Menyatakan Terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;2.

Menyatakan terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak dan tanpakeahlian mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar,khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;2.

Lumajang atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perouatantersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa seringmembeli sediaan farmasi berupa pil putih berlogo Yyang diduga pilTrinexypenidy

Lumajang atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), perobuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa seringmembeli sediaan farmasi berupa pil putih berlogoTrinexypenidy! dari Sdr.

, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah ;Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatifdan apabila salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhiHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor.404/Pid.Sus/2014/PN.Lmj14maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan yang dimaksudkan dengan sengajaadalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telahmengetahui

Menyatakan Terdakwa SAMSOL ARIFIN bin MISTO telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

Menyatakan terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertamayaitu pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan seperti dalam dakwaan kami;2.

terjadi ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3(tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yangdimaksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukanperbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaktidaknya dapat membahayakanakibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ ataumengubah bentuk sediaan farmasi

dan alat kesehatan, sedangkan dimaksudperedaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan,dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisionaldan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan

adalah bahan,instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk strukturdan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan PemerintahHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2017/PN MtpRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi danalat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa KURNAIN alias NAIN bin SYAHRANI tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;2.

YENNY TJONG danmenemukan pekerja yang bernama ERNI NOPIDA dan SAIFAN MULYADIsedang mengemas sediaan farmasi berupa jamujamu yang berbagaimerek yang tanpa memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM RI ; Bahwa yang ditemukan saksi didalam rumah di Komplek Cemara HijauBlok R No. 6 Kab.

Deli Serdangdan sediaan farmasi (jamujamu) yang ada didalamnya tersebut danmesinmesin pengemasan dan molen adalah milik terdakwa ; Bahwa saksi mengetahui adanya pembuatan jamujamu tersebut dariadanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa diKomplek Cemara Hijau Blok R No. 6 Kab.

YENNY TJONG danmenemukan pekerja yang bernama ERNI NOPIDA dan SAIFAN MULYADIsedang mengemas sediaan farmasi berupa jamujamu yang berbagaimerek yang tanoa memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM RI ; Bahwa yang ditemukan saksi didalam rumah di Komplek Cemara HijauBlok R No. 6 Kab.

YENNY TJONG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 Ayat (1) ;2. Menghukum Terdakwa Dra. YENNY TJONG tersebut, dengan pidanapenjara selama : 6 (enam) bulan ;3.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar

Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK bersalahmelakukan TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dalam dakwaan Pertama;2.

berikut :PERTAMABahwa ia Terdakwa MUFIT EFENDI ALIAS PENDIK, pada Hari Senintanggal 22 Oktober 2018 sekira Jam 21.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak diJalan Sriwijaya Nomor 37 RT 02 RW 03 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo KotaBatu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Junrejo Kota Batu Kota Batu, Terdakwa benarbenarmenghendaki untuk menjual 2 (dua) boks yang berisi 200 butir pil double Lwarna putih tersebut kepada Dian Efendi Als Bikang dengan harga Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan mendapatkan keuntunganberupa uang.Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan"telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Ad. 3.

Unsur tidak memiliki Ijin edar.Dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izig edar.

Menyatakan Terdakwa MUFIT EFENDI Als PENDIK tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa Ijin edar ";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan membayar pidana denda sebesarRp.1.000.000,(Satu juta rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar olehterdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)bulan ;3.

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidikkepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP),setelah itu. menandatanganinya, dan saksi membenarkanketerangan yang telah diberikan pada saat itu ; Bahwa ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi AlatKesehatan dan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di DinasKesehatan Kabupaten Kotabaru ;Bahwa ahli memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian danperaturannya yang berlaku di Indonesia dari bangku kuliah untukmengambil gelar Sarjana

Science Apoteker ;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika ;Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahsegala sesuatu yang berhubungan dengan obatobatan, bahanobat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan obat asliIndonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan sertapengawasannya) ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untukgolongan obat

telah mempunyai ijin tersebutdiatas, dimana pendistribusian harus sesuai dengan kondisi sipenderita dan hanya ditujukan untuk mengobati gejala penyakityang ringan, jadi pendistribusian juga tidak asal sembarang jual,harus sesuai dengan keluhan si penderita. karena biarbagaimanapun, yang namanya obat apabila digunakan secaraberlebihan dapat menjadi racun bagi si pemakai ;Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah mempunyai ijin dan mempunyai seorangtenaga ahli farmasi

seperti dekstromethorpan, decolsin, danlainlain ;Bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) paketatau 1890 (seribu delapan ratus Sembilan puluh) butir obat jenisDextro adalah jenis obat bebas terbatas yang mempunyaikegunaan sebagai obat penekan batuk, sedangkan 1 (satu) paketatau 4 (empat) butir obat jenis THD adalah obat golongan kerasyang harus melalui resep dokter, dimana kegunaan obat tersebutuntuk obat Parkinson;Bahwa kedua jenis obatobatan tersebut termasuk dalamgolongan sediaan farmasi

Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktik kefarmasian Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ; wonnn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasiaanyang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar; 2.

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan kesatu Jaksa Penuntut Umum;2.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1.

Rizki Muhammad Nasir dengan harga Rp.50.000, (limapuluh ribu Rupiah) untuk 10 (Sepuluh) butir, yang mana obat jenis carnophen/zenithtersebut diperoleh Terdakwa dari saksi bagus Ramdhan als Bagus;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, bahan tradisional, dan kosmetika, selanjutnya sebagaimana Surat Kepala BadanPOM RI No.

P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar danPenghentian Kegiatan Produksi, ternayta obat jenis carnophen/zenith telah dibatalkan izinedar dan kegiatan produksinya telah dihentikan, sehingga nyata bahwa terdakwa telahmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsurkedua, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu

Menyatakan terdakwa Mulyadi als Yadi bin Hamdani telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta11Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan terdakwa DEDE CARLAN als CARLES bin SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dan mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;4.

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriyin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin Apt Manager Administrasi Kantor BPOM Bandung sebagaiberikut : (satu) paket kecil dibungkus

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin Apt Manager Administrasi Kantor BPOM Bandung sebagaiberikut : (satu) paket kecil dibungkus

Jadi yang berwenang menyimpandan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Pil dextromethorphan terutama dalamjumlah banyak adalah apotek dan toko obat beriin, Bahwa jenis obat tersebutkhasiat dan kegunaan untuk sediaan farmasi untuk obat Batuk.17Berdasarkan Berita Acara Pengambilan barang bukti pada hari Jumat tanggal 25Januari 2013 di Kantor Balai Besar POM Bandung yang ditanda tangani oleh DraEndah Sulistyorin.

Dan untuk jenis obat tersebutberupa sediaan farmasi obat dextromethorphan tidak termasuk golonganphisikotropika namun termasuk sediaan farmasi jenis obat pildextromethorphan adalah golongan obat bebas terbatas.Bahwa saksi jelaskan tentang obat bebas terbatas yaitu obat yang hanyadyual di apotek atau tokok obat beryin dan dalam kemasandextromethorphan ada tanda khusus yaitu lngkaran berwarnan biru dengangaris tepi berwarna hitam.

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa DENI MARTA DINATA BIN MULYONO terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalamdakwaan Kedua ;2.

Jember; Bahwa terdakwa mendapatkan/membeli obat tablet berlogo Y dari DIDIK (dalampenyelidikan Polisi) yang kemudian terdakwa menjualnya kembali ke orang lain; Bahwa menurut keterangan ahli ABDUL MUNIF jenis obat tablet berlogo Y tersebutadalah tergolong obat keras (daftar G) dimana pemakaiannya atau penjualannya harusdi apotek dan dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas, serta harusdilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di saran kesehatanyang berizin di bidang farmasi

WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di DusunGambirono Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Jember dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. 1 Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah pelaku yaitu seorang sebagai subyekhukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini adalah terdakwa DENIMARTA DINATA BIN MULYONO, dan terdakwa ini adalah sehat baik jasmani danrohani.

Dirampas untukdimusnahkan;Mengingat ketentuan pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanserta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Menyatakan Terdakwa DENI MARTA DINATA Bin MULYONO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandart dan atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu " ; Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa: DENI MARTA DINATA Bin

Menyatakan terdakwa TRIONO als GOTRI Bin MARSAM bersalahmelakukan tindak pidana : Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan, dan dendasebesar Rp.500.000,( Lima ratus ribu rupiah) Subsidair : 2(dua) bulanKurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; 3.

kemuka persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN 1nn2nnnn nnn nner nennnnnnnsBahwa ia terdakwa TRIONO als GOTRI Bin MARSAM,pada hari Sabtu tanggal 8Juni 2013 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuni 2013 bertempat di Dsn Padangan Desa/Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri atausetidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri,Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan/a atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 20.00wib,terdakwa telah ditelepon oleh sdr.ROHMAN yang menawarkan pil dobel LLkepada terdakwa sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) butir dengan

telahditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumah terdakwa di Dusun PadanganDesa.Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri karena setelah dilakukan penggeledahandirumah terdakwa Petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa pildobel LL sebanyak 2.109 (dua ribu Sembilan belas) butir dalam 12 (dua belas)plastik klip dibungkus tas kresek warna hitam dilaci meja ruang tamu rumahterdakwa dan terdakwa mengakui kepemilikan dari pil dobel LL tersebut ; Bahwa terdakwa bukan sebagai apoteker atau berfrofesi dibidang farmasi

dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan ahnya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; Bahwa dari Keterangan saksi ANDHIKA SUSILO,keterangan saksi YOGI ERIM,keterangan saksi dr.AZIS SAMSURIZAL,Surat danketerangan TerdakwaTRIONO als GOTRI Bin MARSAM.

No. 36 Tahun 2009 tentang,eyakinkan bersalah melakukansediaan farmasi yang tidakanan atau kemanfaatan danhatansebagaimana diatur danaan Kesatu ; OcCUWWRRRRRE EADMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TARI bin NADI berupa pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahtetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga)bulan kurungan;3 Menyatakan barang bukti berupa : e Pil dobel L / Artane sebanyak 14 (empat belas

Ngasem, Kab.Kediri atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3). perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wib.terdakwa

AGUS TARI Bin NADI menemui Saudara Bagio (masih dalam pencarianPihak Kepolisian) kemudian membeli persediaan farmasi berupa tablet warna putihberlogo LL yang biasa disebut pil dobel L /Artane sebanyak 14 (empat belas) butirdengan harga sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) oleh terdakwa rencananya pildobel L/Artane tersebut akan dikonsumsi sendiri sehingga kemudian terdakwamenyimpannya dengan jalan dibungkus menggunakan 2 (dua) lembar kertas grenjengrokok.

persediaan untuk penyerahandan penawaran untuk penjualan dari bahanbahan G, demikian pula memiliki bahanbahan ini dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga secara normal tidak dapat diterimabahwa bahanbahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wib.terdakwa AGUS TARI Bin NADI menemui Saudara Bagio (masih dalam pencarianPihak Kepolisian) kemudian membeli persediaan farmasi

36 Tahun2009 tentang Kesehatan ATAU KEDUA Pasal 3 Statblaad No. 419 Tahun 1949 ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi saksi, keterangan Terdakwa bahwaperbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan me/angeat basal 196 Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kesatu PenuntutUmum yang unsur unsurnya sebagai berikut :1 Setiap orang; 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

• Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan bahan farmasi

:PDM107/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019, dengan dakwaan sebagaiberikut:Kesatu :Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMBBahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamistanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong TikusTerminal Mardika, Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman,berkhasiat/bermanfaat

, bermutu dan terjangkau setiap orang (FrederikanTulalessy alias Ampy) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, yangmana Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama samadengan petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatanpemeriksaan Kosmetik di Kota Ambon, dan pada saat melakukanpemeriksaan di sekitar Pasar Mardika, dan pada saat petugas sedangmelakukan pemeriksaan

36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2019/PT AMBATAUKedua :Bahwa ia Terdakwa Frederikan Tulalessy alias Ampy, pada hari Kamistanggal 14 Februari tahun 2019 pada pukul 17.25 WIT, atau setidaktidaknyapada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Lorong TikusTerminal Mardika Kota Ambon, atau setidaktidaknya masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang (Frederikan Tulalessy aliasAmpy), dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki Izin Edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat ljin Edar yang mana Terdakwa lakukan denganCaracara sebagai berikut : Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama samadengan petugas dari Ditreskrimsus POLDA Maluku melakukan kegiatanpemeriksaan Kosmetik di Kota Ambon, dan pada saat melakukanpemeriksaan di sekitar Pasar Mardika, dan pada saat petugas sedangmelakukan pemeriksaan kosmetik di kios Ampi Terminal Mardika, pada

Menyatakan Terdakwa FREDERIKEN TULALESSY alias AMPYtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Mengedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar ;2.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

Menyatakan Terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta Rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan; 3.

PDM /JOMBA/10/2016 yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN bersalah melakukan tindakpidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart / atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal196 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;Menjatuhkan pidana

lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kePersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa Terdakwa MOCH.AMRI Als SOKRAN pada hari Jumat tanggal 10Juli 2016 sekira jam 19.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktudalam bulan Juni 2016, bertempat di rumah Terdakwa Ds.Sumberagung, RT /RW.01/01, Kecamatan Perak, Kab.Jombang atau setidak tidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengajamemproduksi ataumengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika ( pasal 1 ayat ( 4 ) UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan );Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetaokan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasitersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan

farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaTerdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan tidakditemui

Perkara : PDM 92/Tlung/Ep/09/2014 tertanggal 03 Pebruari 2015 yang pada pokoknya memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut:1 Menyatakan ia terdakwa PRAPTO Alias TOGOK Bin MIRAN terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagainana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dakwaan

terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN Bahwa terdakwa Prapto alias Togok bin Miran pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014sekitar jam 20.05 wib. bertempat di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo KabupatenTulungagung atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

UnsurDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudDENGAN SENGAJA. Menurut Prof van HATTUM, didalam pasal 11 CrimineelWetbook secara jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan OPZET/DENGANSENGAJA adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukantindakantindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undangundang.

Menurut MvT(Memorie van Toelechting), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalahWILLEN EN WETTENS, dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukanperbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Pasal butir 4 Undangundang No. 36 Tahun 2009tentang kesehatan, yang dimasud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattraditional dan kosmetika.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi hanya bisadiedarkan setelah mendapat 1jin edar;Menimbang, bahwa mengedarkan dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki artimembawa/menyampaikan sesuatu dari satu orang kepada orang yang lain;Menimbang bahwa PIL DOUBLE L hanya bisa di edarkan apabila seseorang ataubadan hukum memiliki ijin mengedarkan obatobatan dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :e Bahwa terdakwa PRAPTO Alias TOGOK menjual Pil double L kepadaDONI

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HAMIDI terbukti bersalah melakukantindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dalam Pengadaan, Penyimpanan danPendistribusian Sediaan Farmasi

Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko ObatInti Sari ada memiliki izin Toko Obat dan Terdakwa mengaku menjualatau mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar Gtersebut karena permintaan dari masyarakat disekitar Toko terdakwa,sedangkan terdakwa tidak boleh menjual obat keras Daftar G karenaselain terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian dibidangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.

dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasaBahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November2017 Jam 16.00 Wib yang beralamat JI.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa orang sales mulaimenawarkan Obat Keras Daftar G kepada terdakwa HAMIDI sejaktahun 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini Karena terdakwatelah menjual obat obatan keras daftar G tanpa dilengkapi suratketerangan keahlian Farmasi dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasa Bahwa terdakwa ditangkap pada

dan Asisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi ataupenyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dariDepartemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andik Duwi Susanto Alias Plekenthuk Bin Yanto Hadi Supatmo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.b.

, Apotek atau Rumah sakit dan cara penyalurannya harusdengan memenuhi persyaratan administrasi Sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu kalau Pedagang Besar Farmasi harusHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.

YARINDO yang mengandung trihexyphenidyl HCL sudah dicabutjin edarnya oleh BADAN POM sehingga termasuk sediaan farmasiyang tidak memiliki ijin edar;Bahwa mekanisme tentang peredaran Obat atau sediaan Farmasi dariprodusen sampai kepada tangan pasien sesuai dengan aturan dalamUndang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalahmekanisme distribusi atau proses penyaluran obat khusus obat kerassebagai berikut : Sarana produksi obat atau industri farmasi yangmemproduksi obat keras akan menyalurkan

Sus/2018/PN.SgnPedagang Besar Farmasi (PBF) baik PBF tersebut sebagai distributortunggal atau sub distributor. Dari PBF obat disalurkan ke Apotek dan atauRumah sakit.

Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkanapakah sediaan Farmasi tersebut telah memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)?