Ditemukan 516 data
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzah, SH.dalam bukunya "delikdelik tersebar di luar KUHP", Pradya Paramita,1995, hal. 139 140 menyatakan, bagi seorang Jaksa, membuktikanunsur menguntungkan sendiri" (baca : Pasal 1 ayat (1) Sub b UndangUndang No. 3 Tahun 1971) lebin mudah membuktikan dari padaunsur "memperkaya diri sendiri (pada Pasal 1 ayat (1) Sub a UndangUndang No. 3 Tahun 1971). Dr.
1381 — 1503 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua ; Hal. 293, yakni : ... untuk mempergunakan keterangan tanpasumpah baik sebagai tambahan alat bukti yang sah maupun untukmenguatkan keyakinan Hakim atau sebagai petunjuk, harus dibarengidengan syarat : Harus lebih dulu ada alat bukti yang sah, misalnya : telah ada alat buktiketerangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atauketerangan
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
FAISAL KAHERI,SH Bin NASRI
134 — 22
SATHOCID KARTA NEGARA, SH.dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkanPasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatuHalaman 84 dari 99 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/201 8/PN. Tjk Straf Baar Feit atau delict, apabila dalam satu delict tersangkut beberapa orangatau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakahhubungan tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalahbermacammacam, hubungan ini dapat berbentuk :a.
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MS.sebagaimana tersebut di atas dan bersesuaian denganketerangan Ahli Hukum Pidana ADAMI CHAZAWI, SH.dalam perkara ini yang berpendapat bahwa : Menurut Pasal 51ayat (1) KUHP, kalau Terdakwa menerima perintah yang darisegi hukum dapat dinilai sebagai mandat jelas Terdakwa tidakbertanggungjawab secara administratif dan hukum pidana jugaakan mengikuti.
SITI ARIFAH BINTI MUKRI AMIN SUTIKNO
Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK CQ PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK KANTOR CABANG ARGA MAKMUR, DKK
2.kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bengkulu
3.ahmad fitriyanto
4.samsir riduan
Turut Tergugat:
kepala kantor pertanahan kab. bengkulu utara
90 — 44
Simanjuntak SH.Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke3, halaman 353 dan 354,yang menyatakan Unsurunsur perbuatan melawan hukumadalah:Perbuatan itu harus melawan hukum;Perbutan harus menimbulkan kerugian;Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (Sebab akibat);Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan itu harus melawanhukum adalah suatu) perbuatan melawan hukum apabilaberlawanan denganHak orang lain, atau;Kewajiban hukumnya sendiri, atau;Kesusilaan yang baik, atau
Pembanding/Penggugat II : Vivin Indriaty Isman Diwakili Oleh : MUHAMMAD RISAL SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat III : Vavan Safwan Isman Diwakili Oleh : MUHAMMAD RISAL SH.,MH.,
Pembanding/Penggugat IV : Memet Ratoviilova Isman Diwakili Oleh : MUHAMMAD RISAL SH.,MH.,
Terbanding/Tergugat I : Vindi Namirah
Terbanding/Tergugat II : Hardewi Sanger
Terbanding/Tergugat III : P.T. Adhi Persada Properti
89 — 64
Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH.dalam Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,Penerbit Mandar Maju/1997/Bandung, hal 40 :Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiapwaktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkanhakim wayjib karena jabatannya, artinya tanpa diminta olehpihak tergugat, untuk memecahkan soal berkuasa tidaknyabellau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usahmenunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkarac.
148 — 313 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, halaman 280,menyatakan "suatu keterngan ahli dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut undangundang ialah : Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memilikikeahlian khusus dalam bidang keahliannya ; Bentuk keterangan yang mereka berikan supaya dapat dinilaisebagai alat bukti, merupakan keterangan yang berbentuk"menurut pengetahuan" dalam bidang keahliannya" ;Maka keterangan Ahli
100 — 12
SH.dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimsebagai Penuntut Umum, Terdakwa, serta Penasehat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis, AGUS HAMZAH., SH. MH MIEN TRISNAWATY, SH. MH MIEN TRISNAWATY, SH. MH. JAINI BASIR, SH (Hakim Ad.Hoc Tipikor)Panitera Pengganti,Dra. KARMA HERAWATI, SH. MH.
357 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dr.Sutan RemySjahdeini, SH.dalam bukuberjudulHukumKepailitan,MemahamiUndangUndangNomor 37Tahun 2004tentangKepailitan,terbitanPustakaUtama Garfiti,Cetakan IV,Edisi Baru,Januari 2010,pada Bab l,halaman 6,halaman 7,menyatakanbahwa:Hal. 29 dari 139 hal.Put.
48 — 16
Hulaen, SH. dan advokat Syuaeb Ashadi, SH.dalam banyak perkara adalah 1 (Satu) team, namun dalam perkaraa quo mereka memecah diri, dimana advokat H. Hulaen, SRsebagai kuasa hukum para penggugat, sedangkan advokatSyuaeb Ashadi, SR sebagai kuasa hukum tergugat 1 s/d 4 sertaturut tergugat 1, 10, 11, 12 dan turut tergugat 16 s/d 21.2. Bahwa tidak 1 (Satu) teamnya advokat H.
46 — 20
Hulaen, SH. dan advokat Syuaeb Ashadi, SH.dalam banyak perkara adalah 1 (satu) team, namun dalam perkaraa quo mereka memecah diri, dimana advokat H. Hulaen, SRsebagai kuasa hukum para penggugat, sedangkan advokatSyuaeb Ashadi, SR sebagai kuasa hukum tergugat 1 s/d 4 sertaturut tergugat 1, 10, 11, 12 dan turut tergugat 16 s/d 21.2. Bahwa tidak 1 (Satu) teamnya advokat H.
105 — 36
Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan menurut R.Wiyono, SH.Dalam buku Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 41adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehinga dengandemikian yang dimaksudkan dengan unsure merugikan Keuangan Negara adalah samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara
353 — 2425
Abdul Kadir Muhammad, SH.Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negerijawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yangamat penting. Namun demikian apa yang dikemukakan olehTergugat (termasuk yang dikemukakan dalam eksepsi ) merupakanhal yang lebih penting lagi, karena Tergugat merupakan sasaranPenggugat.
Abdul Kadir Muhammad, SH.Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang amatpenting.
120 — 72
Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan,penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakartacetakan ke Sembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa,semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah ataudilumpuhkan dengan bukti lawan.
70 — 24
NUGRAIIA, SH.dalam Putusan Perkara Pidana No. 956/Pid.B/2006/PN.TNG.halaman 12 dan 13 putusan menyebutkan bahwa namanamayang disebutkan mendapat SPPT tidak ada dalam warkah.15.
93 — 38
Pemilik Tanah,Terdakwa Nyoman Mustiara, SH), Copy SERTIFIKATHAK MILIK (atas TanahTanah yang Diperjualbelikan), danCopy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan CopyNPWP.c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20Desember 2010 atas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada Terdakwa Nyoman Mustiara,SH;d) Surat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 4 ayat(2) tanggal 20 Desember 2010 senilaiRp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Terdakwa Nyoman Mustiara, SH, SH.Dalam
MILIK (atas TanahTanah yang Diperjualbelikan), danCopy Buku Tabungan (Nomor Rekening), dan CopyNPWP.Hal 78 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpsc) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTBPNBP) Nomor 716/552581/PNBP/2010 tanggal 20Desember 2010 atas pembayaran senilaiRp4.195.800.000,00 kepada Terdakwa Nyoman Mustiara,SH;d) Surat Setoran Pajak (SSP) Potongan PPh Pasal 4 ayat(2) tanggal 20 Desember 2010 senilaiRp190.718.182,00 atas nama Terdakwa Terdakwa Nyoman Mustiara, SH, SH.Dalam
85 — 37
Akhpiardi SH.dalam Pilkada Bupati1,400,0001,528,200,796 30/09/2013Dibayar biaya penyusunanlaporan Bimtek Panwaslucam seKabupaten Deli Serdang dalamrangk Pilkada Bupati dan WkIBupati periode 2014 2019 an.Akhpiardi SH.1,000,0001,527,200,796 30/09/2013Dibayar biaya penyusunanlaporan Bimtek Kesekretariat anPanwaslucam se Kabupaten DeliSerdang dalam rangka PilkadaBupati dan WkI Bupati periode2014 2019 an.
Akhpiardi SH.dalam Pilkada Bupati1,400,0001,528,200,796 30/09/2013Dibayar biaya penyusunanlaporan Bimtek Panwaslucam seKabupaten Deli Serdang dalamrangk Pilkada Bupati dan WklBupati periode 2014 2019 an.Akhpiardi SH.1,000,0001,527,200,796 30/09/2013Dibayar biaya penyusunanlaporan Bimtek Kesekretariat anPanwaslucam se Kabupaten DeliSerdang dalam rangka PilkadaBupati dan WkI Bupati periode2014 2019 an.
69 — 32
Wiyono, SH.dalam bukunya PembahasanUndang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit SinarGrafika 2008, halaman 46, menguntungkan sama artinya dengan mendapatkanuntung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas daripenggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.
44 — 13
Unsur Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan menurut R.Wiyono, SH.Dalam buku Pembahasan Undang~undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 41adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehinga dengandemikian yang dimaksudkan dengan unsure merugikan Keuangan Negara adalah samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara
1.SUDARMONO TUHULELE, S.H.
2.RICHARD C. B. LAWALATA, S.H.
3.EKA JACOB HAYER, S.H.
Terdakwa:
1.ABRAHAM EDWIN REHARD SAHETAPY Alias AMPI
2.JANTJIE FRANS Alias YAN
3.ONISIMUS ROBIWALA Alias ONI
4.SEPTIAN DION IRYANTO FRANS Alias DION
109 — 56
Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuanpemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaituperlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakutindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkarapidana haruslan mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan