PancaLogam Makmur NPWP.027474022611000 tanggal 28112014 sebesarRp162.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas padaTriwulan IV tahun 2012 ditandatangani An. Umpakati beserta BuktiSetoran SSBP PT. Pos Indonesia;1 (satu) lembar fotocopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. PancaLogam Makmur NPWP..027474022611000 tanggal 24042015 sebesarRp162.000.000,00 untuk pembayaran Royalti Produksi emas padaTriwulan IV tahun 2012 ditandatangani An.

agar dilakukan pembayaran atas kewajiban royalti tersebutbarulah royalti tersebut dapat dibayarkan.

Padahal perusahaan mampu untuk membayar royaltidibuktikan dengan perusahaan tidak mengalami kerugian;Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Suhandoyo tidak dapat salingmelempar, melepaskan atau membebaskan diri dari tanggungjawab pidana,hanya karena alasan tidak ada perintah dari Saudara Suhandoyo untukmelakukan pembayaran royalti. Sebab pembayaran royalti perusahaanHal. 17 dari 19 hal.

Terdakwa hanyabertanggungjawab secara administrasi dan tidak memiliki Kewenangan untukmelakukan pembayaran royalti tanpa ada perintah dari Direktur PT.

Karena hal ini merupakankewajiban Terdakwa untuk membayarkan royalti yang sudah ditentukanundangundang.

USA) tersebut adalahtidak wajar, sehingga biaya royalti tersebut dikoreksi fiskal (tidak mengakuladanya biaya royalti);Bahwa atas pembayaran royalti tersebut Pemeriksa menganggap sebagaipembayaran deviden kepada induk perusahaan, di mana deviden bukanlahobjek PPN, sehingga seharusnya tidak ada objek PPN Jasa Luar Negeri(pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean).

untuk menghitungpenghasilan kena pajak;Bahwa lebih lanjut, sehubungan dengan koreksi atas seluruh biaya royalti, TimPemeriksa maupun Tim Peneliti tidak dapat memberikan bukti apapun untukmendukung pendapat mereka bahwa biaya royalti sebesar nol adalah sesuaidengan prinsip kewajaran;Bahwa oleh sebab itu koreksi Terbanding atas biaya royalti dalam SKPKB PPhBadan No.

pembayaran royalti tersebut tidak wajar.

Tarif royalti yang ditetapkan oleh related party hanyaberdasarkan perbandingan dengan perusahaan sejenis, tanpaadanya perhitungan yang menjadi dasar penetapan tarif royalti,sehingga penerapan tarif royalti tersebut tidak memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha..

royalti, adanyamanfaat atas royalti,dan kewajaran nilai royalti.Pembuktian eksistensi IP mencakup pembuktian jenis/ tipe IP,kepemilikan IP, nilai IP, dan cara penilaian IP.

tersebutkarena tidak ada dokumen yang memadai, sehingga koreksi Pemeriksaatas biaya royalti sebesar Rp 1.470.718.038,00 tetap dipertahankan..

., Japan tentang royalti dalam Agreement on Royalty of LocallyProcurred Operation, pemberian supervisi kualitas mouldingdilakukan oleh Trix Co.

perludilakukan tahapan pengujian berupa eksistensi dari royalti, adanyamanfaat atas royalti, dan kewajaran nilai royalti.Pembuktian eksistensi IP mencakup pembuktian jenis/tipe IP,kepemilikan IP, nilai IP, dan cara penilaian IP.

Periode pembayaran royalti adalah 3 tahun, yaitu :Januari 2008 Desember 2010, sedangkan persentasepembayaran royalti turun setiap tahunnya, mulai 3% di awal 2008sampai turun bertahap menjadi 1% di akhir 2010 .Untuk menguji kewajaran nilai imbalan royalti ini, TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan bahwa nilai royalti yang dibayarkan masih dalamrentang wajar karena tidak ada data pembanding perusahaan lainHalaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 538 B/PK/PJK/2016sejenis

Selain itu, kewajaran nilai royalti tidak dapatditentukan karena tidak ada dokumen yang mendukungnya,sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)meyakini bahwa urgensi pembayaran royalti ini tidak jelas.

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2017Koreksi Biaya Royalti Sebesar Rp129.891.262.217,00;Menurut Pemeriksa;Bahwa Pemeriksa tidak mengakui Biaya Royalti yang dibayarkan olehPemohon Banding d.h. PT QuestInternational Indonesia kepadaGivaudan SA, Swiss sehingga Pajak Penghasilan terutang adalah sebagaiberikut: NoUraianCfm. Pemohon Banding(Rp)Cfim.

Berdasarkan Pengujian Atas Tarif Royalty (Ratio Test);Bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pemohon Bandingd.h.

(untuk pengujian biayaroyalti) melalui surat tersebut adalah sebagai berikut: Bukti legalitas kepemilikan dan pendaftarannya; Surat Keterangan Domisili (COD); Dokumen pendukung mengenai umur royalti; Dokumen pendukung bahwa royalti tersebutbermanfaat dan dibutuhkan oleh perusahaan; Dokumen pendukung bahwa royalti tersebut telahdiberikan kepada perusahaan; Data dan informasi yang dijadikan sebagai dasarpenentuan besarnya tarif royalti;Bahwa dokumen untuk pengujian kewajaran biaya royalti(lazim disebut

Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2017dari timbulnya biaya royalti.

Dengandemikian, atas pembayaran royalti tersebut seluruhnyatidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;13.

Demikianjuga untuk Intangible Asset (royalty), harus diuji terlebin dahulueksistensi royalti sebelum menilai berapa arms length pricenya;Bahwa Ebara Corporation, Ltd. (Jepang) sebagai penerimapembayaran royalti memiliki 88,61% saham TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding). Adapunpemegang saham lainnya sebesar 11,39% dimiliki oleh PTDonomulio Industri dimana direktur utamanya, yaitu SubiantoLeonardi adalah juga direktur utama PT.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) tidak dapat membuktikan penentuan royalti telahdilakukan melalui studi kelayakan dan proses negosiasasisebagaimana yang dilakukan pihak independen.g. Bahwa pada hakekatnya, pemilik paten dan pengguna patenadalah pihakpihak independen sehingga pengguna patenberkewajiban membayar royalti atas paten kepada pemilikpaten karena pengguna paten mendapat hasil/keuntungan/benefit atas paten tersebut.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmenyatakan bahwa eksistensi dan penentuan nilai royaltitelan dapat dibuktikan bertentangan dengan ketentuanparagraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer Pricing Guideline,dimana pembayaran royalti lazim/wajarnya berdasarkanproduksi, sedangkan pembayaran royalti yang dilakukanoleh Pemohon Banding kepada pemegang sahamnyamenggunakan formula prosentase tertentu dari net salesyang merupakan nature profit sharing, sehingga pembayaranHalaman 23 dari 27 halaman.

(Jepang) tersebut bukanlahpembayaran royalti namun merupakan salah satu caraPemohon Banding membagikan labanya (dividenterselubung) kepada pemegang saham sehinggaberdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, pembayaranroyalti tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilanbruto.Bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkankepada pemegang saham ini, terdapat kasus yang samasebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 an. PT.

SankenIndonesia, dimana putusan Majelis adalah tetapmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Biaya Royalti yang dibayarkankepada pihak pemegang saham, yaitu Sanken Jepang denganalasan bahwa pembayaran royalti kepada induk tersebutsubstansinya merupakan pembayaran kepada "diri sendiri;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Biaya Royalti sebesarRp2.837.985.658,00 adalah tidak tepat karena

Pajak Pertambahan Nilai karena biaya atas Royalti daninterlocation services tersebut telah dikoreksi di Pajak Penghasilan Badan;Alasan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atasPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sebesar Rp.1.904.504.746,00tersebut, sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada Surat KeberatanPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 bahwa atas biaya Royalti daninterlocation services tersebut seharusnya dapat dibiayakan karena sudahsesual

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)melakukan koreksiPajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean atas Royalti Masa Pajak Agustus 2008 sebesarRp1.057.156.510,00terkait koreksi atas biaya royalti sebesarRp.12.867.530.090,00 di PPh Badan karena tidak dapat dibuktikanbahwa biaya Royalty tersebut mempunyai manfaat dan berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang

. pemenuhan ketentuan mengenaipembayaran Royalti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), apakah dapat dibebankan sebagai biayaatau tidak, dan juga mengenai pembuktian atas eksistensi atas Royaltitersebut serta buktibukti pbendukung pengeluaran biaya tersebut;Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sebagaimana yangterdapat dalam pembahasan atas sengketa koreksiBiaya Royalti sebesarRp12.867.530.090,00di PPh Badan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 45132/PP/

kebenaran formal dan materialdari pembayaran royalti tersebut yang meliputi kebenaranperhitungan royalti dan didukung dengan bukti atau dokumenpendukung yang dapat ditransir dengan pencatatan dalampembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 danpenjelasannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;5) Bahwa berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukanapa yang

Putusan Nomor 292/B/PK/Pjk/201513.14.tanggal 9 Maret 1993dan melanggar ketentuanPasal 76 dan Pasal 78UndangUndang Pengadilan Pajak.Bahwa sesuai dengan koreksi Biaya Usaha berupa Biaya Royalti di PPhBadan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 45132/PP/M.XII/15/2013 tanggal 27 Mei 2013, maka koreksi Pajak Masukan atas PemanfaatanBarang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean atas Royalti Masa PajakAgustus 2008 sebesar Rp1.057.156.510,00 yang terkait dengan koreksitersebut telah diputuskan tidak

ataspembayaran tersebut tanpa adanya hak eksklusif tersebut, Pemohon Bandingtidak akan diperkenankan menjual produk L'Oreal di Indonesia, sehingga tidakakan mendapatkan penghasilan kena pajak;Bahwa atas pembayaran royalti tersebut, Pemohon Banding telah melakukankewajiban PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud (royalti) dari luar daerahpabean (PPN Jasa Luar Negeri) dan pemotongan PPh pasal 26 atas royalti.Pemeriksa telah mengakui bahwa yang sesunguhnya terjadi adalahpembayaran royalti dan bukan

Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon PeninjauanKembali dibebani dengan sejumlah royalti.

Dengan demikian, tindakan Termohon Peninjauan Kembaliyang tidak mengakui biaya royalti sebagai pengurang penghasilanbruto bertentangan dan tidak konsisten dengan perlakuankepabeanan pada saat impor yang juga diterapkan berdasarkanketentuan yang berlaku.Atas pembayaran royalti tersebut, PT L'Oreal Indonesia telahmelakukan kewajiban PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud(royalti) dari luar daerah pabean (PPN Jasa Luar Negeri) danpemotongan PPh pasal 26 atas royalti.

Dengan demikianberdasarkan perjanjian dan praktik yang berlaku secara seragamsudah selayaknya jika royalti tersebut diakui sebagai beban PTL'Oreal Indonesia.Bahwa dengan demikian asumsi Termohon Peninjauan kembalibahwa pembayaran atas royalti merupakan dividen terselubungadalah salah karena pembebanan royalti telan didasarkan padaalasan dan perjanjian yang jelas dimana terdapat manfaat yang akanHalaman 23 dari 45 halaman.

akanberlaku terhadap pembayaran royalti sejumlah yang dibayarkankepada pihak ketiga.

Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa) dan tidak relevan untukdibayarkan royalti berdasarkan prinsip willing to pay." Eksistensi Technical Information untuk produk herbisida berbasisglyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkan royalti berdasarkanprinsip willing to pay karena faktanya pihak lain dapat membuat produkyang sama dengan tanopa harus membayar royalti kepada MonsantoCompany USA.

biaya Royalti Intercompany kepada Terbanding yaitu:a.

Tarif royalti yang ditetapbkan oleh related party hanyaberdasarkan perbandingan dengan perusahaan sejenis, tanpaadanya perhitungan yang menjadi dasar penetapan tarif royalti,sehingga penerapan tarif royalti tersebut tidak memenuhi unsurkewajaran dan kelaziman usaha..

perludilakukan tahapan pengujian berupa eksistensi dari royalti, adanyamanfaat atas royalti,dan kewajaran nilai royalti.Pembuktian eksistensi IP = mencakup pembuktian jenis/ tipe IP,kepemilikan IP, nilai IP, dan cara penilaian IP.

, dan kewajaran nilai royalti.

,Ltdadanya royalti dimaksudkan untuk: Informasi teknik dalam bentuk gambar, petunjuk produksi danperhitunganperhitungannya; Bantuan teknik, serta pemecahan masalah jika terjadi masalah dalamproduksi;Bahwa royalti dalam hubungannya dengan penggunaan informasi di bidangindustri dan komersial mempunyai pengertian know how. Salah satu definisiknow how yang diberikan oleh organisasi yang disebut Association desHalaman 4 dari 26 halaman.

Negara, jika pembayaran royalti itu adalah Negara itu sendiri,Pemerintah Daerah/Lokal atau penduduk Negara tersebut, namun demikianapabila pembayaran royalti, tanoa memandang apakah ia merupakanpenduduk suatu Negara atau bukan, mempunyai pendirian tetap atau tempattertentu di Negara lain dimana kewajiban membayar royalti timbul dan royaltiitu dibebankan pada pendirian tetap atau tempat tertentu itu, maka royalti itudianggap berasal dari Negara dimana pendirian tetap atau tempat tertentu ituberada

";Bahwa dari pernyataan tersebut biaya royalti dapat diakui sebagai biaya untukpengurang dari penghasilan bruto, sepanjang biaya tersebut merupakan WajibPajak Dalam Negeri (PMA) Negara itu sendiri, Pemerintah Daerah/Lokal ataupenduduk Negara tersebut;Bahwa Pemohon Banding memakai dasar hukum Perjanjian PenghindaranPajak Berganda (P3B) karena definisi royalti jelas, terkait dengan dua negara,dan menerapkan asas "/ex specialist";Bahwa sebagai bukti pendukung bahwa substansi dari royalti tersebut ada

yang Pemohon Banding akui sebagai biaya pada tahunberjalan dibebankan atas "Biaya royalti ke perusahaan afiliasi raja yaitu MeiwaIndustry, Co.Ltd. dan tidak ada pengakuan beban royalti kepada pihak lainyang tidak terdapat hubungan istimewa", oleh karena itu nilai ketidakwajaranyang dimaksud Terbanding tidak bisa dapat diperbandingkan;Halaman 6 dari 26 halaman.

Bahwa berdasarkan evaluasi dalam putusan PPh Badan terkaitkoreksi Biaya Royalti maka mempengaruhi pengkreditan PajakMasukan atas perolehan barang tidak berwujud dari luar DaerahPabean tersebut, hasil evaluasi atas koreksi ini adalah sebagaiberikut:Alasan Material:a. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang diberikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapatmeyakini substansi know how dari royalti tersebut;b.

Koreksi PPN Impor BKP Tidak Berwujud (PPN Royalti) 47.584.6922. Koreksi PPN Masukan (Konfirmasi Negatif) 11.494.01559.078.707 B. Alasan Banding;1. Koreksi PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Royalti;Menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan seharusnyadibatalkan, karena:a.

Bahwa Terdapat ketidakkonsitenan Terbanding dalam melakukankoreksi atas PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar DaerahPaben Royalti, dimana Terbanding melakukan koreksi ataspengkreditan PPN Royalti sejenis hanya untuk Masa Pajak Februaris.d.

Mei 2009 (dimana Pemohon mengajukan permohonanpengembalian kelebihan pembayaran PPN sekaligus untuk keempatmasa tersebut), sementara untuk masamasa pajak sebelum dansesudahnya yang telah dimohonkan restitusi dan telah pulamendapatkan pemeriksaan Pajak, tidak pernah terdapat koreksiTerbanding atas pengkreditan PPN Royalti sedemikian sehinggadapat disimpulkan bahwa PPN Royalti adalah PPN Masukan yangdapat dikreditkan.b.

", jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untukdiketahui, dan penentuan besaran royalti yang akanHalaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1633/ B/PK/PJK/2017b.dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP tersebut.Merupakan suatu hal tidak wajar apabila Wajib Pajakmembebankan pembayaran imbalan royalti atas IP yangsudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainya sudah nolatau atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya.Keberadaan nilai IP tidak serta merta dapat dibuktikandengan adanya aktifitas

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwapembayaran royalti dapat dikatakan wajar (arm's length) dilihatdari apakah pihak independen mau membayar atau tidak maumembayar royalti terkait dengan nilai dan manfaat ekonomiyang diperoleh atas penggunaan IP tersebut dalam usahanya(willing to pay test);Selain itu. harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah di bundling dengan jasa atau tidakkarena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarifroyalti per masingmasing IP dan jika

Jepang, merupakan karyawan Pemohon Bandingyang menerima gaji dari Pemohon Banding dan mempunyai wewenang dantanggung jawab sesuai jabatan dan bidang tugasnya masingmasing untukkepentingan perusahaan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon Banding tidak dapat membuktikanpenyerahan atau perolehan jasa benarbenar terjadi atas pembayaran royalti (biayaTechnical Assistance) sebesar US$.410,100.00 kepada Sumitomo Forestry Co, Ltd.Jepang;bahwa menurut Terbanding Koreksi atas PPN Jasa

Luar Negeri (JLN) Masa PajakDesember 2009 sebesar Rp.33.201.090 ada hubungannya dengan koreksiPenghasilan Netto di PPh Badan, yaitu Penyerahan atau Perolehan jasa benarbenarterjadi atas pembayaran royalti (biaya Technical Assistance) sebesar US$.410,100.00 kepada Sumitomo Forestry Co, Ltd.

Tidak termasuk dalampengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik,ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan olehsetiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama;bahwa definisi royalti pada Pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPh juga konsisten dengandefinisi royalti/intellectual property yang ada di OECD Transfer Pricing Guidelines("OECD TP Guidelines) paragraf 6.2.

Royalti adalah imbalan atas penggunaanaset tak berwujud termasuk hak untuk menggunakan asetaset industri sepertipatent, merk dagang, nama dagang, desain ataupun model;bahwa menurut Majelis, berkaitan dengan Koreksi Terbanding karena adanyapembayaran Royalti Pemohon Banding kepada Sumitomo Forestry Co., Ltd., Jepang(SFC) dengan penempatan sejumlah tenaga ekspatriat dari SFC dalam pemberianTechnical Assistence Fee (knowhow), Pemohon Banding, Pemohon Bandingmengubah dalil dari berupa Jasa Royalti menjadi

berupa Pembayaran GajjiEkspatriat;bahwa menurut Majelis, berkaitan dengan pengubahan dalil Pemohon Banding dariberupa Jasa Royalti menjadi berupa Pembayaran Gaji Ekspatriat tersebut, PemohonBanding tidak memberikan/menyampaikan Bukti Pendukung adanya realisasi JasaRoyalti, sebagaimana diatur dalam Agreement on Technical Assistance antaraPemohon Banding dan Sumitomo Forestry Co, Ltd.

Ltd(atau Fujita Tekkosho dalam bahasa Jepang/"FIW"), Pemohon Bandingmenerapkan metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyaihubungan istimewa (comparable uncontrolled price/CUP);bahwa dalam menerapkan metode CUP ke dalam transaksi royalti tersebut,Pemohon Banding telah mengidentifikasi tujuh perjanjianperjanjian royalti yangrelatif sebanding dengan perjanjian royalti antara Pemohon Banding denganFIW.

Pemohon Banding memberi tanggapansebagai berikut:bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, dalam menerapkan metode CUP kedalam transaksi royalti tersebut, Pemohon Banding telah mengidentifikasi tujuhperjanjianperjanjian royalti yang relatif sebanding dengan perjanjian royaltiantara Pemohon Banding dengan FIW.

Ataspemanfaatan informasi teknik tersebut, Pemohon Banding membayar royaltidan mencatat royalti tersebut sebagai biaya royalti sedangkan FIW menerimaroyalti sebagai Kompensasi (sebagai pemilik informasi teknik) atas pemanfaataninformasi teknik oleh Pemohon Banding. Royalti tersebut dicatat oleh FIWHalaman 10 dari 35 halaman. Putusan Nomor 681/B/PK/PJK/2016sebagai pendapatan.

Justru suatu hal yang tidak wajar apabila PemohonBanding tidak membayar royalti fee, karena apabila Pemohon Bandingmemperoleh lisensi atas pemanfaatan informasi teknik yang dimiliki pihakketiga, Pemohon Banding harus membayar royalti atas pemanfaatan tersebut.Oleh karena itu pembayaran royalti tersebut bukan dilakukan karena FIWadalah pemegang saham mayoritas dari Pemohon Banding;bahwa istilah "bantuan teknik" yang digunakan dalam perjanjian antaraPemohon Banding dan FIW merupakan terjemahan dari

pricingmengenai rincian transaksi royalti mencakup lingkup pekerjaanjasa, penghitungan besaran nilai royalti maupun alasan dasarpengenaan royalti mengakibatkan tidak dapat diakui sebagaiHalaman 18 dari 35 halaman.

Technical Assistance Fee (Royalti Fee)Berdasarkan Technical Assistance Agreement (terlampir), PemohonBanding melakukan pembayaran royalty kepada Panasonic Corporationsebagai pemilik royalti.

Dan dari data yang adadapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antaraTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danPanasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (99,88%)dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya, sehinggaseharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pihak yang berkarakteristik ContractManufacturing tidakperlu membayar royalti dan brand fee, danselazimnya royalti dan brand fee tersebut dibayarkan pada pembelinonafiliasi yang dapat

berkut:Bahwa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungandengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas hartaberwujud, dan informasi;bahwa atas pembayaran royalti terdapat PPN yang harus dibayarkanoleh wajib pajak yang memanfaatkan royalti tersebut;Bahwa PPN atas pembayaran royalti terutang pada saat dimulainyapemantfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pabean;Bahwa PPN yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yangmemanfaatkan

yang berhubungan langsung dengankegiatan usaha dapat dikurangkan dengan penghasilan, namundemikian apabila terdapat hubungan istimewa antara pihakpihak yangbertransaksi (transaksi afiliasi) atas pembayaran royalti tersebut harusdilihat terlebin dahulu kKewajaran dan kelaziman usahanya;e Bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dengan pihak yang mempunyaihubungan istimewa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dankelaziman usaha sepanjang memenuhi

yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) kepada afiliasinya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;e Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sudah mengenakan PPh Pasal 26 atas royalti sebenarnyaterdapat potensial loss bagi penerimaan negara karena tarif PPhPasal 26 hanya berkisar antara 10%15% dari total pembayaran royalti,sedangkan apabila biaya royalti tersebut tidak dibiayakan, makapenghasilan kena pajak pada SPT PPh badannya akan lebih

tersebutadalah berdasarkan Technical Asistance Agreement antara Hexa ChemicalCo., Ltd sebagai pemilik Royalti (licensor) dengan Pemohon Banding (PT HexaIndonesia) yang dalam hal ini adalah pihak yang menggunakan Royalti/knowhow (licensee);Bahwa dengan membayar sejumlah Royalti kepada Hexa Chemical Co., Ltd(licensor), Peemohon Banding mendapat manfaat untuk menggunakanproduction technology, standard production work, quality control technology danseterusnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Technical

cukup bukti untuk mendukung permohonan bandingPemohon Banding dengan demikian koreksi Terbanding atas hargapokok penjualan yang merupakan pembayaran Royalti sebesarUSD 51,600.00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa Majelis berkesimpulan oleh karena koreksi Harga PokokPenjualan yang merupakan pembayaran Royalti di PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 telah dibatalkan, makakoreksi Pajak Masukan sebesar Rp6.509.826,00 yang berasal daripembayaran royalti sebagaimana yang disengketakan di PajakPenghasilan

Putusan Nomor 1723/B/PK/PJK/2016berasal dari pembayaran royalti berkaitan dengan koreksi positifBiaya Royalti sebesar USD51,660 pada PPh Badan, sedangkanmenurut Termohon Peninjauan Kembali, Biaya Royalti dimaksudmemiliki substansi dan manfaat ekonomi yang jelas bagiOperasional perusahaan sehingga Pajak Masukan atas royaltimerupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkanketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Bahwa Koreksi Kredit Pajak atas Pajak Masukan sebesarRp6.509.826,00

Bahwa biaya royalti yang dibayarkan olehTermohon Peninjauan Kembali memilikisubstansi yang jelas. Hal ini dapat dilihatdalam Technical Assistance Agreementdengan Hexa Chemical Co,, Ltd (HC) padatanggal 1 Januari 2007;b. Bahwa Biaya Royalti tersebut terkait denganpembayaran Royalti dari TermohonPeninjauan Kembali yang dalam hal ini adalahsebagai pihak yang menggunakanRoyalti/know how (licensee) kepada HexaChemical Co., Ltd sebagai pemilik Royalti(licensor);c.

dengan seksamamengingat pembayaran = royalti akanmeningkatkan biaya yang pada akhirnyamengurangi laba bersih sehingga PPhBadan juga turun;5.

dan HutangRoyalti saja;Bahwa sedangkan Terbanding menghitung dengan rumus terbalik atau GrossUp dari Nilai Royalti BPK, tetapi dalam menambahkan nilai biaya penjualannyatidak mengambil angka BPK tetapi angka dari Pemohon Banding, sehinggamengakibatkan nilai Hasil Penjualan bertambah, seperti terlihat pada perincianperhitungan dibawah ini : No Uraian Pemohon Banding Perhitungan BPK Selisih1 Hasil Penjualan/ US$10,866,862.66 US$ 10,866,862.66Invoice2 Biaya Penjualan US$(2,833,551.52) US$(136,126.69

) US$ (2,697,424.83)(deductable)3 Dasar Perhitungan US$8,033,311.14 US$ 10,730,735.97 US$ (2,697 ,424.83)Royalti4 Jumlah Royalti 7% US$562,331.78 US$751 151.52 US$ (188,819.74)Bahwa perhitungan Terbanding dibalik dari rumus diatas tetapi nilaldeductablenya/pengurangnya tidak mengambil angka BPK (USD 136,126.69),sehingga hasilnya berbeda, sebetulnya kalaupun Rumus itu dibalikbalikseharusnya hasilnya akan sama; No Uraian dim USD dim Rp 4.

Jumlah Royalti 751,151.52 7,759,920,904 Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 B/PK/PJK/2016 3. Dasar perhitung Royalti :(US$ 751,151.52 : 7%) 10,730,735.97 110,856,012,9142. Biaya Penjualan (deductable) 2,833,551 .52 28,394,439,5361. Hasil Penjualan 13,564,287.49 139,250,452,450 Bahwa Perhitungan mengacu kepada :1. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 20032. Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No.3342/84.02/DPM/2003, tanggal 5 Desember 20033.

bahwa Pemohon Bandinguntuk Tahun 2009 seharusnya membayar royalti sebesai' US 751,151.51sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003;Bahwa perhitungan hasil grossup nilai royalti, yaitu : Royalti=7% x(Harga JualBiaya Penjualan), sehingga Harga Jual (peredaran usaha) =Royalti + (7%x Biaya Penjualan)/7%; dengan demikian hasilperhitungan peredaran usaha menurut Pemohon Banding, HasilPemeriksaan BPK, dan Terbanding, digambarkan sebagai berikut:Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 801 B/

Bahwa dalam persidangan, telah disampaikan bahwa PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) mendasarkan koreksipada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalamLaporan Nomor 13/LHP/XVII/02/2011 tanggal 02 Februari 2011,yaitu terkait besarnya royalti yang harus dibayarkanTermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Tahun 2009.;3.2.

SesuaiRisalah Pembahasan pada saat pemeriksaan Terbanding melakukan koreksidengan alasan pembebanan royalti dapat dikurangkan sebagai biaya denganpembuktian yang cukup memadai, royalti dibayarkan kepada pemilik merk/patenatas penggunaan merk usaha atau paten yang mempunyai manfaat keuntunganbagi penggunanya.

Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/2016330,534.00 dan akun Biaya Usaha sebesar USD 396,703.92 yang merupakanpembayaran atas biaya royalti;1. Koreksi Biaya Royalti pada akun Harga Pokok Penjualan sebesar USD330,534.00Koreksi tersebut terdiri dari:a. Koreksi atas biaya royalti yang dibayarkan kepada SchlumbergerHoldings Limited ("SHL") melalui Weatherford Canada Partnershipsebesar USD 47,873.39; danb.

Koreksi Biaya Royalti pada akun Biaya Usaha Lainnya sebesar USD396,703.92Latar Belakang TransaksiBahwa pembebanan biaya tersebut terkait pembayaran biaya royalti kepadaWeatherford/Lamb, Inc.

tanggal 1 April 2000telah secara tegas dan jelas disebutkan mengenai mekanismepembayaran royalti yaitu semua pembayaran royalti akandilakukan dalam dollar Amerika Serikat dan harus diberikansecara langsung ke rekening SHL.

Sehubungan dengan royalti atasIP berupa Know How, hal yang penting harus diperhatikanjuga mengenai kontrak pembayaran royalti, apakah dibundling atau tidak karena jika di bundling maka harus dapatdipisahkan tarif royalti per masingmasing IP dan jika dibundling dengan jasa/service maka harus dipisahkan beraparoyalti untuk masingmasing IP dan berapa biaya untukjasa/service tersebut (sesuai OECD TP Guidelines par. 6.17,6.18 dan 3.11).

Put.tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai tersebut sebenarnya adalah Hutang Royaltitahun 2000, Hutang Royalti tersebut tidak pernah dibayardan telah dihapuskan berdasarkan perjanjian antara Licenceedan Licencor ;Bahwa pemegang hak royalti (Licencor) adalah WajibPajak Luar Negeri yang berdomisili di Belanda dan Jepangoleh karenanya atas' transaksi antara pihak pihak yangberkedudukan di negaranegara yang menandatangani TaxTreaty berlaku ketentuan sesuai pasalpasal

Menurut definisi Tax Treaty Indonesia Belanda Pasal5 mengenai royalti disebutkan bahwa "yang dimaksud denganroyalti adalah semua bentuk pembayaran yang diterimasebagai imbalan penggunaan hak, atau hak untuk menggunakan,hak cipta kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah danseterusnya ....

Dasar Pengenaan Pajak beruparoyalti sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dan Surat KeputusanKeberatan adalah tidak sesuai dengan definisi royalti dalamTax Treaty seperti yang disebutkan diatas.

Perikatan beserta isinya harusmanjadi dasar dalam menentukan nilai dari jasa tersebut.Jadi dalam hal royalti, yang menjadi dasar adalah perikatanyang dibuat antara Licencor dan Licencee.

l an 26 terkait denganbi aya royalti yang dihapuskan yang juga menjadi dasarpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai ini isinya menerima keberatan PenohonBanding dan nembata!

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) melakukankoreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesarRp.47.688.813,00 karena Pajak Masukan (berupa SSP PPN JLN) tersebutterkait langsung dengan pembayaran Royalti dan Technical Assistance FeeHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 308 B/PK/PJK/2015dimana atas biaya Royalti dan Technical Assistance Fee tersebut telahdilakukan koreksi pada PPh Badan.Bahwa atas koreksi biaya Royalti dan Technical Assistance Fee di PPhBadan tersebut sebagaimana

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yangtidak mempertahankan koreksi biaya konsultasi dan royalti di PPhBadan.6.2.

Sertifikat hak paten atas royalti di negara induk perusahaan. Perhitungan rasio dan time test atas royalti. Ketentuan perundangundangan HAKI di negara indukperusahaan. Perhitungan umur ekonomis atas royalti sesuai UndangundangHAKI tersebut. Daftar dan rincian Reasearch & Development Cost. Metode alokasi R&D atas pembebanan R&D Cost di Indonesia.

Invoice yang berhubungan dengan Biaya Royalti.

dan konsultasi tanpadidukung dengan Technical Assistance Agreement sebagai dasarpembayaran royalti dan konsultasi.bahwa mengingat pentingnya dokumendokumen tersebut untukmengetahui kebenaran transaksi pembayaran royalti dan biayakonsultasi, ketiadaan dokumendokumen tersebut menyebabkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapatmeyakini kebenaran dari pembayaran royalti dan biaya konsultasidari Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kepada Toyota Auto Body Co Ltd dan Tokai

Koreksi PPN Impor BKP Tidak Berwujud (PPN Royalti) 51.874.8242. Koreksi PPN Masukan (Konfirmasi Negatif) 18.585.41270.460.236 B. Alasan Banding;1.Koreksi PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Royalti;Menurut Pemohon, koreksi Terbanding tidak tepat dan seharusnyadibatalkan, karena:a.

pernah terdapat koreksiTerbanding atas pengkreditan PPN Royalti sedemikian sehinggadapat disimpulkan bahwa PPN Royalti adalah PPN Masukan yangdapat dikreditkan.b.

", jadi nilai suatuIP adalah hal yang penting untuk diketahui, danpenentuan besaran royalti yang akan dibebankanselalu berdasarkan dari nilai IP tersebut. Merupakansuatu. hal tidak wajar apabila Wajid Pajakmembebankan pembayaran imbalan royalti atas IPyang sudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainyasudah nol atau atas IP yang tidak dapat didefinisikannilainya.

Dalam ketentuan tersebutdinyatakan bahwa pembayaran royalti dapat dikatakanwajar (arm's length) dilinat dari apakah pihak independenmau membayar atau tidak mau membayar royalti terkaitdengan nilai dan manfaat ekonomi yang diperoleh atasHalaman 21 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 1374/B/PK/PJK/201 7penggunaan IP tersebut dalam usahanya (willing to paytest).Selain itu. harus diperhatikan juga mengenai kontrakpembayaran royalti, apakah di bundling dengan jasa atautidak karena jika dibundling maka harus dapat dipisahkantarif royalti per masingmasing IP dan jika dibundlingdengan jasa maka harus dipisahkan berapa royalti untukmasingmasing IP dan berapa biaya untuk jasa tersebut(sesuai OECD Transfer Pricing Guidelines par. 6.17,6.18dan 3.11).

sebesar Rp. 2.000.000, setiap 15 hari/2 Minggu sekali ;Bahwa terdakwa mengatakan Bonus Royalti tidak ada batasnya, sekarang menjadi10 siklus / kali ;Bahwa selain itu kalau prestasi bagus dan bisa mencari member / orang laindibawanya ada bonus Mobil, wisata ke Singapura, dan Rumah ;Bahwa benar MOHAMAD MAHMUD pernah datang di pertemuan di Kedungrejodan mengenalkan diri sebagai Direktur PT Big Rajawali, waktu itu dalampresentasinya juga menerangkan masalah Bonus Royalti ;Bahwa karena tertarik dengan

Bonus Royalti maka saksi ikut 2 DPP dan menyetoruang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.200.000. ;18Bahwa saksi mendapat Cashback sebesar Rp. 2.000.000, dan Pulsa sebesar Rp.600.000, setiap DPPnya ;Bahwa saksi tidak diberikan tanda terima berupa Kwitansi dan tidak dibuatkanperjanjian ;Bahwa setelah 15 hari saksi mendapat Bonus Royalti sebesar Rp. 2.000.000.

;Bahwa setelah 15 hari saksi mendapat Bonus Royalti sebesar Rp. 4.000.000.

saksi menyetorkan uangnya kepada saksi,kemudian disetorkan kepada terdakwa tanpa diberikan Kwitansi ;Bahwa setelah itu Bonus Royalti turun, downline / member dibawah saksi dapatBonus Royalti tetapi kecil, Bonus Royalti yang terakhir saksi dapat sebesar Rp.3.000, ;Bahwa MOHAMAD MAHMUD waktu hari Lebaran datang, waktu ketemu saksimemberi penjelasan tentang prospek MLM PT Big Rajawali ke depan ;Bahwa karena Bonus Royalti tidak sesuai yang dijanjikan, maka downline / memberdibawah saksi menanyakan kepada

Big Rajawali ;Bahwa waktu itu terdakwa menawarkan prospek usaha di bidang Pulsa ;Bahwa kalau ikut maka saksi akan mendapat Cashback, Pulsa dan Bonus Royaltisetiap 15 hari sekali awalnya tidak terbatas kemudian berubah menjadi 10 siklus,tidurpun dapat Bonus Royalti ;Bahwa syarat untuk mendapatkan Bonus Royalti adalah ikut gabung 1 DPP sebesarRp. 12.600.000,, HP dan Buku Rekening ;Bahwa karena tertarik dengan Bonus Royalti maka saksi ikut 4 DPP dan menyetoruang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.400.000