Ditemukan 740 data
Terbanding/Penggugat : Eucharia Sastramidjaja
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH WATES
Terbanding/Turut Tergugat III : LURAH PASAWAHAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHANA
90 — 96
halpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat signifikantelah KELIRU mempertimbangkan hukumnya akan dibahas oleh Pembanding /Tergugat Il sebagai berikut :Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 45 dan 46 surat putusannya, yang menyimpulkan bahwa bukti P1 danP4 adalah merupakan objek sengketa, Adapun pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum, karenaMajelis Hakim tidak pernah meneliti dan menguji tentang ke absahan
Pembanding/Tergugat V : Nelson Sibarani Diwakili Oleh : CHRISE H. SIMANGUNSONG, SH
Terbanding/Penggugat I : Senti Flora Sibarani
Terbanding/Penggugat II : Rosmawaty Elpida Sibarani
Terbanding/Penggugat III : Nelsi Uli Sibarani
Terbanding/Penggugat IV : Ester Juliana Sibarani
Terbanding/Turut Tergugat V : Herlina Aruan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Rantau Prapat
39 — 30
Prapat Nomor64/Pdt.G/202/PN Rap tanggal 23 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadilisendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak dapatmembuktikan ketidak absahan dari Surat Penyerahan Harta Warisan tanggal 12Agustus 2009 yang ditandatangani Alm.
Pengurus Yayasan Masjid Nurul Hidayah
Tergugat:
1.Triyono
2.Askonah
3.Muhammad Solichuddin Al Ayyuby
4.M. Basofi Sulaiman
5.Achmad Khoirul Anam
41 — 15
., M.Hum. yang isi pokoknya antara lain mengangkatdan menegaskan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan a quo untuk periode20152020 (bukti P13) dan Akta pernyataan keputusan rapat tanggal 1 Agustus2019 tersebut telah diberitahukan perubahan data Yayasan a quo danditerbitkan surat tanda bukti perihal penerimaan perubahan data Yayasan a quooleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi HukumUmum pada tanggal 8 Agustus 2019 (Bukti P14) secara yuridis tidak bisamerubah ketidak absahan Penggugat
115 — 19
oleh karenanya Tergugat II sebagai pembeli haruspula dinyatakan sebagai pembeli yang sah dan secara hukum harusdilindungi ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7,P.9 dan P11l pada prinsipnya bukti bukti tersebut adalah untukmembuktikan adanya pengikatan kredit antara Penggugat denganTergugat I dan membuktiksn telah terjadi lelang umum atas objekyang diikat dengan hak tanggungan, sehingga seluruh bukti tersebuttidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyangkut108ketidak absahan
Drs. TODUNG SIREGAR
Tergugat:
1.Dr. H. Badjora M. Siregar, Sp.B.
2.Iman Caecar Siregar
3.Syarif Muda Halomoan Siregar
149 — 40
Bona Hutaraja ;Ds Bahwa, Penggugat sendiri faktanya tidak meyakini ke absahan alashak yang dimilili oleh Pengugat, karena di dalam petitumnya meminta agaralas hak yang dimiliki oleh Penggugat disahkan oleh Majelis hakim, olehkarenanya jelas gugatan Pengugat ini adalah merupakan gugatan yangpenuh rekayasa dan kabur (Obscuur Libel);Dengan uraian tersebut diatas, kami mohonkan agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima dan apabila Majelis
1.KINEM
2.SAMINI
3.KARWEN
Tergugat:
1.SUPRAPTO, SH
2.SLAMET WALUYO
3.MOHAMAD ZAKARIA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq KEPALA DESA GANDATAPA
2.Notaris PPAT Dr. AGUS PANDOMAN SH. MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
109 — 32
,serta Ke Absahan dari Buktibukti yang dimiliki masingmasing PihakHalaman 7 dari 88 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bmsyang berperkara (Penggugat/SLAMET WALUYO danTergugat/SUPRAPTO SH.).18.Bahwa dalam Perkara No. 17/Pdt.G./2016/PN. Bms. Yang diPutusdengan adanya PERDAMAIAN dapat Diketahui bahwa : Sadr.PRASETIO SH.
84 — 17
Pertani(Persero), sehingga hal demikian jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur(obscuur libels) dan juga membingungkan (confuse) karena antara pokok gugatantentang ketidak absahan sebuah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara(sertipikat dan SKPT) dan gugatan mengenai tuntutan ganti rugi materiil danimmaterial tidak dapat disatukan sebab masingmasing ada kewenangan tersendirisesual dengan Hukum Acara dan sesuai Yurisprudensi yang tetap dari MahkamahAgung RI.
153 — 56
* Dimana yang jadi sengketanyaobjek tanah (Perbuatan Melawan Hukum) atau mengenai ke absahan dariPPAT Kecamatan Pamarayan mengandung PENGGABUNGANGUGATAN TUN dan AHLI WARIS; Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT Konpensi/ TERGUGAT Rekonpensi,telah terjadi penggabungan gugatan antara GUGATAN WARIS denganSengeketa Tata Usaha Negara. Dimana penggabungan dua atau beberapagugatan yang masingmasing berdiri sendiri.
Pembanding/Tergugat V : Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao
Terbanding/Penggugat I : Yanti Bara Allo
Terbanding/Penggugat II : Sulaeman Bara A
Terbanding/Penggugat III : Anita Bara Allo
Terbanding/Penggugat IV : Selviana Bara Allo
Terbanding/Penggugat V : Roni Lebok
Terbanding/Penggugat VI : Ramli Bua Rante S Pd
Terbanding/Penggugat VII : Diana Parura
Turut Terbanding/Tergugat I : Kartini Ramba
Turut Terbanding/Tergugat II : Lendong Patontogan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendra Wijaya
172 — 166
Dan dalam pemberian jaminan oleh Tergugat kepada Tergugat V,dimana Jaminan (objek sengketa) ini Tergugat V terlebih dahulu telahmelakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten TanaToraja tentang ke absahan dari Sertifikat tersebut, dimana hasilnyadinyatakan clear dan tidak ada sengketa maupun tidak ada beban haktanggungan. Sehingga jaminan ini dapat diterima dan dilakukanpemasangan hak tanggungan.c.
DR KPHA TJANDRA SRIDJAYA PRADJONGGO,SH.MH
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Mojokerto
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto
135 — 77
Adapun alasan keberatan atas ketidak absahan perjanjian tersebut didasaripada alasan :a. Bahwa apabila benar "Quad Non ada Akta Perjanjian No. 9 tanggal 26 Juni1990 dan akta perjanjian lainnya, sudah jelas bahwa didalam Akta PerjanjianNo. 9 tanggal 26 Juni 1990 dalam judul perjanjiannya dengan tegasdinyatakan bahwa jual beli bangunan tersebut di atas tanah Negara;40b.
48 — 18
Gugatanpenggugat salah pihak (error in Persona);Bahwa penggugat memasukkan Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Jakarta sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo adalah salah pihak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 40/PMK07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan lelang menyatakan: Penjual bertanggng jawab atas tuntutanganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang,Hal 74 dari 82 Hal. Put. Perk.
173 — 107
Sehinga bukti mana bagimajelis tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menyangkal ketidak absahan aktahibah saham No 12 dan No 13 tertanggal 26 Nopember 2007 tersebut diatas.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sangkalan Para Tergugat dan TurutTergugat yang menyatakan Bahwa Tergugat II bukanlah Pihak dalam akta Hibah ,sehingga akta akta Hibah tersebut tidak dapat menimbulkan adanya kewajiban apapunbagi Tergugat II, dalam hal ini majelis berpendapat Oleh karena terbitnya hibahtersebut dilatar belakangi
294 — 161
Bahwa dengan melihat ketidak absahan penggunaan Materai tempel6000 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah Materaipada Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P6 s/d BuktiP8 yang masingmasing tanggal 13 Maret 2004 tersebut, berbedadengan penggunaan Materai tempel 6000 yang sah dan benar tahun2004 yaitu penggunaan Materai tempel 6000 yang burung Garudanyadisebelah kiri bagian atas Materai yang diajukan sebagai contoh kepadaBapak Kepala Kantor Pos Samarinda yaitu Materai tempel
Bahwa selain ketidak absahan Surat JualBeli tanggal 06 April 2005(Bukti P5) yang diuraikan diatas, Surat JualBeli tanggal 06 April 2005yang ditulis tangan oleh Achmad Antal HS sendiri yang hanya diketahuioleh Ketua RT. 04 Bakrani (Bukti P5) itu juga telah bertentangandengan hukum, sebagaimana menurut hukum yang diuraikan Para yaitu telah bertentangan dengan :( Yurisprudensi Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979menyatakan : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 setiap pemindahan
Pembanding/Tergugat II : JIMMY ANGGREK
Pembanding/Tergugat III : YENNY ANGGREK
Terbanding/Penggugat : CHARLES THANUNG PITOBY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
97 — 113
Bahwa telah terungkap ketidak absahan / tidak benar bukti P.50tersebut, sebab Bukti P.50 Sesuai Sertifikat hak Milik Nomor: 379/ Alak,tanggal 18 September 1989, Gambar situasi tertanggal 19 Mei 1988,Halaman 37 dari 75, Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT KPGNomor: 418/ 1988, seluas 2.962 M2 atas nama JOHN ANGGREK, denganbatasbataS 2 22222 2enee Utara dengan Jalan YosSUCAISO 220220222 none nnn ennnn nnn Timur dengan tanah Efera Selatan dengan tanah EferQU jac Barat dengan tanah sengketaantara Urbanus Lain
286 — 67
menerbitkanKeputusan Pemberhentian Penggugat; karena alasan pmberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar yang menurut Tergugatdikarenakan keterlibatan Penggugat dalam upaya pemenangan pasanganJokowiJusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, alasanmana jelas bertentangan dengan Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat22 Mel 2014, yang pada faktanya tidak pernah menetapkan adanya SanksiOrganisasi berupa Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar.Fakta di atas semakin menegaskan ketidak absahan
88 — 38
peristiwa hukum jual beli yang tidak sah, karenaperistiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camat selaku PejabatPembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapat membuktikanbahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakui keabsahanproses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
70 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi VI adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Demikianpun halnya dengan Akta Jual Beli Nomor 54/2009 yang dibuat olehdan dihadapan Termohon Kasasi VIII selaku Notaris/PPAT adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Oleh karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukumdi atas maka dapat dikatagorikan Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya menyangkut ketidak absahan
1.IR. SONYA S. KEMBUAN
2.DRS. RISWAN Ak.Ca
3.HERMAN CHARLES DAMOS TINDAS
Tergugat:
3.H. DENNY SIAHAAN
4.REENA JANGKY
5.RUDY BANGUN
282 — 165
berhubungan denganbadan hukum lain di luar perhimpunan termasuk di depan pengadilan sertainstansi pemerintah;Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat menyatakan tindakanPara Tergugat dilakukan dalam kapasitas selaku pribadi, namun halhal yangdiuraikan dalam positaposita gugatan Para Penggugat tersebut menyinggungpemilinan Pengurus PPPSRSPPA periode tahun 2018 sampai dengan periodetahun 2022 tersebut yang didalilkan tidak sah, dengan demikian seharusnyadigugat atau dibuktikan terlebin dahulu ketidak absahan
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
131 — 29
Kewenangan Lembaga PraperadilanBahwa perihal gugatan Penggugat mengenai,...PERLAWANAN LAPORANPOLIS NOMOR LP/109/V/2018/JATIM/RES MDN TANGGAL 16 MEI 2018DENGAN SURAT PENYIDIKAN NOMORSP.DIK/45.A/X1/2018/SATRESKRIM TANGGAL 27 NOPEMBER 2018Halaman 1 gugatan Penggugat/, seharusnya terhadap perihal ini tidakselayaknya diajukan dalam bentuk Perlawanan dan secara bersamadigabung dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebab laporan polisi danSurat penyidikan tersebut apabila mengandung unsur ketidak absahan makalembaga
123 — 32
administrasinya diantaranya surat pengakuanhutang, kwitansi dan kemudian uang diserahkan kepada nasabah dikantor BRI.Bahwa Persyaratan pokok adalah foto copy KTP ( Kartu tanda penduduk) dan foto copy KK ( Kartu keluarga ) dan persyaratan tambahan adalahSurat Keterangan Usaha ( SKU ) yang dikeluarkan dari desa yangbersangkutan.Bahwa maksud dan tujuan disposisi dari ka unit kepada mantri adalahuntuk dilakukan proses kredit yang dimulai dengan On The Sport ( OTS )lapangan yang tujuannya untuk meneliti ke absahan
membubuhkantanda tangan dalam berkas tersebut dan berkas diserahkan ke bagianteller untuk dilakukan pencairan.Bahwa Persyaratan pokok adalah foto copy KTP ( Kartu tanda penduduk) dan foto copy KK ( Kartu keluarga ) dan persyaratan tambahan adalahSurat Keterangan Usaha ( SKU ) yang dikeluarkan dari desa yangbersangkutan.Bahwa maksud dan tujuan disposisi dari ka unit kepada mantri adalahuntuk dilakukan proses kredit yang dimulai dengan On The Sport ( OTS )lapangan yang tujuannya untuk meneliti ke absahan