• Prima Jaya Mandiri No.37, yaitu :Pasal 19 ayat 1.Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB).Pasal 19 ayat 2.Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas permintaan tertulis, dari 1 (satu)Pemegang Saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

  Prima Jaya Mandiri untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Prima Jaya Mandiri tertanggal 31 Juli 2007 (Bukti P9) ;Foto copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Prima Jaya Mandiri, Kamis 09 Agustus 2007 (BuktiP10A) ;Foto copy Surat Undangan Rapat PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 04September 2007 (Bukti P11) ;Foto copy Bukti Pengiriman surat kepada Bpk.

  PrimaJaya Mandiri No.37 dinyatakan bahwa Direksi dan Komisaris berwenang untukmenyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT.

  Prima JayaMandiri untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

• Nomor 3692 K/Pdt/2019Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidak mempunyaikekuatan hukum,;Menghukum Para Tergugat

  Para Pemohon Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal5 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Mei 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum,pertimbangannya telah tepat dan benar;Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ParaTergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Raymond Monterie yang belum dibagitanpa seizin dari Penggugat, maka Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016tentang Pernyataan Penegasan Pengukuhan Kembali Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Randi Cones Indonesia tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon' KasasiMARCELLA

• Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

  Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Unggul Srikaton Indonesia lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) dengan hak suara hadir atau diwakili;
  3. Menetapkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT.

• Karena Tergugat baru resmi menjadi pemilik PT.PNP sejak tanggal 27 September 2019,sesuai Akta RUPSLB No. 37, yang dibuat dan ditandatangani oleh/dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. di Semarang.

  Realitasnya adalah : Tergugat hanyameneruskan/ menyampaikan kembali (memforward ulang) catatankeuangan pekerjaan proyek milik Penggugat tersebut, yang sejatinyainformasi tersebut diperoleh dari laporan/catatan keuangan milikTergugat Il pada sekira awal bulan Oktober 2019, yang justrudilaporkankan oleh Tergugat II setelah akuisisi PT.PNP yakni setelahpenandatanganan Akta RUPSLB No.37 secara notariil tanggal 27September 2019 tersebut.

  Tergugat sama sekali tidak memenuhiketentuan Pasal KUHPerdata tentang perbuatan wanprestasi,sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1238, yang sekiranya dapatTergugat uraikan sebagai berikut : Unsur Si berutang adalah lalaiTergugat tidak dapat dikualifikasikan lalai, karena samasekali tidakada kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat olehTergugat baik kewajiban dalam Notulensi Rapat RUPSLB tanggal25 September 2019, maupun dalam Akta RUPSLB Notariil No.37,tanggal 27 September 2019; Unsur Apabila ia

  Karena Tergugat tidak menerima pendelegasiankewajiban pembayaran piutang Penggugat dalam SPMK tersebutmaupun dalam Akta RUPSLB No.37 tanggal 27 September 2019,maupun Notulensi Rapat RUPSLB tanggal 25 September 2019,yang disertal pengurangan harga akuisisi PT.

  Bahwa pada tanggal 25 September 2019 antara TergugatRekonpensi dengan Penggugat Konpensi telah menandatanganiNotulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMGbermaterai cukup secara di bawah tangan, yang pada pokoknyaisi/materi RUPSLB tersebut adalah : pengalihan saham dalamperseroan, perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan,perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, dan halhallain yang timbul dalam rapat;3, Bahwa

• Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi1Melarang Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan TergugatV maupun pihakpihak yang mendapat kuasa darinya, untukmelaksanakan hasil keputusan RUPSLB

  Nomor 1585 K/Pdt/2019keadaan semula, berikut segala hak dan kewenangannya yang melekatdaripadanya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap (in kracht van gewijsde);Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukansegala hasil keputusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016,sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Menghukum Tergugat , dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat V maupun pihakpihak yang mendapatkan kuasa

  Melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, dan TergugatV maupun pihakpihak yang mendapat kuasa darinya, untukmelaksanakan hasil keputusan RUPSLB tertanggal 18 April 2016, sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde);2.

  Menyatakan tidak berlakunya/tidak mengikat dan/atau membekukansegala hasil kepbutusan RUPSLB perseroan tanggal 18 April 2016, sampaidengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde);6.

• Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011tanggal 11 April 2011;Bahwa dengan adanya masa bebas tugas maka Para Penggugatmendapat uang penghargaan/pesangon dengan perhitungan bervariatifberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

  Bank PembangunanDaerah Lampung tertanggal 31 Mei 2012 terhadap adanya kekuranganpembayaran uang penghargaan/pesangon bagi Para Penggugat yang tidakdidasarkan pada RUPSLB tanggal 11 April 2011.

  BankPembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,seharusnya Tergugat dalam memberikan pesangon wajib untuk didasarkanpada keputusan RUPSLB mengingat kedudukan RUPSLB merupakanOrgan Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksidan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat(1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa setiap

  PerseroanTerbatas, dengan kata lain bahwa Risalah RUPSLB tanggal 11 April 2011telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanaHal. 31 dari 102 hal.

  Bank Lampung;Bahwa Hakim Judex Facti juga mengabaikan Bukti T.2 yaitu Akta Risalah RUPSLB yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat karena dalam Risalah a quo tidak adakeputusan pemegang saham dalam rapat yang menyetujui tentang besarnya uangpenghargaan bagi pegawai PT.

• Pandanaran No. 8Semarang di hadiri Para Pemegang Saham.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tersebut di wakili 37 saham dari jumlah saham 60, yang dikeluarkanoleh perseroan terbatas yang sedang berapat dan sesuai denganketentuan dalam anggaran dasar perseroan telah memenuhi kuorumdan telah dilakukan pemanggilan atau undangan untuk mengikutiRUPSLB yang di umumkan dalam surat kabar Suara Merdeka tanggal26 Nopember 2015.Bahwa RUPSLB tersebut berdasarkan anggaran dasar perseroanrapat adalah

  391/PDT/2017/PT SMG20.21.22.23.24.sah dan mengikat mengenai halhal yang dibicarakan dalam rapat dandalam rapat menunjuk Bapak Yacobus Djunawan Widjaja selaku ketuadan di buka pada jam 10.00 WIB selesai pukul 11.15 WIB dan Alm.Henky Soetedjo selaku pemegang saham diwakili ahli waris yangdikuasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Bapak Agung Setyawan,SH akan tetapi karena surat kuasanya kadaluarsa maka Bapak AgungSetyawan, SH tidak dapat di terima sebagai wakil dari ahli waris HenkySoetedio.Bahwa dalam RUPSLB

  Bahwa segala assetasset perseroan baik yang berupa bendabergerak maupun benda tak bergerak untuk segera ditindaklanjutipenyelesaian kepada para pemegang saham dan untuk itu parapemegang saham akan menunjuk atau menguasakan padaseorang kuasa hukum (advokat) untuk menyelesaikan segalapermasalahan mengenai assetasset perseroan.Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut, Para Penggugat padatanggal 11 Desember 2015 telah memberitahukan dan menindaklanjutihasil RUPSLB tersebut kepada Para Tergugat selaku ahli

  milik almarhumHengky Soetedjo yang menjadi asset Persekutuan Komanditermaupun Perseroan, sehingga adalah hal yang sangat wajar jika PARATERGUGAT selaku ahli waris Hengky Soetedja mengusai hartapeninggalan orang tuanya ;Bahwa sebagaimana dalil PARA TERGUGAT pada angka 3 danangka 10 diatas, sepanjang mengenai anggaran dasar perseroan yangbelum memperoleh pengesahan dari Menteri dan dihubungkan dengandalil PARA PENGGUGAT pada angka 16, angka 17, angka 18, angka19 dan angka 20, maka penyelenggaraan RUPSLB

  No. 391/PDT/2017/PT SMG13.14.15.16.17.tidak mempunyai kekuaatan hukum mengikat apalagi RUPSLB inihanya digunakan sebagai alat untuk merampok harta benda milikorang yang sudah meninggal ;Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 21 adalah tidak benarsebab sebagai ahli waris dari almarhum Hengky Soetedjo, PARATERGUGAT berhak mewaris seluruh harta almarhum baik hartabergerak maupun tidak bergerak sehingga peralihan hak atas tanahsebagai dimaksud dalam dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7.1sama sekali bukan

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untukmelaksanakan RUPSLB PT Metro Mini dengan agenda : Penyesuai anggaran Dasar PT. Metro Mini; Perubahan atau pemilihan Ssusunan Pengurus Perseroaansesuai/ berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 20073). Membebankan biaya permohonan ini kepada Permohon yanghingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.361.000 (Satu juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah)halaman 3 dari 46 lembar Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.DKIb.

   Oleh karena pelaksanaan RUPSLB tersebut tidakdapat didaftarkan atas kepengurusan tersebut karena dinilai RUPSLB keduadan ketiga sudah kedaluarsa dimana RUPS Kedua dan yang Ketigadilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, menurut pasal 86 ayat 9UUPT No. 40 tahun 20075.

   Bahwa masa kepengurusan Para Penggugat berdasarkan RUPSLB akanberakhir pada 24 Februari 2018, Namun faktanya Para Penggugat dalamkepengurusannya baru efektif dan mendapat persetujuan penyesuaiananggaran dasar Persero Terbatas PT Metro Mini setelah keluarnya SuratKeputusan Menkumham Nomor AHU0107372.AH.01.10 tahun 2015 tanggal22 Desember 2015, dengan demikian secara hukum masa kepengurusan baruakan berakhir pada Tanggal 23 Desember 2020.

   Pada halaman 19 (Sembilan belas) penambahan pada PETITUM 1 (satu)poin diantara poin 2 dengan poin 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :Menyatakan tidak mengizinkan Para Tergugat dan/ atau Para PemegangSaham lainnya untuk mengadakan RUPS/RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Metro Mini sampaigugatan ini mendapatkan Keputusan yang mengikat atau mempunyaikekuatan hukum tetap.

   Memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yangberhubungan dengan perkara ini, agar dapat melakukan dan mengadakanRapat Umum Pemagang Saham (RUPS) atau Raoat Umum PemagangSaham Luar Biasa (RUPSLB) ;3. Menghukum parta Penggugat untuk membayar biaya perkara ;PUTUSAN SELA:1. Menerima eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat dan TergugatIl;2.

• YantoWijaya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SETYABERSATU (RUPSLB PT SETYA BERSATU). Bahwa RUPSLB PT SETYA BERSATU diadakan pada tanggal 30Oktober 2006 bertempat di rumah Alm. Yanto Wijaya JI. Perdana BlokHH No. 19 Jakarta Barat, Kelurahan Wijaya Kusuma, KecamatanGrogol, Jakarta Barat, dengan agenda peralihnan seluruh sahamsebanyak 1960 milik Alm. Ratna Intan Wijaya (istri Alm. Yanto Wijaya)kepada Alm. Yanto Wijaya dan merubah susunan Direksi dan KomisariPT SETYA BERSATU.

  Yanto Wijaya karena pada saat tgl. 30Oktober 2006 pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATUTERGUGAT III bertemu secara langsung dengan PENGGUGAT. Bahwa penandatanganan risalah dilakukan dengan cara satupersatu bertemu dengan Alm. Yanto Wijaya dikarenakan pada saat itukondisi Alm.

  Yanto Wijaya kurang sehat dan jadwal kedatangan masingmasing anak/peserta RUPSLB tidak bersamaan, ditandatangani olehsemua pihak dengan sadar dan tanpa ada paksaan sama sekali,karena saat itu Semua sadar bahwa ini adalah perusahaan orang tuasendiri.

  Bahwa hasil dari pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATUdimuat dalam Risalahn RUPSLB PT SETYA BERSATU tgl. 30 Oktober2006 yang telah dihadiri, disetujui dan ditandatangani oleh seluruhpeserta RUPSLB. Bahwa Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU tersebut yangmenjadi dasar TERGUGAT IIl menghadap ke TERGUGAT untukdibuatkan menjadi Akta No. 134 melalui TERGUGAT I.

  Ratna IntanWijaya sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembarsaham kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, ternyata terbuktiberdasarkan Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATUvbahwa sahamsaham milik Alm. Ratna Intan dialihkan atau diserahkan kepadasuaminya sendiri (ayah dari Penggugat) yaitu Alm.

• Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMR Indonesia tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

  Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratustujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuhpuluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkatTERGUGAT Il menjadi direktur PT.

  EMR Indonesia, yang atas hasil kepbutusan RUPSLB tersebut telahdibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  ;Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsungmencantumkan bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 November 2015, jam10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp.

• Bahwa Penggugat (PT.Dwima Turangga Gunung) pada tanggal 19 April2002 mengadakan RUPSLB dengan Keputusan Rapat yaitu: 5. Memberikan persetujuan kepada Direksi Penggugat untuk menjaminkanHarta Kekayaan Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga.Tbk d/h PT. Bank Niaga.

  , serta pihakpihak lainnya (jikadiperlukan);20.Bahwa berdasarkan dan setelah Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 telahdilaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB di Penggugat (PT.Dwima TuranggaGunung) yang merubah Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yaitu :20.1.

  Dwima Turangga Gunung), maka akibathukumnya adalah Keputusan RUPSLB Penggugat sesuai AktaKeputusan Rapat No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuatdihadapan Notaris VARINIA,SH yang mengangkat Susunan PengurusPenggugat (PT.

  Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat Penggugat(PT.Dwima Turangga Gunung) No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yangdibuat dihadapan Notaris VARINIA,SH, Notaris di Jakarta;25.1.2. Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat No.8 tanggal30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H.Notaris di Bogor yang mengangkat Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill dan Tergugat IX selaku Pengurus Peseroan:25.2.

  Bahwa Tergugat IX (Budi Kurniawati Nauli) selaku Pemegang SahamPenggugat telah mengajukan Gugatan terhadap PT.Bank Niaga.Tbk (Incasu Turut Tergugat I) dan PT.Tiga Satu Tiga Dwima (Incasu TurutTergugat Il) yang pada pokoknya Gugatan Tergugat IX adalah untukmembatalkan Keputusan RUPSLB Penggugat yang menyetujuipenjaminan assatasset Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. BankCIMB Niaga.

• Komisarisselalu menyatakan bahwa Perseroan mengalami kerugian ;Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Kedua :Bahwa karena Direksi tidak pernah memberikan laporan danhasilkegiatan selain itu para Pemohon tidak pernah menerima deviden dariPerseroan, sehingga para Pemohon menganggap Perseroan sudah tidak aktifatau tidak layak untuk menjalankan kegiatan usaha ;Bahwa selama bertahuntahun Perseroan tidak pernah mengadakanrapat, mendadak mengundang para Pemohon untuk mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  No. 1733 K/Pdt/2008Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) ;Surat undangan RUPSLB selanjutnya disebut Bukti P6 ;Bahwa dalam RUPSLB tersebut, para Pemohon dengan tegasmenyampaikan penolakan terhadap perubahan modal dasar Perseroan dariRp. 10.000.000.000, menjadi Rp 15.000.000.000, dengan alasan karenaPerseroan tidak pernah menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya,selain itu Direksi juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban hasilkegiatan kepada para Pemohon sehingga para Pemohon

  ada transparansi dari Direksi atassegala kegiatan, keuangan dan keuntungan Perseroan maka lebih baikPerseroan dibubarkan saja dan para Pemohon meminta kembali hak paraPemohon sebesar 20% (dua puluh persen) dari aset Perseroan tersebut ;Bahwa apabila tetap dilakukan penambahan modal Perseroan maka paraPemohon meminta dibuatkan Proposal Penambahan Modal terlebih dahulu danmenjelaskan maksud dan tujuan dari penambahan modal tersebut, akan tetapipermintaan para Pemohon tersebut tidak digubris oleh RUPSLB

  Irianto selaku Direktur Perseroan melalui kuasahukumnya telah membalas surat somasi para Pemohon sesuai dengan surattanggal 09 Januari 2006 yang menyatakan bahwa semua kegiatan Perseroantelah sesuai dengan anggaran dasar dan telah dibahas dalam RUPSLB tanggal21 Desember 2005 sehingga tidak bertentangan dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 ;Surat tanggapan selanjutnya disebut Bukti P17 ;Bahwa patut diduga telah terjadi kKonspirasi antara Direksi Perseroan danberapa anggota Komisaris dengan untuk menutupi

  Pertimbangan hukum ini terdapat pada halaman 40putusan menyebutkan, menimbang :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasaTermohon mengajukan surat Bukti T1 s/d T11, dan untuk Bukti T7 berupaberita acara RUPSLB tanggal 21 Desember 2005 yang menerangkan bahwaRUPSLB tesebut mengagendakan penjualan saham Nyonya lesje KowaraBramantyo, perubahan modal dasar Perseroan Rp. 10.000.000.000,menjadi Rp. 15.000.000.000,, dan pengeluaran saham simpanan sertaHal. 16 dari 22 hal. Put.

• Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya.Yang ternyata RUPSLB tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 10Januari 2013, dimana pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasayang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013, Tergugat Dewi Savitritelah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut seolaholah dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaHal 11 dari 92 Putusan Perdata No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TimPerseroan, hal rnana sesuai dengan Akta Rapat Umum PemegangSaham Luar

  Biasa (RUPSLB) PT.

  Oleh karenanya selaku Direktur Utamamasih berwenang memimpin RUPSLB yang mengasilkan Akta No. 3dan Akta No. 4 tanggal 10012013 yang dibuat dihadapan NotarisHaji Djoko Oetoro, SH, MM. Bahwa tata cara dan prosedur RUPSLBdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidakbaik dari Penggugat dan Penggugat Ill.

  Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat III. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

  Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat Ill. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

• dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Mei 2020 dankontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2020, dihubungkan denganpertimbangan judex facti, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PutusanPengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriSidoarjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  ) sah jika dihadiri paling sedikit %(setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, jumlahmana tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPSLB Tergugat yangdiselenggarakan oleh Tergugat Il, Ill, dan IV tanggal 28 April 2018 sehinggatepat RUPSLB tersebut tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Para Pemohon Kasasi: PT.

• dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

  Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

  Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

  Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

  Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

• tanggal 20 April 2013 yang ditelahdiakte Notaris Nomor ; 22 tanggal 22 April 2013 tentangpengesahan RUPSLB tanggal 20 April 2013, memberhentikanterdakwa Ethna Juna Siby sebagai Komisaris tidak dapat diterimaoleh terdakwa, selanjutnya terdakwa Ethna Juna Siby menyebutkanbahwa perusahaan PT.

  ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret 2013 PerihalUndangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telah dilegalisiroleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI, S.H., M.Kn;5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

  SINTAI INDUSTRI SHIPYARDNomor 22 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh NotarisPPAT Kota Batam YOLA YOSTIWANTI, S.H., M.Kn.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD,tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013, yang terbitpada tanggal 24 April 2013;1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

  ETHNA JUNA SIBY, tertanggal 25 Maret2013 Perihal Undangan RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRISHIPYARD;4.1 (Satu) Lembar foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013 yang telahdilegalisir oleh Notaris PPAT Kota Batam YOLAYOSTIWANTI,S.H., M.Kn;5.5 (Lima) Lembar foto copy Notulen RUPS PT.

  ,M.Kn.7.1 (Satu) Lembar Kliping Koran Tribun Batam tentangPemberitahuan Hasil RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRIHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.B/2021/PT PBR10.11.1?13.14.SHIPYARD, tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 20 April 2013,yang terbit pada tanggal 24 April 2013;. 1 (Satu) bundel Surat Foto Copy yang telah di Legalisir SalinanPenetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 530 / PDT.P /2013 / PN.

• (d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memilikihak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakanmekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No40/2007), faktanya keputusan RUPSLB a quo dilakukan oleh danuntuk

  RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020;Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkanPemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mataacara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran DasarTergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ili)persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal TanpaMemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(PMTHMETD) yang menyebabkan Kookmin akan menjadiPemegang Saham Pengendali

  Lebih lanjut, biladicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untukmenggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansidan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehigga untuk mengejarkebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidakmemberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB.

  Memang patutdipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangatmenentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisitersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yangpada saat itu secara defacto masih memiliki saham 11% namun secaradejure hanya 23,4%.

  Artinya meskipun objek sengketa ditunda secarakeseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkanpihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBPKP sertahasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian daripenilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukumadministrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB danPMHTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda.

• SahamSaham OM, padahalpersetujuan yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali dalamagenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 adalah persetujuan dalamrangka gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutang GroupOngko dan bukan untuk penjualan sebagai pelunasan hutang GroupOngko kepada Termohon peninjauan Kembali , dan seandainyajaminan itu (i.c.

  SahamSaham OM) kemudian dieksekusi (i.c. dijual)seharusnya dan diharuskan oleh ketentuan hukum jual beli, yaituberdasarkan alas hak dan ada harga jual ;Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Banding telah menafsirkandan menyimpulkan bunyi agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000sebagai persetujuan penjualan SahamSaham OM, padahal sudahsangat jelas agenda RUPSLB tanggal 27 Januari 2000 hanyapersetujuan untuk gadai saham sebagai jaminan pelunasan hutangpihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali ;Bahwa

  tanggal 27 Januari 2000 dan RUPSLBtanggal 22 Agustus 2000 adalah dalam rangka memenuhi ketentuananggaran dasar perseroan, dimana dalam hal akan terjadi perubahanpemegang saham, maka haruslah terlebin dahulu mendapatpersetujuan dari pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali ;Bahwa persetujuan yang pernah diberikan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam Berita Acara RUPSLB, Akta No. 28 tanggal 27 Januari2000 dan Berita Acara RUPSLB, Akta No. 51 tanggal 22 Agustus2000 tidak boleh diartikan sebagai bentuk

• Estimasi nilai pengalihan saham tersebut sesuaidengan CSPA tersebut adalah sebesar Rp&50 miliar.e bahwa dalam undangan RUPSLB yang dipublikasikan di Harian Media IndonesiadanHarian Bisnis Indonesia, tanggal 11 Maret 2004, salah satu agendanya adalahpersetujuan untuk melakukan transaksi pengambilalihan saham/penyertaan sahamdalam PT Adira Dinamika Multi Finance.e bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon, TbkAkta Nomor 35 Tanggal 26 Maret 2004, Notaris Hendra Karyadi, S.H.

  PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yangberakhir 31 Desember 2004 (Lampiran 2)Halaman 73Akuisisi Adira FinancePada tanggal 8 April 2004, Direksi menandatangani perjanjian pembelian 75% saham AdiraFinance yang telah mendapat persetujuan RUPSLB.

  Materi presentasi Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) yang membuktikan bahwa Pemohon Banding memilikimodal sebesar Rp 5,92 triliun dan rasio kecukupan modal (Capital AdequacyRatio/ CAR) sebesar 25,34% per 30 September 2003, yaitu sebelum pelaksanaanakuisisi Adira (Bukti: Lampiran 3).

  Risalah RUPSLB PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sesuai Akta No. 35 tanggal 26Maret 2004 yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetujui akuisisi Adiraoleh Pemohon Banding (Bukti: Lampiran 4);5. Surat Pemohon Banding kepada Bank Indonesia No.

  KEP36/PM/2003tanggal 30 September 2003);bahwa lebih lanjut, Keputusan Sirkuler Direksi, Keputusan Sirkuler Rapat DewanKomisaris serta Risalah RUPSLB menyatakan secara jelas bahwa Keputusan Sirkulerdan Risalah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yangdiambil dengan sah dalam Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPSLB yangdiselenggarakan secara formal dan telah sesuai pula dengan Pasal 13 Ayat 14 dan Pasal16 Ayat 14 Anggaran Dasar Pemohon Banding;2. bahwa Surat Pemohon