Ditemukan 741 data
Terbanding/Penggugat : Eucharia Sastramidjaja
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH WATES
Terbanding/Turut Tergugat III : LURAH PASAWAHAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHANA
83 — 93
halpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat signifikantelah KELIRU mempertimbangkan hukumnya akan dibahas oleh Pembanding /Tergugat Il sebagai berikut :Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 45 dan 46 surat putusannya, yang menyimpulkan bahwa bukti P1 danP4 adalah merupakan objek sengketa, Adapun pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum, karenaMajelis Hakim tidak pernah meneliti dan menguji tentang ke absahan
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
110 — 44
sendiri untukproses penerbitan. sertifikat yang seharusnya dilibatkan dalampenentuan posisi tanah, ukuran dan batasbatasnya (videpasal 50,51dan 52 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)akibatnya banyak datadata yuridis serta data fisik tidak terpenuhi untukmemenuhi unsur formil dan materil dalam penerbitan sertifikat milikTergugat Il sehingga mengakibatkan ketidak absahan
110 — 19
oleh karenanya Tergugat II sebagai pembeli haruspula dinyatakan sebagai pembeli yang sah dan secara hukum harusdilindungi ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7,P.9 dan P11l pada prinsipnya bukti bukti tersebut adalah untukmembuktikan adanya pengikatan kredit antara Penggugat denganTergugat I dan membuktiksn telah terjadi lelang umum atas objekyang diikat dengan hak tanggungan, sehingga seluruh bukti tersebuttidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyangkut108ketidak absahan
Pengurus Yayasan Masjid Nurul Hidayah
Tergugat:
1.Triyono
2.Askonah
3.Muhammad Solichuddin Al Ayyuby
4.M. Basofi Sulaiman
5.Achmad Khoirul Anam
40 — 15
., M.Hum. yang isi pokoknya antara lain mengangkatdan menegaskan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan a quo untuk periode20152020 (bukti P13) dan Akta pernyataan keputusan rapat tanggal 1 Agustus2019 tersebut telah diberitahukan perubahan data Yayasan a quo danditerbitkan surat tanda bukti perihal penerimaan perubahan data Yayasan a quooleh Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Administrasi HukumUmum pada tanggal 8 Agustus 2019 (Bukti P14) secara yuridis tidak bisamerubah ketidak absahan Penggugat
Drs. TODUNG SIREGAR
Tergugat:
1.Dr. H. Badjora M. Siregar, Sp.B.
2.Iman Caecar Siregar
3.Syarif Muda Halomoan Siregar
140 — 40
Bona Hutaraja ;Ds Bahwa, Penggugat sendiri faktanya tidak meyakini ke absahan alashak yang dimilili oleh Pengugat, karena di dalam petitumnya meminta agaralas hak yang dimiliki oleh Penggugat disahkan oleh Majelis hakim, olehkarenanya jelas gugatan Pengugat ini adalah merupakan gugatan yangpenuh rekayasa dan kabur (Obscuur Libel);Dengan uraian tersebut diatas, kami mohonkan agar Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima dan apabila Majelis
Pembanding/Tergugat V : Nelson Sibarani Diwakili Oleh : CHRISE H. SIMANGUNSONG, SH
Terbanding/Penggugat I : Senti Flora Sibarani
Terbanding/Penggugat II : Rosmawaty Elpida Sibarani
Terbanding/Penggugat III : Nelsi Uli Sibarani
Terbanding/Penggugat IV : Ester Juliana Sibarani
Terbanding/Turut Tergugat V : Herlina Aruan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Rantau Prapat
36 — 28
Prapat Nomor64/Pdt.G/202/PN Rap tanggal 23 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadilisendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak dapatmembuktikan ketidak absahan dari Surat Penyerahan Harta Warisan tanggal 12Agustus 2009 yang ditandatangani Alm.
148 — 56
* Dimana yang jadi sengketanyaobjek tanah (Perbuatan Melawan Hukum) atau mengenai ke absahan dariPPAT Kecamatan Pamarayan mengandung PENGGABUNGANGUGATAN TUN dan AHLI WARIS; Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT Konpensi/ TERGUGAT Rekonpensi,telah terjadi penggabungan gugatan antara GUGATAN WARIS denganSengeketa Tata Usaha Negara. Dimana penggabungan dua atau beberapagugatan yang masingmasing berdiri sendiri.
79 — 17
Pertani(Persero), sehingga hal demikian jelas bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur(obscuur libels) dan juga membingungkan (confuse) karena antara pokok gugatantentang ketidak absahan sebuah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara(sertipikat dan SKPT) dan gugatan mengenai tuntutan ganti rugi materiil danimmaterial tidak dapat disatukan sebab masingmasing ada kewenangan tersendirisesual dengan Hukum Acara dan sesuai Yurisprudensi yang tetap dari MahkamahAgung RI.
Pembanding/Tergugat V : Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Rantepao
Terbanding/Penggugat I : Yanti Bara Allo
Terbanding/Penggugat II : Sulaeman Bara A
Terbanding/Penggugat III : Anita Bara Allo
Terbanding/Penggugat IV : Selviana Bara Allo
Terbanding/Penggugat V : Roni Lebok
Terbanding/Penggugat VI : Ramli Bua Rante S Pd
Terbanding/Penggugat VII : Diana Parura
Turut Terbanding/Tergugat I : Kartini Ramba
Turut Terbanding/Tergugat II : Lendong Patontogan
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendra Wijaya
169 — 148
Dan dalam pemberian jaminan oleh Tergugat kepada Tergugat V,dimana Jaminan (objek sengketa) ini Tergugat V terlebih dahulu telahmelakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten TanaToraja tentang ke absahan dari Sertifikat tersebut, dimana hasilnyadinyatakan clear dan tidak ada sengketa maupun tidak ada beban haktanggungan. Sehingga jaminan ini dapat diterima dan dilakukanpemasangan hak tanggungan.c.
168 — 101
Sehinga bukti mana bagimajelis tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menyangkal ketidak absahan aktahibah saham No 12 dan No 13 tertanggal 26 Nopember 2007 tersebut diatas.Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sangkalan Para Tergugat dan TurutTergugat yang menyatakan Bahwa Tergugat II bukanlah Pihak dalam akta Hibah ,sehingga akta akta Hibah tersebut tidak dapat menimbulkan adanya kewajiban apapunbagi Tergugat II, dalam hal ini majelis berpendapat Oleh karena terbitnya hibahtersebut dilatar belakangi
DR KPHA TJANDRA SRIDJAYA PRADJONGGO,SH.MH
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Mojokerto
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mojokerto
133 — 77
Adapun alasan keberatan atas ketidak absahan perjanjian tersebut didasaripada alasan :a. Bahwa apabila benar "Quad Non ada Akta Perjanjian No. 9 tanggal 26 Juni1990 dan akta perjanjian lainnya, sudah jelas bahwa didalam Akta PerjanjianNo. 9 tanggal 26 Juni 1990 dalam judul perjanjiannya dengan tegasdinyatakan bahwa jual beli bangunan tersebut di atas tanah Negara;40b.
286 — 151
Bahwa dengan melihat ketidak absahan penggunaan Materai tempel6000 yang burung garudanya berada disebelah kanan bawah Materaipada Bukti Surat Para Terbanding/Para Penggugat Bukti P6 s/d BuktiP8 yang masingmasing tanggal 13 Maret 2004 tersebut, berbedadengan penggunaan Materai tempel 6000 yang sah dan benar tahun2004 yaitu penggunaan Materai tempel 6000 yang burung Garudanyadisebelah kiri bagian atas Materai yang diajukan sebagai contoh kepadaBapak Kepala Kantor Pos Samarinda yaitu Materai tempel
Bahwa selain ketidak absahan Surat JualBeli tanggal 06 April 2005(Bukti P5) yang diuraikan diatas, Surat JualBeli tanggal 06 April 2005yang ditulis tangan oleh Achmad Antal HS sendiri yang hanya diketahuioleh Ketua RT. 04 Bakrani (Bukti P5) itu juga telah bertentangandengan hukum, sebagaimana menurut hukum yang diuraikan Para yaitu telah bertentangan dengan :( Yurisprudensi Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979menyatakan : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 setiap pemindahan
1.KINEM
2.SAMINI
3.KARWEN
Tergugat:
1.SUPRAPTO, SH
2.SLAMET WALUYO
3.MOHAMAD ZAKARIA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq KEPALA DESA GANDATAPA
2.Notaris PPAT Dr. AGUS PANDOMAN SH. MKn.
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
106 — 32
,serta Ke Absahan dari Buktibukti yang dimiliki masingmasing PihakHalaman 7 dari 88 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bmsyang berperkara (Penggugat/SLAMET WALUYO danTergugat/SUPRAPTO SH.).18.Bahwa dalam Perkara No. 17/Pdt.G./2016/PN. Bms. Yang diPutusdengan adanya PERDAMAIAN dapat Diketahui bahwa : Sadr.PRASETIO SH.
Pembanding/Tergugat II : JIMMY ANGGREK
Pembanding/Tergugat III : YENNY ANGGREK
Terbanding/Penggugat : CHARLES THANUNG PITOBY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
93 — 109
Bahwa telah terungkap ketidak absahan / tidak benar bukti P.50tersebut, sebab Bukti P.50 Sesuai Sertifikat hak Milik Nomor: 379/ Alak,tanggal 18 September 1989, Gambar situasi tertanggal 19 Mei 1988,Halaman 37 dari 75, Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT KPGNomor: 418/ 1988, seluas 2.962 M2 atas nama JOHN ANGGREK, denganbatasbataS 2 22222 2enee Utara dengan Jalan YosSUCAISO 220220222 none nnn ennnn nnn Timur dengan tanah Efera Selatan dengan tanah EferQU jac Barat dengan tanah sengketaantara Urbanus Lain
270 — 67
menerbitkanKeputusan Pemberhentian Penggugat; karena alasan pmberhentianPenggugat sebagai Anggota Partai Golkar yang menurut Tergugatdikarenakan keterlibatan Penggugat dalam upaya pemenangan pasanganJokowiJusuf Kalla dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, alasanmana jelas bertentangan dengan Keputusan Rapat Pengurus Pleno Tergugat22 Mel 2014, yang pada faktanya tidak pernah menetapkan adanya SanksiOrganisasi berupa Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golkar.Fakta di atas semakin menegaskan ketidak absahan
42 — 12
Gugatanpenggugat salah pihak (error in Persona);Bahwa penggugat memasukkan Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Jakarta sebagai Tergugat IV dalam perkara aquo adalah salah pihak, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)Peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 40/PMK07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan lelang menyatakan: Penjual bertanggng jawab atas tuntutanganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang,Hal 74 dari 82 Hal. Put. Perk.
Terbanding/Tergugat I : IWAN SANTOSO HARTONO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. RUDI ALAMSYAH
Terbanding/Tergugat III : H. S. ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat IV : HJ. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat V : Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat VI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat VII : AA GUMILAR,SE
Terbanding/Tergugat VIII : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat IX : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat X : ANI MARYAM
Terbanding/Tergugat XI : HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat XII : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XIII : DODI SOMANTRI
Terbanding/Tergugat XIV : DEDE WIHARJA
Terbanding/Tergugat XV : Hj. EULIS NUROHBIAH
Terbanding/Tergugat XVI : KANG SOEI LIANG
Terbanding/Tergugat XVII : FELIX HANS CRISTANTO
Terbanding/Tergugat XVIII : NENI WIDAYATI
Terbanding/Tergugat XIX : Hj. ONENG ATIKAH
Terbanding/Tergugat XX : NANANG CAHYANA, Sag
Terbanding/Tergugat XXI : CUCU C
150 — 67
1969 yangterkena ketentuan landreform dan dikuasai olehPanitia Landreform DaerahTK Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat jo SK Gubenur JawaBarat tanggal 19 Desember tahun 1970 No. 255/B.XIl/ Pem/SK/70 sertaHalaman 42 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDGSurat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 27Agustus 1983 Nomor: 593.41/4936/Agr hanya menyangkut luasnya sajatidak menjelaskan tentang persilpersil mana saja yang diserahkan kepadaNegara, lagi pula ketidak absahan
86 — 38
peristiwa hukum jual beli yang tidak sah, karenaperistiwa hukum Jual beli a quo tidak dilakukan dihadapan pejabat yangberwenang untuk itu, yang dalam hal ini Notaris atau Camat selaku PejabatPembuan Akta Tanah.Bahwa lagipula jual beli tanah sengketa dilakukan secara dibawa tangantersebut diduga fiktif dan manipulatif karena para Tergugat dapat membuktikanbahwa ke 16 orang warga kampung Menjaga tidak mengakui keabsahanproses jual beli tersebut.Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan ketidak absahan
67 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi VI adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Demikianpun halnya dengan Akta Jual Beli Nomor 54/2009 yang dibuat olehdan dihadapan Termohon Kasasi VIII selaku Notaris/PPAT adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Oleh karena Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukumdi atas maka dapat dikatagorikan Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya menyangkut ketidak absahan
1.IR. SONYA S. KEMBUAN
2.DRS. RISWAN Ak.Ca
3.HERMAN CHARLES DAMOS TINDAS
Tergugat:
3.H. DENNY SIAHAAN
4.REENA JANGKY
5.RUDY BANGUN
277 — 156
berhubungan denganbadan hukum lain di luar perhimpunan termasuk di depan pengadilan sertainstansi pemerintah;Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat menyatakan tindakanPara Tergugat dilakukan dalam kapasitas selaku pribadi, namun halhal yangdiuraikan dalam positaposita gugatan Para Penggugat tersebut menyinggungpemilinan Pengurus PPPSRSPPA periode tahun 2018 sampai dengan periodetahun 2022 tersebut yang didalilkan tidak sah, dengan demikian seharusnyadigugat atau dibuktikan terlebin dahulu ketidak absahan