Ditemukan 740 data
127 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka keterangan danpengakuan Turut Termohon Kasasi Il/Turut Terbanding II/TurutTergugat II membuktikan ketidak absahan aktaakta tersebut;Bahwa, bukti P12 dan 13, sama dengan bukti TT.I, 7 dan 9, samadengan bukti T. . 6 dan 7 yaitu Sertipikat No. 1658/Pegadungan danNo. 2360/Pegadungan (tetapi yang menjadi objek perkara a quohanya Sertifikat No. 1658/Pegadungan, sedangkan No. 2360/Pegadungan sebagai Pembanding) yang semula atas namaTermohon Kasasi /Terbanding /Tergugat kemudian dialihkankepada Termohon
Arisdo Fermando SH / Ekalita Adilang
Tergugat:
1.JHON CH BUDIMAN
2.JOPLEN BUDIMAN
3.ROBERT BUDIMAN
4.SISKA BUDIMAN
5.JIMMY BUDIMAN
6.JEANE BUDIMAN
7.LIKE LAHOPE
Turut Tergugat:
1.8. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, CQ. PEMERINTAH KOTA BITUNG DI BITUNG, CQ. PEMERINTAH KECAMATAN MADIDIR, CQ. KEPALA KANTOR KELURAHAN PACEDA KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG
2.9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
42 — 27
(ayah TergugatV);Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil jawabannya paraTergugat telah mengajukan bukti surat T.IVII.1 sampai T.IVIl 14 b, yangsebagian bukti surat tersebut dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalamdalil gugatannya pada poin 12, 13 dan 14 dan Penggugat meminta agarHalaman 64 dari 68 Ptsn No.140/PDT.G/2020/PN.Bit.dinyatakan bukti surat tersebut dinyata tidak sah dan tidak mengikat, namun daribukti surat Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat tidak cukupmembuktikan ketidak absahan
Terbanding/Tergugat I : SUMANTO
Terbanding/Tergugat II : Y. SUTISNA
Terbanding/Tergugat III : YATONO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Kedung Pengawas
Terbanding/Turut Tergugat : INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
129 — 88
No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahmenegaskan sistem Pertanahan di Indonesia mengandung sistem negatifbertendensi positif dimana suratsurat tanda bukti hak yang diberikan ituberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pengertian kuat dalam sistemnegatif adalah berarti tidak mutlak, sehingga Sertipikat Tanah masih mungkindibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( Inkracht vangewijsde) yang menyatakan ketidak absahan
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 143
Dengan demikian tuntutanPenggugat terkait ketidak absahan SHM No 535/Sawangan Baru atas namaTergugat Il, adalah tanpa alasan dan dasar hukum maka patut untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada poin 29 halaman 9, karena : Tanah objek sengketa yang dimaksudkan olehPenggugat sebagai miliknya adalah tidak BENAR, karena Tergugat II sebagai pihakyang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatasnyaberdasarkan
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada kenyataannya Tergugat dalam prosesmengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat HPL No. 2/Pulogebang, tidakmelaksanakan ketentuan yang diatur olen Permendagri tersebutguna verifikasi kKebenaran dan absahan dokumen pelepasan hakgirik C 1286 yang diajukan Perum Perumnas, sehingga kelirumemberikan Hak Pengelolaan kepada pihak yang tidak berhak,karena ternyata Perum Perumnas bukanlah pihak yang berhakatas tanah Girik C 1286 tersebut sebagaimana faktafakta yangdiuraikan
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
131 — 99
hukum oleh Tergugat, berdasarkan doe/lmathegeid dari sudut pandangTergugat sehingga relevan untuk terlibat dalam litigasi perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai konsideran menimbang, sebagai landasanfilosofis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentangPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeriadalah untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penangananperkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerahsehingga tidak terkait dengan ke absahan
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
128 — 74
Bahwa kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atastanah karena yang mempunyai hubungan hukum yang memberikannyasuatu hak yaitu pemegang haknya tetapi juga pemegang haknya bisamemberi kuasa kepada seseorang yang kuasanya tidak termasuk kuasamutlak itu yang menerima kalau yang membeli dapat tidaknya dia menguasaitanah itu dilinat dari subyeknya misalnya hak milik kalau yang membelikluarga asing maka di tidak memenuhi persyaratan ; Jadi lebih cendrung kepada ke absahan dia untuk bisa
159 — 14
bangunanHj.rohana,Aten/Nunung.Timur : dengan Tanah dan bangunan Engkus.Selatan : dengan di Jalan Moh Ali JI.BojongPicung.31Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentangpetunjuk Pelaksanaan lelang Pasal 16 Ayat (2)Penjual Pemilik barangbertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidanayang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundangundangandibidang lelang.Ayat (3) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan gantirugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
501 — 68
Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkanKe ABSAHAN bukti Hak kepemilikan atas tanah Penggugat, padahal buktiatas Hak Penggugat Tersebut (P1, P2 dan P3) mengandung cacat hukum,namun tanpa dasar Hukum Pengadilan Tingkat Pertama langsungMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, padahal apabilaHakim Tingkat pertama memeriksa tentang keabsahan alatbukti hak atas Tanah Penggugat terutama P1. P2. dan P3, dimana sertifikattanah tercatat atas nama PT.
Oleh karenanya Pertimbangan Judex Factieyang menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi /Pemohon Banding, tanoa Mepertimbangkan tentang ke ABSAHAN Hak MilikNo: 01599 atas nama MALA FATMA HUSIN adalah Putusan yang KURANGCUKUP PERTIMBANGAN yang mengakibatkan Putusan tersebut haruslah diBatalkan.
257 — 315
menyatakan diri selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahan kedudukanhukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai GOLKAR harus dimohonkandulu untuk diputuskan Mahkamah Partai GOLKAR, dan fakta hukum bahwatidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai GOLKAR yang mensahkankepengurusan Penggugat atas DPP Partai GOLKAR;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
66 — 27
Pinjmanan tidakakan cair ;e Bahwa di dalam berkas permohonan ada dua tanda tangan saksi yaitu : 1. padaRekomendasi dan 2. dan pada Surat keterangan gaji ;e Bahwa saksi tidak melakukan cros cek yang mendalam, saksi hanya berpedoman padaBendahara LULUQ FARIDA ISKAQ, karena bendahara yang saksi perintahkan untukcros cek ke absahan persyaratan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan olehBendahara apabila dikemudian hari terdapat ketidak sesuaian dan kemudian maju kepadasaksi, dengan memberikan pendapat
212 — 66
Sehingga karena itu apabila Penggugat membantah kebenarannya kepadadirinyalah dibebankan untuk membuktikan sebaliknya ;Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan ketidak absahan perjanjian jualbeli objek perjanjian Pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas , yangrelevan dengan perkara ini dirinya mengajukan suratsurat bukti bertanda : P.dk/ T.dr2 yaituSurat Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah bertanggal 19 Desember 2011, surat bukti P.dk/81T.dr1 berupa surat Gugatan Wanprestasi
109 — 18
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.1 Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karenaseharusnya Penggugat juga menggugat Pihak Kepala Jorong Ketinggian dan WaliNagari Sarilamak sebagai Pemerintahan Terendah yang telah ikut memberikanLegalitas / Ke absahan Surat Keterangan bahwa KASINI Benar telah Menghibahkansebidang tanah atau Setumpak sawah yang banyaknya 9 (Sembilan) piring terletak dimuka Lapau /Rumah SANAH Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak KecamatanHarau Kabupaten
115 — 19
oleh karenanya Tergugat II sebagai pembeli haruspula dinyatakan sebagai pembeli yang sah dan secara hukum harusdilindungi ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7,P.9 dan P11l pada prinsipnya bukti bukti tersebut adalah untukmembuktikan adanya pengikatan kredit antara Penggugat denganTergugat I dan membuktiksn telah terjadi lelang umum atas objekyang diikat dengan hak tanggungan, sehingga seluruh bukti tersebuttidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyangkut108ketidak absahan
Pengurus Yayasan Masjid Nurul Hidayah
Tergugat:
1.Triyono
2.Askonah
3.Muhammad Solichuddin Al Ayyuby
4.M. Basofi Sulaiman
5.Achmad Khoirul Anam
41 — 15
., M.Hum. yang isi pokoknya antara lain mengangkatdan menegaskan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan a quo untuk periode20152020 (bukti P13) dan Akta pernyataan keputusan rapat tanggal 1 Agustus2019 tersebut telah diberitahukan perubahan data Yayasan a quo danditerbitkan surat tanda bukti perihal penerimaan perubahan data Yayasan a quooleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi HukumUmum pada tanggal 8 Agustus 2019 (Bukti P14) secara yuridis tidak bisamerubah ketidak absahan Penggugat
Drs. TODUNG SIREGAR
Tergugat:
1.Dr. H. Badjora M. Siregar, Sp.B.
2.Iman Caecar Siregar
3.Syarif Muda Halomoan Siregar
149 — 40
Bona Hutaraja ;Ds Bahwa, Penggugat sendiri faktanya tidak meyakini ke absahan alashak yang dimilili oleh Pengugat, karena di dalam petitumnya meminta agaralas hak yang dimiliki oleh Penggugat disahkan oleh Majelis hakim, olehkarenanya jelas gugatan Pengugat ini adalah merupakan gugatan yangpenuh rekayasa dan kabur (Obscuur Libel);Dengan uraian tersebut diatas, kami mohonkan agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima dan apabila Majelis
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH selaku Ketua dan A.YETTY LENTARI,SH,MH Selaku Sekretaris Jenderal
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H.,M.H
590 — 341
untuk itupenggugat memberitahukan kepada tergugat, karena ada hubungandengan pihakpihak lain yang dilarang menyebabkan adanya konflikkepentingan dapat dibatalkan kedua obyek sengketa, karenamelanggar pasal 45 ayat (1,2) UndangUndang No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa ternyata kedua pejabat negara tersebut pada butir 15 (limabelas) di atas, tidak termasuk dalam kategori kekuasaankehakiman, walaupun penggugat telah mengajukan permohonkepada tergugat untuk membatalkan ketidak absahan
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
55 — 41
Bahwa sangat keliru dalil Pembanding dan II, dalam perkara Aquomendalilkan Surat Kuasa Jual dari Pembanding dan II adalah banyakkeganjilan dan ketidak absahan surat kuasa dari Pembanding dan Il,Majelis Hakim Banding Yang Mulia, untuk menilai apakah kuasa JualHalaman 63 dari 81 halaman Putusan Perdata No. 382/PDT/2019/PT.BDG.antara Terbanding dan Terbanding II adalah syah, maka dalam hal iniSurat Kuasa yang menjadi dasar bagi Terbanding II, adalah Surat Kuasayang dibuat dalam Akta Otentik di hadapan