Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg Tanggal 12 Oktober 2017 — IMAM ADI PRASETYO bin SUYATMAN
84 — 7
84 — 7
Pid.Sus.Anak/2017/PN Smghuruf angka 1 disebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasiobat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ordonantie obat keras dalam StaatbladNomor 419 tahun 1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat
Putus : 26-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 104 /Pid.B/2014/PN.Nnk Tanggal 26 Agustus 2014 — MUHAMMAD ARAS Bin BUHARI
53 — 24
53 — 24
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 07-12-2018 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN BATAM Nomor 322/Pdt.G/2018/PN Btm Tanggal 1 April 2019 — Penggugat:
PT KARYA SUMBERER DAYA
Tergugat:
1.PT VETCO GRAY INDONESIA
2.PT BERKAH GUNUNG LOGAM
3.PT BILOGAM
100 — 74
PT KARYA SUMBERER DAYA
Tergugat:
1.PT VETCO GRAY INDONESIA
2.PT BERKAH GUNUNG LOGAM
3.PT BILOGAM
100 — 74
THE SALE OF INVENTORY GOODS, SCRAP MATERIALAND/OR SIMILAR ASSETS a quo, ditafsirkan lagi dengan penafsiran lain dengandalil apapun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya, karenapara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk menundukkandiri pada bentuk penyelesaian sengketa di luar Peradilan Indonesia ;Menimbang, bahwa selain halhal yang telah dipertimbangkan di atas, perlujuga dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum(Recht staat
) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (Macht staat)sehingga sebagai bagian dari warga dunia yang beradab dan berdaulat, sudahsepatutnya kita menghormati dan menjunjung tinggi hukum di atas segalakepentingan ;Bahwa Pengadilan Indonesia dalam upaya penegakan hukumnya, patut mawas diriagar terhindar dari pandangan dan stigma negatif bahwa lembaga peradilan telahmencaricari dalih dan mengadaadakan sesuatu alasan guna melegitimasi upayauntuk mengesampingkan kaidahkaidah hukum yang telah diakui
Register : 05-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN Mpw Tanggal 27 September 2016 — HATNI
53 — 22
53 — 22
penetapan diagnosis, pencegahan,penyembuhan , pemulihan , peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untukmanusia;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN MpwBahwa Menurut Undang Undang Obat Keras ST Nomor 419 tanggal 22Desember 1949 pasal 1 Obat Obat Keras yaitu obat obat yang tidak digunakan untuk keperluan teknik , yang mempunyai kasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang di tetapkan olehsecretaris Van Staat
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
240 — 181
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
240 — 181
Legalitas itu harus dalambentuk tertulis karena kita secara khusus dari Negara Hukun (Recht Staat),maka ada Peradlan Administrasi, yang meskipun dalam perkembanganIndonesia bisa dianggap sudah mix dengan Rule of Law atau Comman Lawitu karena Yurusprudensi kita pakai sebagai sumber hokum, tapi inti dariNegara Hukum (Recht Staat), yang dimana NegaraNegara Hukum (RechtStaat) itu adalah Peradilan Administrasi, yangb intinya adalah legalitas,sehingga jika didalam peraturan perundangundangan itu mengatakanpengusulan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — 1. ABDUL BASID NASUTION, DKK VS PT. KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER (KISEL) Wilayah Sumbagut
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 628 K/Pdt.SusPHI/201514.15.16.17.18.19.masuk akal dan diskriminatif tersebut maka tindakan tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu tindakan pemutusan hubungan kerja yangbertentangandengan syaratsyarat dan prosedur Pemutusan HubunganKerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 155 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subjective Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari
Register : 20-12-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.TA Tanggal 31 Mei 2017 — Pemohon
Termohon
15 — 1
15 — 1
Hal ini juga diaturdalam Surat alBagqarah ayat 236 dan ayat 241 serta surat AtTholaq ayat :6 dan 7;AlBagarah ayat : 236gus sill cle Gia ebay Aitey 9B Sal ttn Bi 5) Ge staat al Ls eliaill sill 3) Sie CUR Yainda! le Es Casall elie 64S hall Le 5 348Putusan Cerai Talak, nomor 3005/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 13 dari 30Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamumenceraikan istriistri kamu sebelum bercampur dengan mereka dansebelum kamu menentukan maharnya.
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 89 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 2 Juli 2015 — ANDI MUHAMMAD AKRAM Als AKRAM Bin ANDI MADDU
49 — 22
49 — 22
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 15-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — AGUS SUPRAPTO Als AGUS Bin SUDARNO
22 — 14
22 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 14-09-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 215_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_26102011_PENIPUAN.rtf Tanggal 26 Oktober 2011 — H. AGUS SUWONDO
84 — 11
84 — 11
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum = serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Putus : 09-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 9 Agustus 2016 — - SYUKUR Bin MERING ANYEQ (Terdakwa I)
- JURIANSYAH MERING Bin MERING ANYEQ (Terdakwa II)
- JARKASIQ Bin MERING ANYEQ (terdakwa III)
50 — 14
50 — 14
aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa paraterdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 18-07-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA Soreang Nomor 4587/Pdt.G/2019/PA.Sor Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 46
112 — 46
Bahwa Indonesianegara hukum ( recht staat) ada dalam UUD 1945 pada bab penjelasan,dan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen Ill, termasuk perundangandibawahnya menginduk kepada UUD 1945, termasuk UndangUndangtentang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 Jo Kompilasi Hukum Islam,juga Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang didalam nyamengatur tentang pembatalan pernikahan.Bahwa pembatalan pernikahan merupakan tindakan pengadilan yangberupa putusan yang menyatakan PERKAWINAN yang sudah dilakukandinyatakan
Putus : 15-09-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 120 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 15 September 2014 — JERY IRWANSYAH Bin YOPI MONINGKA
30 — 16
30 — 16
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Upload : 20-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 111/PDT/2016/PT-MDN WILDAN SIMBOLON, DKK.
50 — 27
50 — 27
Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalah sebagaiTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu Sona KecamatanPangururan Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari BOEKOERADJA BIOES LANDSHAP PINTOE SONA No. 132 dengan NamaKampung PALLIMOETAN dan Nama Radja AMAR TANGGUL MargaNAIBAHO WIENS BESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708No.781, STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni 20136. Alm.
Putus : 07-08-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08 PK / Pdt / 2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — OMAR BENO AMBARITA vs KRISMAN SIALLAGAN, Dkk
149 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Doehe alias Sipaoek HundulanAmbarita,Nomor:14, Landchap: Ambarita, Staat Onder 1249, Registeren 11g:VII351, in casu kutipan buku raja bius samosir tersebut tidak pernah dibatalkanoleh pengadilan mana pun sampai dengan saat ini;Bahwa hukum adat Batak tetah diakui sebagai teori Amu hukumsebagaimana telah diterbitkan di dalam Bijdrage Tot De Kennis Van DeStamverwantschap, De In Heemseche Rechtsgemeen Schappen En HetGrondenrecht Der TobaEn Dairibataks Leiden De Adatrechtstichting, YPES.W.K.H.
Putus : 15-09-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 130 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 15 September 2014 — MARSELINUS RIVALDO BAHYI Alias COKLAT
70 — 29
70 — 29
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 06-08-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 101/B/2012/PT.TUN.SBY Tanggal 17 September 2012 — R. SABARNO vs KEPALA DESA BANJARARUM
68 — 21
68 — 21
Bahwa Sesuai dengan asas negara hukum (recht staat), maka semua tindakan hukum(recht handelingen) dan atau tindakan faktual (feitelijkehandelingen) ...............9handelingen) Pejabat / Badan administrasi pemerintahan, baik yang menyangkutkewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku serta sesuai dengan sas asasumum pemerintahan yang baik (AAUPB).
Register : 25-05-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 512/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 8 September 2016 — ELFIRA RIZQI YANTI Binti M.BURU MAHJUB
388 — 320
388 — 320
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — dr. ZAINOEL ARIFIN, M.Kes., DK VS PRESIDEN RI;
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun sebelum sampaikepada kesimpulan argumentasi yuridis pada bagian ini,Pemohon akan menguraikan terlebih dahulu kerangka teoritisyang melingkupi konsep jabatan publik;Bahwa adalah Logeman (1975:88) menyatakan Negara adalahorganisasi jabatanjabatan (De staat is ambtenorganisatie)dimana menurutnya jabatan merupakan pengertian yuridis darifungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifatsosiologis.
Register : 09-05-2017 — Putus : 07-08-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjk Tanggal 7 Agustus 2017 — SILAS SUTARMAN Dkk
Vs
PT ASIA BUANA METALINDO
147 — 46
147 — 46
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untukmendapatkan keadilan.6.