Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDNN (Alm)Tempat lahir : BloraUmur /tanggal lahir : 50 tahun / 05 Maret 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang

,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28Pebruari 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;. Perpanjangan Penahanan Penyidik/ PU, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal6 Desember 2012;.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;8. Perpanjangan penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;9.

Perpanjangan penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d sekarang;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSITERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No.25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 15Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara iniTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hokum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.

Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2016 s /d tanggal 24 Juni2016.4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri.Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22September 2016 ;halaman 1 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM6.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22Oktober 2016.7. Sekarang Terdakwa sudah diluar tahanan .Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masingmasing bernama1. MUHAMAD FAZRI, S.H.MH., 2. H. HAMDANI, SH.,MH., 3. MUHAMMADMAULIDDIN AFDIE, A.Md, SH., 4. RIZALDI NAZARUDDIN, SH. 5. DARULHUDA MUSTAQIM, SH. 6 SYAHRANI, SH., 7. RACHMAD SURYADI, SH.M.Kn,8. LUKMAN KALUA, SH. dan 9.

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm. ; 22222 =Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: pertimbangan dalamputusan sudah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut dibangun secarakomprehensif dengan saling menghubungkan seluruh fakta tentang Terdakwayang saling berkaitan, sehingga dengan pertimbangan tersebut putusanhalaman 691 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm., sudah tepat dan benar,sehingga harus dikuatkan ;ppm crt Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukumanPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurutketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh ) tahun

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebuthalaman 694 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMdengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkanssehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.

Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 04 /TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 08 April 2011, menyatakan :Menyatakan mereka Terdakwa I.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 05 /TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 07 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I. R. LISMO HANDOKO, Terdakwa II. H. SUPARDI,Terdakwa IV. BERLIN HARIANTO PURBA, Terdakwa V. IWANSURYAWAN, S.Sos., Terdakwa VI. MARGA JAYA SAMPURNA, TerdakwaVII. Hj. NENENG SALMIYAH, SE. serta Terdakwa VII.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 06/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 14 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I Drs. DEDI SUPRIYADI, BS., M.Si., Terdakwa II. Drs.H. GUNARTO, MH., Terdakwa III. MOCH. MULYANA EDDY SASTRA,Terdakwa ITV. AHMAD ROHILI, Terdakwa V. HOTMAN DAMANIK,SH.MH., Terdakwa VI. H. DJAJA SUDIRJA dan Terdakwa VIII. Hj.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 01/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 07 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa H. TB. TATANG MUCHTAR, B.Sc.SH. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA KORUPSISECARA BERSAMASAMA DAN SECARA BERLANJUT sebagaimanadidakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR ;Menghukum Terdakwa H. TB.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam putusannya No. 02/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 14 April 2011, menyatakan :Menyatakan Terdakwa I. Jhon Lahay, SE.M.Si., Terdakwa II. Beny Mahyudin,SH.M.Si., Terdakwa HI, TB. Raffly Mukti Terdakwa IV. A. Jeffry Ricardo,Terdakwa V. H. Rd. Kosasih Saputra, SH., Terdakwa VI. Ir.

Tipikor/2016/PN.Amb, dan permintaan Banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 30 Agustus 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaanbanding Nomor 19/Akta.Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Halaman 57 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBMenimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 19 / Akta.Pid.Tipikor /2016/PN.Amb. Memori Banding mana telah diberitahukan kepada PenasehatHukum Terdakwa tanggal 30 Agustus 2016, berdasarkan Warta PemberitahuanDan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Akta Pid.

Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum,Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori Banding padatanggal 4 Nopember 2016, sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 19/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, Kontra MemoriBanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa PenuntutUmum tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 19/Akta.Pid.

Atau mengadili sendiri dengan menjatuhnkan hukuman yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat HukumTerdakwa telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor Pengadilan Negeri Ambon masingmasing Nomor : W27Ul/ 1235/HK.O7/IX/2014, dan Nomor W27UI/1236/Hk.07/IX/2014, tanggal 10 Oktober 2016.Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

MH,Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 7NOPEMBER 2016, Nomor: 22/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIStanggal 9 NOPEMBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DANIEL.N.MORIOLKOSSU, SH, MH.

Putusan 31/PID TIPIKOR/2012/PTBNA;C. Putusan 2476 K/Pid.Sus/2013(fotokopi Sesuai dengan salinan);3. BuktiT3 : Berita Acara No.800/1563 tanggal 12 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);4. BuktiT4 : Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber daya Manusia kabupaten Aceh Timurtanggal 20 maret 2019 No. TS/BPKSDMIKA/03/2019. Hal.Usulan PTDH an Zulfakhri, ZA, S.Pi Nip196105231982021001, (fotokopi sesuai dengan aslinya);5.

Surat Bupati Aceh Timur No.800/4953 Perihal Penjelasanterhadap pengajuan keberatan sdr.Zulfakhri ZA, S.Pi atasPTDH sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya);10.Bukti T10 : Surat Gubernur Aceh No.800/24172 Perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (fotokopi sesuai denganfotokopi);11.Bukti T11 : Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopisesuai dengan fotokopi);12.Bukti T12 : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah

badan peradilan, harus disebutkan perintah secara jelasdalam pertimbangan hukum ataupun amar Putusan suatu badan peradilan tersebutmengenai perintah penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti Putusan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jika dicermati kembaliputusanputusan Tindak Pidana Korupsi yang telah dijatuhkan kepada Penggugatyaitu Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7Agustus 2012 (Bukti T2 A), Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDItanggal 7 Agustus 2012, Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor:31/PIDTIPIKOR/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 dan Putusan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2467 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19Agustus 2014 yang pada salah satu amar masingmasing putusan tersebutmenyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama (Bukti P4=Bukti T2 C,Bukti

April 2019 (Bukti P1 = Bukti T1);Menimbang, berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat diterbitkankarena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Idi Nomor : 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 7 Agustus 2012,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Penggugat juga memasukkanpemberitaan bermuaian fitnah dan pencemaran nama balk ke media yang bernamaTabloid Tipikor dalam 2 (dua) edisi berturutturut, yang mana sesungguhnya rencanaatau ancaman pemuatan pemberitaan tentang did Tergugat Il dan Bapak AbdulRahman sudah disampaikan beberapa kali oleh Penggugat kepada Bapak AbdulHal 29 dari 78 Put. No. 24 Pdt.G 2014 PN kdi.Rahman dan bu Andi Muiani. Kesaksian Bapak Abdul Rahman dan bu Andi Muianiakan Tergugat Il ajukan dalam pembuktian nant.

Bahwa atas pemberitaan di Tabloid Tipikor tersebut Tergugat ll dan Bapak AbdulRahman telah melaporkan ke Dewan Pers, dan telah selesai dengan balk dan damai,dimana Tabloid Tipikor sudah menyampaikan permohonan maaf kepada Tergugat lldan Bapak Abdul Rahman.

Namun selesainya permasalahan dengan Tabloid Tipikortidak berarti selesai permasalahan dengan Penggugat sebagai sumber pemberitaan.Bahwa untuk perouatan pidana dugaan fitnah dan pencemaran nama balk yangdiduga dilakukan oleh Penggugat sehuoungan dengan pemuatan pemberitaan diTabloid Tipikor tersebut di atas, Bapak Abdul Rahman telah melaporkannya ke pihakKepolisian di Jakarta, dan saat ini prosesnya masih tetap berlangsungiberproses.Informasi yang diperoleh, pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur

Foto Copy sesuai aslinya Bliyet Goro Bank Negara No.GF 556884 senilaiRp.650.000.000,(Enam ratus lima puluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 6;7.Foto Copy sesuai aslinya Bukti Slip Setoran/Transfer uang senilaiRp.650.000.000, (Enam ratus limapuluh juta rupiah) telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 7;8.Foto Copy dari Foto Copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juni 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.l1 8;9.

Foto Copy dari foto copy Tabloid Tipikor Edisi 115 Juli 2013 telah bermeteraisecukupnya dan telah diberi tanda T.Il 9;10.Foto Copy sesuai aslinya Surat tanda bukti Lapor Nomor:TBL/2462/V1V2013/PMJ/Dit.Reskrimum telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.Il 10;11. Foto Copy dan Foto Copy Surat Pengaduan Pemberitaan No.009/ISR/DPTVVIV2013 tanggal 24 Juli 2013 telah bermeterai secukupnya dan telahdiberi tanda T.lIl 11;12.

Materal........0.0.... i: Rp. 6.000,JUMIAN...... 0... cece cee eeeeeeeeeeeees RP.176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/X11/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Kuasa Pemohon (ZAINI, SH).Banda Aceh, 11 Desember 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003 Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 6 dari 6Penetapan Nomor : 196/Pdt.P/2018/PN Bna. Halaman 7 dari 6

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, sejak tanggal 12 April2015 s/d tanggal 10 Juni 2015.7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juni2015 s/d tanggal 10 Juli 2015.8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juli2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015.Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DADANGWAHYUDIN BIN (ALM) SUHIDIN dari Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor :B /0.2.18/Ft.1/03/2015,tertanggal 13 Maret 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal13 Maret

2015.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor :57.Pid.Sus/TPK/2015.

/PN.Bdg, tertanggal 13 Maret, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor57.Pid.Sus/TPK/2015.

Tipikor/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkapdr. H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanan dan dasar pemikiransebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama /72.Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Tgl. 19April 2012 terhadap diri Terdakwa, dr. H.

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya terhadapdiri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ; Mengingat ..........Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikor danMOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasing73selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 05 April 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smdaputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota,dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Kepri.Agama > IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dI (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padaHalaman 1 Putusan Nomor 24/P1D.SUSTPK/2017/PT.PBR.pengadilan Tipikor TanjungPinang.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.nnd a Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua aMaret 2017Pengadilan Tinggai Pekan reBaru.

/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjung Pinang yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraHalaman 64 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

karenanya mohondibatalkan atau dikesampingkan;Ad.4.Unsurunsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomianNegara;Dalam putusan pada halaman 266 dari 267 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (22)UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Hal. 173 dari 233 hal.

Volkan diTurki sebesar 485.000 Euro;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atassependapat dengan saya selaku Pemohon Kasasi/Terdakwa;Dalam putusan pada halaman 234 dari 267 putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PN.Srg., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang;Menimbang bahwa meskipun saksi Andrian Roesly telah membayarsejumlah 485.000 Euro kepada PT.

Dengan demikian tidak ada dasar hukum untuk menyatakan sayaselaku Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima/menikmatikeuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas,baik dari saksi Adrian Roesly maupun dari saksi Asepto Wulung;Pada putusan halaman 172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim padaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari denganseksama

Pasal 65 Ayat (1) KUHP;Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor sebagaimana tersebutdi atas saya selaku Terdakwa juga sangat keberatan dan tidaksependapat dengan alasanalasan yang akan diungkapkan pada setiapunsurunsur dari pasal tersebut di atas;Pada putusan halaman 173 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BIN., Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor pada pengadilanTinggi Banten menimbang, bahwa rumusan Pasal 5 Ayat (2) (dua) jo.Pasal 5 Ayat (1) (satu) a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan;Akan tetapi sebelum mengungkapkan alasanalasan yang akandiungkapkan pada setiap unsur terlebin dahulu saya selaku Terdakwamengungkapkan kata sependapat/tidak keberatan dengan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten yang mengesampingkandakwaan ke 1 primair dakwaan ke 2 subsidair pada putusan halaman172 dari 204 putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2016/PT.BTN., MajelisHakim pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Perpanjangan Penahanan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014.10.Perpanjangan Penahanan Il (kedua) Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18Februari 2014 s/d tanggal19 Maret 2014.11.Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor , sejak tanggal 13 Maret 2014 s/dtanggal 11 April 2014 .12.Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 12 April 2014 s/dtanggal 10

Umum pada 38 tanggal 14 Maret 2014 dan kepada Kuasa Terdakwa padatanggal 21Maret 2014 ; 292 = nnn no nnn nnn nnn nnn ne nnn nee5.Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 26 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan , Memori Banding mana telahdiberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;6.Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa , tertanggal 04 Maret2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tipikor

SR610/D6/02/2013 tanggal Agustus2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlahRp 23.616.001.500, (dua puluh tiga milyar enam ratus enambelas juta seribu lima ratus rupiah)Putusan judex factie berlawanan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan, bukti bukti surat dan asas keadilan;Memohon Majelis Hukum Tingkat Banding menerima permohonanBanding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;Memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusanPengadilan Tipikor Medan No.

PUTUSANNOMOR 1734 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SRI SUSILAWATI alias SUSI binti YOHANES;Tempat Lahir : Plaju (Sumatera Selatan);Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 04 Juli 1964;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya RT. 003, Kelurahan KarangAnyar, Kecamatan Argamakmur, KabupatenBengkulu

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurunganpengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar pada dictum/amarputusan angka 4, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut : Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlahRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 40/Pid.Sus/tipikor/2014/PN.Bgl. tanggal 09 Januari2015 untuk selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;Hal. 39 dari 43 hal. Put.

No. 1734 K/PID.SUS/2015Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 06 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 03 April 2015, untuk dan atas nama Terdakwa telahmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;Memperhatikan Memori

Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor /76/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. tanggal 8 Mei2017 sekedar mengenai lamanya pidana

Sus/2020Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembalidinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebutdikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT Bdg tanggal 9 Januari2018 tersebut dan

Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:= Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana NOVI HARIANTI binti MOCHTARMARUF tersebut:; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor28/PID.SUS/TIPIKOR

Menetapkan agar barang bukti berupa:Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 97,selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 28/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BDG tanggal 09 Januari 2018:7.

::cceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseaeees Rp. 6.000,00JUMMAN 0.2... ecccccccceccceceeeeeeeeeeeeeeecaeeeeeeeseeseeaeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muhammad Aidil Muzar (Pemohon).Banda Aceh, 3 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Akhmad, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran Rp. 30.000.00Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,00PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,00Sumpah Rp. 20.000,00Redaksi Rp. 10.000.00Meterai Rp. 6.000,00 Jumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Penahanan ini sesuai dengan aslinyaPANITERA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIFRANDS, S.H. Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Mnk

mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi BandaAceh sebagaiKetua Majelis,s EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSARYOENAGA, SH masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai HakimHakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutuskan,.............8memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Acah tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PTBNA, danpada hari itu) juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yangterbuka

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No 5Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor :23/G/2019/PTUN.SBY.Tahun2014;c. Contoh 2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peratura Pemerintah Nomor 11 Tahun2017;d. Contoh 3.

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No 5Tahun 2014 #=Peraturan Pemerintah Nomor 11 TahunDisertai petunjuk : bahwa apabila Instansi Pusat maupun Daerahsetelah melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukan data PNSyang dihukum penjara atau kurungan Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya Dengan Jabatan, diluar dari Data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan tidak dengan

Contoh 1: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014:;c. Contoh 2: Keputusan Pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 11Tahun 2017;d.

Contoh 3: Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;Disertai catatan, bagi instansi pusat dan daerah setelahmelakukan verifikasi/validasi/klarifikasi menemukandata PNS yang dihukum Penjara atau KurunganKarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan diluar dari data yang disampaikan,maka PPK harus memberhentikan

atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan danpemeriksaan itu sifatnya tertutup dan dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal24; Bahwa untuk PTDH dasarnya Putusan Pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap, tidak perlu adanya pemeriksaan karenasudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum Bahwa keberatan dari Tim kabupaten Blitar itu adalah kalaudiberlakukan surut ini bagaimana dengan produk hukum yang sudahdikeluarkan oleh salah satu PNS yang melakukan tindak pidana tipikor

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor