Nomor 2844 k/Pdt/2016September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPtk tanggal 23 Maret 2015 atasnama Terdakwa/Terpidana Drs. Raden Amas Sungkalang, M.M.,(Asisten Pemerintahan/Sekretaris bukan Anggota PanitiaPengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentianA.M.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (/Inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor55/Pid.Sus/TP.

Putusan Nomor 59 PK/Pid.Sus/2020Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT. BDG., tanggal 19Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. H.NADI SASTRAKUSUMAH tersebut: Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 2 Mei 2016 Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg; Membebankan Terdakwa Drs. H.

NADI SASTRAKUSUMAH tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.tanggal O02 Mei 2016 mengenai lamanya pidana penjara dan pidanakurungan pengganti pidana denda sehingga amar selengkapnya berbuny!sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung :10/TIPIKOR/2011/PT.BDG., tanggal 4 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 29 November2010 Nomor : 332/Pid.B/2010/ PN.Sbr, dengan perbaikan sekedarmengenai pidana denda, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut1.

MohammadAskin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiHal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/201 1Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH ttd./H. R. Imam Harjadi, SH.MHttd./ Prof. DR.

Pandang Raya Kompleks ChrysantB. 16 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / PHI/Tipikor Klas A Khusus Makassar tanggal 4 April 2016, Nomor : 271/ PDT /2016 / UB, yanag selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Il semulaMELAWANH. MUHAMMAD SABIR, Pengusaha, bertempat tinggal di JI. Mesjid RayaNomor. 194 Makassar, RT 004/RW001 Kelurahan Malimongan Baru, yang dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya H.

No.11, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri / Niaga / HAM / PHI/ Tipikor Kelas A Khusus Makassar tanggal 18April 2016 Nomor : 302/PDT/2016/UB yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERLAWAN I;2222 222 neoPengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1/PDT/2018/PT MKStanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat

PUTUSANNomor 77/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :ALFIAN Umur +38 Tahun, Tanggal Lahir 30 Januari 1976, Pekerjaan Berdagang, AgamaIslam, Alamat Jalan Kereta Api Lama Lr.!.

,M.H dan SigidPurwoko, S.H., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan padahari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh HakimAnggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanoa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisDio. Dio.Ny. Irdalinda, SH.

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA

(lima ribuRupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg., tanggal 27 Juli 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal20 Mei 2011 No : 03/Pid.Sus/2011/PN.Bdg., denganperbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut

tanpa ada penambahankualifikasi Pegawai Negeri Sipil dalam unsurnya, sehingga dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur setiap orang pada Pasal2 UndangUndang Tipikor dan menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 3UndangUndang Tipikor adalah keliru ;2) Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ; Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada PTBandung) dalam

Karena itu, Sesuai HukumPutusan Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Pengadilan TinggiBandung Harus Dibatalkan ;2 Bahwa, Judex Facti telah salah menyimpulkan, tidak berdasarkanpada peraturan perundangundangan serta dan ketentuan yangberlaku, adalah sebagai berikut :Pada pertimbangan halaman 157 sampai dengan 160 point7,11,12,13,16,24, dimana pendapat tersebut merupakan dasar dalammenentukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;Halaman 157 point 7Bahwa benar selanjutnya bantuan APBD Propinsi

Terdakwasebagai pegawai negeri mengakibatkan kerugian keuangan Negara cukupbesar yaitu Rp. 510.611.076, ;Judex acti kurang mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP,karena Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah RIdalam upaya pemberantasan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 29 / TIPIKOR

Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; ------------

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan TA 2015merupakan tindak lanjut atas Surat Direktur Reserse Kriminal KhususKepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/1464/IX/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2017, tentang PermintaanPenghitungan Kerugian Keuangan Negara;Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka memenuhipermintaan resmi Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam tahappenyidikan (pro justitia) yang didasarkan pada ketentuan KUHAP, KUHPdan Pasal 2 serta Pasal 3 UndangUndang Tipikor

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 9(sembilan) lembarUntuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinstor PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 358/Pat.P/2018/PN Bgl

./2018/PT MKSPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 11 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKSHim 12 dari 10 him Put No.622 /PID./2018/PT MKS

Namun dari sisi lain bagi Pemohon Kasasi hukuman yangdijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulanselaku perempuan terasa sangat berat ;Bahwa terhadap Pemohon Kasasi selain dari halhal yang meringankan sepertiyang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaituTerdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mempunyai anakyang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwabelum pernah dihukum, maka dalam kesempatan ini

Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL MODOOETO,S.Sos, MH., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atasHalaman 59 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOnama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE terdapat foto copy barang buktidimaksud, yang telah dijilid menjadi satu dengan berkas tersebut.

Tipikor/201 3/PN.Gtlo ....Halaman 60 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOPN.Gtlo tanggal 26 September 2013 tentang kualifikasi tindak pidana,penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengenaistatus barang bukti dalam perkara ini, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut: 0 220 enone nn nnn ence nnn nnn nnn1.Menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH.tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi

(Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh POEDJI RAHARDJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun PenasihatHUKUMNY a. 22 none n nnn nnn nnn nnn cn nn nnn ene nn etennnnnne cence nnn nnnennteennensns esHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDIMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

Kemudian ada laporan masyarakatkepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dan kejaksaan masuk untukmelakukan penyelidikan, itu agak susah kita, jadi BPK dan Inpektorat tidakbisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harus menghargaiinstitusi negara inl; Bahwa saksi menerangkan kasus Penggugat disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2015; Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan terdakwa ada 4 (empat) orang; Bahwa saksi menerangkan ada 2

Bahwa saksi menerangkan sudah membaca SK PTDH atas nama Penggugatdan semua redaksinya hampir sama dengan milik saya dan dalampertimbangan itu hanya undangundang saja yang disebutkan tetapi tentangputusan tipikor tidak disebutkan; Bahwa saksi menerangkan mengetahui SK PTDH diterbitkan tanggal 4Oktober dan mulai berlakunya SK PTDH 1 Nopember 2019; Bahwa saksi menerangkan menerima SK PTDH di bulan Nopember danterakhir kita terima gaji di bulan Oktober tetapi di bulan Nopember sudahtidak terima gaji;

Nopember 2019 kamimengajukan keberatan kepada Walikota Sorong tapi hingga diajukan gugatanke sini masih belum ada tanggapan; Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil ataudiberitahukan akan ditindaklanjuti hasil Putusan Pengadilan oleh Tergugat; Bahwa saksi menerangkan hanya menerima petikan putusan yangdiserahkan ke PH dan kalau salinan putusan yang lengkap tidak menerimadan kalau mau salinan putusan lengkap dengan pertimbangannya harusminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

. 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05Oktober 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (Lima PuluhJuta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusan pengadilan tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. sejak tanggal03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal O2November 2019sampai dengan tanggal 31Desember 2019 ;Hal.1.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;5.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/20926/HK 07/12/2019,tertanggal 31Desember 2019 kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri KabupatenMalang ;3.

Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.8.10.11.Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Timur NomorW14.U.1/520/HK 07/1/2020, tertanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari2020 diterima pada Kepaniteraan

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :W14.U.1/521/HK 07/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya ;Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor