Ditemukan 567 data
34 — 3
akan memertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsurpasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)UndangUndang Repubilk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Abdul Haris Tappa Bin Idris
75 — 38
KARENA TELAHLEWAT WAKTU/ DALUARSA (EXEPTIOIN TEMPORES JHIm 27 dari 42 hlm Put No.89/Pid.Sus/2019/PT MksBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur secara tegas danjelas mengenai limitatif waktu penyampaian hasil penyidikan dari penyidik kepadapenuntut umum dan limitatif waktu pelimpahan berkas dari penuntut umum kepadapengadilan negeri, dengan menyatakan sebagai berikut:1)2)3)4)Pasal480Penyidik Kepoiisian Negara Repubilk
25 — 3
akan memertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsurpasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132Ayat (1) UndangUndang Repubilk
1.Apriady Miradian, SH.
2.Iwan Budi Susilo,SH
Terdakwa:
Rizda Noviyandi Bin H. Darham
77 — 12
limbah;e Rencana studi lingkungan;Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalamjumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untukmenjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak bolehuntuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
74 — 17
Oleh karenanya tuntutanPenggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Repubilk Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yangmenyatakan:"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objekeksekusi, sehingga tidak metnir'sulkor: kerugian pada pihak lain, apabitaternyata dikemudian hari dijatuhkan PUTUSAN yang membatalkan PutusanPengadilan Tingkat Pertama"Bahwa kemudian
69 — 18
Siahaan yangmerupakan sengketa kepemilikan akibat perwarisan yang bersifat keperdataan ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung Repubilk Indonesia dalam Perkara Nomor :93.K/TUN/1996 tanggal 24Pebruari 1998 jo Perkara Nomor : 88.K/TUN/1993 dapat disimpulkan bahwa meskipunadanya surat keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah waris, maka gugatanatas sengketa tersebut
354 — 4
IzinUsaha dari Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancampidana berdasarkan UndangUndang Repubilk
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
AHMADSYAH Bin MESRAN
91 — 18
bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Nahkoda yangberlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 41 Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud Nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapaldan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 36 Undang undang Repubilk
30 — 5
IIumum palsu an YAN BASTIAN No SIMSelanjutnya tedakwa menyimpan SIM B II umum miliknya yang sudahdipalsukan untuk digunakan oleh terdakwa sehari hari, karena terdakwabekerja sebagai sopir dan disimpan didalam dompetnya saat terdakwamengendarai truk, dan diperuntukan sebagai bukti oleh terdakwa jika nantiakan ada razia lalu lintas dijalan raya seolah olah SIM B II Umum namaterdakwa tersebut adalah asli.Bahwa terrdakwa sebelumnya pernah membuat SIM sesuai denganprosedur yang berlaku di Kepolsian Repubilk
100 — 87
Gugatan yang secara salah diajukan oleh oranglain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;b) Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :Bahwa berdasarkan atas AsasAsas Hukum Acara Perdata yangberlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatugugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup,dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidakternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak
20 — 2
rekonpensi diatas, maka MajlisHakim berpendapat bahwa akan mempertimbangkan, namun perlu disesuaikandengan tingkat kemampuan Tergugat rekonpensi;Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat rekonpensi yang berkaitandengan tuntutan pembagian gaji Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai NegeriSipil, sebagaimana tersebut diatas, serta Tergugat Rekonpensi dalamjawabannya telah menyetujui atas gugatan Rekonpensi mengenai hal tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Repubilk
367 — 6
IzinUsaha dari Pemerintah;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancampidana berdasarkan UndangUndang Repubilk
HIDRIYAHWATI, SH
Terdakwa:
OMAN ABDURAHMAN Bin RAHMAT
21 — 8
Agus Awaludin, SaksiGanjar Resi Permadi, Saksi Gugun Gunawan Bin Jujun Junaedi danKeterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam hal menjual atau mengedarkannarkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenangdalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Repubilk Indonesia sehingga tindakanTerdakwa tersebut merupakan peredaraan gelap narkotika;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada waktupenangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netoseluruhnya
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1260 K/Pid.Sus/2016Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Repubilk Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;ATAU :KEDUA:Bahwa Terdakwa ANDI FARMILA ELYAS, SE alias FARMILA binti ANDIELYAS MAIWA selaku Kepala Desa Tapong, Kecamatan Maiwa
32 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBILK INDONESIA C.Q.KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAHc.Q.
1.Dimas Satria Putra,SH
2.Apriady Miradian, SH.
Terdakwa:
Muhammad Abdul Salam Bin Sama'at
93 — 20
pengelolaan limbah;Rencana studi lingkungan;Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalamjumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya dgunakan untukmenjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak bolehuntuk diperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
165 — 450
Kementerian PUPR Repubilk Indonesia Cq.
Pemerintah Republik Indonesia, danKementerian PUPR Repubilk Indonesia Ca.
63 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas dalildalil:bahwa BPSK Kota Padang dengan putusannya Nomor 1283/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016, tanggal 11 November 2016 telah menjatuhkan putusansengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.3.Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundangundangan yangberlaku di Wilayah Negara Repubilk
HAMSINA HL
Tergugat:
1.Sdr. KASMIN DAMING
2.PIMPINAN PT. BANK MEGA Tbk. REGIONAL CAB. MAKASSAR
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CQ.
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
65 — 20
ganti rugi, provisinil dan putusan serta merta yangPenggugat ajukan jelas sangat tidak berdasar secara hukum dan adalahbentuk itikad tidak baik dari Penggugat karena Penggugat tidak memberikanjaminan yang nilanya sama dengan objek perkara atau setidaktidaknyamemberikan jaminan sejumlah uang yang nilainya sama dengan nilai objekperkara untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanyatuntutan Provisi Penggugat bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadalam Surat Edaran Mahkamah Agung Repubilk
59 — 33
LILIA HERYUNI Nomor : 0291/1/PPDMINIT/2013, tanggal 22 Agustus 2013;Asli Kwitansi No.19/08NIII/2013,tanggal 19082013 dengan nilai Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp 4.000.000.000, (empat miliar rupiah);Asli Kwitansi tanggal 15 September 2013 atas nama penerima KUSWARASASTRA P dengan nilai Rp.5.575.000.000, (lima miliar tujuh ratus lima puluhjuta rupiah);Asli Surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional Repubilk