Ditemukan 602 data
38 — 28
gugatan Penggugat telah lewat waktu ;Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pengugat harusdinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat jugadiwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar dibawah ini ;Mengingat, PasalPasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraserta peraturan perudang
10 — 5
permohonan Pemohon telah cukup beralasanoleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir denganUndang Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
18 — 2
menyuruhorang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnyaitu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124HIR Permohonan Pemohonharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
55 — 4
disebabkanoleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIRPermohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun Perkara 0227 /Pdt.P/2017/Pa.Bi1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon ;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
8 — 10
mencegahperbuatan yang melanggar hukum, = sesuai dengan Qoi'dahFighiyah yang berbunyiArtinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukandaripada menarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukupberalasan oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
22 — 5
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
5 — 3
perbuatanyang melanggar hukum, = sesuai dengan Qoi'dah Fighiyah ~ yangberbunyiArtinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripadamenarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasanoleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) # Undang undangNomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi3Hukum Islam dan peraturan perudang
14 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang3undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
IWAN
Tergugat:
ANDAYANI
31 — 3
bahwa karena tergugat terbukti masin mempunyalsisa hutang kepada penggugat maka tergugat mempunyai kewajibanuntuk membayar sisa hutang tersebut kepada penggugat sebesarRp.20.000.000; ( dua puluh juta rupiah );Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutmaka gugatan penggugat terbukti dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkanmaka tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayarongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat peraturan perudang
7 — 1
ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halanganyang sah, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam berperkara danberdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohonharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
7 — 6
mencegah perbuatan yangmelanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fighiyah yang berbunyiArtinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripadamenarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup' beralasan olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi HukumIslam dan peraturan perudang
PRIYO PAMUNGKAS
48 — 7
:
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama VECHIA QUEENZHY PAMUNGKAS dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 19 November 2019 diganti menjadi nama VECHIA QUEENZHY RAHAYU , lahir pada tanggal 19 November 2019;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan penggantian nama ini kepada Pejabat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-indangan
12 — 2
oleh sesuatu halangan yang sah, makaberdasarkan pasal 124 HIR Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur; Perkara 0050/Pdt.G/2019/Pa.BiMenimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat ;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
6 — 9
perbuatan yangmelanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fighiyah yang berbunyiArtinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripadamenarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itudapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi HukumIslam dan peraturan perudang
21 — 2
bahwatidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, makaberdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohon harus dinyatakangugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
9 — 4
mencegahperbuatan yang melanggar hukum, = sesuai dengan Qoi'dahFighiyah yang berbunyiArtinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukandaripada menarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasanoleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) KompilasiHukum Islam dan peraturan perudang
7 — 5
mencegah perbuatan yang melanggarhukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyiArtinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripadamenarik kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi HukumIslam dan peraturan perudang
16 — 7
berdasarkanPasal 149 ayat (1) R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 TahunHalaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor Perkara : 67/Pdt.P/2020/PA.TR2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
7 — 0
orang lainsebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkanoleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR Gugatan Penggugatharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3 tahun 2006 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang
9 — 0
orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidakternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, makaberdasarkan pasal 124 HIR Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor : 3 tahun 2006 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan ketentuan peraturan perudang