Ditemukan 719 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebegaimana sebagaipara sebagaaimana sebagaianak sebagairnana sebagainama sebagaimnana sebagainmana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 248_Pdt.G_2015_PN Jkt Sel
Tanggal 7 Oktober 2015 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, beralamat di Sovereign Plaza lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan bersama-sama dengan kuasa hukumnya PUJIATI, S.H. dan ASTALITA AMIR, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ANITA KOLOPAKING & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI, Dokter Umum pada Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), bertempat tinggal di Jalan Metro Duta Kav. UE, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. Dr. YANWAR HADIYANTO, MARS, Direktur Utama Rumah Sakit Pondok
346 — 252
  • Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt SelMenimbang, bahwa hal tersebut sebagainana dalil gugatan Penggugattelah di kemukakan kepada para Tergugat dan meminta para Tergugat untukmerobah/memperbaiki keterangan subjektif tersebut sebagaimana keadaanyang sebenarnya tetapi para Tergugat tidak bersedia pada hal keterangansubjektif tersebut tidak didapat para Tergugat dari Penggugat sebagai orang tuaalmarhum Aryasena Satria Ajie yang ikut mengantarkan almarhum tersebut keRumah Sakit Pondok Indah yang ditangani Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-04-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 248/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Oktober 2015 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb, Lawan 1. Dr. SINTHYA DHEWI, 2. Dr. YANWAR HADIYANTO, MARS, 3. PT. BINARA GUNA MEDIKTAMA,
479 — 340
  • Nomor 248/Pdt.G/2015/PN Jkt SelMenimbang, bahwa hal tersebut sebagainana dalil gugatan Penggugattelah di kemukakan kepada para Tergugat dan meminta para Tergugat untukmerobah/memperbaiki keterangan subjektif tersebut sebagaimana keadaanyang sebenarnya tetapi para Tergugat tidak bersedia pada hal keterangansubjektif tersebut tidak didapat para Tergugat dari Penggugat sebagai orang tuaalmarhum Aryasena Satria Ajie yang ikut mengantarkan almarhum tersebut keRumah Sakit Pondok Indah yang ditangani Tergugat
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SAHAT SIDABUTAR
2.RICHARD
3.BAMBANG SIMORANGKIR
4.HARLES SIANTURI
5.Reynol Manurung
6.Maja Pulo Naibaho
7.Tioria Br. Simanjuntak
8.Sotarduga R H P Pangaribuan
9.Rabenca Hasibuan
10.Maju Hutajulu
11.Alpen Simatupang
12.Parlin Silitonga
13.Bakti Sianipar
14.Merliana Br. Sihombing
15.Sahat Parlinggoman Pasaribu
16.Ramli Sinaga
17.Raymond Amry Pardede
18.Joel H Siregar
19.Jhonson Hasibuan
20.Masinton Pangaribuan
21.Manter Sihotang
22.Belman Pangaribuan
23.Najaruddin Simanjuntak
24.PH Panggabean
25.Jadiman Hasiholan Manik
26.Willy Roy Pangaribuan
27.Hapataran P Manalu
28.Suparman Siagian
29.Piner Sitorus
Tergugat:
1.PENDETA GIDEON SARAGIH, SARJANA THEOLOGIA
2.PENDETA EMMY FIER SILALAHI, SARJANA THEOLOGIA
3.ROMMEL SOTARDODO PANGGABEAN
4.TOGARASDEN PARUNTUNGAN TAMBUNAN
5.TIOPAN TINAMBUNAN
77 — 46
  • padapokoknya meminta Tergugat untuk menjelaskan halhal yang menjadialasanalasan pengenaan RPP kepada Jemaat dan Somasi agarTergugat segera meralat dan membuat permohonan maaf kepadaJemaat yang terkena RPP dan dimuat dalam Warta Jemaat HKBPCibinong, Minggu 23 Februari 2020.Bahwa surat yang ditujukan kepada Tergugat itu dan sengajadiantarkan pada hari itu juga (21 Februari 2020) adalah atas keyakinanTergugat pasti ada di Gereja HKBPCRC mengingat pada waktu ituadalah merupakan jadwal Sermon Parhalado sebagainana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 235/PDT.G/2016/PN.BDG ;
Tanggal 14 Februari 2017 — IBA ROSMAYAWATI Lawan ARIES FATURAHMAN
83 — 40
  • /PN.BDG. antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Tergugat Il sebagaipihak pembeli, sebagainana berdasarkan akta jual beli No. 06/2016tanggal 25 April 2016 dam akta jual beli No, 08/2016 tanggal 27 April 2016.Bahwa Tergugat Ill sangpat keberatan dengan dimasukannya sebagai ParaPihak atau selaku Terguyat III didalam perkara A quo, karena telah kelirumenggugat orang, yaity menjadikan Tergugat Ill Selaku Notaris/PPATsebagai Tergugat Ill, padahal nyatanyata Tergugat Ill tidak berkapasitassebagai
Pengadilan PN TOBELO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL
Tanggal 11 Juli 2013 — Perdata - Sutrisno Sukendy Melawan - Rusli Sibua, Weni R. Pasariu, Mohdar Arif, Iksan Kirkof, Nardi Barangkati, Ahdad Hasan, Yeni Makatita.
292 — 128
  • Bahwa dengan telah menjadi kabupaten baru, yakni Kabupaten Pulau Morotai, makaPENGGUGAT juga telah merubah tempat kedudukan usahanya menjadi berada diKecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai sebagainana , nlgfgqntumdalam Keputusan Mentei Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU40672.AH.01.02.Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan tertanggal 18 Agustus 2010 dan juga perubahan pada dokumen pendukungkegiatan usaha yakni:8.10.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2750 — 5002
  • Sebagainana PARA PEMOHONKEBERATAN telah jelaskan padabagian Keberatan di atas, makamenunjuk pada halaman 5 LaporanHal. 171 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELDugaan Pelanggaran, diketahui TimInvestigator telah menetapkan 4wilayah geografis untuk dalamdugaan pelanggaran yaniJabodetabek, Medan, Surabaya, danMakassar.2. Menunjuk pada proses PemeriksaanLanjutan, maka telah dilakukanpemeriksaan saksi fakta padaselurun wilayah geografis dalamdugaan pelanggaran a quo.
    Sebagainana PARA PEMOHONKEBERATAN telah jelaskan padabagian Keberatan di atas, makamenunjuk pada keterangan Ahli Prof.Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H.,Hal. 173 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELM.Li., maka diketahui hal hal yangpada intinya sebagai berikut:a. UU No.5/1999 mengatur atauberkaitan atas 2 bidang yaknihukum dan ekonomi:b.
    Sebagainana PARA PEMOHONKEBERATAN telah jelaskan di atas,maka menunjuk pada keteranganAhli Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait,S.H., M.Li., maka diketahui hal halyang pada intinya sebagai berikut:a. UU No.5/1999 mengatur atauberkaitan atas 2 bidang yaknihukum dan ekonomi:b. Bahwa dalam pembuktian UUNo. 5/1999 maka dibutuhkansuatu dasar yakni dapat berupakajian, dimana contohnyaadalan dalam Pasal 14UU/1999 terkait penguasaanHal. 212 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020.
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 01-04-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 555/Pdt.G/2015/PA.Gs.
Tanggal 17 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
65 — 7
  • sebesar1.750.000 dibayar Tergugat; Bahwa di usaha Tergugat tersebut Ada 2 pegawai yaitu pak Agus dan pak Faurus yang sudahkeluar;e Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 ekor sapi yang dipelihara oleh pakSuhud;Bahwa atas keterangan saksisaki Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakantidak keberatanBahwa berdasarkan perintah Ketua Majelis, pada tanggal 2 Desember 2015 JurusitaPengadilan Agama Gresik telah melakukan sita jaminan/sita marital atas harta objek sengketa,yang hasilnya sebagainana
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2012 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 15-09-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 214/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR
Tanggal 1 April 2013 — H. Ketong bin H. Aming , Cs.; Lawan; 1. Ahli Waris Almarhum Ny.SAANAH binti H.AMING; 2. CAMAT KEBON JERUK dahulu dalam jabatannya selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
52 — 13
  • Bahwa benar pada pasal 39 ayat (1) b Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah diatur bahwa:Pasal 39 Ayat (1) PPAT menolak untuk membuat akta jika :b mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, tidak disampaikan:1) Surat bukti sebagainana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atauSurat Keterangan Kepala Daerah/Kelurahan yang menyatakanbahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan55 Sampai dengan 108 Putusan Nomor 214/
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
1.Gugun Dimyati
2.Yustika Sari
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
385 — 209
  • ., dst;Bahwa sebagainana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwadasar penerbitan SHM a quo yang salah satunya berupa Surat Kohir C No.1154 Persil No. 25 b S Il seluas 383 da (3830 m2) dan Persil No. 25 Sseluas 2.445 da (24.450 m2) atas nama Nyimas Ningroem telahdinyatakan terbukti palsu. sebagaimana adanya Putusan PidanaPengadilan Negeri Bandung Kls A Khusus tanggal 16062003 Nomor :293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo.
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 08/PDT.G/2011/PN.BDW
Tanggal 14 Desember 2011 — Dr. H. ALWAN SRI KUSTONO, SE, MS
184 — 76
  • ada satu namauntuk satu yayasan, dengan pengertian bahwa di dalam sebuahyayasan yang berbadan hukum tidak akan terjadi dualismekepengurusan, sehingga hubungan hukum baik ke dalam maupur 45 ke luar hanya terdapat satu nama yayasan yang mewakili yayasanbersangkutan yang namanya secara sah telah tercatat dalamdaftar yayasan di Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Oleh karena itu legalitas keberadaan YayasanPendidikan Gotong Royong Bondowoso sebagai badan hukum berbentuk yayasan sebagainana
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 14-01-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PA SELONG Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
145 — 82
  • Oleh karenanya eksepsiterkait Kompetensi Absolut tersebut Ssudah sepantasnya untuk dinyatakanditolak seluruhnya.Terhadap eksepsi huruf B angka 1 poin a mengenai subyek gugatan kabur.Bahwa tidak benar subyek gugatan Para Penggugat kabur yang benarsubyek gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar sebagainana yangtelah disebutkan/diuraikan dalam gugatan (tidak kurang/tidak lebih).Adapun Amag Jan (Turut Tergugat 1) dan Muhtar alias Amaq Sukarman binMaun (Turut Tergugat 3) yang dijadikan sebagai alasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
192 — 56
  • Moestopo sejak tahun 2015, sebagainana surat TERGUGATNomor : 504/A/Ys.UPDM/III/2015 Tanggal 19 Maret 2015 dan Nomor :928/A/Ys.UPDM/X/2015 Tanggal 5 Oktober 2015. Oleh karena ituperbuatan TERGUGAT tersebut lagilagi merupakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yang merugikan bagiPENGGUGUGAT , PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III; Padahalapabila mengacu pada Wasiat (P 3) dari Alm. Prof. DR.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 24-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terdakwa:
MURAT
108 — 32
  • Bahwa Anggaran tersebut sebagainana APBDES desa tubang raeng kec.Jelimpo kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 11 April 2014 — INDRIYANTO Bin PRAPTO MIHARJO.
46 — 13
  • lainlain pendatan asli desa yang sah.Pasal 2 ayat (1) huruf c: bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterima oleh Kabupaten untuk setiap Desa paling sedikit 10%(sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secaraproporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).Pasal 2 ayat (2): bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkanmelalui Kas Desa.Pasal 2 ayat (4): sumber pendapatan Desa sebagainana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 11 April 2013 — INDRIYANTO Bin PRAPTO MIHARJO
66 — 21
  • lainlain pendatan asl desa yang sah.Pasal 2 ayat (1) huruf c: bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dandaerah yang diterima oleh Kabupaten untuk setiap Desa paling sedikit 10%(sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secaraproporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD).Pasal 2 ayat (2): bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi danPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkanmelalui Kas Desa.Pasal 2 ayat (4): sumber pendapatan Desa sebagainana
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Yufrizal, M.Si. bin Sulaiman Umar
111 — 24
  • Kemudian pada tahun 2011 menjabat selaku KabidHTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), dan terakhir sekarang ahli selakuKepala Kantor Pertanahan di Tebing Tinggi ;Bahwa yang dimaksud hak atas tanah sebagainana dimaksud pada pasal 4 UUNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria adalah hak yangdiberikan oleh Negara dan dipunyai oleh orangorang baik sendiri maupunbersamasama dengan orangorang lain serta badanbadan hukum;Bahwa jenis jenis hak atas tanah sesuai dengan pasal 16 UU Nomor 5 tahun1960
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — M. Nasir, G, SH Bin (Alm) M. Amin Gafur
145 — 34
  • Kemudian pada tahun 2011 menjabat selaku KabidHTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), dan terakhir sekarang ahli selakuKepala Kantor Pertanahan di Tebing Tinggi ;Bahwa yang dimaksud hak atas tanah sebagainana dimaksud pada pasal 4 UUNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria adalah hak yangdiberikan oleh negara dan dipunyai oleh orangorang baik sendiri maupunbersamasama dengan orangorang lain serta badanbadan hukum;Bahwa jenis jenis hak atas tanah sesuai dengan pasal 16 UU Nomor 5 tahun1960
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Said Jailani Bin (Alm) Abd. Rasyid Qoedri
132 — 54
  • Kemudian pada tahun 2011 menjabat selaku KabidHTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), dan terakhir sekarang ahli selakuKepala Kantor Pertanahan di Tebing Tinggi ;Bahwa yang dimaksud hak atas tanah sebagainana dimaksud pada pasal 4 UUNomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria adalah hak yangdiberikan oleh negara dan dipunyai oleh orangorang baik sendiri maupunbersamasama dengan orangorang lain serta badanbadan hukum;Bahwa jenis jenis hak atas tanah sesuai dengan pasal 16 UU Nomor 5 tahun1960
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 7 Juni 2016 — IRIANA, A.Md.
80 — 25
  • Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim berpendapat yangpada kesimpulannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagainana