Ditemukan 1112 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2002 K/Pdt/2017 Tanggal 29 September 2017 — TUAN RICHARD WLADISLAUS JANISZEWSKI, ;HOTEL PONDOK DUNIA LAUT/SEA WORLD CLUB
HOTEL, CV. YASPEM SARANA, TUAN HEINRICH BOLLEN
194 — 105
194 — 105
meriwayatkantentang latar belakang dan motif, yang diliputi oleh suasana yangmendahului, menyertai dan mengikuti peristiwa itu, yakni hubungankemanusiaan, yang didorong dengan niat karya dan pelayanan sosial,serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;Oleh karena itu, Tergugat II menilai bahwa dalil Penggugat adalah daliltanpa motif, dalil yang obscuur, absurdum, dan bahkan menyesatkan.Padahal sesungguhnya dalil pada bagian inilah yang menjiwai danmeliputi dalildalil lain dan selebihnya;Mari kita simak
Register : 22-01-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN MANADO Nomor 31/PDT.G/2015/PN Mnd Tanggal 14 Januari 2016 — -LANGELO SAMUEL DENDENG melawan AGUSTIEN KAMBEY. dkk
194 — 146
194 — 146
Bahwa selanjutnya jika dihubungkan pertimbangan hukum dalam putusanaquo halaman 29 alinea ke tiga dan halaman 31 alinea ke dua,jika di simak kembali dalam pertimbangan Hakim Majelis yangmempertimbangkanApakah benar objek ~= sengketa berkaitan dengan warisan dari PaulMichel Dendeng dan apakah Penggugat dan Tergugat I adalah ahiiwaris dan apakah berhak mmewarisi .Apakah benar Penggugat telah memberikan surat persetujuan peralihanantara Tergugat I dan Tergugat II,Apakah benar Tergugat I tertulis Agustien
Register : 14-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 203/PDT/2019/PT MDN Tanggal 18 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. PUTRA MANDALAHI SENTOSA
Terbanding/Penggugat : OKTORA RIAHTARAS SEBAYANG, SH
324 — 167
Terbanding/Penggugat : OKTORA RIAHTARAS SEBAYANG, SH
324 — 167
Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat obscuur libel sekali di dalamgugatan disebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi di dalam uraianpositanya seperti gugatan wanprestasi sehingga Pembanding/Tergugatsangat bingung, bila kita simak uraian posita nomor 3 Bahwa penjelasanTergugat/Pembanding tentang letak kolam renang sebelum Penggugatmembeli rumah adalah jauh dari kolam renag yaitu di blok B, akan tetapikarena rumahnya sangat sempit lalu Penggugat/terbanding pindah rumah kehalaman 17 dari 35
Putus : 29-06-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/Pid/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — H.M. Eddy Soetanto alias Tan Han Liang
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersendirimaupun dengan surat edaran ;Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya berlaku untuk internalPengadilan dan Para Hakim, tidak boleh mengatur Penyidik POLRI ;Dalam Pasal 131 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1950 selanjutnyamenyebutkan :Jika dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UndangUndang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimanasoal itu harus diselesaikan;Jadi kewenangan Mahkamah Agung adalah mengatur di dalam lingkupPengadilan tidak sampai ke Penyidik POLRI ;Kita simak
Upload : 06-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/PID/2010 H. Nurhasan Yogi Mahendra bin
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.27 PK/Pid/2010pun didepan Persidangan dibawah tekanan Preseur massa dari keluargakorban sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan keteranganmengenai kejadian yang sebenarnya dan persidangan tidak dapatberjalan secara fair, sedangkan bukti visum et repertum juga tidakdidukung dengan keterangan saksi ahli, perlu kita simak dalam Bukukarangan YAHYA HARAHAP yang berjudul pembahasan permasalahandan penerapan KUHAP Halaman 275 telah diuraikan pengakuan bukanmerupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan
Putus : 16-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2655 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Nopember 2017 — 1. AMRAN SYARIF, dkk. VS 1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero), dk. dan 1. TJUN TJONG ALIAS IRWAN, dkk.
128 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2655 K/Pdt/20171.2.2.dalam Akta Van Concessie Quala Bingey tanggal 24 Juli 1898itu.Bahwa adalah merupakan fakta, bahwa para Panggugat sendirimengakui bahwa comparant dari Akta Van Concessie QualaBingey tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli dan bukankelompok yang diproklamirkan Para Penggugat sebagaimasyarakat adat Kampung Stabat alias Orang Kampung danbukan pula Pemangku Adat yang disebut Para Penggugatselaku pengawas peruntukan lahan (mohon simak positagugatan Para Penggugat angka 3)
Putus : 03-03-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2007 Tanggal 3 Maret 2009 — MUKHOTIB MD, S.Ag, dkk vs BUPATI BANTUL
154 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berikut ini marilah kita simak Pasal 1,2, 3, 4, 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 5 Tahun 2007 yangbertentangan dengan Pasal 136 Undangundang Nomor. 32 Tahun 2004.Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 5 Tahun 2007 tentangpelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul, menyatakan :a) Daerah adalah Kabupaten Bantul ;b) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul ;Hal. 19 dari 28 hal. Put.
Register : 27-12-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 419/Pid.B/2013/PN.Yk Tanggal 16 April 2014 —
63 — 18
63 — 18
Bayu dandiberikan bertahap 2 (dua) kali karena pengambilan via ATM tidak bisalebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, dan di hariberikutnya invoice beserta uangnya dibawa sdr.Bayu sendiri untukdisetorkan ke Turindo pusat ;Bahwa Turindo tidak punya Sistem Management Accountansi (SIMAK) ;Bahwa pada kertas catatan kecil yang tertera di bendel invoice ada yangbukan tulisan tangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukanPembelaan yang disampaikan secara
Register : 16-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PDT/2016/PT SMDA Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Penggugat : ANDI ROSMALA DEWI Diwakili Oleh : MUH.SUKARTO, SH.MH
Terbanding/Tergugat : RUSLAN
Terbanding/Tergugat : LINJALUNG
Terbanding/Tergugat : H. JAMHARI
Terbanding/Tergugat : SUKIMAN ACONG
Terbanding/Tergugat : JABIR
53 — 31
Terbanding/Tergugat : RUSLAN
Terbanding/Tergugat : LINJALUNG
Terbanding/Tergugat : H. JAMHARI
Terbanding/Tergugat : SUKIMAN ACONG
Terbanding/Tergugat : JABIR
53 — 31
pula sebaliknya apabila ada pihak lainyang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidak dijadikan pihakberperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadap putusanpengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalamkeberatannya tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalahberalasan menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurangpihak (Plurium Litis Consotium) harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak
Register : 01-09-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 08-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 327/Pdt.G/2016/PA.Plk Tanggal 1 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 4
18 — 4
Bahwa setahu Pemohon tidak ada dalam permohonan Cerai TalakPemohon ada menyinggung kalau Termohon melakukan KDRT atauPemohon melakukan KDRT, yang ada kata atau kalimatnya adalahPemohon mengambil inisiatif untuk tidak satu rumah lagi atau pisahranjang agar Pemohon terhindar dari melakukan perbuatan yang menjurusdan tergolong KDRT atas diri Termohon (Lihat, baca dan simak denganbenar posita Cerai Talak Pemohon);Menyangkut disinggungnya masa depan anak, dalam perkara ini Pemohontegaskan kewajiban Pemohon
Register : 20-01-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 39/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 2 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : PT XL AXIATA Tbk dh PT EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk Diwakili Oleh : VIKTOR KAMANG
Terbanding/Pembanding/Tergugat : JOHN PARLYN HALOMOAN SINAGA Diwakili Oleh : Ade Irfan S. Matondang, S.H.,
95 — 77
Terbanding/Pembanding/Tergugat : JOHN PARLYN HALOMOAN SINAGA Diwakili Oleh : Ade Irfan S. Matondang, S.H.,
95 — 77
sebutkan di muka, bahwa upaya yang seharusnya danrelevant dilakukan Pelawan adalah mengajukan keberatankepada Ketua Pengadilan Negeri agar secara ambtsalvemelakukan koreksi atau melaporkan ke Pengadilan Tinggi selakuvoorpost Mahkamah Agung R.I. agar Pengadilan Negerimelakukan koreksi, dan bukan mengajukan gugatan perlawanankarena usaha usaha Pelawan seperti termaksud di atasadalah bukan merupakan alasan yang dibenarkan hukum acaraperdata dalam mengajukan partij verzet terhadap sita eksekusi(Mohon simak
Register : 13-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 120/Pid.B/2017/PN Stg Tanggal 13 September 2017 — NELI KARYATI anak dari KABIET RUNDJAN (alm)
114 — 7
114 — 7
acara memberikan tanggapan atas pelaksanaan acara danmemberikan saran yaitu adanya keluhan dari peserta acara yang menemukanadanya nasi atau konsumsi yang sudah basi, maka saksi Langkaumemberikan saran dan nasehat yang intinya agar ke depan kalau ada acarakembali agar memperhatikan masalah konsumsi agar segar dan baik,kemudian terdakwa (isteri pak Esay) langsung marah atau emosi tidak terimadengan perkataan saksi Langkau, karena terdakwa marahmarah maka saksitenangkan, saksi bilang "tenang dulu, simak
Putus : 11-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2258 K/Pdt/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — MUHAMMAD NUR, dkk vs PT TATA HAMPARAN EKA PERSADA (PT THEP)
107 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah kami simak dari buktibukti surat yang disodorkan oleh kuasahukum Tergugat menanyakan izin prinsip maupun izin lokasi PT THEP(Tata Hamparan Eka Persada) tersebut dikarenakan dalam gugatan,kami sebagai Pemohon Kasasi Pemda Bangka ikut dalam para pihak didalam gugatan dikarenakan izin prinsip maupun izin lokasi yangmengeluarkannya adalah Pemda Kabupaten Bangka;Kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dalam hal izin prinsip danizin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bangka dalamPerkara
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — DR. IR. ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
75 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi dibidang eksekutif diterapkan aturan yang lain (simak Pasal 11dan Pasal 7 tersebut). Menurut Pemohon/Penggugat, hal itu seharusnya sama,sebab prinsip pemilihan ini harus diberlakukan sama di Indonesia.
Register : 16-05-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 497/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
M. Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
85 — 45
M. Musa Hatif, SE
Tergugat:
Haji Mahen Kosim, S.Ag
85 — 45
Bahkan gugatan materiil tersebut tidakpernah diatur dalam aturan hukum atau Undangundang di Indonesia.Dapat kita simak Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 menyebutkan:mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam H.I.Ryang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorangPengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihaklawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak, bahkan dalamHal 12 dari
Register : 25-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 98-K/PM.III-19/AL/V/2021 Tanggal 7 Juli 2021 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Sutrisno
2.Akhmad Zusa
69 — 39
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Sutrisno
2.Akhmad Zusa
69 — 39
Bahwa sesuai surat perintah Komandan Lantamal XIVTerdakwa menjabat sebagai operator (SAS) system aplikasisatker) Akun Lantamal XIV yang bertugas membuat produkinput data administrasi kKeuangan per satker, membuatproduk admin PPK (pejabat pembuat komitmen), membuatSPM (surat perintah membayar), merekord SPM kedalamSAIBA (system akutansi berbasis akrual) selanjutnyadicocokkan dengan data Simak BNN selanjutnya dilaporkanke KPKN melalui aplikasi erekon.3.
Register : 13-12-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN Penajam Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Pnj Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
H. Ambo Acca
Tergugat:
H. Nurdin
58 — 13
H. Ambo Acca
Tergugat:
H. Nurdin
58 — 13
Bahwa, apa yang diuraikan secara panjang lebar dalam gugatannya itudengan nilai yang fantastis dan dibebankan kepada Tergugat, jika benar adabiaya yang harus dibayar oleh Tergugat, tidaklan harus seketika atausekaligus hal demikian amat sangatlah berkelebihnan dan mengadaada,perlu diingatkan lagi disini baca dan simak dengan seksama isi dalam SuratPerjanjian disebutkan pembayaran dalam mengoperasikan alatberat/exsapator itu dengan cara tunai atau penjualan hasil panen jelasHalaman 8 dari 31 Putusan
Register : 07-11-2014 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 519/Pdt.G/2014/PN.Bdg Tanggal 23 Juni 2015 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAWAN . H. PRIHADI S. ABDOESSOEKI, Dkk
131 — 81
131 — 81
ataukuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang MilikNegara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.Bahwa tanah seluas 22.870 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986diatasnya berdiri bangunan kantor Kebun Percobaan dan rumah dinasmilik Tergugat Vill Tanah dan bangunan tersebut dicatat dan setiaptahun dilaporkan kepada Kementerian Keuangan (selaku PengelolaBarang) melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BarangMilik Negara (SIMAK
Putus : 18-07-2011 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 3237/Pid. B/2010/PN.SBY Tanggal 18 Juli 2011 — H. ACHIYAT ANWAR
100 — 36
100 — 36
atau tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang undangundang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus (Vide Dr.ANDIHAMZAH Hukum acara Pidana Indonesia 1993 hal 285), hak menuntut jugabisa hapus karena Ne bis in idem, Terdakwa meninggal dunia danDaluwarsa ;Surat dakwaan harus dibatalkan ;Pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi Surat dakwaan yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demihukum, sedangkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP apabilakita simak
Putus : 27-02-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 K/Pdt/2012 Tanggal 27 Februari 2013 —
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal Keputusan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 28 Juli 2011 No. 72/PDT/2010/PT.PR. berpendapat bahwa terjadi Perbuatan Melawan Hukum padahal kalaukita simak dari Judex Facti Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan TengahPalangka Raya seolaholah ada pemisah antara pemilik tanah dan pemilikbangunan tersebut;212Bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan TengahPalangka Raya tersebut telah salah menerapkan UUPA 1960 dalam perkaraini seolaholah secara khusus