15 Januari 2014 — PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA >< PT. DELIMUDA NUSANTARA,Cs
147 — 52
147 — 52
No.92/Pdt/2010/PT.Jkt. telah sesuai dengan posita dan petitum yang diajukanTerbantah dahulu Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya dalildalilPembantah tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak tidak terkecuali Pembantah/Tersita untukmenghormati putusan pengadilan, apalagi terhadap putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
Putus : 15-09-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 94 / Pid. sus / 2014 / PN Lgs. Tanggal 15 September 2014 — MARZUKI BIN USMAN
32 — 2
32 — 2
a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — MUJIONO, DKK VS Pemilik & Pimpinan PT SAMUDERA WISATA INDAH
20 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (in casuHal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 794 K/Pdt.SusPHI/2015Tergugat), oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan
Register : 06-02-2012 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 37_Pid_B_2012_PN_Dmk Tanggal 1 Mei 2012 — ALI MA
38 — 21
38 — 21
dijadikanpegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Hakim yangkesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastianhukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) sebagai landasanhukum universal dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 16-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 24 Mei 2016 — BAKLANI Als SIBAK Bin MASRI (ALM)
67 — 8
67 — 8
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2016/PN Jmb.Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Upload : 06-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 39/Pdt/2019/PT SMG Hj.UMY JAZILAH lawan ARIF BUDIMAN,SE dkk
91 — 50
91 — 50
EKSEPSI HUKUM MATERIEL (Materiele Exceptie) ;EKSEPSI DOMINI (Exception Dominii);(Tegenbewiis waarin staat dat in de bestrende goederen object behoort niet totde eiser);Halaman 10 Putusan Nomor 39/Padt/2019/PT SMGBahwa Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan oleh TERGUGATterhadap Gugatan Penggugat yang berisikan bantahan yang menyatakanObyek Barang yang digugat bukanlah milik PENGGUGAT akan tetapi milikorang lain atau milik Tergugat;Bahwa dalam Perkara a Quo Penggugat sama sekali tidak mempunyai
Upload : 10-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 191/PDT/2014/PT-MDN ABDUL HADI X PONIMAN
37 — 18
37 — 18
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga. Negara (Subjektive Privat Rechts)haruslah mendapat perlindungan hukum, oleh karenanya Pelawanselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (JusticiaBalance), dengan ini memohon perlindungan dan kepastian hukumdengan jalan satusatunya mengajukan Perlawanan (Verzet) ini kePengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan ;.
Register : 23-11-2020 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 684/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Ruhanto Sarip Hidayat, S.H.
2.Andy Wijaya
Tergugat:
Loe Andreas Willy Karen
152 — 76
1.Ruhanto Sarip Hidayat, S.H.
2.Andy Wijaya
Tergugat:
Loe Andreas Willy Karen
152 — 76
Surat kuasa seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengansuatu akta notaris tanah dengan suatu akta yg dibuat oleh paniterapengadilan negeri dalam daerah hukam dari pemberi kuasa tinggalatau berdiam atau pula dengan suatu akta dibawah tangan yangdiserahkan dan didaftar menurut ordonansi dalam Staat Balaasd 1916No 46 M.
Putus : 18-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1705 K/Pdt/2012 Tanggal 18 Juli 2013 — BUDI RAJAGUKGUK, DKK >< 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN OTORITA BATAM (BOB) Cq. KEPALA DIREKTORAT PENGAMANAN OTORITA BATAM (DITPAM OB), DK
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undangan dan Notulen hasil rapatyang dilakukan oleh Para Tergugat hanya membahas masalah penyuluhandan sosialisasi penertiban usaha ternak babi di kawasan Bandara HangNadim saja, dengan demikian Pemerintah Kota Batam atau dalam hal iniPara Tergugat sesuai fakta telah melakukan tindakan brutal, arogansi,otoriter, diktator, dan lebih menonjolkan kekuasaannya sementara sesuai13.14.15.16.17.18.dengan amanah dari UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3disebutkan: Bahwa Negara kita adalah Negara Hukum (recht staat