Ditemukan 5512 data
M BAYU SEGARA SH
Terdakwa:
MUHAMMAD PAMAR LUBIS
202 — 128
SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
84 — 24
Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyapada halaman 8187berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Terdakwadalam pembelaannya pada pokoknya; Bahwa tidak ditemukan hasil auditBPKP sebagai lembaga yang berwenang mengaudit kerugian Negarasebagaimana Surat/Nota Kesepahaman antara Kejaksaan, Kapolri danBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007 No.
74 — 16
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangHalaman 96 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2791 — 4280
pengamanan terhadapkemungkinan akan terjadi unjuk rasa, ekses dari kejadian di Surabaya;Bahwa setelah H plus 2 peristiwa di Surabaya, Forkopinda (Forum KoordinasiPimpinan Daerah) melakukan rapat di POLDA untuk mengantisipasi situasiHalaman 194 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKTkejadian yang mungkin terjadi ekses dari kejadian di Surabaya denganmendatangi tokohtokoh gereja dan tokohtokoh agama;Bahwa selain melaksanakan rapat internal untuk Forkopinda saksi jugamelalui WA melaporkan kepada Kapolri
, Pejabat utama yang terkait keDirektur Intelkam, Brimob dan ke Kabareskrim tentang kejadian di Surabayadan antisipasi yang sudah saksi lakukan oleh Polda Papua secara berjenjang;Bahwa saksi melaporkan selain dengan WA, juga melakukan dengan videoconference maupun dengan telepon langsung kepada Bapak Kapolri,Wakapolri dan Kabag Intelkam;Bahwa ketika kerusuhan terjadi di periode tanggal 19 Agustus 2019 di Papuatidak ada pengrusakan fasilitas umum, tetapi pada tanggal 29 Agustus 2019saat demonsirasi
142 — 31
terima Surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Yudisial, diberi tanda PLW6.6;Fotocopy di nazegel tanda terima surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Non Yudisial, diber tanda PLW6.7;Fotocopy di nazegel tanda tehma surat laporan yang ditujukan ke BadanPengawas Mahkamah Agung RI, diberi tanda PLW6.8;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke MenteriKeuangan Rl, diberi tanda PLW6.9;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke KAPOLRI
38 — 4
MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak ingat lagi tanggal MoU nya;Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP boleh melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara tanpa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan ;Bahwa Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang datadatanyabersumber dari instansi yang meminta, hanyalah sebagai pelengkap dakwaan atausebagai pedoman untuk menghitung kerugian keuangan Negara ;Bahwa bilamana data yang disampaikan oleh instansi
61 — 30
Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut denganaudit terbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalahdidasarkan atas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atauyang membutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugiankeuangan Negara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara adaMemorandum Of Understanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung,MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang systempengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo keputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam pasal 6huruf a Undangundang nomor 30 Tahun 2002 jo nota Kesepahaman antarajaksa agung RI, Kapolri
84 — 48
(Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiridari: a. data personel/karyawan badan usaha, b. daftar pengguna jasayang menjadi pelanggan (client), c. data Satpam yang dikelola dan d.kegiatan usaha yang dijalankan;Bahwa Tergugat Il (PT Graha Sarana Duta) dan Tergugat III (KoperasiSarana Sejahtera) telah melanggar ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64yang menyatakan dan menegaskan, Setiap badan usaha hanya dapatmelaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapatsurat izin operasional dari Kapolri
1.Marwan Arifin, S.H.
2.Aguslan, S.H.
3.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
4.Syahrianto Subuki, SH
5.Dewa Ayu Tika Pramanasari, S.H.
Terdakwa:
1.Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
2.Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
3.Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
4.Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
5.Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
6.Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
7.Irpan Alias Irpan Bin Yunus
8.Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
9.La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
145 — 73
Fale ikut saling dorongdengan sekuriti dan petugas kepolisian; Bahwa setelah dorongdorongan tidak terkendali ada lemparHalaman 46 dari 108 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Unhlemparan sehingga Saksi mundur kemudian Dalmas dari Polda maju kedepan, kemudian massa mundur ke arah pasar cina nanti pada pukul17.00 WITA ada pembakaran mobil kemudian pada pukul 17.30 WITAmassa sudah tidak terkendali; Bahwa tidak ada izin yang keluar dari kepolisian terkaitpelaksanaan aksi demonstrasi karena ada maklumat Kapolri
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.EDY RAHMAN
2.HADI MULYANI
3.PARLI
59 — 12
Undangundang;Bahwa jika ada seseorang yang melakukan perbuatan untukmenghalanghalangi seorang wartawan dalam melakukan tugasjurnalistik dapat dipidana;Bahwa setahu saksi, perbuatan untuk menghalanghalangi seorangwartawan dalam melakukan tugas jurnalistik menurut pasal 18 ayat (1)undangundang pers diancam pidana 2 (dua) tahun penjara dan dendaRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa para Terdakwa berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut;Bahwa seingat saksi pernah ada koordinasi antara Kapolri
125 — 41
objeksengketa bukanlah melalui Lembaga Kepolisian melainkan melaluiPengadilan Agama oleh karena seluruh peristiwaperistiwa yangmelatarbelakangi dalam koridor dari hukum perdata, layaknyaseperti tidak mengerti hukum saja Penggugat Konvensi padahalmenggunakan Kuasa Hukum dalam melaporkan atau aduan padaLembaga Kepolisian, pertanyaan mendasar apakah LembagaKepolisian dapat membagI objek sengketa melaluikewenangannya padahal berdasar UndangUndang Kepolisianberikut peranturan turunannya seperti Peraturan Kapolri
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
158 — 82
Peraturan Mahkejapol misalnyatahun 1983 Mahkamah Agung, Kehakiman dan Kepolisian serta Kejaksaanmemahami bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah denganlaporan, pada hal kita tahu laporan itu bukan alat bukti, misalnya ituMahkejapol itu kemudian juga didalam peraturan Kapolri tentang ManagemenPenyidikan juga memahami bukti permulaan seperti itu, beberapa putusanpengadilan juga mengikuti pendapat Mahkejapol, itulah kemudian diujiapakah sebenarnya itu cukup satu alat bukti atau dua alat bukti
124 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkansurat penetapan penyedia barang/jasa, serta menyampikannya kepada panitia/pejabat pengadaan selambatlambatnya:1 Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna barang/jasa;2 Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/ DirekturUtama BUMN/BUMD.Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan penetapan pemenanglelang tersebut
47 — 10
Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut dengan auditterbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalah didasarkanatas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atau yangmembutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugian keuanganNegara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara ada Memorandum OfUnderstanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, MoU antara BPKPdengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namun Ahli tidak
63 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehperaturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;Peraturan Perundangundangan baru mengesampingkan peraturan perundangundangan lama;Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah;Peraturan Perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkanperaturan perundangundangan yang bersifat umum;Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda;14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara JaksaAgung RI, Kapolri
119 — 48
Bukti T8: Foto copy Surat tertanggal 21 Pebruari 2012 dari TokohMasyarakat Immeko, Tokoh Masyarakat Tehit, Tokoh Masyarakat Maybrat,Ikatan Keluarga Besar Sulawesi, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama yangditujukan kepada Menko Polhukkam RI, Mendagri RI, Ketua MA RI, KetuaKomisi Yudisial Rl, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kapolri RI di Jakarta ;Menimbang, bahwa foto copy buktibukti surat yang bertanda T4, T6, T7, T8tersebut diatas, telah
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
SUHERIANTO BIN KASAN PARDI
146 — 75
SUHERIANTO tidak pernah membuat karenaberdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Sumatera Utara Nomor:ST/78/l/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan PERKAP Nomor 9 Tahun 2017tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Surat Telegram kapolri Nomor:ST/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kepemilikan Barang yangTergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri;Bahwa sampai saat ini terdakwa Suherianto masih sebagai anggota PolrlAktif yang masih menerima seluruh hak nyayakni gaji, tunjangan kinerjadan tunjangan jabatanTerhadap
133 — 41
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Kalau) dalam kasus ini LHPnya diserahkan kepadaPolda Kaltim, yang saya dengar karena permintaanKauser, Polda meminta perhitungan, saya memahamihal ini karena Ahli dalam mendalami ataumemperluas pengetahuan Ahli dalam rangka ikutserta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, dalamhal ini begini Polri tidak punya kemampuan untukmenghitung secara akutansi, oleh karena untukmenghitung secara akutansi kalau pembayaran untukakutan