Ditemukan 5537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
122 — 19
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PN SINTANG
Register : 30-09-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SINTANG Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Stg
Tanggal 28 Mei 2015 —
74 — 11
  • Bahkan metode pemeriksaan yang telah disepakti berdasarkanMOU Kejagung, Kapolri dan Kepala BPKP tersebut adalah Investigasi yang lebihakurat dibanding metode pemeriksaan dengan study dokumen (Jenis Pemeriksaanbertujuan) dari alat bukti yang sudah disita Jaksa / penyidik atas hasil temuan an.TEGUH (Tergugat III bersama Tergugat II).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
453 — 1236 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bekasi ;365) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Telegram Kapolri kepada Distribusi AKMA B dan C Mabes Poiri Nomor ST/1380/VI/2012 tanggai 27 Juni2012;366) 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang berisi 1 (satu) bundelfotocopy Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan kepadaDirut PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 —
415 — 205
  • transaksi pengiriman darirekening Terdakwa ke perusahaan RUIS, dan dari system saksi tidaktahu yang melakukan Terdakwa atau bukan, kalau melihat dari datapengeluaran over booking / pemindah bukuan dengan melalui cek ataubilyet giro di teller ;Bahwa yang bertanggung jawab menanda tangani cek itu adalahTerdakwa sendiri, tidak bisa dikuasakan kepada orang lain ;Bahwa saksi memberikan rekening koran atas nama terdakwa ataspermintaan dari pihak Kepolisian dan kalau permintaan tersebut adatanda tangan dari Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
581 — 306
  • Maka pembuktiannya melekat pada keh adiransaksi di persidangan.Bahwa dalam hal Polri hanya bertugas sebagai pengawas PPNS dan tidakboleh menjadi penyidik, sesuai dengan ketentuan UU OJK sudah diaturbahwa penyidiknya adalah PPNS OJK atau penyidik Polri yangdiperbantukan jadi status hukumnya masih Penyidik OJK, maka akibathukum dari produk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri yangbertentangan dengan UU Kepolisan, Perkap KAPOLRI, dan UU OJKadalah berarti perbuatan pemeriksaan tersebut dilakukan
    YUNUS HUSEIN, SH., LLM, dengan disumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada hubungun pekerjaan apapun;Bahwa mengenai karakteristik dari UndangUndang Perbankan dari sisipenerapan UndangUndang Perbankan khususnya berkaitan TindakPidana di bidang Perbankan, ada kerjamasa antara Gubernur BankIndonesia (BI), Kapolri, dan Jaksa Agung dalam mengkordinasikanpenanganan' Tindak Pidana di bidang Perbankan, sehinggapenanganannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 1 Juli 2019 — Ir. Yanto Agustian Bin H. Halim
150 — 165
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 01-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 800/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.MILONO RAHARJO, SH
2.TRI WAHYU A. PRATEKTA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.R O S I D I
2.BAGOES KRISNA PRIBADI Alias MANDA NOVIANDI
3.G O F U R
4.DEDY ARIYANTO
5.ARIEF IRFAN
175 — 44
  • Artinya adalah Bahwa, sebelum ada aturanyang mengaturnya maka seseorang tidak dapat dikatakan bersalah;Bahwa, kejahatan pemalsuan ada 2 yaitu tentang membuat dantentang menggunakan;Bahwa, beban pembuktian ada di Jaksa Penuntut Umumberpedoman Bahwa, dokumen yang diajukan ke Pengadilan terkaitdalam keabsahan menurut Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2010 di atursecara Khusus di Pasal 80 ayat 1 tentang tatacara, persyaratan,pemeriksaan, alat bukti dan lab forensik kepolisian RI;Halaman 116 Putusan Nomor
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — IR. SAHADI, MT., bin SUKARDJO (TERDAKWA)
76 — 26
  • menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;5) menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;6) menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa;7) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasakepada pimpinan instansinya;8) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;9) menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan asetlainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1525 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 April 2015 — Drs. AGUS TAKARIA
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap jenis peraturan perundangundangan materinya berbeda.Bahwa betul diketahui adanya NOTA KESEPAHAMAN yang dibuatantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BPKP tertanggal 28September 2007 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala KejaksaanTinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan membuatnota kesepahaman tertanggal 11 November 2008 ;Bahwa berdasarkan NOTA KESEPAHAMAN tersebut BPKP melakukanpekerjaan yang bukan atas perintah Presiden
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1259 — 870
  • apabila menurut hierarki peraturan perundangundangan,telegram tidak masuk didalam peraturan perundangundangan yang adamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperaturan Perundangundangan ada telegram, maklumat, surat edaranyang semuanya adalah kuasi peraturan tetapi hidup terus meneruskarena memang kebiasaan tersebut tidak diubah padahal UndangUndang sudah mengatakan bila kita mau membuat sebuah peraturanyang mengikat maka buatlah dia dalam Peraturan, Keputusan tetapidalam tradisi Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
123 — 24
  • Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Agustus 2016 — Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si
120 — 18
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — TONO alias ASIA
236 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 149 PK/Pid.Sus/2015Bahwa oleh karena itu, lalu Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan praperadilan terhadap Kapolri dan Kapoldasu Cq.Direktur Reserse Kriminal Knusus Poldasu melalui Pengadilan NegeriMedan Reg.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 14-08-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo
586 — 543
  • Memantau kapalkapal asing yang melintas disekitarstasiun Bakamla dan melaporkan kepada Panglima TNIdan KAPOLRI melalui Pusdalops TNI dan KabahakamPolri.g. Memberikan dukungan sistem IT kepada instansi lainyang membutuhkan .h. Berkoordinasi dengan seluruh instansi yangmengelola informasi tentang kemaritiman baik di dalammaupun di luar negeri.4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
91 — 138
  • Klatene Kepres No. 103 tahun 2001 tanggal 13September 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi danTata Kerja Lembaga Pemerintahan NonDepartemen sebagaimana terakhir diubahdengan Peraturan Presiden RI Nomor 11tahun 2005 tanggal 13 Januari 2005.e Surat Keputusan bersama Kapolri dan KepalaBPKP tanggal 29 April 2002 tentang kerjasama dan penanganan kasus yang berindikasitindak pidana.e Surat Kepala Kepolisian Wilayah SurakartaNomor Pol : B 3858/XI/2006 / Reskrim,tanggal 10
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 10 Juni 2024 — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
122 — 0
  • Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
    52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 26-02-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.B/2020/PN Tdn
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
156 — 53
  • diambil dari BPN akan terlihnat manayang asl;Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN TdnBahwa Ahli bandingkan dengan pembanding diambil dari BPN untuksertifikat akan terlihat mana yang asli dari segi blanko;Bahwa dalam perkara ini Ahli memeriksa sebatas tanda tangannya,sesual dengan permintaaan karena tidak ada pembandingnya jadi tidakbisa memeriksa keseluruhan dan Ahli tidak bisa aktif itu kKewenanganpenyidik;Bahwa dalam pemeriksaan tanda tangan itu ada rentang waktunya,dalam Peraturan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
79 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO, sementara tidak adafakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasi membujuk,mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruhPPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syaratmelakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, KetuaKPK, Jaksa Agung, Kapolri
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
176 — 63
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 26-09-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjb
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
98 — 20
  • Hankam/Pangab, Kapolri dan surat inilah yang digunakanPT. SOCFINDO menjadi bukti PK1Do ceeeeceseeeeees Surat Setneg RI No. B.1170/Setneg/11/2000 tanggal 3November 2000 digunakan pihak PT. SOCFINDO menjadi buktiPK2c....Surat PARDI No. KTP 001600/2010/A/00 tangal 25 November2000 kepada Gubernur Sumatera Utara diunakan menjadi BuktiPK3d...... Surat Pencabutan Hak Kuasa PARDI oleh masyarakat DesaAek Korsik tanggal 15 Januari 2004 digunakan PT.