Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri)
Pembanding/Tergugat II : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaaan Tinggi Riau cq. Kejaksaan Negeri Pekanbaru Diwakili Oleh : Kejaksaan Negeri Gianyar
Terbanding/Penggugat : Altus Special Situations Asia I L.P.
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Terbanding/Turut Tergugat II : PT Bina Buana Sarana

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri)
Pembanding/Tergugat II : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaaan Tinggi Riau cq. Kejaksaan Negeri Pekanbaru Diwakili Oleh : Kejaksaan Negeri Gianyar
Terbanding/Penggugat : Altus Special Situations Asia I L.P.
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Terbanding/Turut Tergugat II : PT Bina Buana Sarana

Menyatakan terdakwa MARPINGAH BINTI SUPIYAN bersalah melakukan tindak pidana ekonomi PENADAHAN

Menyatakan terdakwa ROMELI Bin AHMAD SOPINGI bersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Distributor dan pengecer resmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun

ditahanPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan suratsurat dalam berkasperkara;Telah memdengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 April 2010 yangpada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu menuntut supayaMajelis Hakim memutuskan sebagai berikut :e Menyatakan terdakwa ROMELI Bin AHMAD SOPINGIbersalah melakukan tindak

pidana ekonomi sebagai pihak lainselain Distributor dan pengecer resmi dilarang menjual belikanpupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapunsebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) UU Drt No.07/DRT/1955 jo pasal 14 )2) Peraturan Menteri Perdagangan RINo. 21/M.DAG/PER/6/2008 jo.pasal 19 ayat (4) PermenPerindag No. 07/MDAG/PER/2/2008 tentang pengadaan danpenyaluran sector pertanian ;e Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMELI BinAHMAD SOPINGI dengan pidana penjara selama 1 (Satu)tahun dalam masa

Ataui setidak tidaknya pada waktutertentru dalam tahun 2009 bertempat di Desa Bendo Kec Ponggok Kab Blitar atausetidak tidaknya pada suatru tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBlitar, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lainselain Distributor dan pengecer resmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsididengan maksud dan tujuan apapun .

Tindak Pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Distributor dan pengecerresmi dilarang menjual belikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuanapapunAd.1 Mengenai Unsur Barang siapa :Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menurut hukum pidana adalahsetiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangansehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukanseorang terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama

Menyatakan Terdakwa Achwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ekonomi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8(delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

pidana EKONOMI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 1 sub 3e jo.

Pidana Ekonomi,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005jo Peraturan Presiden no. 15 Tahun 2011 Jo.

Pidana Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Tindak pidana ekonomi;Menimbang, bahwa tindak pidana ekonomi secara yuridis diatur dalamUndangundang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu sebagaimana pengertian yangtercantum dalam Undangundang tersebut, bahwa tindak pidana ekonomiadalah perbuatan pelanggaran terhadap hak, kewajiban/ keharusan ataularangan sebagaimana ketentuanketentuan dari peraturanperaturan hukumyang memuat kebijaksanaan Negara dibidang ekonomi untuk mencapai tujuannasional

Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus
Turut Terbanding/Tergugat III : H. Syafrizal
Turut Terbanding/Tergugat IV : Iin Sulastri

Badan Reserse Kriminal PolriDirektorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, beralamat di Jl.Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding I/Terbanding II semula Terlawan II;2. H. Syafrizal, beralamat di Jl. Serma Achim, Kampung BuaranRT.001/RW.002 Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan,Bekasi, Jawa Barat ;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbandingl/Terbanding III semula Terlawan III ;3. IIn Sulastri, beralamat di Jl.

Syafrizal (yaitu mobil Toyota Fortuner G A/T TRD Diesel tahunpembuatan 2015, nomor mesin 2KDS573328, nomor chasisMHFZR69G6F3134975), yang sebelumnya telah dilakukan penyitaanyang sah, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Badan ReserseKriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus, Nomor :Sp.Sita/ 100/ VI /2016/ Dittipideksus, tanggal 16 Juni 2016, dan dalamputusan Pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi No.408/Pid.Sus/2017/PN.BKS tanggal O6 November 2017, sertaditunjukannya bukti T5

Pidana Ekonomi Dan Khusus, Nomor:B/1078/VIII/2016/Dittipideksus, tanggal 11 Agustus 2016, PerihalPermohonan penetapan persetujuan penyitaan, Kepada : KetuaPengadilan Negari Bekasi, (Copy dari Asli) dimana dalam hal inimembuktikan Membuktikan bahwa TERLAWAN bukan merupakan pihakyang melakukan penyitaan terhadap 1 (Satu) unit Toyota Fortuner putihatas nama Syafrizal beserta 2 kunci cadangannya; dan penyitaanterhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner putih atas nama Syafrizal beserta2 kunci cadangannya

Kepala kejaksaannegeri bekasi, dan Terlawan II adalah Kepolisian Republik Indonesia Cp.Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus, mengakibatkan apa yang tertuang dalam pertimbangan MajelisHakim yang menuliskan Terlawan merupakan orang melakukanpenyitaan tidak mendasar, karena tidak ada satupun bukti yangmenyatakan Pembanding Yang Sebelumnya Terlawan yang dahuluterlawan melakukan penyitaan, sehingga salah satu pertimbanganhakim yang menjadi dasar menyatakan pelawan yang

Syafriza telah dilakukan penyitaanoleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus (Terlawan Il) dalam proses perkara pidana atas nama Terdakwa H.Syafrizal (Terlawan III) dan lin Sulastri (Terlawan IV) yang didasari SuratPerintah Penyitaan Nomor SP. Sita/100/Ditpideksus tanggal 16 Juni 2016 joSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/368/VI/2016/Ditpideksus tanggal 16Juni 2016 Jo Laporan Polisi Nomor LP/609/VI/2016/Bareskrim tanggal 16 Juni2016.

Memperhatikan pasal 4 Ayat (1) hurup a jo pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No : 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan jo pasal 2 ayat (1) hurup b Peraturan Presidan No : 77 tahun 2005 jo pasal 1 sub 3 e jo pasal 6 ayat (1) hurup b jo pasal 3 Undang-Undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;M E N G A D I L I1.

LAGI Bin H.YUSUF bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat (1) hurup a jo pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No : 8 tahun 1962 tentangperdagangan barang dalam pengawasan jo pasal 2 ayat (1) hurup b PeraturanPresidan No: 77 tahun 2005 jo pasal 1 sub 3 e jo pasal 6 ayat (1) hurup b jo pasal3 UndangUndang Darurat No.7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa PenuntutUmum.2.

Pidana Ekonomi, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Pidana Ekonomi, dalam dakwaan KesatuJaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yangterbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalahdan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasanalasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pulaTerdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena

Pidana Ekonomi, mengatur juga masalahdenda, maka oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa juga harusdikenakan untuk membayar denda, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan padadiri Terdakwa ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat petani.Halhal yang meringankan :e = Terdakwa belum pernah

Pidana Ekonomi, serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI141.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana Ekonomi tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk urea bersubsidi "2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan;.3.

Menyatakan Terdakwa ATMINI binti SUKAHAR terbukti telah bersalahmelakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 6ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 Sub 3e UndangUndang Darurat RI No. 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan TindakPidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) PerpuNo. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalamPengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentangperubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan

pidana ekonomi yaitu. tanpa jin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenispupuk Urea, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecerdilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 21.00WIB, saksi Munazir, saksi Januar Andry Hermawan dan Sartono(anggota Reskrim Polres Kudus) di jalan raya perbatasan KudusPati telah menghentikan

SAMURIA JAYA selanjutnyamenjual lagi ke wilayah lain dengan maksud untuk mendapatkankeuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan, karena termasukpelanggaran tindak pidana ekonomi yang mana pupuk tersebut adalahbersubsidi setiap peredarannya diawasi oleh pemerintah yang diaturdalam pasal 30 ayat (3) Per Men Dag RI Nomor 15 / MDAG / PER / 4 /2013 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektorpertanian, pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasak 21 ayat (2)yang memperjual belikan Pupuk

:1. barang siapa ;2. melakukan tindak pidana ekonomi yaitu. tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupukbersubsidi jenis pupuk Urea, dimana pihak lain selain Produsen,Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 barang siapaMenimbang, bahwa barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatuperumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur

Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat(1) Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarang dalamPengawasan Jo Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahanatas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagaiBarang dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Pasal 14 (a) KitabUndangundang Hukum

M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa Edy Siswanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan suatu tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dengan maksud dan tujuan apapun;
2. Menjatuhkan pidana kepada

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Juli Bin Kasru tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi Melakukan Percobaan Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi Tanpa Ada Izin Resmi Dari Pemerintah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh