10 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengket Konsumen (BPSk):Halaman 4 dari 7 hal. Put.

., tanggal 31Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/PelakuUsaha;Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;Mengadili Sendiri: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatuBara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 30 Maret 2017; Menghukum Termohon Keberatan

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 291/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 30 Maret 2017;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

sebesar Rp144.686.200,00 (seratus empatpuluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menyatakan menerima Permohonan pemeriksaan perkara keberatanterhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK

) Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal24 Maret 2016;Membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016tertanggal 24 Maret 2016;Selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengadilisendiri dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:Dalam Keberatan:1.Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PemohonKeberatan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian

SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkanhukum dalam perkara Nomor 002/A/BPSKDKI/III/2016 tanggal 24 Maret2016;Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24Maret 2016 Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kKekuatan eksekutorial;Halaman 2 dari 7 hal.

Menolak gugatan Termohon Keberatan yang diajukan dalam prosespenyelesaian perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Provinsi DK! Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24Maret 2016 untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Pengikatan jual BeliTanah dan Bangunan Nomor: 0000004136 tertanggal 18 Agustus 2013;3.

Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menandatanganiformulir/dokumen/perjanjian pembatalan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016;7.

126 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

;Menimbang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2010 pada Pasal 2 menyebutkan pula, Setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempatberdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat., Sehingga Majelisberpendapat adalah Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapatdiselesaikan melalui BPSK terdekat;Sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batubara berpendapat bahwaKonsumen dan Pelaku Usaha

Akan tetapiMajelis a quo yang selalu membela kepentingan Termohon tidakpernah menganggap bahwa perjanjian kredit ini ada sehingga dengansewenangwenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadikewenangan BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo yang menyatakan bahwaBPSK Kabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimanaPasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakanpertimbangan hukum yang sesat, karena BPSK terdekat dariKabupaten Rokan Hulu adalah BPSK Kota

Pekanbaru yang memilikijarak 165 Kilometer dibandingkan BPSK Kabupaten Batubara yangberjarak 419 Kilometer.

;e Mengenai pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubaratersebut di atas merupakan suatu pertimbangan hukum yangmembingungkan, tidak konsisten, menyesatkan dan kabur;e Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut di ataskembali hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penangananperkara a quo;e Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK KabupatenBatubara menyatakan Sehingga Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyaikewenangan untuk memutus

Sinar Mas Multifinance Cabang Tulungagung tersebut;

512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

(BPSK).

Batubara dilaporkan/dikirim kePengadilan Negeri Bankinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakankewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadilidan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK PemerintahKabupaten Batubara Nomor 228/BPSK/ArbitraseBB/III/2016, tanggal28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa perkara a quo;B.

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batubara Nomor 228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016,tanggal 28 Juli 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah KabupatenBatubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa danmemutus perkara a quo.

Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara a quo.

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

571 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Nomor 571 K/Pdt.SusBPSK/201404 Juni 2014, tidak ditemukan fakta mengenai adanya putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK. KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014 pemberian saksi atau saksi ahlidalam persidangan tersebut;b Berita Acara mengenai kehadiran Pemohon Keberatan tidak dibuatsecara cermat;Bahwa Majelis BPSK Kota Tasikmalaya pada halaman 11 butir C tentangtelah terjadi halhal selama proses persidangan, menyebutkan:1.

atas suatu gugatansengketa konsumen yaitu: Menolak gugatan: tidak ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha;e Mengabulkan gugatan: ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usahadengan atau tanpa ganti rugi;12eBahwa jika melihat dan membaca putusan Majelis Arbitrase BPSK KotaTasikmalaya Nomor 027/A/V/2014/BPSK.KT.TSM. tanggal 04 Juni 2014,terlihat bahwa Putusan Nomor 027/A/V/2014/BPSK.

Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. sebagai TermohonKasasi, dimana pengaduan tersebut tercatat diSekretariat BPSK Kota Tasikmalaya Nomor040/PK003/BPSK/IV/2014 yang kemudiandinyatakan diterima sebagaimana dimaksuddalam Surat Penetapan = PenerimaanPengaduan dengan Nomor 39/40/PPBPSK.KOTA.TSM/IV/2014 pada tanggal 30April 2014;Bahwa BPSK Kota Tasikmalaya telahmemanggil kedua belah pihak yangbersengketa untuk dilakukan konsiliasi,mediasi, dan oleh karena konsiliasi danmediasi tidak tercapai kesepakatan

makaBPSK Kota Tasikmalaya menetapkansengketa tersebut diselesaikan dengan caraArbitrase;Bahwa BPSK telah menetapkan sengketayang diadukan oleh Pemohon Kasasi/sebelumnya Termohon Keberatan/Pengadu.Maka dengan demikian berdasarkan Pasal 55UU Nomor 8 Tahun 1999 BPSK wajibmengeluarkan putusan dalam waktu 21 harikerja, penetapan penerimaannya pada tanggal30 April 2014 bahwa sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 94K/PDT.SUS/2012 yang pada amar putusannyamenyatakan bahwa BPSK sebagai Badan18Memutuskan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 jo.Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 Permendag Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, kewenangan BPSK adalah memeriksadan memutus sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara aquo;b.

846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohondengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesarRp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu

mengenaiBPSK ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohananalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahuluTermohon untuk seluruhnya;Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidakberkekuatan hukum;Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRWV/I/2021 tanggal 28 Desember 2020:Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/20213.

Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/2021Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut
2. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
4. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 002/P.A rbitrase/BPSK-Llg/VI/2020, tanggal 29 juni 2020

   8/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Lht

M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MANDIRI TUNAS FINANCE cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG BUKITTINGGI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 34/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Psb., tanggal 24 November 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;2.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 09/P/BPSK-BKT/VI/2023 tanggal 5 September 2023;4. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

370 K/Pdt.Sus-BPSK/2024

320 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa atas amar putusan BPSK Kabupaten Kuantan Singingi pada poin 1sampai dengan poin 2 menolak dengan tegas putusan tersebut dimanamengacu pada Pasal 21 yang menyatakan mengenai Perjanjian ini dengansegala akibat serta pelaksanaannya Clipan dan Konsumen memilih tempattinggal yang umum dan tetap pada kantor panitera Pengadilan NegeriPekanbaru tanpa mengurangi hak Clipan untuk menggugat KonsumenHalaman 3 dari 9 hal. Put.

danPerlindungan Konsumen Nomor 388/SPK.3.Z/SD/12/2015 tertanggal 31Desember 2015 yang ditujukan kepada salah satu BPSK di Indonesia yaituBPSK Kabupaten Batu Bara perihal Penyelesaian Sengketa Konsumenkhususnya pada poin 3 huruf (a) yang menyatakan berdasarkan Pasal 1338KUHPerdata dimana Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi para pihak yang membuatnya.

Oleh karena itu jikadidalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwaapabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka parapihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaatiundangundang, dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut(kompentensi absolut);.

:Rp 4.938.280,00Biaya Tarik : Rp 12.500.000,00Total :Rp 99.740.269,00Bahwa Penggugat semula Tergugat dalam mengajukan gugatan keberatanatas putusan BPSK Kuantan Singingi masih dalam tenggang waktu dansyarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundangperundangan,karena Penggugat pada saat pembacaan putusan tidak menerima relaspanggilan dari pihak BPSK Kabupaten Kuantan Singingi dan hanyamenerima copy salinan putusan melalui via pos pada tanggal 19September 2016, Oleh karenanya secara formil

Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;Menimbang, dengan demikian merujuk kepada ketentuan tersebut untukpengawasan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan menjadi kewenangan OukK;,sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan inibukan kewenangan absolut BPSK;Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak tepat menyatakan bukanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

360 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

putusan BPSK tersebut;b.

Nomor 360 K/Pdt.SusBPSK/2017menyatakan membatalkan Putusan BPSK Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016;B.

BPSK Kabupaten Batu Bara;.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 tidak cermat, keliru, bertentangan denganprinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan atau kepastian hukum;A.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 melebihi wewenang yangdiperbolehkan hukum (ultra vires); Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1109/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 1 November 2016 telah mengadilidan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultravires).

MENGUATKAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN KUANTAN SINGINGIN NOMOR 02/BPSK-KS/ARBT/II/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015;

3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA INI KEPADA PEMOHON KEBERATAN YANG HINGGA SAAT INI SEBESAR RP. 1.591.000 (SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);

618 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Nomor 618 K/Pdt.SusBPSK/2015Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 hendakmengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis BPSK tersebut di atas:A. Bukan kewenangan BPSK mengadili sengketa:1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akad Murabahah Nomor 146900335114antara Bapak Suhada dengan PT.

SengketaKonsumen, Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketakonsumen apabila: b.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis BPSK tersebut halaman 13sampai dengan halaman 16, tentang Kewenangan Absolut BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kewenangan Relatif BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), (Bukti P2), BPSK KabupatenSukabumi telah salah menafsirkan BPSK selayak peradilan di bawahnaungan Mahkamah Agung;. Bahwa BPSK hanya sebuah media penyelesaian sengketa di luarPengadilan (alternative dispute resolution), bukan sejajar dengan badanHal. 4 dari 14 hal Put.

BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;2. Majelis BPSK yang membuat Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014cacat hukum sehingga Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014 menjadicacat hukum harus dinyatakan batal demi hukum;3. Prosedur BPSK Kabupaten Sukabumi dalam perkara ini tidak sah;4.

sulitoleh pihak Pengadilan Negeri Cianjur, karena pihak Pengadilan Negeri Cianjursudah beberapa kali mengirimkan Surat kepada BPSK Sukabumi untuk segeramengirimkan berkas perkara atas perkara tersebut tidak pernah ditanggapi,yang akhirnya harus mengambil sendiri ke BPSK Sukabumi.

238 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 61/PG/BPSK/BB/I/2016., tanggal 11 Januari 2016 perihalpanggilan persidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar MitraHalaman 1 dari 14 hal Put. Nomor 238 K/Pdt.SusBPSK/2017Sepadan Finance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;b.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016., tanggal 25 Januari 2016 perihal PanggilanPersidangan kepada Pelaku Usaha/Pimpinan PT Sinar Mitra SepadanFinance Cabang Medan pada hari Senin/tanggal 18 Januari 2016;c.

SebabBPSK Batu Bara melakukan panggilan kepada Pelaku Usaha langsungdengan agenda persidangan arbitrase sebagaimana dalam Surat PanggilanSidang Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara Nomor 87/PGARBI/JSIV/BPSK/BB/I/2016 tanggal 25 Januari 2016dan Surat Panggilan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 87/PGARBII/JSIV/BPSKBB/II/2016 tanggal9 Februari 2016.

Dalam hal ini Pelaku Usaha telah menyampaikankeberatan kepada BPSK Batu Bara agar agenda persidangan dalampanggilan sidang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan Pelaku Usahadan Konsumen bukan atas kemauan/keputusan BPSK Batu Bara secaraarbitrase.

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor11/Arbitrase/BPSKBB/I/2016;4.

740 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa atas dasar alasan keberatan tersebut di atas, sudah sepatutnyaputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu.

Dengan demikian putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor 1238/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 7 Desember 2016adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengankesepakatan para pihak dalam perjanjian (Akta Otentik) yang telahdibuatnya;Keberatan Kelima:Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraTidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Pengaduan Konsumen/Pengadu Karena BPSK Kabupaten Batu Bara Bukan Bpsk Yang TerdekatDari Tempat Tinggal

Konsumen/Pengadu, Melainkan Bpsk Yang TerdekatSeharusnya Adalah BPSK Pekanbaru:1.

Bahwa domisili Sutikno selaku Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) berada di Kabupaten Indragiri Hulu, yang manahingga saat ini di Kabupaten Indragiri Hulu masih belum terbentuk BPSK,sehingga secara hukum, Konsumen/Pengadu (sekarang Tergugat/Termohon Keberatan) seharusnya menggugat Pelaku Usaha/Teradu(sekarang Penggugat/Pelaku Usaha) melalui BPSK terdekat dengandomisilinya, yaitu dalam hal ini BPSK Pekanbaru, bukan BPSK BatuBara;3.

Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK KabupatenBatu.

906 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili apabila para pihaksecara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar Pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakatuntuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK KabupatenBatu Bara dan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atauArbitrase, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihakdan sewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaiansengketa secara Arbitrase

barangdan/atau memanfaatkan jasa;Bahwa dalam gugatan konsumen serta putusan BPSK a quoHalaman 11 dari 32 hal.

Kabupaten BatuBara Nomor 1395/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 5 Desember2016 mohon dibatalkan;G.

Nomor 906 K/Padt.SusBPSKk/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan: Keberatan terhadap putusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapatdiajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan Arbitrasesebagaimana diatur dalam

di lingkungan peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

159 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Akan tetapi Majelis a quo yang selalu membelakepentingan Termohon tidak pernah menganggap bahwa Perjanjian Kreditini ada sehingga dengan sewenangwenang memutuskan bahwa sengketaini menjadi ranah BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo yang menyatakan bahwa BPSKKabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimana Pasal 2Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakan pertimbanganhukum yang sesat, karena BPSK terdekat dari Kabupaten Rokan Huluadalah BPSK Kota Pekanbaru

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubarabahwa : "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutusperkara a quo karena konsumen telah memilin persidangan, yaitu dengancara arbitrase tertanggal 25 Juli 2016

Dengan demikian terbuktidan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasarHalaman 31 dari 60 hal Put.

Nomor 159 K/Pdt.SusBPSK/2017atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasanalasan sebagaiberikut :a.

52 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 53/PGArbI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, perihal PanggilanPersidangan atas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT BankDanamon Indonesia,Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariSelasa/Tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 624/PG/ARBII/JSIlI/BPSK/BB/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, perihal Panggilan Persidanganatas nama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia,Tobk DSP Pasar Baru Rantau Prapat, pada HariJumat/Tanggal 13 Mei 2016;4.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1I/2015 tanggal 30November 2015, untuk menghadiri sidang pada hari Senin, tanggal7 Desember 2015;b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 53/PGARBI/BPSK/BB/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, untuk menghadiri sidangpada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016;c.

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1454/PG/BPSK/BB/X1/2015 tanggal 30November 2015, Perihal: Panggilan Persidangan atasnama/Pimpinan Perusahaan Pelaku Usaha/PT Bank DanamonIndonesia, Tbk DSP Pasar Baru Rantau Prapat pada hariSenin/tanggal 7 Desember 2015;2.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut.

91 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikansalinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara KonsumenHalaman 1 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untukmembayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon KeberatanHalaman 13 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/ Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017;4.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.