Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Tidak Adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) UntukMemberikan Persetujuan PENGGUGAT Sebagai Penjamin UtangTURUT TERGUGAT!

Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengantegas mengatur mengenai kewajiban perseroan memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroanmaupun untuk memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnyakami kutip sebagai berikut:Pasal 102 ayat (1):Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a.

dari hasil RUPS menyetujui ataumenolak pemberian jaminan tersebut;Hal 5 dari 81 Hal.

Sel.Dengan demikian, berdasarkan halhal sebagaimanaPENGGUGAT~ sampaikan diatas, TERGUGATI telahmelakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dalam halmenandatangani Surat Jaminan dan Ganti Rugi tanpasepengetahuan anggota Direksi PENGGUGAT selainTERGUGATI dan TANPA ADANYA PERSETUJUAN RUPS;B.

(Rapat Umum Pemegang Saham)dan tidak mendapatkan persetujuan dari mayoritas pemegang sahamdan Direksi dari PENGGUGAT;Bahwa Pasal 102 ayat (1) UU PT telah dengan jelas mengatur tentang bagaimana tata cara suatu Perseroan dalam mengalihkanmaupun memberikan jaminan, yang untuk lebih jelasnya kami kutipsebagai berikut:18.19.Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk:a.

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;21.

Pengumuman/Pemberitahuan RUPS melaluiiklan Koran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Sahamlainnya ;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh sahamyang ada dane Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohonsebesar Rp. 522.000, (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);Dengan demikian, obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 44 UUPT, karena proses pengurangan modal PT.

Idola Tunggal telah dilakukanmelalui RUPS yang sebelumnya telah mendapat Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16Februari 2012.

/atau ketentuantentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Kemudian,dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, Perseroan dapat memohonkepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga ;b.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

tersebut dipimpinlangsung oleh Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Bp.Dr.Ahmad ArnolBaramuli,SH, dimana pada RUPS tersebut, Presiden Direktur PT.PPI yakni Bp.AbdyBaramuli,SE melaporkan mengenai:a Laporan PerkembanganPerseroan.

yang terpisah (separate) dariharta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya ;10 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PPI selanjutnya diselenggarakan11setiap tahun, yakni RUPS tahun 2002, 2003 dan tahun 2004, setiap penyelenggaraanRUPS tersebut maka direksi terus melaporkan dan mencantumkan laporan hartakekayaan perusahaan berupa tanah dan bangunan di Kab.Pinrang dalam bentuk neracaperusahaan, dimana harta kekayaan perseroan yang dilaporkan adalah salah satunyaobyek sengketa A dan Obyek sengketa

PolesaPelita Indonesia saat RUPS tahun 2001, hadir bersama pemilik saham, AhmadArnol Baramuli yang sama sekali tidak pernah menyetujui dan mengesahkantanah dan gedung miliknya yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai obyekHalaman 23 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang24121314sengketa) A dan 3B untuk dijadikan asset PT. Polesa PelitaIndonesia ;Dalam RUPS tahun 2003, 2004 dan 2005 Ahmad Arnol Baramuli tidak pernahmenyetujui Asset bangunan Milik X PT.

Pinrang32Bahwa RUPS diadakan tiap tahun dan tiap diadakan RUPS harus dilengkapidengan laporan dari perusahaan masingmasing ;Bahwa DR. H. Ahmad Arnol Baramuli, SH meninggal tahun 2006, dansepeninggalnya PT. Polesa Pelita Indonesia melakukan RUPS beberapa kali ;Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Poleko Grup akandibagi 3 (tiga) untuk :1. Yayasan Baramuli, 2. PT. Polesa Pelita Indonesia dan 3.Poleko food 5 72 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa untuk bagian PT.

juga RUPS 5Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengganggapbahwa Penggugat sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

Walaupun faktanya,Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melaluiTergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaanusaha, keadaan keuangan Tergugat , neraca dan perhitunganlaba rugi Tergugat selama tahun buku terhitung sejak pendirianPerseroan (/n Casu: Tergugat I) kepada Penggugat.2.

Penggugat seharusnya dapatmengemukakan buktibukti adanya keuntungan Tergugat sebesarRp24.871.841.346, jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung buktibuktiberupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat tahun 19962018 yangtelah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikianhanyalah sekedar khayalan belaka.

Dalam perkara a quo organ Tergugat adalah terdiridari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagaipihak karena Tergugat bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiriakan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat .

Penggugat seharusnya dapat menyampaikanfakta dan buktibuktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba RugiTergugat sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuanpemegang saham dalam RUPS Tergugat I.

Organorgan tersebut terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4,angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organtersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris.

Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

Resources Jaya Teknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari 2015 yang dilegalisir ;

Resources Jaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa tanggal 16 Januari 2015 ;

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal16 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BII tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

Resources JayaTeknik Management Indonesia sebagai Pengganti RUPS tanggal6 Januari 2015 yang dilegailisir ;Fotocopy Keputusan Dewan Komisaris PT. Resources Jaya TeknikManagement Indonesia Sebagai Pengganti RUPS tanggal 16 Januari2015 yang dilegalisir;Fotocopy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.

Resources JayaTeknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasatanggal 16 Januari 2015;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atas RIG#98ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yang dilegalisir;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015 yangdilegalisir

ResourcesJaya Teknik Management Indonesia Sebagai Pengganti RUPS LuarBiasa tanggal 16 Januari 2015 ;Fotocopy Permohonan Persetujuan Pembagian Jaminan atasRIG#98 ke BIl tanggal 22 Januari 2015 yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk pengembalian utang RMI kepada SURYA HADI yangdilegalisir ;Fotocopy Surat Kuasa Menghadiri RUPS tanggal 16 Januari 2015untuk dan atas nama PNT yang dilegalisir ;Fotocopy Surat Pernyataan ROHMAD tanggal 27 Januari 2015yang dilegalisir

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

Nomor 346 K/Pdt/2017Tergugat , Tergugat Il dengan Notaris yang hadir adalah Tergugat V makaPara Penggugat melakukan walk out (WO) dari RUPS LB tersebut;10.

Tutiek Setia Murni, SH, MH dalam hal ini RUPS LBperseroan/PT SMHP tanggal 10 Maret 2011 adalah diselenggarakandihadapan notaris Rr. Y.

TutiekSetia Murni, SH, MH/Turut Tergugat Il, adalah tetap dinyatakan sah sejauhmenyangkut penyelenggaaan dan susunan pengurus perseroan/PT SMHP,namun khusus mengenai susunan pemegang saham perseroan/PT SMHP,adalah wajib diselenggarakan RUPS LB untuk mencatat setoran modal riilke perseroan/PT SMHP berdasarkan fakta yang ada/asli bukti setoranmodal yang telah diperlinatkan oleh Penggugat di hadapan Notaris/TurutTergugat II pada RUPS LB pada tanggal 10 Maret 2011;Menyatakan bahwa seluruh Akta RUPS LB

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

AviaGlobal Teknologi (Bukti P3).Bahwa rencana peralihan hak atas sahamsaham dariPenggugat kepada Tergugat tersebut di atas karena telahmendapat persetujuan dari pemegang saham dan organperseroan dalam RUPS LB (vide Bukti P3) dan terhadap haltersebut di atas untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 UUPT,maka diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan jual belisaham seharga Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) yangdituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Saham, Tanggal 07September 2012 (vide Bukti P1),

7/9/2012).Dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 diketahui bahwa adaPembeli lain terhadap saham milik Penggugat bernama JantoTanumihardja yang turut hadir sebagai undangan dalamrapat tersebut.Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTAvia Global Teknologi (Perseroan) tersebut diputuskanpersetujuan penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat, yang mana tidak hanya kepada Tergugat, namunjuga kepada Janto Tanumihardja dengan perincian:a.

Bahwa Penggugat dalam butir 3 Posita Gugatan telahmengakui adanya Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang salahsatu isinya adalah persetujuan dari Penggugat danTergugat sebagai para pemegang saham Perseroan saatitu. untuk penjualan sahamsaham Perseroan milikPenggugat kepada Tergugat dan Janto Tanumihardja.11.

No.409 /PDT/2016/PT.DKI12.Bahwa cara pembayaran dan sumber dana tersebut yangtercantum pada halaman 3 Berita Acara RUPS 7/9/2012,Tergugat kutip lengkap dibawah ini:Adapun alokasi / distribusi dana pembayaran ataupembelian sahamsaham tersebut diatas dibagi diantara:1.Tuan SUGANDA GUNAWAN SUTANTA sebesarRp.600.000.000,;. Tuan SUHADI sebesar Rp.1.212.000.000, ditambahRp.380.000.000, menjadi Rp.1.592.000.000,;. Tuan Ir.

Acara RUPS 7/9/2012 ~=yangmendokumentasikan persetujuan Penggugat untuk menjual saham yang dimilikinya kepada Tergugat dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan padatanggal 7 September 2012 (RUPSLB 7/9/2012).33. Bahwa dalam Berita Acara RUPS 7/9/2012 yang diketahuioleh Penggugat dan Tergugat telah disepakati beberapahal, yang mana salah satunya sebagaimana tercantumpada butir (B) keputusan RUPSLB 7/9/2012 adalahHal 17 dari 33 hal Put.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai pemegang 30% (tiga puluh persen) pada PT Pakuwon Funpolis Indonesia (TERMOHON) adalah sah dan diperkenankan/ diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS) ;
3. Menunjuk PT.

Pakuwon Sentra Wisata (PEMOHON) sebagai likuidator dari TERMOHON sesuai Pasal 142 Jo Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menghadiri dan mengeluarkan suaradalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dansisa kekayaan hasil likuidasiC. Menjalankan hak lainnya berdasarkanUndangundang ini ;2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakusetelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknya ;3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentusebagaimana ditetapkan dalam Undangundang ini4.

Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPSTahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa ;ii. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS ;ili. Pasal 10 untuk hadir dan punya hak suara serta turut dalampengambilan pada RUPS Perseroan ;iv.

Pasal 71 smpai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007 ;Pasal 71;Halaman 4 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS ;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamaRUPS ;3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan

interim yang telah dibagikan harusdikembalikan oleh oemeganga saham kepada Perseroan ;6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secaratanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang sahamtidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud padaayat (5) ;Pasal 73 ;1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau dimasukkankedalam cadangan khusus ;Halaman 5 Putusan .No.200/Pdt/2020/PT.DKI.6.2) RUPS

pemegang salah satu sahamtidak pernah menerima bagian pembayaran deviden Perseroan Tergugat sebagaimana mestinya dan seharusnya yang menjadi bagian dan hakPenggugat sebagaimana ditentukan dalam Undangundang PerseroanTerbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dikarenakan antara lainTergugat Il sebagai Pengurus Tergugat yaitu Direktur Utama Perseroantidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang ditentukan dalamUndangundang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroanyakni tidak mengadakan RUPS

No. 450 K/Pdt/2006Tergugat Il, dan telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat II di hadapanforum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke11 PT Batang Garing Jayatanggal 22 Januari 2003 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPS ke11 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, SH., Notaris di Palangka Raya Nomor 57tanggal 22 Januari 2003;bahwa selain itu sebagai bukti, Penggugat telah menerima sebanyak 20(dua puluh) lembar saham dari Tergugat dengan nilai Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) per lembar dengan Nomor

Nanti setelah ada relaaspanggilan sidang, barulah hadir Direktur Utama PT Batang Garing Jaya mewakiliperseroan, vide Pasal 11 angka 1 Anggaran dasar Perseroan;Bahwa berdasarkan RUPS ke09/10 dan RUPS ke 11 tanggal 22 Januari2003 Penggugat tidak lagi berkapasitas sebagai pemegang saham PT BatangGaring Jaya, dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai legitima personastandi in yudisio, artinya pihak Penggugat tidak berwenang sebagai pihakberperkara (Penggugat) di muka Pengadilan, sedang kenyataannya

bukti T.I.IIIII.5 berupa Akta No. 75 tanggal 28 Februari 2000yang merupakan hasil RUPS telah diputuskan bahwa Penggugat harusmembuat statement untuk menyerahkan sahamnya, karena pada saatpendirian status Penggugat hanya sebagai kuasa saja dan berdasarkanbukti T.L.I.II.6 berupa Akta No. 31 tanggal 25 November 2000 yangmerupakan hasil RUPS telah ditegaskan dalam angka IV.

Batang Garing Jayaditolak oleh Menteri Kehakiman, selain itu perubahanperubahan dimaksuddalam RUPS yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah maupun Pengadilan Negeri Palangka Rayamengabulkan gugatan rekonvensi bersifat premature dan menyimpang dariAkta Pendirian PT Batang Garing Jaya yang seharusnya menjadi dasar bagipengambilan putusannya;Bahwa berdasarkan hukum ic.

Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dihubungkandengan Anggaran Dasar Perseroan atau Akta Pendirian PT Batang GaringJaya yang masih berlaku menurut hukum mengingat perubahanperubahanatau apapun hasil RUPS belum memperoleh persetujuan/pengesahan dariMenteri Kehakiman, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah salahsatu pendiri dan sebagai salah satu pemegang saham yang sah PT BatangGaring Jaya; hasil RUPS yang bertentangan dengan Anggaran DasarPerseroan

Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesinmesinmembutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang sahamyaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengundurandiri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, JI.

Pangkey selakupenerjemah tersumpah ;RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :(4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang sahamdan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).(5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa gunamenindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentangKesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam AktaNotaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telahdipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupunUndangUndang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. padasaat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yangmana hal tersebut bisa terjadi disebabkan

No.W701641.HT.01.04TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang sahamdan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuaisurat No.

W7HT 01.103336 tanggal 13 Nopember 2006 ;Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untukpeningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegangsaham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati SitiRahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dandicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI.sesual surat No.