Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
259 — 593
  • Hal ini ditegaskan dalam Undangundangyang mengatur Perseroan Terbatas sebagaimana kami kutip di bawah ini :UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen;Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Seluruh laba bersin setelah dikurangi penyisinan untuk cadangansebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Dengan demikian kami juga menolak secara tegas dalil PenggugatKonpensi dalam butir 26, 27, 31, 38 dan 51 gugatan Penggugat Konpensi:;Bahwa berdasarkan SK 62 Tahun 1961, yang beralin bukanlah sahamsaham dari Penggugat Konpensi namun hanya peralatan dan buruhsebagaimana kami kutip kembali di bawah ini :PT Perto menghentikan semua kegiatan
    Selanjutnya Pasal 71 ayat (2)Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa seluruh lababersih setelan dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang sahamsebagai dividn, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;3. Bahwa Pengugat hingga saat ini tidak tercatat sebagai pemegangsaham pada Tergugat I, sehingga sangat tidak memungkinkan bagi RapatUmum Pemegang Saham PT Antam memberikan dividen/keuntunganperusahaan kepada Penggugat;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
475 — 622
  • M.01HT.010Tahun 2007, seharus Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membedakanantara tempat kedudukan hukum perseroan dengan alamat tempat usahaperseroan;Menimbang, bahwa adapun jika terjadi putusan verstek adalah kelalaianTergugat sendiri, yang tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengadakan perubahan anggaran dasarnya, dan mengajukanpersetujuan kepada Menkumham RI, untuk didaftar di Sisminbakum Dijen AHUKemenkumham;Menimbang, bahwa perubahan tempat kedudukan Tergugat, harusberdasarkan
    hasil Rapat RUPS, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia,sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (8) dan (4),UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengandemikian tempat dan kedudukan Tergugat yang terdaftar di Sisminbakum DitjenAHU Kemenkumham sekarang adalah bukan tempat kedudukan hukumTergugat, dan harus diperbaiki oleh Kemenkumham akibat kelalaiannya dapatmerugikan orang lain, karena tempat kedudukan hukum perseroan berbadanhukum sangat penting
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-08-2010 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pdt.Plw/2010/PN.Sby
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT. TAMAN PERMAI INDAH VS 1. PT SINAR FONTANA RAYA 2. PT TRIDJAYA KARTIKA 3. BUDI SAID
94 — 29
  • RUDHI PRASETYA :67Bahwa PT bisa menjadi Badan Hukum dan menjadi Subyek Hukum setelah ada ijin dariMenkum dan Ham ;Bahwa Organ PT adalah Direksi, Komisaris dan RUPS ;Bahwa direksi adalah beda dengan pemegang saham ;Bahwa Direksi adalah orangorang yang pandai memenagement sedangkan Pemegangsaham adalah orang yang mempunyai modal / uang ;Bahwa disebut direksi apabila perbuatannya atas nama perseroan dan apabila atas namapribadi bila tidak atas nama perseroan ;Bahwa saham beda dengan harta kekayaan,
    PT / aset PT, kecuali Sertifikat tersebut atasnama pemegang saham ;Bahwa asetaset PT itu bisa dimiliki oleh minimal 2 (dua) orang pemegang saham laludilebur menjadi aset PT ;Bahwa pemegang saham menyimpan sahamnya didaftar pemegang saham di Menkumdan Ham ;Bahwa Sekumpulan direksi bukan pemegang saham ;Bahwa direksi melakukan tindakan yang melampuai perseroan terbatas atas pengaruhpemegang saham, maka kreditur PT. dapat menagih pribadi pemegang saham ;Bahwa penjualan saham mayoritas harus melalui RUPS
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
307 — 120
  • GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGI Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetap beroperasitetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub Alias Abob yang sebesar30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karena salah satupemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini dan menunggu keputusanperkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG Excekutif
    PBRBahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS diserahkan ;Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen ada saksi jelaskan bahwa 30%saham Achmad Machbub Alias Abob telah disita dan saksi serahkan suratpenyitaannya.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatandengan keterangan saksi tersebut.1961 Saksi ABDUL KAMID SALAM Bin AWIKUN, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada saat sekarang ini saksi
    Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu. Jadi menurut ahli rapat RUPS itu adalah sebagai jalan tengah, karenaundangundang perseroan itu tidak bisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karena pertaminasebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu posisi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378/B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKASA MELATI
166 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 378/B/PK/PJK/2013Rugi Selisin KursKoreksi Positif Rugi Selisin Kurs sebesar Rp. 3.308.540.068,00Bahwa menurut Pemeriksa/Terbanding kerugian selisih kurs tersebut diakibatkandari selisin perhitungan saldo awal dan saldo akhir hutang dagang sebesarRp. 1.040.066,00 dan adanya konversi dalam seri B dengan kurs konversi sahamseri C, yang dapat diuraikan sebagai berikut :Bahwa dalam Akta Maria Anastasia Halim, SH Nomor 39 tanggal 14 Agustus2006 Tentang Pemyataan Keputusan RUPS Luar Biasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — Debora Vineska vs Tan Beng Phiau Dick, dk dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, dkk
168 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Limited dalam kedudukannya sebagaimanadiuraikan di atas, dengan ini memutuskan danmenyetujui halhal sebagai berikut dibawah ini sebagaiKeputusan Rapat Pemegang Saham yang dibuatdengan mengadakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS);Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.11.12.13.Bahwa segala yang termuat dalam uraian Akta PernyataanKeputusan Rapat PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 05-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby
Tanggal 5 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. PARTHA STANA
473 — 145
  • menanggapisebagai berikut : Tergugat mohon Akta atas keabsahan Penggugat sebagai Badan Hukum yangdidirikan menurut hukum di Indonesia yang melakukan kegiatankegiatankeolahragaan di wilayah Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasiHal 20 Putusan No.08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby.organisasi olahraga diluar negeri serta keabsahan bertindak sebagai Penggugatdalam mengajukan gugatan perkara aquo karena sampai dengan agendapersidangan kedua Penggugat tidak bisa menunjukkan Anggaran Dasarmaupun Akta RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 14-09-2009 — Putus : 15-06-2010 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1463/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Juni 2010 — ADI GUNAWAN, m e l a w a n: PT. ALFA MEGA BATAM, LEO YUNIANTO SUTEDJA, PT. MENTENG GRIYA LESTARI, OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (“OTORITA BATAM”), PT. PULAU JAYA LESTARI,
200 — 94
  • oleh Direktur Utama Tergugat V ;Bahwa apabila menurut Penggugat tindakan Tergugat V yangmengembalikan lahan kepada Tergugat IV merugikan Penggugat, makaseharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat V melaluiPemegang Saham ;Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPT yang berbunyi :1)Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karenatindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasanyang wajar sebagai akibat keputusan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 13-12-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 805/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. H.Muhammad Fuadi
Tergugat:
H. TADJUDDIN IUS, SE
152 — 315
  • Tubagus Jaya Mandiri dari pengangkatan bulan Januari tahun 2008,sehingga Penggugat sebagai pemegang saham tertinggi bersama komisarislainnya mengadakan RUPS untuk mengganti Tergugat selaku direkturUtama, oleh karena Perusahaan PT.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-09-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN
Tanggal 30 Agustus 2018 — Nama Lengkap : TUBAGUS IMAN ARIYADI; Tempat Lahir : Cilegon; Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/10 Juli 1974; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru No. 02 Cilegon; Agama : Islam; Pekerjaan : Walikota Cilegon (Periode 2016 s/d. 2021);
232 — 157
  • HANDAYANI selaku Director HR &Finance Directorate beserta 1 (satu) bundel fotocopy dokumen RapatKoordinadi Dekom Direksi Kinerja Perusahaan s.d April 2017.1 (satu) bundel fotokopi RUPS PT Krakatau Industrial Estate Cilegondan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Akta Perusahaan PT KrakatauIndustrial Estate Cilegon.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Krakatau Industrial EstateCilegon nomor 17 tanggal 16 Juni 1982.1 (satu) bundel
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 19 Mei 2015 — HERY YANTO Bin LILI JUMHALI
79 — 17
  • terdakwa sejak tahun 1996 dan dengan sdrANDI MUCHARAM sejak tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga ;Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 21 1/Pid.B/2015/PN.Bag.Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yang mendapatkan tender untukmencetak soal soal Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan dan Paket C ;Bahwa saat ini saksi bekerja di Perusahaan SAEFULLAH SIRIN Groupdan menjabat sebagai Direktur Operasional, sejak tanggal 01 Pebruari2013 berdasarkan Surat Keputusan hasil RUPS
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 25-06-2024 — Putus : 10-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG
Tanggal 10 Juli 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : BIMA BRAMASTA, S.H
Terbanding/Terdakwa : ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
335 — 162
  • SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
  • 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 10-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Nopember 2019 — SHERLY WANTO als. WANTO Bin USMAN
619 — 121
  • .- tanggal 26 Mei 2011; - Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama seluruh Pemegang Saham (RUPS) PT. BANGKA TIN INDUSTRY Nomor 01 tanggal 2 Maret 2016; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. BANGKA TIN INDUSTRY tahun 2018 nomor 540/69/ESDM tanggal 16 Januari 2018; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. TRIMITRA BANGKA UTAMA tahun 2019 nomor 540/281/ESDM_2 tanggal 13 Februari 2019; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 328/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Mitra Stania Prima
Pembanding/Tergugat II : Surawardi
Pembanding/Tergugat III : John David Bass
Pembanding/Tergugat IV : PT. Asari Tambang
Pembanding/Tergugat V : Muhammad Fitriansyah
Terbanding/Penggugat : DAVID WIJAYA NG,
241 — 134
  • yang diperantarai oleh Tergugat V selaku bagian operasi padaTergugat I, sehingga sudah tepat dan benar gugatan Penggugat ditujukan kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa Tergugat PT Mitra Stania Prima adalah suatu badanhukum berbentuk perseroan terbatas (PT),yang berdasarkan UndangUndangNomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT)diatur bahwa Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa Pasal 92 UUPT, menentukan bahwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2019 — Putus : 06-01-2020 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 674/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MUSTIKA PERSADA MANDIRI
Terbanding/Tergugat : PT. ASIAN ONE AIR
132 — 359
  • Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang undang ini,anggaran dasar atau keputusan RUPS;Didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, undang undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegiaal yang berarti tiaptiap anggota Direksiberwenang mewakili Perseroan, namun untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn
Tanggal 30 Agustus 2017 — 1.Jootje Max Sondakh : Penggugat I; 2.Rachel Vallery Sondakh : Penggugat II; 3.Abigail Jeanne Sondakh : Penggugat III; Melawan 1.PT. Sport Glove Indonesia (atau disebut “PT.SGI”) : Tergugat I; 2 Mark Christhoper Robba : Tergugat II; 3.Emanuel Retinanto, S.H. : Tergugat III; 4.A. Djodi Kwiadji : Tergugat IV; 5.Sonny Singal, S.H. : Tergugat V; 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman : Turut Tergugat..
257 — 132
  • Fotocopy Akta Notaris RUPS Tahunan tahun 2015 PengesahanLaporan Keuangan PT. Sport Glove Indonesia untuk Tahun buku 1Januari 2014 s/d. 31 Desember 2014, yang selanjutnya bukti surattersebut diberi tandaT., T.ll, T.V dan T.V 8c;Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi HakTanggungan oleh KPKPNL Yogyakarta atas permintaan PT. BankHalaman 40 dari 58 Putusan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.SmnMandiri (Persero) Tbk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 26-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 26 Juli 2017 — Reza Andriadi,S.T.,M.T Bin Sugeng Sugiyanto
329 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan PD Agrotama Mandiri terdiri dari 3 (tiga) unsuryaitu : Bupati, Badan Pengawas, dan Direksi;Bahwa Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut membuktikankedudukan Direksi sebagai Pelaksana Usaha PD Agrotama Mandiri,Badan Pengawas sebagai Komisaris PD Agrotama Mandiri, danBupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan tertinggi,sehingga dalam hal ini kedudukan dari Bupati sebagai Pemilikdan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandirimerupakan kedudukan yang sama dengan kedudukan RUPS
    dalamPerseroan Terbatas;Bahwa kedudukan Bupati sebagai Pemilik dan/atau PemangkuKepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandiri juga sesuai denganketerangan yang diberikan oleh Saksi Ropina, SP selaku KabagKeuangan PD Agrotama Mandiri yang menyatakan bahwa BupatiKotawaringin Barat (Ujang Iskandar) dalam PD Agrotama Mandiribertindak sebagai RUPS (vide Putusan Judex Facti Tingkat Pertamahalaman 60);Bahwa penegasan Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut jugadiperkuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi
    Manusia c.q.Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnyadimiliki oleh Pemerintah, dalam hal ini PD Agrotama yang seluruhsahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,maka keputusan Bupati/Walikota selaku Pemilik Perusahaan Daerahdapat disamakan dengan Keputusan Suara Bulat dalam RUPS,sehingga segala tindakan PD Agrotama Mandiri yang telahmendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat merupakantindakan yang sah
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 11-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 12-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/VZT-PHI/2017/PN SBY
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. INDOPACK PRINTING
Tergugat:
1.ALEKSIUS SYUKUR
2.SARMO
3.SEPRIANUS ARIFIN NON
105 — 37
  • hukum sendiri sendiri berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 UndangUndang Nompr : 40Tahun 2007, bahwa perubahan nama Perseroan Terbatas harus lah melaluiRUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan harus mendapatkanpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndangNomor: 40 Tahun 2007, bahwa syarat Pembubaran suatu PerseroanTerbatas antaran lain adalah berdasarkan keputusan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 28-12-2010 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 570/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Desember 2011 — GLOBAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION (GTDF) >< CHEMILINK TECHNOLOGIES GROUP dan INSTEK HOLDING PTE, LTD.
139 — 42
  • tersebut harus mempunyai 2 (dua) persyaratan yakni syarat formil dan syaratmateriil, (1) syarat formil itu berkaitan dengan pengakuan dari pemerintah, misalnyakalau Perseroan Terbatas (PT) ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM,Yayasan harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Koperasiada pengesahan dari Kementerian Koperasi, (2) Syarat Materill, harus mempunyaiorganisasi sebagaimana yang diatur dalam undangundang, misalnya kalau PT harusada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-10-2019 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 759/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumut I KPPP Medan Timur
2.PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Nyonya Sai Phaik Choo
2.Nyonya Ooi Hooi Min
3.Tuan Sayed Abdul Rahman Bin Syed Mahmood
165 — 30
  • INTERJADI ASIA, seperti melakukan RUPS,pembagian Dividen dan berbagai kewajibankewajiban sebagai organperseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;10. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat , Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill tersebut, PT. INTERJADI ASIA mengalami kerugianpada sejumlah proyek diantaranya : Bahwa adapun perusahaan yang bermasalah dengan PT.PT. INTERJADI ASIA diantaranya adalah PT. Purnama KaryaSelaras, PT. Decatelecom, PT.