JUMLAH 652.280.000,TOTAL ......eeeeeeeeees Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) keLKUHPidana.SUBSIDIAIR: Bahwa ia TERDAKWA Ir.

PAINO, M.P. terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadiubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Kami Penuntut Umum dalamperkara ini dengan penuh keyakinan berkesimpulan bahwa seluruh unsurunsur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidaana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dan pertimbangan Hakim tingkat

;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo.

Sebesar Rp. 61.650.000.00, (enam puluh satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIRHal.4 dari 16 hal. Put. No.1447 K/PID.SUS/2009 Bahwa ia Terdakwa Drs.

PATRAS ANDARIA, S.Pdhanyalahberdasarkan pertimbangan dan analisa sendiri dan tidak berdasarkan faktafakta dalam persidangan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan NegeriLuwuk telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menetapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal semua perbuatan yangdilakukan oleh yang kami dakwakan secara Subsidaritas yaitu dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP. Subsidair : Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

FAHRUL SURIAWAN SIRANG, SE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 1999 tentang

Fahrul Suraiawan Sirang, SE tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Kepada terdakwa tidak terbukti dantidak terbuktinya dakwaan tersebut dalam pertimbangan hukumnyaHalaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PT KDImenyatakan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan tersebut yaitu unsurmelawan hukum tidak terpenuhi dengan memberikan alasan pertimbangansebagai berikut : Bahwa secara implisit penyalahngunaan wewenang esensinya merupakanperbuatan melawan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korups'!

Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 serta Peraturan PerundangUndangan lainnya yangbersangkutan.MENGADILI :

Lahir : 51 tahun/25 Mei 1965;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Puttondo RT.01 RW.01, KecamatanMangarabombang, Kabupaten Takalar;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Laikang, Kabupaten Takalar;Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:KESATUPRIMAIRSUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 TahunHal. 1 dari 17 hal.

Putusan Nomor 355 K/Pid.Sus/2019Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

HANG HUVANG anak dariPETRUS HUVANG HIPO tidak terbukti kesalahannya secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisesuai dengan dakwaan Primair2. Membebaskan Terdakwa An. Tn.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak PidanaHalaman 41dari45 Putusan Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMRKorupsi jo.

2 ayat (1) Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Esra Tarigan, S.T tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

HASBULLAH, SE, M.Si, Ak ;Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor : 20 tahun 2001 JoPasal 55 Ayat (1) ke le KUHPidana ;pest ATR FUTEAMETTTARAT

2 ayat(1) jo.

No. 89 PK/Pid.Sus/2012audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR4377/PW 13/5/ 2009,Tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh TeguhWidhyo Utomo (Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur), AriSusanto (Pengendali Mutu), Fathur Rahman (Pengendali Tekhnis), RoeddyHariyanto (Ketua Tim) dan Slamet Riyadi (Anggota Tim) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

MASYHURI dari dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menyatakan terdakwa HJ. MASYRIAH Binti H.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 33 dari 35 hal. Put. No. 89 PK/Pid.Sus/2012Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Ferdinand Sekeroney, MT alias Ferysebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 ;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Ir.

Julianus Patty, sehingga dengan demikian unsur Melakukan PerbuatanMemperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa. bahwa oleh karenasalah satu unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 undang undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaanprimair

bahwa uang yang diterimanya tersebut tidakdigunakannya untuk kepentingan pribadi.Sehingga atas kerugian Negara tersebutMajelis Hakim Tipikor Tingkat Banding adalah menjadi tanggungjawab Terdakwaseluruhnya.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapatTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair,melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan kesatu Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpaldengan perbuatannya

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UndangUndang RI Nomor 8Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang

No. 2008 K/Pid.Sus/2014 Rp.Jumlah Kerugian Negara65.695.854, Catatan : Kerugian Negara atas Pekerjaan Pengembangan SDN 12 SMPN 07 Dulupi Satu Atap di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi,Kabupaten Boalemo adalah sebesar Rp. 65.695.854, yang diperoleh dari :e Pagu Dana Rp. 400.000.000.e Pencairan Rp. 356.508.200.e Sisa Saldo Rp. 43.491.800,e Realisasi Penggunaan Dana Rp. 290.812.346,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2

2 ayat (1) jo.

2 Ayat (1) jo.

No. 2008 K/Pid.Sus/2014tersebut ia pergunakan untuk foyafoya sampai seluruh uang tersebuthabis tanpa tersisa sedikitpun untuk disimpan atau ditabung, haldemikian tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan sipelaku;Bahwa menurut kami Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumkarena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2) dan Ayat (8) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

untuk masyarakat;e Pasal 132 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah;e Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau menegsahkan dokumenyang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaranatas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah;Perbuatan terdakwa MIRZAL, SH.MM tersebut di atas diatur dan diancam hukumanmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Subsidair;berdasarkan ~ SSTTTATTTTATA AAAI

Daerah sekurangkurangnyasebesar Rp. 3.020.894.406.00 ; 20220222 nn nn ne nnnnnnee Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Bima menderita kerugian keuangan sebesar Rp.3.020.894.406.00 (tiga milyar dua puluh juta delapan ratus sembilan puluhempat ribu empat ratus enam rupiah ) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu j 27202222022 nn nn nnn nnn nnn nen n en nn nen nennnenePerbuatan Terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

. 2 ayat (1) jo Pasal. 18 ayat (1)huruf b jo Pasal 18 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa AHMAD SAMAILA, S.Sos, selaku pemegang Kas padaSekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan Surat KeputusanBupati Bima No.01 Tahun 2004 tanggal. 02 Januari 2004 secara berturutturutsehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut sejak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsepkonsep hukum yang terkandung dalam unsurunsur tindak pidanatersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar; Judex facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Hal. 26 dari 28 hal.

tersebut;

• Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst 5 September 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Siti Zaenabun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menyatakan Terdakwa SIGIT HENDRO PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI. No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair Penuntut Umum.2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf ahuruf b Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU.

(Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.SUBSIDIAIR:Bahwa la terdakwa LEONARD PINGAK selaku Anggota DPRD PropinsiSulawesi Tenggara periode masa Bhakti tahun

(lima belas jutarupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perbuatanyang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut dapat terbuktiataukah tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :PrimairSubsidiairmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah

Sultra periode tahun 1999 2004 dan periode2004 2009 tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan PRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.I.

Terdakwa telahmembenarkan identitasnya sesuai Dakwaan Penuntut Umum serta sepanjangpersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenarsehingga yang bersangkutan telah memenuhi syaratsyarat untuk dijadikanterdakwa dalam Tindak Pidana Dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukanyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negarasebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut Hukum.2.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI,Negara dirugikan sebesar Rp.45.668.200, (empat puluh lima juta enam ratusenam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).Perbuatan terdakwa IMAM SUHADI, S.Sos Bin MARJUNI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sos BIN MARJUNI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secaramelawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat syaratsebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, maka Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang.....30Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM SUHADI, S.SOS, BIN MARJUNItelah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara subsidairitas :Primer, Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim TingkatPertama telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan subsider ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Tingkat Bandingsependapat

dengan pertimbangan dalam putusan terhadap perkara a quo, danmengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memutusperkara a quo terkecuali mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan primer dan penjatuhan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat ;Menimbang, bahwa dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 yangunsur

R tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa dr.

antara lain dr.Ed Fuadi,S.Pb (alm), MUNIR,SH Bin YUSUF dan M.NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak yangmengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,(seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut,berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No :25/LHP/XVII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAWN selaku Direktur CV.

Menyatakan terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimanatercantum dalam dakwaan PRIMAIR;2.