Ditemukan 627 data
93 — 12
PasarTiku berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenAgam, dan sat kelapangan ahli membawa data dari kejaksaan dan juga abhlidiperlihatkan laporan pelaksanaan di dalamnya terdapat Rencana AnggaranBiaya (RAB) dari terdakwa;Bahwa berdasarkan peninjauan Ahli ke Lapangan didapatkan selisih nilaipengerjaan fisik sebesar Rp. 69.607.000, (enam puluh sembilan juta enamratus tujuh ribu rupiah);Bahwa ahli hanya menghitung volume pekerjaan, untuk mengetahui selisihnilai fisik : ahli mengalikan
296 — 1161
lembaga, bentuk usaha tetap, danbentuk badan lainnya.Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengeksporBKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yangterutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksidan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk ekspor BKP adalah0% (Pasal 7 UU PPN).Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan mengalikan biaya renovasi dengan bunga bank,yaitu sebesar 11% pertahun, maka perhitungannya adalahRp266.666.000,00 x 11% = (hasil dibulatkan) Rp29.333.000,00 (duapuluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).Rp29.333.000,00 x 10 tahun = (hasil dibulatkan) Rp290.333.000,00(dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),maka jumlah bunga bank tersebut ditambah biaya renovasi adalah(hasil dibulatkan) Rp556.999.000,00 (lima ratus lima puluh enam jutasembilan
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peminjaman Nomor S.PB11/WPJ.09/KP.1002/2002 tanggal 07082002 sesuai jangka waktu yangdiminta dalam Surat Peminjaman, sehingga mengingat jangkawaktu pemeriksaan sesuai dalam Surat Edaran DirektoratJenderal Nomor SE04/Pj.8/2001 tanggal 11 Juli 2001 danberdasarkan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001 maka perhitunganperedaran usaha WP selama bulan Januari sampai dengan Juli2002 dilakukan secara jabatan;Perhitungan Jabatan tersebut dilakukan dengan mengalikan
1.Ny. MARTHA KARA
2.MONIKA KARA SH
Tergugat:
DAUD PATA alias KOPI alias PAPAK DELI
67 — 41
Martha Kara (Penggugat ) SHM No.87 tahun 1984, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan ke TongkonanBuntu Elo, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan Rantepao ke Makaleadalah suatu pernyataan dalam gugatan Penggugat sangat keliru dan tidakbenar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyadikesampingkan; Bahwa tanah obyek sengketa, Tergugat sudah lama menguasai dan tidakpernah mengalikan atau menjual atau Ssemacamnya kepada orang lain namunHalaman 10 dari 46 halaman Putusan No
161 — 116
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ataumengekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiHal 25 dari 60 Hal Putusan No.112/Pid.Sus/2019/PN Jkt.SelPengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPNdan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN).Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalurproduksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk eksporBKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN).Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
210 — 73
tetap dengan maksud akan menjaukan barang itu daripenagih hutang, maka atas surat permintaan orang yangberkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah,supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkanpermintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akanmenghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah ituuntuk memajukan dan menguatkan gugatannyaMenaggapi dalil tersebut diatas: Bahwa Penggugat tetap mengajukan Sita jaminan dengandasar agar Tergugat tidak mengalikan
58 — 21
Stb.M2, maka dapat dicari luas dengan cara mengalikan 256 M2 X 199 M2 =50.944 M2 ; Bahwa terbukti bahwa tanah perladangan yang dimaksud Penggugatseluas 42.000 M2 = 4,2 Ha tidak sesuai dengan perkalian ukuran sebelahUtara 290 M, sebelah selatan 222 M, sebelah timur 198 M, sebelah barat200 M, bahkan perkalian ukuran sebagaimana dimaksud Penggugat seluas50.944 M = 5,09 Ha ; Bahwa lebih tidak jelas lagi Penggugat tidak dapat memastikan ukuranbatasbatas objek sebagaimana dikutip diatas, terbukti Penggugat
128 — 38
kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kamiSuaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari ibnuabbas RA dari nabi SAW bersabda: berikanlah bagian faraid (warisan yangtelah ditetapkan) kepada yang berhak maka bagian yang tersisa bagi pewarislakilaki yang paling dekat (nasabnya) (H.R.Bukhari);Menimbang, bahwa selain itu untuk memudahkan bagian ketiga anakperempuan sebesar 16/24 yang tidak bisa dibagi kepada 3 anak perempuantersebut maka Majelis Hakim mentashih dengan mengalikan
48 — 30
karena tuntutan Penggugat tidakbenar dan tidak berdasar rincian tuntutan Penggugat Rekonvensi dalamGugatan Poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa nafkah iddah dikalikan 10(sepuluh) bulan karena masa iddah yang ditentukan UndangUndang hanya 3(tiga) bulan;Menimbang terhadap keberatan tersebut, majelis hakim berpendapatbahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan nafkah iddah selama 10(sepuluh) bulan tidak menjadikan tuntutan Penggugat menjadi tidak jelas,karena selain pada gugatan rekonvensi Penggugat sudah mengalikan
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirijen Pajak Nomor KEP772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001 maka perhitunganperedaran usaha WP selama bulan Januari sampai dengan Juli2002 dilakukan secara jabatan;Perhitungan Jabatan tersebut dilakukan dengan mengalikan jumlahhari WP buka usaha dengan nilai Faktur penjualan yang telahdiketahui oleh pemeriksa pada tanggal 28082008 dan dijadikandasar sebagai omset pada hari itu sebesar Rp7.980.000,00 (tujuhjuta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);(Penebalan huruf dilakukan oleh penggugat untuk
37 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor S.PB11/WPuJ.09/KP.1002/2002 tanggal 07082002 sesuai jangka waktu yangdiminta dalam Surat Peminjaman, sehingga mengingat jangkawaktu pemeriksaan sesuai dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal(SEDirjen) Nomor SE04/Pj.8/2001 tanggal 11 Juli 2001 danberdasarkan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001 maka perhitunganperedaran usaha WP selama bulan Januari sampai dengan Juli2002 dilakukan secara jebatan;Perhitungan Jebatan tersebut dilakukan dengan mengalikan
87 — 19
kepemilikan tanah dari SuboKastowo tergugat IV, yaitu hanya berdasarkan kwitansi jual beli antaraTergugat VII Primus Nehak dan Tergugat IV melakukan pengukuran di atastanah milik Para Penggugat / bagian tanah yang disengketakan sertamenerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00548/Kel.Pitak, atas nama SuboKastowo Tergugat IV.18.Bahwa Para Penggugat menaruh curiga selama gugatan Para Penggugatdiproses dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ruteng, Para Tergugat akanmenjual atau memindahtangankan atau mengalikan
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen Pajak Nomor KEP772/Pj/2001tanggal 26 November 2001 maka perhitungan peredaran usahaWP selama bulan Januari sampai dengan Juli 2002 dilakukansecara jebatan;Perhitungan Jebatan tersebut dilakukan dengan mengalikan jumlahhari WP buka usaha dengan nilai Faktur penjualan yang telahdiketahui oleh pemeriksa pada tanggal 28082008 dan dijadikandasar sebagai omset pada hari itu sebesar Rp7.980.000,00 (tujuhjuta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);(Penebalan huruf dilakukan oleh penggugat untuk
88 — 48
Bahwa terkait dalil Gugatan nomor 23 (dua puluh tiga) hingga 28 (dua puluhdelapan) Tergugat IV menyatakan keberatan dan menolak dalil tersebut.Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT YYKTergugat IV tidak menguasai obyek sengketa serta tidak memiliki hak dankewenangan apapun untuk mengalikan kepemilikan Obyek Sengketa dalamperkara a quo sehingga tidak tepat jika semua pihak khususnya Tergugat IVyang tidak mengetahui dianggap bersalah.
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen Pajak Nomor KEP772/P/2001 tanggal 26 November 2001 maka perhitungan peredaranusaha WP selama bulan Januari sampai dengan Juli 2002 dilakukansecara jabatan;Perhitungan Jabatan tersebut dilakukan dengan mengalikan jumlah hariWP buka usaha dengan nilai Faktur penjualan yang telah diketahui olehpemeriksa pada tanggal 28082008 dan dijadikan dasar sebagai omsetpada hari itu sebesar Rp7.980.000,00;(Penebalan huruf dilakukan oleh penggugat untuk tujuan penekananperhatian);e Terkait dengan hal tersebut
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 467/B/PK/PJK/2017maka perhitungan peredaran usaha WP selama bulan Januarisampai dengan Juli 2002 dilakukan secara jebatan;Perhitungan Jebatan tersebut dilakukan dengan mengalikan jumlahhari WP buka usaha dengan nilai Faktur penjualan yang telahdiketahui oleh pemeriksa pada tanggal 28082008 dan dijadikandasar sebagai omset pada hari itu sebesar Rp7.980.000,00;Terkait dengan hal tersebut di atas, berikut Penggugat kutipkanketentuan Pasal 12 KEP722/PJ/2001 sebagai referensi:Apabila Wajib
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
) huruf a karenatidak merespon Surat Peminjaman Nomor S.PB11/WPJ.09/KP.1002/2002 tanggal 07082002 sesuai jangkawaktu yang diminta dalam Surat Peminjaman, sehingga mengingatjangka waktu pemeriksaan sesuai dalam SEDirjen Nomor SE04/Pj.8/2001 tanggal 11 Juli 2001 dan berdasarkan Pasal 12 Kep.Dirijen Pajak Nomor KEP772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001maka perhitungan peredaran usaha WP selama bulan Januarisampai dengan Juli 2002 dilakukan secara jebatan;Perhitungan Jebatan tersebut dilakukan dengan mengalikan
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
300 — 426
menentukan faktor limbah, berapa limbahyang dihasilkan dari penebangan tersebut, bagaimana mau dikalikan faktoreksploitasi kalau penebangan itu dilakukan tidak sesuai dengan normanormayang berlaku atau bisa kita katakan dilakukan diluar blok yang sudah ditetapkandalam RKT;Bahwa faktor pengaman Itu adalah kebijakan dari Kepala Dinas Kehutanan,seharusnya berdasarkan laporan dari Survei ratarata potensi setempat cukupdan LHC pun cukup, didalam pengenaan denda tidak diwajibkan dan tidakkewajiban untuk mengalikan
dengan faktor pengaman dan faktor ekploitasi;Bahwa berdasarkan hasil BAP tim monef bahwa telah ditemukan pelanggaranyaitu melakukan penebangan diluar RKT blok yang telah ditentukan dalamaturan dikenakan denda 15 kali PSDH dasar pengenaan itu adalah potensiSurvei ratarata daerah setempat atau LHC yang berasal dari pihakPT.INHUTANI II dari hasil itu Karena sudah didapat jenis pelanggarannya makakita tinggal mengalikan tarifnya berapa dan harga patokannya berapa;Bahwa yang terlibat dalam penghitungan
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KRISNA
97 — 21
komposisi 60 %) dansisanya abu batu dan pasir (komposisi perhitungan dalam 1 m);Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m* (padat) terpasangadalah untuk keseluruhan agregat A dan Agregat B kondisi padatterpasang pada sisi A (jalur kiri);Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m (padat) terpasangtersebut merupakan hasil ukur dari jumlah jarak 12.091 meter (bisa dilihatatau dijumlahkan dalam kolom tabel jarak hasil volume tes Pit PemalangBatang;Bahwa seharusnya volume padat terpasangan dengan mengalikan