Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang perjudan perudian perdana perusan perawang peradana penduang perunding petudang pergudang pegudang penudang
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 31-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Menggala
Tanggal 31 Januari 2019 — M. SALEH Melawan 1. PT. Huma Indah Mekar (HIM) dkk
135 — 105
  • Bahwa bila melihat alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat yaitu surat diabwahsertifikat bahwa alat bukti a quo adalah alat bukti dibawah sertifikat sedangkanalat bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Usahasehingga berdasarkan peraturan perudang undangan yang berlaku maka alatbukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah alat bukti yang kuat secara hukumuntuk membuktikan bahwasanya Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanaha quo.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 05-10-2010 — Putus : 10-11-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 80-K / PM.II-10 / AD / X / 2010
Tanggal 10 Nopember 2010 — Serka ARIS WIDODO
33 — 19
  • Bahwa. sterakhirsampai pada saat pertimbanganmengadil i perkara ini, Majelissifat dan hakekat dan akibat dariakansifat perbuatan Terdakwa serta hal hal lainyan ry ngaruhi, sebagai berikut :; Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwayang melakukan Penadahan menunjukkan bahwaindividu. yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.x, Terdakwa adalah pribadi yang tidak pedulidengan aturan hukum dan terkesan sosokSaMenimbang2.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 106/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : H. RUSLI Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Penggugat II : ROHANA Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Penggugat III : ARMAN DALIS Bin M. ARBI Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Tergugat I : MURTIAS
Terbanding/Tergugat II : SYAFRIJAL
Terbanding/Tergugat III : MILA EKA PUTRI
Terbanding/Tergugat IV : HOLMERI SALDI
Terbanding/Tergugat V : EMA RATNA PUTRI
Terbanding/Tergugat VI : HENDRI ANTO
Terbanding/Tergugat VII : PIA ELMI
Terbanding/Tergugat VIII : SAWAL ARIPIN
Terbanding/Tergugat IX : RAWIYAH
141 — 50
  • Pembanding / Para Penggugat dan kepada Para Terbanding / ParaTerbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiJambi:Hal 32 dari 35 hal perkara No. 106/PDT/2020/PT JMB.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding / Para Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan olehPeraturan Perudang
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penggugat:
FAIGIZI DUHU
Tergugat:
PT. MUSIM MAS ESTATE III
88 — 15
  • Membujuk dan/atau. menyuruh pekerja/oburun untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perudang undangan;c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut atau lebih;d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/buruh;e. Memerintahkan pekerja/ouruh untuk melaksanakan pekerjaan diluaryang diperjanjikan; atauf.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. Jakarta Megah Perkasa Diwakili Oleh : PT. Jakarta Megah Perkasa
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT INTELIJEN DAN PENYIDIKAN
Terbanding/Tergugat II : AMIE HAMID
Terbanding/Turut Tergugat : MOH. IMRAN LH
325 — 1556
  • Bahwa tindakan TERLAWAN yang telah menyita kios Thamrin CityLantai 2F Blok : E.28/01 milik orang lain yang tidak ada kaitannya denganperkara yang ditanganinya, yakni dalam hal ini menyita asset milikPELAWAN yang tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uangyang didakwakan kepada TERLAWAN Il, telah nyata nyata melanggarkonstitusi, peraturan peraturan hukum dan perudang undangan yangberlaku yakni pasal 28 G ayat ( 1 ) dan Pasal 28 H ayat ( 4 ) Undang undanga Dasar 1945.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 29-09-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN RANAI Nomor 39/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ran
Tanggal 19 Desember 2016 — NGUYEN TUAN VU
80 — 34
  • BTH. 99514 TS yaitu nahkoda bernamaNGUYEN TUAN VU ABK dan nahkoda berjumlah 8 (delapan) orang,semua warganegara Vietnam tanpa dilengkapi dengan pasport dan seamanbook, tidak ditemukan dokumen perizinan (SIPI, SIUP, SPB) daripemerintah Indonesia dan dokumen pelayaran lainya sehingga menyalahi13prosedur operasional penangkapan ikan di Indonesia tidak sesuai denganketentuan peraturan perudang undangan di bidang perikanan ; Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 15-02-2005 — Putus : 14-06-2005 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN.YK
Tanggal 14 Juni 2005 — - SUKIDJO, S.H. - BUPATI KULON PROGO
92 — 29
  • AzaSketerbukaan(perolehaninformasiyangbenar,jujur,dantidakdiskriminatif,denganmemperhatikaperlindunganhakMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugattersebut ditolak oleh Tergugat dengan mengemukakandalil yang pada pokoknya bahwa penerbitan obyeksengketa oleh Tergugat secara formal proseduralnyamaupun materiil substansiil telah sah secara hukumdan telah sesuai dengan peraturan perudang undanganyang berlaku, karena Penggugat telah melakukanperbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaanmasyarakat.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 04-06-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2014/PTUN.PLK
Tanggal 13 Agustus 2014 — - PT HAMPARAN MITRA ABADI Melawan - BUPATI KAPUAS
137 — 94
  • woneeennnnnnnn= Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: San Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilaibertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabilakeputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidakberwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;ene Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, Majelis Hakimberpendapat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32 / G / 2017 / PTUN-MDN
Tanggal 10 Agustus 2017 — ABDUL HADI CHANDRA KESUMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
74 — 28
  • Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Penggugat dan proses pemeriksaan sidangKKEP bertentangan dengan peraturan perudang undangan yaitu Peraturan Kapolri No. 19Tahun 2012 yang diantaranya adalah sebagai berikut := Pasal 30 menegaskan dalam tahapan penegakan KKEP meliputi pemeriksaanpendahuluan, kenyataanya dalam pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dilakukanpemeriksaan pendahuluan;= Pasal 31 menegaskan pemeriksaan pendahuluan melalu tahapan diantaranya auditinvestigasi, kenyataannya dalam pemeriksaan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Putus : 15-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 31 - K / PM-I-03 / AU / III / 2010
Tanggal 15 April 2010 — Kopda Suryono
51 — 29
  • Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki, menyimpan dan membawapsikotropika serta terlibat dalam peredaranpsikotropika jenis shabu secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan serta petunjuk pimpinan TNIAU/pimpinan Lanud Pekanbaru agar setiap Prajuritmenjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PT MATARAM Nomor 153/PDT/2016/PT MTR
Tanggal 5 Januari 2017 — I PUTU GEDE SASTRAWAN, DKK sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DKK sebagai PARA TERBANDING
96 — 49
  • PEMBATALANPERALIHAN HAK MILIK NO. 519/BUWUN MAS DAN HAK MILIK NO.520/BUWUN MAS ATAS NAMA PUTU GEDE SASTRAWAN DKK,KARENA CACAT ADMINISTRASI PEMBATALAN HAK MILIK NO.519/BUWUN MAS ATAS NAMA FERONIKA SUHARYATI DAN HAKMILIK NO. 520/ BUWUN MAS, ATAS NAMA RUSDI TERLETAK DIDESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG TENGAH,KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANGBERKEKUATAN HUKUM TETAP. bertanggal Mataram, 29 November2011 ;Adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perudang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 29-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 29 September 2014 — SITI MARIYAM vs PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
118 — 37
  • .: 050/371/2013 (bukti bertanda P4) ; Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan Yayasan Perlindungan KonsumenNasional adalah sah sesuai dengan ketentuan perudang undangan yang berlaku yaitu undangundang No.: 8 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No.: 59 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 PP.No.: 59 Tahun 2001 tentang LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada pokknya LPKSM dapat melakukanadvokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiribaik secara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
84 — 43
  • Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilHalaman 48 Put.95/G/2019/PTUNMdnyang mana pemberhentian tidak dengan hormat merupakan ketentuantersendiri didalam peraturan perudang undangan diatas;Menimbang, bahwa terkait pemberhentian karena pelanggaran disiplindiatur didalam pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya bahwa mekanismenyamengacu pada peraturan perundang undangan terkait yakni PeraturanPemerintah
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 12-08-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 376/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 7 Juli 2015 — - HASBULLAH HUTAGALUNG, SH LAWAN - DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPP PKP INDONESIA) Provinsi Sumatera Utara - DEWAN PIMPINAN KOTA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA ( DPK PKP INDONESIA ) Kota Medan - DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA).
26 — 2
  • Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) Pasal18 Ayat (2) huruf c Peraturan Partai serta Peraturan Perudang Undangan yang berkenaan untuk itu ;e Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan / menerbitkan Surat KeputusanNo. 02 / SKEP/ DPP PKP IND/ SU / VII / 2014 tentang SusunanPersonalia Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia Kota Medan Masa Bhakti 2014 2016 tertanggal 14 Juli2014 di Medan, telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme Partaiserta telah sesuai dengan Peraturan Partai ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PA CILACAP Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA CILACAP Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Clp
Tanggal 12 September 2018 — pemohon termohon
26 — 10
  • olehPemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon posita 1 dan 2 adalah benar;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak pada posita 3 adalah tidakbenar, karena Termohon tidak pernah menjalin cinta dengan Pria IdamanLain justru sebaliknya Pemohon sendiri yang menjalin cita dengan wanitalain ;Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohonpada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan ketentuan hakhakTermohon harus dipenuhi sebagai kekentuan perudang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Lelang
Register : 30-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 37/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 3 Desember 2015 — PT. CENDANA BAJABAHARI MELAWAN KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
128 — 51
  • 383Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIProvinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015 ; Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan SanggauSekadau (2315 kb Kb) tanggal 30 June 2015 13:00, yang menggugurkan Penggugatsebagai peserta pelelangan, dengan alasan tidak menyertai Jaminan Penawaran Asliadalah bertentangan dengan peraturan perudang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
119 — 98
  • Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi
    Jkt.Pst.satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkanperaturan perudang undangan.Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi sebagai pengelola barang milik Negara (BMN) yang beradadibawah Kementerian Keuangan yang samakedudukannya denganDirektorat Jenderal Pajak yang menggunakan BMN (objek tanah a quo).Baik Penggugat maupun Direktorat Jenderal Pajak yang samasamabekerja untuk dan atas nama Kementerian Keuangan.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 05-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 547/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 22 April 2015 — Penggugat: VREEDY Tergugat: 1.RUSDI, 2.LIEM SWE KIE ALIAS OKOR
78 — 14
  • Penggugat Konpensi adalah bukan objek yang sama akan tetapi 2(dua) objek yang berbeda, maka oleh karena itu gugatan PenggugatRekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak karenatidak beralasan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Il Konpensi dinyatakan ditolak, maka sebagaimana ketentuan hukumyang berlaku Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi tersebut haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara ;Memperhatikan pasal pasal dari ketentuan perudang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-01-2011 — Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2011/PTUN.PLK
Tanggal 21 April 2011 — WAHYU ERMAYA Melawan KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
123 — 69
  • Dan dalam dupliknya tertanggal 28 Maret 2011 padaangka 8 halaman 3 yang menyatakan sebagai berikutJawaban untuk Replik nomor 9 tentang anggapan Penggugatbahwa Tergugat tidak mengutamakan perudang undangan,kepatutan dan keadilan ; Bahwa hal tersebut adalahanggapan ataupun pikiran Penggugat yang bersifatsubyektifitas dikarenakan telah dipecat dari dinaskepolisian dikarenakan pelanggaran yang berulang kalidilakukannya sehingga dianggap tidak layak lagiberdinas dikepolisian karena kelakukan Penggugat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 30/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
RIANA BR SITINJAK
Tergugat:
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Toba Samosir
272 — 196
  • Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaTergugat telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asaskepastian hukum dan asas keterbukaan;Halaman 36 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, menyatakan bahwa Tergugatdalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 38/ST/DKPPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik PemerintahKabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober 2016 telah sesuai dengan ketentuanperaturan perudang