Ditemukan 5537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-09-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
217 — 98
  • ., arti nonidentik tidak selalu berarti palsu, bahwa non identik itu bisa sajaditantangani oleh yang bersangkutan, tetapi hasil atau bentuknya tidaksama;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009,agar tercapai teknis Non Identik itu adalah pembanding itu minimal 5 (lima)tahun dan sesudah 5 (lima) tahun dengan adanya bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum danpertimbanganpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur "membuat surat palsu atau
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum
Register : 22-01-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN SEKAYU Nomor 43/Pid.B/2019/PN Sky
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AKBARI DARNAWINSYAH, SH.
Terdakwa:
Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi
42 — 9
  • yang direkayasatersebut sangat melukai hati keadilan dan hukum itu sendiri dan hukumbukan dibuat untuk itu; Bahwa keterangan Terdakwa yang dijadikan alat bukti adalahketerangan Terdakwa yang disampaikan di muka persidangan artinyaketerangan yang ada didalam BAP tersebut apabila dalam keadaantertekan, di intemidasi dan dilakukan kekerasan maka keteranganTerdakwa yang ada didalam BAP tersebut tidak sah dan sebenarnyapihak penyidik telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) ataudidalam SKEP Kapolri
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
PANTER RIVAY SINAMBELA SH
Terdakwa:
PT SULTAN RAFLI MANDIRI
134 — 96
  • SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
    36) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
    37) 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
    38) 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-05-2012 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 4/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 Mei 2012 — - SIHAR SIMAMORA, SE, Ak
84 — 25
  • Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan KesekretariatanLembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota /Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan beritaacara penyerahan.Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional terhadappengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 30/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 April 2016 — H. ABIDIN SYAH, beralamat di Jl. Iswahyudi No. 5 Rt. 001, Desa Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau , Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURURUDIN, SH dan MANSUR MUNIR, SH ., Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasblanka Office Tower, Tower A, Lantai 19 , Kota Kasablanka , Jalan Casablanka Kav. 88 , Kuningan, Jakarta Selatan, 12870 berdasarkan surat Kuasa tanggal 04 Februari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai--------------- PEMOHON ;
442 — 1416
  • Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polriyang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsungperistiwa yang terjadi.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dandidukung oleh barang bukti berupa dokumen, Penyidik kemudianmelaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Nopember 2015 yangdihadiri oleh dihadiri
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 10-07-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PN KETAPANG Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 1 Februari 2024 — Penuntut Umum:
M BAYU SEGARA SH
Terdakwa:
MUHAMMAD PAMAR LUBIS
256 — 150
  • SULTAN RAFLI MANDIRI tanggal 1 Juli 2014;
23. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/7105/XI/YAN.2.11./2019 tanggal 15 November 2019 untuk Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak;
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Izin Kapolri Nomor: SI/3013/VI/YAN.2.12./2020 tanggal 23 Juni 2020 untuk Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak;
25. 1 (satu) bundle Foto Copy Invoice penjualan Emas PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 63/PID.SUS/TPK/2015/PN Mks
Tanggal 6 Juni 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan MUH. SYAHID, ST
89 — 24
  • Penuntut Umum dalam tuntutan pidananyapada halaman 8187berpendapat telah terpenuhi, sedangkan Terdakwadalam pembelaannya pada pokoknya; Bahwa tidak ditemukan hasil auditBPKP sebagai lembaga yang berwenang mengaudit kerugian Negarasebagaimana Surat/Nota Kesepahaman antara Kejaksaan, Kapolri danBPKP Nomor; KEP109/A/JA/09/2007 No.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — DAEN SAPUTRA, S.Ip., M.Si
83 — 16
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangHalaman 96 dari 114 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 — MARGARETA UNJUNG LERANG
63 — 30
  • Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut denganaudit terbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalahdidasarkan atas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atauyang membutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugiankeuangan Negara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara adaMemorandum Of Understanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung,MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/PID.SUS/2013
Tanggal 12 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian ; H. RAMLAN ZAS, S.H. M.H.;
68 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang systempengendalian Intern Pemerintah mengatur :BPKP berperan menjadi pengawasinternal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputikegiatan yang bersifat lintas sektoral dan mempunyai tugas pokok : a.mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan danpembangunan b. menyelenggarakan pengawasan pembangunan jo keputusanPresiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam pasal 6huruf a Undangundang nomor 30 Tahun 2002 jo nota Kesepahaman antarajaksa agung RI, Kapolri
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
189 — 117
  • 201 08@s.whatsap 04808@s. jgn berdar dl6 p.net Mirza whatsapp.1:14 net Mirza55 62856920451AM( 51@s.whatsapUTC p.net Roy+7) Depok108 6/26 62813802048 62813802 628569204515 Ama faisal/201 08@s.whatsap 04808@s. 1@s.whatsapp6 p.net Mirza whatsapp. .net Roy1:14 net Mirza Depok59 62856920451AM( 51@s.whatsapUTC p.net Roy Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks +7) Depok 109 6/26 62813802048 62856920 Ya maklum/201 0O8@s.whatsap 45151@s. mau6 p.net Mirza whatsapp. pergantian1:15 net Roy kapolri
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 29-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — HELPINA BR SIMBOLON ALS OPUNG RAMSES NAIBAHO, DK VS PEMILU NAIBAHO
91 — 53
  • (Bukti T.VI12, Bukti T.VI12A dan T.VI13)Bahwa ada dugaan kuat dari TERGUGAT VI s/d XII bahwa PARULIANNAIBAHO dan PARULIAN HUTAJULU adalah MISTERIUS yang bertujuanmenakutnakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15,tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRMkepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI14)Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milikTERGUGAT VI s/d XII pada waktu itu di police line secara tidak sah.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
168 — 86
  • Peraturan Mahkejapol misalnyatahun 1983 Mahkamah Agung, Kehakiman dan Kepolisian serta Kejaksaanmemahami bukti permulaan itu cukup satu alat bukti ditambah denganlaporan, pada hal kita tahu laporan itu bukan alat bukti, misalnya ituMahkejapol itu kemudian juga didalam peraturan Kapolri tentang ManagemenPenyidikan juga memahami bukti permulaan seperti itu, beberapa putusanpengadilan juga mengikuti pendapat Mahkejapol, itulah kemudian diujiapakah sebenarnya itu cukup satu alat bukti atau dua alat bukti
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 — SENTOT SUGIYONO, ST.MT Alias SENTOT Bin SUTIKNO (Alm)
48 — 10
  • Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara atau disebut dengan auditterbatas ;Untuk menghitung besarnya kerugian kuangan Negara hanyalah didasarkanatas datadata yang diperoleh dari instansi yang meminta atau yangmembutuhkan ;Bahwa BPKP adalah instani yang berwenang untuk menghitung kerugian keuanganNegara, untuk menghitung kerugian keuangan Negara ada Memorandum OfUnderstanding (MoU) antara BPKP dengan Kejaksaan Agung, MoU antara BPKPdengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namun Ahli tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-04-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1517 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 April 2015 — ISTUTI INDARTI
70 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehperaturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;Peraturan Perundangundangan baru mengesampingkan peraturan perundangundangan lama;Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah;Peraturan Perundangundangan yang bersifat khusus mengesampingkanperaturan perundangundangan yang bersifat umum;Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda;14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara JaksaAgung RI, Kapolri
Pengadilan PN SAMARINDA
Register : 12-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 2 Agustus 2012 —
40 — 4
  • MoU antara BPKP dengan Kapolri dan MoU antara BPKP dengan KPK, namunAhli tidak ingat lagi tanggal MoU nya;Bahwa menurut pendapat Ahli, BPKP boleh melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara tanpa adanya permintaan dari instansi yang membutuhkan ;Bahwa Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang datadatanyabersumber dari instansi yang meminta, hanyalah sebagai pelengkap dakwaan atausebagai pedoman untuk menghitung kerugian keuangan Negara ;Bahwa bilamana data yang disampaikan oleh instansi
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
146 — 31
  • terima Surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Yudisial, diberi tanda PLW6.6;Fotocopy di nazegel tanda terima surat yang ditujukan ke Wakil Ketua MahkamahAgung Bidang Non Yudisial, diber tanda PLW6.7;Fotocopy di nazegel tanda tehma surat laporan yang ditujukan ke BadanPengawas Mahkamah Agung RI, diberi tanda PLW6.8;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke MenteriKeuangan Rl, diberi tanda PLW6.9;Fotocopy di nazegel tanda terima surat laporan yang ditujukan ke KAPOLRI
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
154 — 111
  • masyarakat berupalaporan/ pengaduan, maka Polri menerbitkan surat keterangan;Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Cilacap, yaituSPKT dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Kehilangan (SKTL)Nomor 1656/ VIII/ 2019/ SPKT Tanggal 23 Agustus 2019 atas dasar petunjukteknis, petunjuk pelaksana, peraturan kepolisian nomor 23 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja SatuanSatuan Organisasi pada tingkatKepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) yang disertai denganperaturan Kapolri
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 726/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E. Als EKA Bin RUDI
107 — 35
  • EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 11-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SINTANG Nomor 97/Pid.B/2021/PN Stg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.EDY RAHMAN
2.HADI MULYANI
3.PARLI
63 — 12
  • Undangundang;Bahwa jika ada seseorang yang melakukan perbuatan untukmenghalanghalangi seorang wartawan dalam melakukan tugasjurnalistik dapat dipidana;Bahwa setahu saksi, perbuatan untuk menghalanghalangi seorangwartawan dalam melakukan tugas jurnalistik menurut pasal 18 ayat (1)undangundang pers diancam pidana 2 (dua) tahun penjara dan dendaRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa para Terdakwa berhak untuk melaporkan perbuatan tersebut;Bahwa seingat saksi pernah ada koordinasi antara Kapolri