SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, Pensiunan PT.KAI, tempat kediaman diYogyakarta, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon.Bahwa setahu saksi Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 9999dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I, ANAK Il,ANAK III yang sekarang tinggal dengan Pemohon.Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggalbersama di Jakarta Timur.13Bahwa setahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon

Cijeungjing Kab.Ciamis ; Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa Besi Rel Kereta Apicadangan 3 (tiga) Lente masingmasing ukuran panjang + 10 meter milik PT.KAI; Bahwa sebelumnya besi Rel KA 3 (tiga) lente tersebut disimpan di pinggirjalurv Rel KM 300 + 1/2 di Dusun Cikawung Rt 002 Rw 016 DesaBojongmengger Kec Cijeungjing Kab Ciamis ; Bahwa saksi telah menemukan 6 (enam) batang besi rel KA yang panjangnya+ 2,5 meter / bervariasi yang sudah terpotong di kebun, selain menemukanpotongan

Bahwa Mobil terdakwa merk Calya warna abuabu metalik tersebutsekarang sudah ditarik oleh leasing; Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT.KAI untuk mengangkut besi pandrol tersebut; Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warnaputih type 150 dengan Nomor IMEI 1 : 354864086258119 dan Nomor IMEI2 : 354864086258110 adalah milik terdakwa yang digunakan untukberkomunikasi dengan Sumardi dan Rio Widodo;Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barangbarangbukti: 1 (satu) unit

KAI (Persero), namun hal initidak terjadi berhubung dalam memenuhi persyaratan pihak PT.KAI (Persero) telah memanipulasi (kebenaran materiil) data yuridisbahkan dapat diklasifikasi sebagai pemerasan menurut Pasal 41ayat (3) UUPA, yang berbunyi: Pemberian hak pakai tidak bolehdisertai syaratsyarat yang mengandung unsurunsur pemerasan.

KAI (Persero) yang menyatakan sebagaipenghuni tidak keberatan atas permohonan sertipikat Hak Pakai oleh PT.KAI (Persero) berdasarkan daftar aset yang tercatat sejak bulan Desembertahun 2010 (?).Berdasarkan keterangan Sunari tersebut di atas dipakailah sebagai dasaruntuk mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa yang terbittanggal 10062013 sebagai legitimasi atas klaim rumah/tanah tersebutsebagai aset PT.

mengingat syarat untuk dapat memperoleh dan mempertahankankeberadaan sertipikat Hak Pakai (objek sengketa) menurut ketentuan dalamPasal 76 ayat (3) PMA/KaBPN Nomor 3/1997 juncto Pasal 4 ayat (1) junctoPasal 50 ayat (2) angka 2 PMA/KaBPN Nomor 9/1999 dan Pasal 8 PPNomor 9/1965 juncto Pasal 50 juncto Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 40/1996harus nyatanyata menguasai dan memanfaatkan sendiri, pelanggaranterhadapnya berakibat hapusnya Hak Pakai.Bahwa mengingat objek sengketa telah dijadikan sebagai dasar oleh PT.KAI

berikanmulai bulan januari, februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus, sedang bulanseptember, oktober, november tiap bulan masih diberi Rp. 500.000, per bulan, untukitu Pemohon untuk nafkah madliyah akan tetap memberikan kekurangannya padabulan september, oktober, november yaitu per bulan Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp.4.500.000,b) Nafkah Iddah Pemohon sanggup memberi Rp. 1.500.000, per bulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,c) Vang Mut'ah : Bahwa tidak benar Termohon Rekonpensi sebagai KasubagAdminstrasi PT.KAI

KAI atas tanah yang diatasnyaberdiri bangunan rumah mereka, karena dari berita media on line pihakBPN pernah memberi keterangan bahwa tanah warga Rt.01, Rt.02 danHalaman 45 dari 59 halaman, Nomor 1098/Padt.G/2019/PN.Jkt.Sel.Rt.03 Rw.12 tidak termasuk area Sertifikat Hak Pakai No.47 milik PT.KAI; Bahwasepengetahuan Saksitanah milik PT. KAI ditandai dengan patokyang dibatasi tembok, untuk bagian dalam tembok adalah milik PT.

KAI dengan masyarakat warga Rt.01 dan Rt.02Rw.12 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sudahdilakukan sejak Tahun 2017, Saksi hadir dalam pertemuan yangdiundang oleh Tim 9, selain Saksi hadir juga pihak dari Balai Teknik PT.KAI dan BPN, pertemuan tersebut membahas tentang keberatan wargaRt.01 dan Rt.02 terhadap ganti rugi proyek doble doble track PT.

Rincian Kegiatan Revitalisasi yang direncanakan termasuk rencana danCapaian yang disusun oleh Tim Pelaksana Pengembangan KRLJabodetabek;Dasar hukum Perpres No. 83 Tahun 2011;SK Direksi Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan KRL Jabodetabek PT.KAI berikut perubahannya;SK Direksi tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan serta fasilitaslainnya di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);Grand Design Pertokoan;e Bahwa Saksi bekerja di PT.

KAI, dan setelan tanah diserahkan,kemudian tanah tersebut dipagar keliling dengan pagar seng oleh ahli warisOehe Soehe ; Bahwa pada saat tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung,tidak ada pihak lain yang keberatan/protes, kecuali massa dari PT.KAI ; Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, pihak Polda Jabar telah melakukanPenyitaan terhadap tanah yang berlokasi di Jalan Elang tersebut, karenaadanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat segel yang dilakukan olehsalah satu ahli waris Oehe

Kereta Api Indonesia(PT.KAI) sebagaipemberi kerja yang mengalinkan pengelolaan restorasi kereta api dariPemohon Kasasi/ dahulu Tergugat kepada pihak lain, dan hal demikiandiluar kehendak Pemohon Kasasi/ dahulu) Tergugat dan bukanmerupakan rencana, juga tidak berada dalam kekuasaan dankewenangan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat untuk menolaknya;Bahwa ketidakberdayaan ini tentu secara hukum merupakan kondisi yangdiartikan sebagai diluar kekuasaan dan karenanya memenuhi unsurunsur yang memenuhi syarat

2018 s/d sekarang ; Bahwa benar saksi yang menandatangani bukti TK.I 4 ; Bahwa setahu saksi mayoritas menerima ganti kerugian, dan yangmenolak adalah Pemohon ; Bahwa dalam pembayaran tersebut ada 586 bidang, yang menolak1(satu) bidang / orang ; Bahwa realisasinya Sampai dengan saat ini sudah dibayar sebesar73 % yang lain masihdalam proses pemberkasan ; Bahwa pemohon belum dibayar karena proses pemberkasan, harusdipisah yangnanti akan dibayar oleh Kementria PUPR dan sebagiansudah dibebaskan oleh PT.KAI

Menteng Jakarta Pusat dengan membawa :" Kontrak/oukti Pembayaran terakhir= SPPT PBB terakhir 2014 Foto copy KBD untuk pensiunan/janda 5 lima buah materai Rp. 6.000.00cetak tebal dari TergugatBahwa selama ini dasar hukum untuk tinggal di rumah perusahaan PT.KAI adalah berdasarkan SURAT PERNUNJUKAN RUMAHuntukselanjutnya disebut SPR yang berisi 2 lampiran. Lampiran berisiSurat PerjanjianPT.

KAI sebagai pemilik rumah dengan pegawai PT.KAI untuk tinggal di rumah perusahaan, dan lampiran Il berisi tentangketentuanketentuan penghunian, seperti hak dan kewajiban penghuniHal.35 dari 113 hal. Putusan Nomor35/G/2015/PTUNJKTselama tinggal di rumah perusahaan, masa berlaku penghunian, danlain sebagainya. Lampiran Il SPR selengkapnya berbunyi :LAMPIRAN 2KETENTUANKETENTUAN MENGENAI PENGHUNIAN RUMAHDINAS UNTUK RUMAHRUMAH MILIK PT.

Putusan Nomor35/G/2015/PTUNJKTtidak mempunyai hak untuk menempati rumahrumah Perusahaan PT.KAI ;Seandainyapun Para Penggugat merasa mempunyai hak quod nonuntuk tinggal di rumahrumah tersebut, maka sengketa tentang SahAtau Tidak Sahnya penghunian Para Penggugat Bukan merupakankewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebutPTUN Jakarta, akan tetapi menjadi kKewenangan Pengadilan Negerikarena sengketa tersebut masuk dalam lingkup keperdataan;Subtansi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas

September2013, Bukti P12 ;20 22222 on nen nn nen nnn eens4313 Fotocopy Surat KPPTB Nomor 031/SK/PR/PSTBIII/6/2014, Perihal: PemberitahuanKegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai, ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya,tertanggal 23 Juni 2014, Bukti P13 ;14 Fotocopy Surat KPPTB Nomor 032/SK/PR/PSTBIII/9/2014, Perihal: PermohonanHearing, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, tertanggal 08 September2014, Bukti P14 ;15 Fotocopy Foto Pasar Turi Tahap III Pasca Kebakaran, Bukti P15 ;16 Fotocopy Foto Papan Pengumuman PT.KAI

tersebut didasarkan padamembeli atau menyewa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang ParaPenggugat tersebut telah diakui yang menempati stand stand tersebut, maka Para Penggugatdinayatakan sah dalam penguasaan stand stand tersebut ;Menimbang, bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 3 nomor urut 8 diterangkan,bahwa saat ini pada lokasi bekas bangunan pasar turi tahap tiga yang terbakar tersebut ternyata51telah terpampang dalam papan pengumuman yang pada pokoknya menyebutkan : disewakanlahan PT.KAI

Sunardidan menjadi milik Penggugat Rekonpensi dan Pengguat II Rekonpensisebagai ahli warisnya ;7 Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Pengguat II Rekonpensisebagai ahli warisnya adalah ahli waris dari pada almarhum PungutSunardi ;7 Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Pengguat II Rekonpensiselaku pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebesar Rp.1.700.595.000, (Satu milyar tujuh ratus juta lima ratus Sembilan puluhlima ribu rupiah) atas tanah seluas 1.339 m2 yang dibebaskan oleh PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI

dari almarhum Pungut Sunardi, makapetitim point 4 haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 gugatan Rekonpensi, agarsupaya Majelis memutuskan Pengguat Rekonpensi dan Penggugat IIPutusan Perdata Nomor 247/Pdt.G/2017/PN.Tng, halaman...... 71Rekonpensi adalah sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugisebesar Rp. 1.700.595.000, (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) atas tanah seluas 1.339 m2 yang dibebaskan oleh PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI

TERGUGAT II, umur lebih kurang 52 tahun, Karyawan PT.KAI Daop IX Jember,bertempat tinggal di Jalan Kalimantan Gg.I, RT.0O1 RW.08 Lingkungan TegalBoto Lor , Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten jember,sebagai TERGUGAT II;Pengadilan Agama tersebut di atas:Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksisaksinya dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 26 Januari 2011 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan

Mahakam Sumber Jaya 7,5% 375.00010 Maret 2004 6.000.000 Pemkot Bandung 15% 900.00010 Maret 2004 67.500.000 PT.KAI 7,5% 5.062.50010 Maret 2004 91.500.000 PT. Pelabuhan Indonesia 7,5% 6.862.50012 Maret 2004 88.170.752 DPU 15% 13.225.61312 Maret 2004 22.042.688 DPU 15% 3.306.40312 Maret 2004 41.765.402 DPU 15% 6.264.81012 Maret 2004 10.441.350 DPU 15% 1.566.20312 Maret 2004 40.000.000 PT.

KAI (PT.KAI Persero).

Sby.Sumarto, Hari Tjahyono, Kusniyah Suyoto dan Totok Sumarto melawan PT.KAI dan obyek materi gugatannya adalah wanprestasi;Bahwa mengenai legal standing para Penggugat menolaknya karena yangdituntut para Penggugat adalah mengenai kapasitas dan/atau kewenangandari Tergugat atas Obyek Sengketa apakah Tergugat memiliki Kewenanganuntuk bertindak sebagai pihak dalam membuat dan/atau melakukanperjanjianperjanjian atas Obyek Sengketa;Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum privat, perubahan bentuk BadanUsaha

Tergugat ;Bahwa sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, Tergugat llmemiliki tugastugas pokok sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dalamkedudukan tugas pokoknya sebagai anggota TNI yang diperbantukan di PT.KAI Daop 3 Cirebon sebagai Senior Manajer Pengamanan tersebut,Tergugat Il tetap memiliki tanggung jawab atas keterlibatannya untukmelaksanakan pengosongan rumah karena hak Tergugat II untuk mendudukijabatan sipil dibatasi menurut

Kep.U / LL.003 / V / 1 / KA2009 tentangPenetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan serta fasilitas lainnya diLingkungan PT.KAI ( Persero ), Keputusan Direksi Nomor. Kep. U / JB. 310 / IV/ 12 / KA2010 tentang Perubahan dan Tambahan Keputusan Direksi PT.KAI(Persero) Nomor. Kep. U / LL 003 / V/ 1 / KA2009 tentang Penetapan TarifSewa Tanah dan Bangunan serta Fasilitas lainnya di lingkungan PT.

KAI) menggunakan fasilitastanah milik PJKA ( saat ini PT.KAI);13. Bahwa selanjutnya pada tahun 2005. Pasar Kemiri Muka Depok (dahuluKotif Depok) mengalami kebakaran dan Terlawan maupun Turut Terlawan IIItelah melakukan pembiaran atas Pasar Kemiri Muka yang terbakar danTerlawan maupun Turut Terlawan III tidak ada upaya untuk membangun PasarKemiri Muka Depok (dahulu Kotif Depok) seperti dalam keadaan semula;14.

KAI) menggunakan fasilitas tanahmilik PJIKA ( saat ini PT.KAI);Menimbang, bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawanll a quo adalah wujud dari pelaksanaan Perjanjian Nomor 644.1 /04/PRJIN/Huk/1987 tanggal 27 Pebruari 1987 tentang kerjasama antara TurutTerlawan dengan Terlawan, dalam hal pembangunan pusat perbelanjaan di KotaAdministratif Depok Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, merujuk pasal 5, pasal 9ayat 3 dan pasal 2 ayat 3 Perubahan (addendum) perjanjian nomor644.1/11/PRJN/Huk/1987

KAI) menggunakan fasilitastanah milik PJKA ( saat ini PT.KAI), sehingga terhadap hak hukum Terlawanatas kepemilikan tanah dengan sendirinya telah gugur atau hapus, karenaTerlawan dapat dikatakan telah menelantarkan tanah dan bangunan a quo danobyek eksekusi tanah dan bangunan a quo merupakan milik negara (TerlawanII);Menimbang, bahwa terhadap alasan pertama, dengan merujuk pada buktiPLW.1.a Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.216.S/AGR17786tertanggal 26 Desember 1986, bukti PLW.1.b6 Keputusan

dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor: 18, Surat Ukur Tanggal 21 November 2002Nomor : 00194/13.04/2002 yang terletak di Desa Jemundo,Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;Bangunan/rumahrumah di atas tanah P.J.K.A sesuai dengan SuratKeterangan yang terletak di Sidotopo Wetan 52, KelurahanSidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;Bangunan/rumahrumah di atas tanah P.J.K.A sesuai dengan SuratKeteranganNomor: SKTR/SATPAMKA ETR/2d/1613/1/1977 TentangBangunan RumahRumah diatas P.J.K.A.dari Direksi PT.KAI

Hakatas Tanah atau Tanaman yang terkena Pembangunan Jalur Ganda KeretaApi Lintas TegalPekalonganSemarang di Kelurahan BandarharjoKecamatan Semarang Utara Kota Semarang tanggal 15 September2014 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dari AgusSetiono, SH bertindak untuk dan atas nama PERUM DAMRI kepadaKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, SatuanKerja Pembangunan Jalur Ganda Lintas TegalPekalonganSemarangsebagian tanah dilepaskan hak nya seluas 623 M2 untuk kepentingan PT.KAI

Hakatas Tanah atau Tanaman yang terkena Pembangunan Jalur GandaKereta Api Lintas TegalPekalonganSemarang di Kelurahan BandarharjoKecamatan Semarang Utara Kota Semarang tanggal 15 September2014 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dari AgusSetiono, SH bertindak untuk dan atas nama PERUM DAMRI kepadaKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, SatuanKerja Pembangunan Jalur Ganda Lintas TegalPekalonganSemarangsebagian tanah dilepaskan hak nya seluas 623 M2 untuk kepentingan PT.KAI