selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

(Kitab Abdul Wahhab Khollaf, /i/mu Ushul alFigh,1977, halaman 208).3. euoy ol po 10, V ig > Llawl 9 Whi,al ,oJl.Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanyakerelaan dari istri. (Kitab AlMuhadzzab, juz 2, halaman 71).. ; . i ~ fF Mo, Ho LSArtinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidakHal. 10 dari 13 hal.

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman208).3. wolJl ails glb Koo aso! aut, pre rail I5all(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa,maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinva dengan talak satubain shughra). Ghayah alMaram halaman 162.4.

selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

tahun 2006 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab

di muka yang di antaranya, bahwa Pemohon danPemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakatyang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan mengurus dokumenkependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

PENETAPANNomor 310/Pdt.P/2021/PA.LLGaN et z nag lagloaglg LJ (po Jobb wg 51 JugTuo ViArtinya : Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidakada iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina,kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil,menurut pendapat yang paling benar.Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyahdalam Kitab Ilmu Ushul alFigh karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :aslioll ls ule pate sacl!

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi

TgtMenimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalamkaryanya Ushdl Fiqh halaman 390 di bawah ini:Leg cle Loo al aby al plaka dan g ily apd (DU day 5 ADE Ge YsArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawnan);Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan

Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2014/PA Tgtkelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab A/Asyb&h we alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril

sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon IItelah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yangmenyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasipendaftaran/keberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :pl plo lo aro Nl rgw Us ary; aid 956 Yolei lgusl ale Wo al pis hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan, Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.SbsArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama

tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).

selama 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti i didalam dan diluar wilayah RepublikIndonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak mungkin dipertahankan lagi, oleh itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahhab

bersesuaiansebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon dan Pemohon Il telahmembina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakanbahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il tidak sah, faktafaktatersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P. membuktikanbahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakui pemerintah diwilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab

mengurus hakhak Para Pemohon sebagaisuami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan sepertipembuatan akta kelahiran anak dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab Al/Asybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab

No. 1 tahun 1974 juncto pasal 39 dan 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah pula sesuaidengan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushu/ul Figh, halaman930 yang berbunyi sebagai berikut :Les pil ste Us U pay pJ pls lo Aral aps OVS Ag; GUS Bp6 YoArtinya : barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang laki laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istriselama tidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa permohonan

para pemohon tersebut diajukanuntuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon IIadalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurutundang undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapatdidukung oleh bukti bukti, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalamkitab Ushulul Figh halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satudasar dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,maka pernikahan para pemohon telah sesuai

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Sptpernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil ole Wo a ats ol plole arzg JL agus U9 ary j didlo S55 Yo.Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawinan);Menimbang, bahwa atas

Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.SptMenimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkankemaslahatan:arbacdh bec uc Jl We eLYl 9 ,2i.Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurusrakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;Menimbang, bahwa oleh karena Para

Saksi LUTFI WAHHAB BIN LASJO; Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL GANIdalam dugaan tindak pidana pencurian; Bahwa terdakwa saya tangkap pada hari minggu tanggal 10 Juli 2016sekira pukul 00.30WIB disebuah warung pecel lele yang berada dipinggirjalan Raya wilayah Kec. Ketanggungan Kab. Brebes; Bahwa pada saat melakukan penangkapan saya bersama sdr.

Deni namun ternyata DENI sedangbekerja menjadi kondektur BUS diwilayah Jakarta lalu saya berusahamenghubungi DENI lewat teloon dan menanyakan prihal motor tersebutdan dijawab Deni ia yang memarkir motor tersebut dan motor tersebut iabeli dari Abdul Gani yang merupakan teman Fuad selanjutnya saya danLUTFI WAHHAB~ melakukan penyelidikan terhadap ABDUL GANI lalupada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekitar pukul OO.30WIB sayamendapat informasi terdakwa bekerja di warung pecel lele dipinggir jalanraya

LUTFI WAHHAB Mendekati terdakwa laludiamankan;7 Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambilsepeda motor Yamaha Vega ZR G4842DJ pada hari Rabu tanggal 6 Mei2016 sekitar pukul 01.30WIB dihalaman rumah sdr. TAHRUDIN masukdesa Pejagan Kec. Tanjung Kab. Brebes dan menurut Abdul Gani sepedamotor tersebut telah dijual kepada lakilaki yang tidak dikenal kakak dariteman FUAD lalu saya bersama sdr.

LUTFl WAHHAB membawa terdakwauntuk proses penyidikan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankanterdakwa;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwadipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saya menghadap dipersidangan karena telah mengambil barangmilik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2016 sekira pulul01.30WIB dihalaman rumah sdr.