Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
208 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor 1 tanggal 9 November 2010; yang berdasarkan KeputusanDireksi PT. Surveyor Indonesia Nomor SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010Hal. 53 dari 456 hal.
    SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.
    SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;Hal. 291 dari 456 hal.
    Putusan No. 1288 K/PID.SUS/201551)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Idm
Tanggal 27 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADIS SUHADA Bin Alm. AMAT MACHDANI
67 — 37
  • Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.
Pengadilan PN BONTANG Pidana Khusus
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
240 — 123
  • Sehingga, berdasarkan ketentuan PasalPasal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenanganyang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPSmerupakan organ perseroan yang paling berkuasa untuk menentukan arahdan tujuan perseroan.
    Terdakwa YUDI LESMANA Bin H.MUHAMMAD DAHRI melakukan perbuatan/tindakan tersebut bukan darikeinginan diri pribadi Terdakwa untuk mencoreng nama baik lembagaperbankan Indonesia, melainkan hanya mengikuti arahan RUPS sebagaipemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas untuksematamata kepentingan PT.
    Dalam Tanggapan Pertanggung Jawaban DireksiJaksa Penuntut Umum menyampaikan tentang pertanggung jawabandireksi dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas(Direksi) adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persero adalah Dasarhukum yang tidak lengkap.Pertama, perlu diketahul bersama bahwa Keputusan Direksi bukanlahKeputusan tertinggi dalam perseroan terbatas, namun RUPS adalah merupakankeputusan tertinggi dalam
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-07-2019 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
PT Jakarta Realty
Tergugat:
1.Tita Ismalita
2.Milko Eliza Kaawoan,
368 — 112
  • Hal ini sesuai dengan yurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/1995 yang pada bagianpertimbangan hukumnya pada halaman 59 dinyatakan sebagai berikut:Bahwa karena persoalan untung rugi Suatu Perseroan Terbatas haruslahdiputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil neracauntung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu olehseorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang netral sehinggapenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — I GUSTI AYU ARDANI ;
160 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2018641. 1 (satu) buah Surat Perihal Agenda RUPS tanggal 15 Mei 2006tertanggal 10 Mei 2006;1 (satu) buah amplop yang berisi :642.643.1 (satu) bendel Rekap Rangking Hasil Tes Sesuai FormasiCPNS Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung ProvinsiBali;1 (satu) buah map a.n. Ruman yang berisi :1 (satu) lembar Kwitansi diterima dari Drs. Wayan Sujanasebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanahseluas 1100 M?
    Gopala Bhakta Sakti, Nomor pendaftaran :414790, tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan DepartemenKehakiman Republik Indonesia;1 (satu) Gabung Bahan RUPS LB PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 674/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — ADITYO MAHENDRA YOGISWARA dan FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO CS >< PT.INDO MECO PRIMATAMA (IMP)
182 — 131
  • Tergugat dan Pengurus Persero yang baru pada Tergugat I.Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 dan 4 UndangUndangNo.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukummenjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badanhukum.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikatdan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebutdisetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS
    sebagai gugatan yang errorin persona.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroanyang bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 98 Ayat (8) bahwa Kewenangan Direksiuntuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidakterbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 10/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
HERI SUSILO
Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL PAJAK cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR
2.PT. INJATAMA
3.PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Cabang UTAMA PECENONGAN
4.PT.BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang PINANGSIA
269 — 91
  • Utang pajak Tergugat juga tidak timbuldari kesalahan/kelalaian Penggugat, karenaPenggugat bahkan sama sekali tidak memilikikendali atas kebijakan kepengurusan Tergugat ,dan tidak punya suara mayoritas dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat I.Penggugat selama ini merupakan pihak yangberitikad baik, dan dengan adanyakondisi/kenyataan tersebut di atas, maka sudahsepatutnya bahwa Penggugat dibebaskan daripertanggungjawaban atas utang pajak Tergugat l.10)Bahwa Selaku Pemegang Saham Pengendali
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 5 Juni 2024 — Penuntut Umum:
BIMA BRAMASTA, S.H
Terdakwa:
ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
144 — 141
  • SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
  • 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-07-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 465/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 3 April 2017 — PT Bank CIMB Niaga, Tbk Lawan 1.TUAN IDRUS SYARIF 2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA V 4.NYONYA MYRNA KANTJANANINGRAT
54 — 26
  • keseluruhan pembayaran L/C.B.Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabahpenyimpan dana dan atau kreditur tersebut merupakan utang PT SEAB (DL)kepada Pemerintah RI melalui Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PTSEAB (DL).C.Sesuai UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998dalam Pasal 37, Bank Indonesia memerintahkan 16 bank yang dilikuidasi padatanggal 1 November 1997 untuk mengadakan Rapat Umum pemegang Saham(RUPS
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Tanah
Register : 25-10-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 17-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 359/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Juli 2013 — PT. MENARA TRADING COMPANY VS LODEWIJK SIHOMBING, CS
85 — 8
  • Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) hanya dapat dibuat APABILA DISETUJUI OLEHSEMUA PENDIRI ATAU PEMEGANG SAHAM danperubahantersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang merupakan aktapartai yang ditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang sahamatau kuasa mereka yang sah..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA, Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK VS. SERIPADUKA SULTAN DELI
134 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini direksibertugas menjalankan perseroan berdasarkan mandat yang diperolehdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);16.Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak (dalam hal ini PTAngakasa Pura Il) sebagai Tergugat Ill karena tidak dengan tegasmenyebutkan Direksi Perseroan sebagai subyek hukum yang bertindakmewakili perseroan di dalam pengadilan sehingga gugatan Penggugaterror in persona;C.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : I Nyoman Dhamantra
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
322 — 640
  • Asiatech Integrasi Nomor002/PT.AI/RUPS/III/2011;84. 1 (satu) Iembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF101776 Tgl 267/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500 (limaratus juta);85. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerima Bp.Elviyanto;86. 1 (Satu) bundel kertas bergaris dengan kop trans Pasific dengantulisan tangan yang diantaranya terbaca Nyoman DPR RI;87. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 7/Pdt.G/201/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK MELAWAN PT. BCA SYARIAH PT. SADANG TERMINAL SQUARE KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN NEGARA dan LELANG PURWAKARTAPT. BALAI LELANG STAR GEDUNG ANAKIDA NOTARIS SANGGRA ADERIO ANGGESTHA, SH, MKn
296 — 309
  • BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, dengan AnggaranDasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH nomor 07tanggal 12 Oktober 2009 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor UHU49309AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan juncto Akta Pernyataan Direksi No.43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Keputusan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1076 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena semua kegiatanyang dilakukan dilaporkan oleh Direksi dan Komisaris pada saatRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Pemegang Saham,Hal. 116 dari 202 hal. Put.
    Semua tindakan Direksimaupun Komisaris PT IM2 mendapat pelepasan tanggung jawab dariPemegang Saham dalam RUPS. Dan, tidak ada pernah ada tuntutandari Pemegang Saham atas tindaan Direksi maupun Komisarissebagai Pengurus Perseroan sampai saat ini;. Tidak ada kerugian Negara atas perjanjian kerjasama PT Indosatdengan PT IM2. Semua kewajiban PNBP kepada Negara sudahditunaikan, baik oleh PT Indosat maupun oleh PT IM2.
    IM2, Pemohon Kasasi tidak pernahdinyatakan telah melakukan kelalaian maupun kesalahan oleh RUPS PT.IM2. Dengan demikian segala akibat perbuatan Pemohon Kasasi,termasuk mewakili kKorporasi menandatangani Perjanjian Kerjasama antaraPT. IM2 dan PT. Indosat, selurunnya berada pada korporasi PT. IM2:. Bahwa dengan demikian, Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukumyang benar dan tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidanadalam perkara ini.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 6 Maret 2014 — NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS
141 — 18
  • Sri Rejeki Prayogake rekening Terdakwa setelah ada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) di Jakarta;e Aliran dana tersebut ada 3 (tiga) pengeluaran dari PT. Sri Rejeki Prayogayaitu : Pengeluaran melalui cek BCA pada tanggal 27 Desember 2010sebesar Rp.100.000.000 , Pengeluaran melalui BG BCA tanggal 31Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000, dan Pengeluaran melalui BGBCA tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000, jadi totalpengeluaran dari PT.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 08-03-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bms
Tanggal 1 September 2016 — (Penggugat) TIMOTIUS KARUNIAWAN >< (Tergugat) 1. PT. JADI KUAT BERSAMA Purwokerto; 2. SUSANTO
100 — 13
  • Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1):Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapbkan dalam Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya;Pasal 1 ayat (2) : Organ Perseroan adalah Rapat Umum PemegangSaham, Direksi dan Komisaris;Pasal 1 ayat (4) : Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 2 Februari 2015 — NENDEN MULYANI, SH., M.Kn melawan SUWANDI, SH Cs
166 — 62
  • ;Bahwa Tergugat II selain melakukan pembayaran sebesar Rp. 370.000.000,(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, ternyata Penggugatmasih meminta beberapa biayabiaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat IIkepada Penggugat dengan dengan total sebesar Rp.18.310.000, (delapanbelas juta tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagaiberikut :4111)Tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp.3.000.000, untuk pembayaran IJB, KB Tropodo;dan Rp.7.310.000, untuk pembayaran Akta Tropodo (RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Desember 2016 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 lawan 1.PT. POINTERA AKTUARIAL STRATEGIS 2.PT. ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 3.TIM LIKWIDASI PERSEROAN PT ASURANSI JIWA JAMINAN 1962 (DALAM LIKWIDASI), 4.DRS. H. SUPARWANTO, MBA 5.Drs. MAWARTO, M.Si 6.H. AHMADI 7.MADJDI ALI 8.TUMPAL MARBUN FSAI
120 — 78
  • ASURANSI JIWA JAMINAN1962 (TERGUGAT Il) telah dibubarkan (likwidasi) meskipun badanhukumnya sendiri tidak serta merta hapus sebelum selesainya likwidasiHal 39 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel1.2.dan pertanggungjawaban likwidator diterima Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau pengadilan. Sehingga demi hukum TERGUGAT Iltidak dapat lagi melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dan tanpaterkecuali diajukan sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo.
    meskipun saat ini TERGUGAT Il dalamproses likuidasi, akan tetapi sampai dengan saat ini proseslikuidasi TERGUGAT Il belum selesai dan TERGUGAT Ilsebagai badan hukum secara yuridis tetap diakui eksistensinyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,yang menyatakan bahwa:(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkanPerseroan kehilangan status badan hukum sampaidengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawabanlikuidator diterima oleh RUPS
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Bona Lambok Pandapotan Parapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
1688 — 722
  • ., No.128 Tanggal 24September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi Indonesia Tok. Nomor16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris ASHOYA RATAM, S.H,.M.Kn., PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk.
    SR 756 / PW.09 / 5.1 / 2019 Tanggal 21 Mei 2019,yang dilakukan Terdakwa denganCaracara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991,Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.C2 6870.HT.01.01.Tahun 1991Tanggal 19 Nopember 1991, Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No.128Tanggal 24 September 1991, dan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. TelekomunikasiIndonesia Tok.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MEILANY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. JOHAN KAFIAR, SE., MM
179 — 96
  • 20Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umumPerseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuaivisi dan tujuan Perseroan;Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang;Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS
    untukmendapatkan pengesahan;Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi