Ditemukan 6290 data
260 — 215
Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI sebagaimana dimaksuddalam Akta Notaris No. 07 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapanAGUNG GUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn selaku Notaris di Jakarta Timuryang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01. 030074784 tanggal 26Agustus 2016 adalah selaku Direktur Operasional PT.
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa aquo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a guo yang antara lainberbunyi sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangandiperoleh fakta sebagai berikut :e bahwa Terbanding melakukan koreksi positif harga pokokpenjualan antara lain terhadap biaya manajemen fee karenadianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;e bahwa Pemohon Banding mengakui tidak ada kontrak manajemenfee, namun manajemen fee ditetapbkan dalam RUPS
349 — 151
GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGIl Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetapberoperasi tetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub AliasAbob yang sebesar 30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karenasalah satu pemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini danmenunggu keputusan perkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG
tidak adadibedakan tamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorangPengusaha, tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernahbertanya pada Achmad Machbub Alias Abob yang penting ia datang danbelanja ;Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksiketahui dari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3Oktober 2010 ;Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS
Artinya mereka harus diputus oleh RUPS sebagai penguasatertinggi apa ada penyimpangan di dalam korporasi itu atau tidak.Keduanya berpijak pada prinsip hukum, kalau yang pertama cenderunguntuk ditinggalkan karena dianggap BUMN dan BUMD itu tidak dianggapsebagai subjek hukum. Dalam perseroan itu tergantung dari saham negaraitu mayoritas atau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambilkebijakan, kalau mayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontekini.
Jadi tetap ujungnya bergantung pada RUPS yang hasilnya tergantungdari hasil RUPS. Kalau itu dianggap perbuatan melawan hukum negaraPasal 2 dan 3 itu maka akan termasuk disitu. Jadi menurut ahli rapat RUPSitu adalah sebagai jalan tengah, karena undangundang perseroan itu tidakbisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karenapertamina sebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
183 — 115
TENJO JAYA tersebut ;Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 telah dilangsungkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMAN EFFENDI(mewakili WINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA), Ir. H. AHMADMASOED LUTHFI, Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRIAMIN, untuk memberikan kuasa kepada H. USMAN EFFENDI untukmelepaskan hak atas assetasset yang ada di perkebunan PT.
Tenjo Jayaberdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TenjoJaya yang dihadiri oleh HLUSMAN EFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATIdan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI (mewakili Drs.NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalam rangkarealisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebut menyatakanbahwa disetujui penjualan aset PT.
TENJO JAYA tersebut ;Bahwa pada tanggal O07 Juni 2012 telah dilangsungkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMANEFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA), Ir. H.AHMAD MASOED LUTHFI, Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir.H. SYUKRI AMIN, untuk memberikan kuasa kepada H. USMAN EFFENDIuntuk melepaskan hak atas assetasset yang ada di perkebunan PT.
TenjoJaya berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H.USMAN EFFENDI (mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI(mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN)dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
USMAN EFFENDI untuk dapat bertindak mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA dalam Rapat Umum PemegangSaham;Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMAN EFFENDI (mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI(mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN)dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
RUSLIM, S.H
Tergugat:
TRI WAHYU
Turut Tergugat:
BANK NAGARI CABANG PEMBANTU AHMAD YANI PEKANBARU
56 — 10
Kebratan ini TErgugat Konpensi ajukan adalah dengandidasarkan pada ketentuan perundangundangan yang mengatur tentangPerseroan Terbatas masa jabatan dari seorang Direktur telah dibatasihanya per 5 (lima) tahun dan jika seseorang yang telah ditunjuk menjadiDirektur maka seseorang tersebut harus kembali diangkat menurutketentuan hukum yang berlaku jika Sseseorang tersebut terpilin kemballiberdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2019/PN PbrBahwa
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
104 — 67
(fotocopy sesuai asli); Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FerdinandBoediono Poerwoko (fotocopy sesuai aslinya); Photo copy salinan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Starsurya Tata Lestari No. 31 tanggal 26 April 2010 (fotocopyHal 48 dari 70 hal.
98 — 10
65.550.000,, selanjutnya diberi tanda P16 ;Foto copy biaya Honor konsultan tanggal 25/04/2012 sebesar Rp. 1.100.000,,selanjutnya diberi tanda P16a ;Foto copy biaya Rekomendasi Camat dan Lurah tanggal 24/04/2012 sebesarRp. 30.000.000,, selanjutnya diberi tanda P16b ;Foto copy biaya Pembelian Material tanggal 26/04/2012 sebesarRp. 2.669.000,, selanjutnya diberi tanda P16c ;Foto copy biaya Pembelian Material poris tanggal 27/04/2012 sebesarRp. 4.667.000,, selanjutnya diberi tanda P16d ;Foto copy biaya Akta RUPS
60 — 11
atas nama: XXXXXXXX Nomor 17691/U/JS/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: XXXXXXXX Nomor 7881/U/JS/2007, tertanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.4);Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT, Nomor 03, tentang PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
284 — 206
AHU31890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang anggaran dasarnya telahmengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataaan KeputusanSirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT KLinkNusantara No. 32 tanggal 29 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Patty DewiRossani Pasaribu, SH., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIberdasarkan surat keputusan Nomor AHU0009026.AH.01.02 TAHUN 2020tanggal 3 Februari 2020;Bahwa
1.PT. JAYA PAPERINA PERSADA, yang diwakili oleh CORNELIA, dalam jabatannya selaku Direktur
2.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.SHAUN CHANDRA
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.PT. DUTA BALAI LELANG
5.Kantor BPN Kabupaten Jembrana
150 — 62
No. 35 tanggal 09 April 2018 adalah cacat hukumkarena setiap Rapat Sirkuler harus dilakukan oleh para pemegang sahamdan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamsebagaimana diatur Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi sebagai berikut;Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan haksuaramenyetujuisecara tertulis dengan menandatanganiusulang bersangkutan.25, Bahwa faktanya, CORNELIA
44 — 9
dijalankan terlebih dahulu ( utvoerbaar bij voorraad)walaupun ada banding dan kasasi dari tergugat .10 Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.ATAUApabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat datangmenghadap kuasanya SUTARJO, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus diatassedangkan untuk tergugat datang kuasanya SITI HALIMAH surat kuasa tanggal 7 Januari2013 ( berdasarkan RUPS
92 — 36
,M.Kn. tertanggal 19 Nopember 2015, RUPS telah sepakat untuk melakukanPembubaran Perseroan Terbatas PT Agrodana Securities;Bahwa berdasarkan akta pembubaran tersebut, PT Agrodana Securitiesmengajukan Surat Permohonan Penutupan Perusahaan PT Agrodana Securitiestertanggal 28 November 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telahmendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP10/D.04/2016 tentang Pencabutan IzinUsaha Perusahaan Efek Sebagai
71 — 6
ZEZEN HASAN) adapun maksud tujuan kredittersebut untuk menanggulangi adanya kredit macet ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;11 Saksi ARMAN RAHMAN, ST:Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangandi BAP tersebut benar ;Bahwa saksi sejak tahun 2003 sampai 7 September tahun 2011, yang bertugassebagai Komisaris, dan Saksi bertanggung jawab kepada pemegang Sahamdalam bentuk laporan pertanggungjawaban pada saat RUPS
143 — 26
2011beserta 2 (dua) lembar lampirannya;48.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31Desember 2010 dan 1 Januari 2010 disertai Laporan AuditorIndependen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;49.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni,Mucharam dan Rasidi;50.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS
Laporan Keuangan Tahun2010 PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;51.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;52.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesiatanggal 22 September 2011;53.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesiatanggal 23 November 2011;54.1 (satu) bundel asli
RUPS dilaksanakan di KantorKementerian BUMN Lt.7.Bahwa yang dibahas dalam RUPS tersebutadalah Laporan Keuangan yang sudah diauditakuntan publik independen (Kantor akuntanMuharram).
Fahmi Sadiq);Bahwa pada PT Surveyor Indonesia, saksimenjabat sebagai Direktur Operasi Il yangberdasarkan Lampiran Keputusan Komisaris PTSurveyor Indonesia Nomor : KEP01/KOM/1/2006 tertanggal 10 Februari 2006 tentangpembagian tugas, wewenang dan Tanggungjawab anggota Direksi PT Surveyor Indonesiamemiliki tugas wewenang dan tanggung jawabyaitu :Bersama direksi lainnya melaksanakan pengurusan perseroandengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta mengindahkanperaturan perundangan dan keputusan RUPS
LaporanKeuangan Tahun 2010 PT Surveyor Indonesia tanggal09 Juni 2011;52.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS LaporanKeuangan Tahun 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal26 April 2012;53.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 22 September 2011;54.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 23 November 2011;55.1 (satu) bundel asli
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
SAHRONI Als RONI Bin Alm H. HARUN SYAM
84 — 18
Selasar Kontruksindokepada Terdakwa tidak diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)terlebin dahulu hanya inisiatif saksi saja sendiri;Bahwa saksi telah membuat Surat Pencabutan Kuasa Direksi dengan alasankarena banyak orang yang datang kepada saksi menanyakan Terdakwatentang tanah dan rumah diperumahan The Green Residence;Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sbr.
ANTO D HOLYMAN SH
Terdakwa:
1.ENDANG MURNIATI SH Binti HADI SOENARNO
2.ELYAS AGUNG SETIAWAN Bin Alm ANDREAS SUPRAPTO
122 — 34
Bahwa zulkarnain mengetahui tentang pertemuan di binakara tentang nilaiproyek 12 milyar rupiah, karena terdakwa yang menghubungi zulkarnainbactiar; Bahwa terdakwa . pernah mencek lokasi sekitar tahun 2017; Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan uang yang ditransfer oleh pihak PT.Hallo untuk kepentingan pribadi; Bahwa PT Mifta Pratama Cemerlang belum serahkan RUPS kepadaterdakwa; Bahwa uang masih ada dalam rekening terdakwa sekitar 1,6 milyar rupiah; Bahwa terdakwa kenal dengan ibu Lim Angie sekitar
256 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98:(1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar;(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS
174 — 244
Bahwa persetujuan dari Menteri yang berwenang sebagaimana diaturdalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :52/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Oktober 2000 adalah wajib diperlukan,dalam perkara a quo adalah Menteri Badan Usaha Milik Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Huruf h UndangUndangNomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dimanapada pokoknya diatur Menteri bertindak sebagai RUPS dan wajibmendapatkan persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalamRUPS
Pembanding/Tergugat II : PT SIRTU KARYA UTAMA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Pembanding/Tergugat III : PT WATU MERIBA JAYA Diwakili Oleh : A.H. MAKKASAU, SH., MH
Terbanding/Penggugat I : SAFRUDIN
Terbanding/Penggugat II : SYARIF
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Terbanding/Tergugat V : WALIKOTA PALU
Turut Terbanding/Tergugat VI : KETUA DPRD KOTA PALU
304 — 112
pelaksanaan pemberian dana Tanggang JawabSosial dan lingkunagan/CSR (Corporate Sosial Responsibility) olehTERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yang diatur dalamHalaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PTPALPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 TentangTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yangmenyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakanoleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelahmendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
107 — 54
Nopember 2014;Karena situasi Manajemen yang dianggap tidak kondusif di bawahKepemimpinan Penggugat, dan terjadi ketidakpercayaan sebagianbesar pemegang saham, akhirnya pada tanggal 19 Desember 2016digelarlah sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Shanghai Baby Bali di Kantor Hukum Ihza &Ihza Law Firm Bali,yvang mana telah memenuhi syarat quorumdengan terwakilinya 63,69 % saham yang telah dikeluarkan atausama dengan 7.379 seluruh saham yang telah dikeluarkan, dengandemikian RUPS