Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 09/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 29 Agustus 2013. yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUBANDUNG, S.Sos.

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUMenyatakan Terdakwa UDIN K. DOMUT, S.IP.

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU2.2.

No. 21/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

TaurusVIII No. 376 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 12 Mei2016Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK. tentangPenunjukan Panitera

telahdilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkatpertama akan tetapi masalah Grativikasi (suap).e Bahwa sesuai fakta dipersidangan banyak sekali keterangan saksisaksi yangtidak masuk di akal sehat dan logika hukum serta keterangan saksi berbedasatu dengan yang lain.Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan keberatan tersebutdiatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar memutuskansebagai berikut:e Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR

tingkat banding patut untuk dikesampingkan;21Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita AcaraPemeriksaan, Keterangan para Saksi yang disumpah, salinan resmi putusanPengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 18 April 2016 Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plk. dan surat lain yang terkait dalam perkara ini, sertamemperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis HakimPengadilan TIPIKOR tingkat Banding

berpendapat, bahwapertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR tingkat pertama tersebut telah tepat danbenar di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena telahsesuai dengan faktafakta dipersidangan, dimana penjatuhan hukuman terhadapTerdakwa, pembayaran denda dan status Barang bukti serta biaya perkara, telahdipertimbangkan dengan seksama, oleh karena itu pertimbangan hukum MajelisHakim TIPIKOR tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagaipertimbangan

hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim TIPIKOR tingkat bandingdidalam mengadili perkara ini;Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas MajelisHakim TIPIKOR tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Palangka Raya Nomor: 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plk tanggal 18April 2016, yang dimintakan banding tersebut harus Dikuatkan danDipertahankan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurutketentuan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undangundang

(Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 5152).Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud denganmenyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukantanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan.

UNTUK DINASPUTUSANNomor : 11/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanTinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara terdakwa : Nama

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor SemarangNomor: 96/Pen.Pid/SUS./H/2013/PN.TIPIKOR Smg. tanggal 25Juli 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013;6. Surat Penetapan Nomor :124/VIII Pen./K/2013 jo.No.93/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR SMG. Wakil Ketua Pengadilan TipikorSemarang, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d 22 Oktober2013;7.

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor PengadilanTinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 327/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. sejak yang tanggal 23 Oktober 2013 s/d21 Nopember 2013;8. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor :359/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tanggal 21 Nopember 2013,sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d 21 Desember 2013;9. Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 11 Januari 2014;10.

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 12 Januari 2014s/d 12 Maret 2014;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdi dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal10 Desember 2013 Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (/ima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umumtersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Desember2013 Nomor : 93/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg. yang amarputusan berbunyi sebagai berikut :1.

Bahwa Pasal 2 Undangundang Tipikor tidak secara explisit dikatakanmelawan hukum jika tidak dibuat secara jelas melawan hukum maka harusdilihat Undangundang mana yang dilanggar contohnya : Undnagundangtentang tender tidak ada diatur pidana tetapi menyimpang maka dapat ditarikke Hukum Pidana (Lex spesialis sistematic derogat generalis)..Halaman 59 dari 101.Putusan Pengadilan TipikorNomor :76/Pid.SusTP.K/2015/PN.Mdn. Bahwa Pasal 3 secara jelas menyebutkan obyektif perbuatan melawanhukum.

Bahwa ketentuan Pasal Undangundang tipikor adalah memalsukan suratsurat / daftar yang masuk administrasi, tidak dipermasalahkan pemalsuansebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu ataumemalsukan surat harus diuji terlebin dahulu, contohnya seorang Dosenmenyatakan dirinya sebagai Dekan dan ada suratnya maka dikatakan suratpalsu. Bahwa harus ada pembanding terhadap surat palsu. Bahwa pemalsuannya harus dibuktikan terlebih dahulu.

Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi dan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut ; Mengubah putusan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juni 2012 Nomor : 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penyempurnaan redaksi amar pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai

Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 21122011 s/d 11012012 ; 4, Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 22122011 s/d 11012012 ; 56 . Ketua PN Tipikor : sejak tanggal 12012012 s/d 11032012 ; . Dialinkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dari tahanan RutanPemalang menjadi Tahanan Kota di Slaw, dengan Penetapan tertanggal 2222012 Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg sejak tanggal 22 22012 sampaidengan tanggal 1132012; 7.

Wakil Ketua PT Tipikor Smg. sejak tanggal 12032012 s/d 10042012(Tahanan Kota Slaw. ) ; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: DR. UMARMARUF, SH.Sp.N.M.Hum., MUSTAAN, SH.MH. dan DEVI RIVALDI, SH.

ParaAdvokat dari Kantor Advokat & Pengacara "UMAR MF & PARTNERS, baikHal.1 dari 70 Halaman Put.No.32/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. bersamasama maupun sendiri sendiri, yang beralamatdi Jalan Purwomukti Timur 2No. 22 Pedurungan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni212: PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir di dalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarangtanggal 5 Juni 2012 Nomor

: 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dalam perkaraterdakwa tersebut diatas ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slaw berdasarkan surat dakwaan No.

Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan NegeriSemarang masingmasing pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dariakta permintaan banding Nomor 54/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. joNomor 100/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg. dan akta permintaan banding Nomor55/Banding/Akta.Pid/2012/PN Tipikor Smg. jo Nomor 100/Pid.Sus/2011/PN TipikorSmg. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2012 dan kepada PenasehatHukum

7/TIPIKOR/2018/PT Pdg.

Daftar Isian KegiatanHal 6 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgd. Daftar nama Anggota Kelompok Calon Penerimae.

Berita Acara Musyawarah NagariHal 15 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdgb. Surat Perjanjian Pokja dengan Kelompok Penerima tentang Penyaluran danPengembalian Kreditc. Daftar lsian Kegiatand. Daftar nama Anggota Kelompok Calon Penerimae.

Tersangka BUJANG SURYADI, Dkk.25) Uang sebanyak Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.Dirampas untuk negara.Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg7.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana penjara yang dijatuhkan ;Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;8.

Firdaus, SH., M.Hum.Panitera Pengganti,Faisal, SH.Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2018/PT Pdg

dengan tanggal 04 Juli 2015 ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yangbernama : ONAN PURBA, S.H, CN, NURDIN SIPAYUNG, S.H, M.H, PANCASARJANA PUTRA, S.H,M.H, M.ROMAN LUBIS,S.H, YYYUN EW TEJA,S.H danSAMUEL YOHANSEN HUTAPEA,S.H dari Kantor Advokat BADAN BANTUANHUKUM DAN ADVOKASI DPD PDI Perjuangan Propinsi Sumatera Utara,yang beralamat Kantor di Jalan Hayam Muruk No.11 Medan berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 04 April 2015 ;Halaman 1 Dari112 HalamanPutusan Pengadilan Tipikor

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 66/Tipikor/2013/ PN.Jpr tanggal 01 April 2014 yang dimintakan banding;- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

., Para Advokat yang berkantordi Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2013, yang telah diregisteroleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura Nomor. W30.

meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.JAP. tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 22/Pen.Pid.SusTPK/2014/PT.JAP, tanggal 02 Juni 2014;Ill Berkas perkara dan Suratsurat lain yang berkaitan dalam perkara ini, sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas I A Jayapura Nomor: 66/Tipikor

00267 /05/11/01/RAS tanggal 30 Mei 2012 dari kepalagudang Sub Divre Merauke.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.25 Beras sisa Raskin Distrik Kaibar Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2011sebanyak 21.135 kg.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima riburupiah);Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum dan Pembelaan Hukum Terdakwa tersebut,Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmenjatuhkan putusannya Nomor: 66/Tipikor

oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura pada tanggal 14 Mei 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2014;Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara NomorW30U1/1126/HK.07/V/2014 pada tanggal 21 Mei 2014 yang menerangkan bahwaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan

tanggal 27Mei 2014 di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undangundang oleh karenaitu. permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknyamengemukakan: Jaksa Penuntut

2017 Pengadilan Negeri Semarang Nomor: SP.DIPA-005.01.2.097720/2017 tanggal 7 Desember 2016 berikut revisinya;34 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker/Revisi I, II, III POK DIPA 01 T.A 2017 Pengadilan Negeri Semarang;35 6 (enam) eksemplar foto copy legalisir SPM (Surat Perintah Membayar) Pemeliharaan Gedung PN Semarang Tahun 2017 beserta dokumen pendukungnya; 36 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor

Semarang Nomor: W12U1/594/KP.04.6/9/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Revisi Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang; 37 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 2009/DJU/SK/OT01.3/11/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus; 38 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan

Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 1290/DJU/SK/OT01.3/7/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penetapan Nilai Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 Untuk Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus; 39 2 (dua) buah buku Laporan Tindak Lanjut Temuan Dari Tim Asesmen Surveilan I TAPM BADILUM MARI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang Kelas IA Khusus Tanggal 9 November 2017 Jilid 1 dan Jilid 2; 40 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akta Panggilan Sidang Praperadilan

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Termohon; 43 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama Terdakwa H. Zaenal Abidin Bin Nuchim Tohar;44 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri klas IA Jayapura;

PUTUS ANNomor : 04/Tipikor .

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan PenetapanNomor : 26/Pen.Tipikor/2011/PT.Jpr tanggal 21 Oktober2011 sejak tanggal 29 Oktober 2011 sampai dengantanggal 27 Desember 2011.Hal. 2 Putusan No. 04/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SIHAR L.

Tipikor / 2011 / PN.J pr, tanggal27 September 2011 yang dimintakan banding tersebut . Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara di kedua tingkat pen gadilan yang untuktingkat banding sebasar Rp 5.000, (lima riburupiah) .DemikianMajelis HakimBanding pada21 NOVEMBER 2011Pengadilantanggalsebagai Ketua MajelisKorupsi Tingkat BandingE.D.PATTINASARANY.,S.H.,M.H.,SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

,Tindak PidanaTinggi padaolehHakim PengadilanTinggi Jayapura ,JOSNERHakimpada Pengadilandanmasing masing sebagaipada hari dan tanggal itudiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk04/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.oleh HakimS.H., Panitera PenggantiBandingdihadiripadaolehKorupsi TingkattanpaUmum.KETUA MAJELIS HAKIM,H. HARYANTO, S.H.,M.H.,HAKIM HAKIM ANGGOTA,E.D.PATTI NASARANY,S.H.,M.H.,SIMANJUNTAK,S.H.

EMMY ANEKA, S.H.Nip. 19600922 198303 2 001Hal. 18 Putusan No. 04/Tipikor Banding/2011/PT.Jpr.

,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, UMBU JAMA,SH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.