Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April2013;6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Mei 2013 No. 22/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengantanggal 20 Juni 2013;7.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambitanggal 27 Mei 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TIPIKOR JAMBI sejaktanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;Hal. 1 dari 41 hal. Put. Nomor 1682 K/Pid.Sus/20138. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua MudaPidana, Nomor 2711/2013/S.909.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 24September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (limapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013;9.

kepada saya, karena sesuai denganpertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi bahwa jumlahkerugian negara relatif sangat kecil dan telah dikembalikan melalui JaksaPenuntut Umum jauh sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka (tidakada kerugian negara), seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi membebaskansaya dari segala hukuman.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah mengabaikan faktafakta hukum dan keterangan saksisaksi yang ada selama prosespersidangan yang saya jalani di Pengadilan Tipikor

Selain itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi,tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pad a halaman 37 yangmenyatakan hal yang memberatkan saya yaitu bahwa saya seorang yangberpendidikan Magister tidak memberikan contoh yang baik di lingkunganpekerjaannya, adalah SANGAT KELIRU karena saya tidak berpendidikanMagister

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 116.000,(Seratus enam belas ribuJumlah rupiah)Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon(FERAWATI)Banda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001Halaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 165/Padt.P/2020/PN BnaHalaman 9 dari 7 Halaman, Penetapan

No. 04/TIPIKOR/2013/PTY Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jo.No. 1168 K/PID.SUS/2013 Pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia; 2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2013 dalam PerkaraPidana Korupsi Sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.15/Pid.Sus/2012/P.TpkorYk. pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Saryoto, S.Pd.

TRIYANTO, M.Si127Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasanalasan keberatan Para TerdakwaPara Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.SusTPK/2014/PNYyk tanggal 20 Mei 2015 :A. Tentang Eksepsi1.Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatandengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi paraTerdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masihharus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata.

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangatberkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh MajelisHakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karenatidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkapdalam persidangan, setidaknya mengenai halhal sebagaimanadikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yangterlampir dalam memori banding ini;.

(Sampaidengan halaman 306).Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat buku pepriksaan DesaBangunitapan (Bukti A2,A5) satusatunya buku untukmencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakanuntuk membuktikan asal usul tanah di Desa BanguntapanBantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalamPerda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksuduntuk mencatat peralihan hak atas tanah6.

(Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalamPutusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279Putusan Pengadilan Tipikor).

Dalam pemeriksaan SaksiSuratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga131blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja.Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persilyang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti adakekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dandaftar yang ditandatangani R.

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satuunit rumahnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 04/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 22 Juli 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan TerdakwaABDULLAH A.P bin ASA alias AMAN PADMAWATI;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil keputusan perkara telah melakukan kekeliruandengan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehinggapidana yang dijatuhkan dan besar uang pengganti yang harus dibayar olehTerdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat daribanyaknya faktafakta di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi

/ Tipikor Banda Aceh, antara lain sebagai berikut :a.

Terdakwa yang berakibat tujuandimaksud tidak terpenuhi;Bahwa dengan mendasarkan pada program pemerintah yang sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di manaTerdakwa selaku Kepala Desa Pantan Reduk seharusnya memberikancontoh atau sebagai teladan yang baik bagi masyarakat, maka penjatuhanhukuman yang dijatunkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belummemenuhi rasa keadilan masyarakat;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan olehPengadilan Tinggi Tipikor

Banda Aceh yang lebih rendah dari putusanPengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada diri Terdakwa, maka jika dilihatdari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (Sesuai dengan bunyiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanTinggi Tipikor Banda Aceh belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkarayang

Nasabah UMAR HS periode tanggal01/01/03 s/d 02/07/10;Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara atas nama Terdakwa AGUS AFRIDA;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Akta.Pid/2012/PN.PKP.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari kuasa Terdakwayang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebutberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPangkalpinang pada tanggal 07 September 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa

pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang padatanggal 07 September 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon

,MH.HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.44Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Ttd.MS.

ApakahMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Kupang hanyamemikirkan hubungan antara penegak hukum (Pengadilan dan Kejaksaan)?.

(Vide: Pasal 14 UU Tipikor). Terdapat catatan solusi yakniSolusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untukmerevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinanrapat untuk menyiapkan bahan revisinya).

Tipikor TingkatBanding tetap menyatakan Terdakwa terbukti Ssecara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmembaca dengan cermat dan seksama pertimbangan Majelis Hakim TipikorTingkat Pertama, membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding, baikdari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Pengadilan TipikorTingkat Banding tidak menemukan sesuatu hal yang baru yang perludipertimbangkan dan

semua hal yang dikemukakan oleh Penasihat HukumTerdakwa maupun Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan baik olehMajelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memberikantambahan pertimbangan sebagai berikut berkaitan dengan sifat melawanhukumnya perbuatan, yaitu : Bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa orang lain dengan beberapaoknum pihak Bank NTT Cabang Surabaya berserta pihakpihak lain untukmemenuhi syarat Perjanjian Kredit, telah melakukan perbuatan

;Menimbang, bahwa pertimbangan selain dan selebinnya karena telahdipertimbangkan dengan tepat oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, makadiambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sehinggaberalasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 25/Pid.SusTPK/2020/PNKpg., tanggal 1 Desember 2020Halaman 269 dari 272 halaman Putusan

telah tidakmemenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimanahukum yang dicitacitakan;Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri JanthoNomor:278/Pid.Sus/2020/PNJth, tanggal 01 Maret 2021,adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telahtidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan danmemberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasakeadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicitacitakan;Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor

adalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepadaJaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukumTerdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakinibahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memilikijiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untukmenegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRpvs.000, (Iria, MIGU PUI) ~~~==~n nan nnn rin nnn neemMembaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor : 48/Pid. Sus Tpk/2015/PN.DPS. pada tanggal 29 Agustus 2016 yangaltiat Seba al DSKIKUT: sae annnememmeennnmsessnennnmmeseRsienHmes Re ERH HSM REH RMS SSHASRRERARRES1.Menyatakan Terdakwa Dr.

IHATSUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar selaku Anggota Majelis, dan putusan mana pada hari ini Jumat, tanggal 7Oktober 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, olehMajelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatasdibantu oleh GEDE IRIANA, S.H., M.H.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN.Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 3.~~ ~~ mn nn nnn nnn nnn5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Oktober 2013sampai dengan tanggal 19 Nopember 20193 6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 19 Desember 2013.

SIKKY, SH Catatan : Putusan dalam Perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, olehkarena Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukumbanding;36UNTUK TURUNAN RESMIPANITERA/SEKRETARIS TIPIKOR,PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,SULAIMAN MUSU, SH.NIP. 19580808.198103.1.003

Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yangberhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK tanggal 29 Juni 2012;Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakahdari 14 pasal perjanjian tersebut Pemohon tidak melaksanakan pasalyang mana akan tetapi Pemohon telah menerima pembayaran yangmengakibatkan kerugian Nagara;Bahwa di dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015,di atas, Penggugat melakukan upaya hukum banding padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambondengan Perkara Banding Nomor : 04/Pid. Tipikor/2015/PT. AMB dandiputus pada tanggal 3 September 2015 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari terdakwa; Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Maret 2015 Nomor 18/Pid.Tipikor/2013/PN.

Tipikor/2015/PT.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal19 Maret 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.Tipikor/2015/PT. AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016Penggugat melaksanakan hukuman pidana tersebut sampai denganselesai masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 1November 2018 dengan surat keterangan telah selesai menjalani pidanaNomor : W28. PAS.PAS1.

Tipikor/2013/PN. AB. tanggal 19 Maret2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon 04/Pid.

Tipikor/2015/PT.AMB, tanggal 3 September 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RINomor 415 K/PID.SUS//2016, tanggal 20 Desember 2016 karenaPenggugat melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31iTahun 1999 tentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi;Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor:22/G/2019/PTUN.ABN22.Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor: 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September2018, Perihal Penegakan Disiplin ASN Yang Tersangkut Tipikor.(Fotokopi dari fotokopi);Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaPerkara Nomor 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 2019,Tentang PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat DanDiberhentikan Dengan Tidak Hormat.

Jadi di KemenristekMenteri ristekdikti sudah tidak melihat lagi ini kirakira ranahnya kejahatanjabatan atau enggak, ketika Pasal 413 sampai dengan 436 ini diangkut dalamUU 31 Tahun 1999 kemudian yang menyidangkan adalah Hakim Tipikor makaketika sudah ada putusan inkcraht maka langsung mendasarkan pada Pasal 87ayat (4) huruf b di mana PPK diberi perintah oleh undangundang kalau adaPNS melakukan atau berdasarkan putusan hakim Tipikor itu inkracth, kemudiandipenjara melakukan kejahatan jabatan maka

JKT.langsung atau karena melekat dari jabatannya sebagai fungsional maka diaberhak atas gaji atau penghasilan; Bahwa jika PPK menjatuhkan SK PTDH dimana yang menjadi dasar adalahkejahatan jabatan, padahal secara fakta dia melakukan tindak pidana umumkejahatan yang menurut KUHP, UU Tipikor dan lainlain, maka kalau menurutUU 30 Tahun 2014 maka berarti cacat dalam substansi, karena untuk tindakpidana umum sudah jelas pasalpasalnya apakah berencana atau tidakberencana.

dikecualikan atau tidak, makaPengadilan hanya akan mempedomani ketentuan yang terkait dengan haltersebut;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 angka 5 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:"Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaanbadan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan":Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti P34 = T2 yaituPutusan Tipikor

Bahwa Penggugat sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganDinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama dan dijatuhi hukuman pidanapenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesarRp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) berdasarkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor06/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R tanggal 11 Juni 2012;5.

Kelolatama Putera Mandiridan hanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya...yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? .Dan karena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima3.

Kelola Utama Putera Mandiri danhanya disebutkan bertindak atas nama PT dstnya... yang membuat tidak jelasapakah bertindak sebagai perusahaan atau Pengadilan Tipikor (PT) ? . Dankarena itu gugatan semacam ini sebagai gugatan yang tidak jelas formilnya.Seharusnya Penggugat bertindak atas Direktur P.T. Kelolatama Putera Mandiridan bukan atas nama P.T. Kelolatama Putera Mandiri. Dan karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima .3.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Juli2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 05Oktober 2011 ; 2222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn ene9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal O6 Oktober 2011 s/d dengan tanggal 04 November 2011 ;10.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/2015Usaha Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung,diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Tergugat harusdihukum guna membayar kerugian materiil Penggugat yaitu:a.

Putusan Nomor 1519 K/Pdt/201516.17.18.19.Bandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor Bandung;2. Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;3.

Menyatakan Penggugat Mengalami Kerugian secara Immateriil :(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai saksidi Pengadilan Tipikor Bandung;(2) Karena Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah tersebut;(3) Atas kerugian tersebut diatas sangatlah wajar Penggugatmendapatkan ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000.000,00

Rp5.012.500,00 (lima juta dua belas ribu lima ratus rupiah) untukmembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Setrasari Kulon Nomor 7, Kota Bandung;10.Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialamiPenggugat:(1) Karena Penggugat nyatanyata secara moril telah merugikanPenggugat karena menimbulkan beban pikiran akibat harusberperkara di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata UsahaBandung serta diperiksa di Kejaksaan Agung, diperiksa sebagaisaksi di Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 1792 K/PID.SUS/2014.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BAREN AMBARITA, S.T.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 11 November 2013sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari2014;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;5.

Abdul Latif, S.H., M.Hum, Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungberpendapat lain dengan pertimbangan, yaitu:a.

,M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum Ttd/ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.MTtd H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,Ttd/Sri Asmarani, SH.

tentangpermohonan PHO;Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini tetap terlampir dalam berkasperkara;7Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang Nomor: 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20 November 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal Agustus 2012 Nomor: 34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan Banding tersebut;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg Jo.

Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2013, Terdakwa HanyIndriani Hutagalung mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2013 dari Terdakwatersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 15 Februari 2013;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan

Kasasi pada tanggal Februari 2013 sertamemori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 15 Februari 2013, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir. H.

Lumme, S.H., Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIdan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua, Ttd / MS. Lumme, S.H., Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.Ttd / Dr.