Ditemukan 8951 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 05-04-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 147/Pdt.P/2016/MS.Bna Tanggal 26 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
72 — 34
72 — 34
Djufri , yang dikeluarkan olehKeuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda AcehNomor 459/418/GST/V/2016 tanggal 01 Juni 2016, bermaterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (bukti P.24);Menimbang, bahwa selain suratsurat, Para Pemohon juga mengajukansaksisaksi masingmasing sebagai berikut:1. Murdani bin Tgk. Johan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di JI. T.
Register : 19-09-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 164/Pdt.G/2013/PA.Mtw Tanggal 3 Maret 2014 — - Penggugat
- Tergugat
105 — 33
105 — 33
Gl igliag GST Eee)Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi oranglakilaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepadaAllah sebagian dari karuniaNya.
Putus : 03-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135/B/PK/PJK/2011 Tanggal 3 Agustus 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk.,
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara mitra dengan rincian : 20 negara mitra telah melaksanakanpenerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaan angkutan udaranasional Indonesia telah melaksanakan penerbangan ke/dari 10 negara mitra,yang tidak mengenakan PPN atas perusahaan penerbangan Indonesia ataspengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional (Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional) ;Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax (GST
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1572 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam prinsipbeban PPN hanya boleh di tanggung/diterapkan kepada PengusahaKena Pajak yang mendapat pengecualian seperti di atur dalam Pasal16B UndangUndang PPN (diperbolehkan dalam OECD InternationalVAT/GST Guidelines 2.1) dimana harus disadari bahwa pengecualiantersebut melanggar logika dasar PPN dan juga sebagai penyimpanganatas aturan umum Pengenaan PPN (melalui mekanisme PajakKeluaran dan pengkreditan Pajak Masukan), maka kondisi atau situasiWajib Pajak yang akan berusaha dalam bidang perkebunan
Register : 05-09-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN Dps Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Nanang Susilo Als Paul
56 — 18
I Dewa Gede Anom Rai, SH
Terdakwa:
Nanang Susilo Als Paul
56 — 18
tersebutterdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan = saksisaksi yang masingmasing memberikanketerangannya sebagai berikut yaitu :Saksi GST
Register : 07-03-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. JASA ANGKASA SEMESTA, TBK
35 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara mitra dengan rincian: 20 negara mitra telah melaksanakanpenerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaan angkutan udaranasional Indonesia telah melaksanakan penerbangan ke/dari 10 negaramitra, yang tidak mengenakan PPN atas perusahaan penerbangan Indonesiaatas pengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional (JasaKebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional);Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax (GST
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps Tanggal 6 Juli 2017 — I GUSTI AYU DIAH DARMAWATI melawan I GUSTI BAGUS SAPUTRA,dkk.
127 — 110
127 — 110
olah tidak paham bahwaterkait tanah obyek sengketa SHM 655/ Desa Pedungan masih terikathubungan hukum dengan Turut Tergugat selaku penyewa, danselanjutnya faktanya jual beli yang dimaksudkan oleh Penggugat dalamgugatannya telah dbatalkan berdasarkan kesepakatan dengan Penggugatselaku pembeli dan Tergugat selaku penjual, dimana telah pula diakuioleh Penggugat uang muka pembelian tanah telah dikembalikan olehTergugat melalui transfer ke rekening BNI milik Penggugat, RekeningBNI No. 020.161.6942 an. gst
Register : 08-10-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Skh Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
1.SUDIRO HERU PURWANTO
2.V. ARIESTYANTO HARRY P
3.Th. SRI PUJI HASTUTI EKO W
Tergugat:
INSINYUR PUDYO SEMEDI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO
2.Dra. SRI WAHYUNI
3.Ir. JOKO SANTOSO PURNOMO
4.RATNA DJUITA DAMRIANA
5.CECILIA DWI HAPSARI P.A
6.IRENE SUSETYO DJATININGSIH
7.FEBRU SULISTYA ADI
8.YOS SULISTYA ADI
9.DIAH RACHMAWATI W
10.Ny. MARTHA
11.TANTO DWI ADMOJO, SE
12.Ny. SUWANTI, SE
13.Ny. EKO HARIYANTI, SH
14.Ny. DIAN NOVITA MURSITANINGSIH
15.NOVITA KUSUMASARI
16.SRI WULAN ANITA DYAH KURNIADEWI, SH
17.SUSANA NURWULANDARI, SH, M.Kn
119 — 102
1.SUDIRO HERU PURWANTO
2.V. ARIESTYANTO HARRY P
3.Th. SRI PUJI HASTUTI EKO W
Tergugat:
INSINYUR PUDYO SEMEDI
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO
2.Dra. SRI WAHYUNI
3.Ir. JOKO SANTOSO PURNOMO
4.RATNA DJUITA DAMRIANA
5.CECILIA DWI HAPSARI P.A
6.IRENE SUSETYO DJATININGSIH
7.FEBRU SULISTYA ADI
8.YOS SULISTYA ADI
9.DIAH RACHMAWATI W
10.Ny. MARTHA
11.TANTO DWI ADMOJO, SE
12.Ny. SUWANTI, SE
13.Ny. EKO HARIYANTI, SH
14.Ny. DIAN NOVITA MURSITANINGSIH
15.NOVITA KUSUMASARI
16.SRI WULAN ANITA DYAH KURNIADEWI, SH
17.SUSANA NURWULANDARI, SH, M.Kn
119 — 102
. : 55/GST/MAJII/2013 Yangdikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Gandekan Sala Timur tertanggal 8Februari 2013, diberi tanda bukti T1;2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil denganNomor 0269/1980 atas pernikahan antara Ir Pudyo Semedi(TERGUGAT) dengan Alm. Siti Mardiana, diberi tanda bukti T2;3. Fotokopi Turunan Putusan nomor: 57/Pdt.G/2012/PN.Skh, diberitanda bukti T3;4.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 —
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
71negara mitra dengan rincian : 20 Negara Mitra telah melaksanakanpenerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaan angkutan udaranasional Indonesia telah melaksanakan penerbangan ke/dari 10 negara mitra,yang tidak mengenakan PPN atas perusahaan penerbangan Indonesia ataspengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional (Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional);Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax (GST
Putus : 08-04-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN SANGGAU Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.SGU Tanggal 8 April 2013 — PR. HERMAWATI Binti JUS KAJANG
Lawan
BUJANG BOT,
ALIMAN ,
HAMDANI,
SUCIPTO,
KEPALA DESA SUNGAI MUNTIK
87 — 17
87 — 17
Ahmad Yani No.58 Sanggau Kalimantan Barat Telp (0564)21370 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/GST/ADVOKAT Pdt/2012tertanggal 20 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSanggau pada tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 56/2012 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;Setelah mempelajari dan meneliti buktibukti surat yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan ;Setelah mempelajari
Register : 08-01-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN TABANAN Nomor 9/PDT.Plw/2015/PN Tab Tanggal 4 Juni 2015 — Penggugat : ROOSMINI
Tergugat :
1.I WAYAN SUKAYA
2.NI KOMANG BUDIARTINI
3.NI GUSTI AYU BWANINGSIH
4.Ir. I GUSTI PUTU EKA YUDHANA
82 — 37
82 — 37
Pengeksekusi II melalui Kuasanyatelah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 April 2015, sedangkanuntuk Terlawan Tereksekusi dan Turut Terlawan Tereksekusi menyatakantetap pada Jawaban dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harusdianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dariputusan ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil gugatannya dipersidangan Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa :Ts10.11.12.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 302/1989 antara Gst
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr Tanggal 31 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
39 — 16
MAT YASIN
Terdakwa:
1.DADENG HIDAYAT
2.EDY SUPRIYONO
39 — 16
Mardianto;
- 4 (empat) lembar tax invoice Maybank (GST ID No.000141295616) an. GAN HONG JIEN;- 1 (satu) lembar foto copy Passport an.
Mardianto;4 (empat) lembar tax invoice Maybank (GST ID No.000141295616) an.GAN HONG JIEN; 1 (Satu) lIembar foto copy Passport an.
Mardianto;4 (empat) lembar tax invoice Maybank (GST ID No.000141295616) an.GAN HONG JIEN; 1 (Satu) Iembar foto copy Passport an.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 11-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141/B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JASA ANSKASA SEMESTA, Tbk., diwakili oleh MARIANNE LUDWINA HASJI
156 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara mitra dengan rincian: 20 negara mitra telah melaksanakanpenerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaan angkutan udaranasional Indonesia telah melaksanakan penerbangan ke/dari 10 negara mitra,yang tidak mengenakan PPN atas perusahaan penerbangan Indonesia ataspengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional (Jasa Kebandarudaraanuntuk Penerbangan Internasional);Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong, China,Thailand, Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax(GST
Register : 15-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN BANGLI Nomor 42/Pid.B/2019/PN Bli Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA,SH
Terdakwa:
ALI USMAN
41 — 19
GADHIS ARIZA,SH
Terdakwa:
ALI USMAN
41 — 19
Gst Ayu Kade Ari Wulandari,S.H.Panitera pengganti,Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi. Nyoman LedangHalaman 42 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN BIi.
Putus : 19-07-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137/B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 —
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
negara mitra dengan rincian : 20 Negara Mitra telahmelaksanakan penerbangan ke/dari Indonesia, sedangkan perusahaanangkutan udara nasional Indonesia telah melaksanakan penerbanganke/dari 10 negara mitra, yang tidak mengenakan PPN atas perusahaanpenerbangan Indonesia atas pengenaan Jasa Penunjang KegiatanInternasional (Jasa Kebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional);Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong, China, Thailand,Saudi Arabia tidak memberlakukan Government Service Tax (GST
Register : 23-10-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN TABANAN Nomor 61/PID.B/2015/PN Tab Tanggal 16 Februari 2016 — Terdakwa : FRANS ELMAR BADER
165 — 58
165 — 58
,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUH PUTU ADHIYATMIKA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, sertadihadiri oleh NI LUH SRI EKA PARIARSINI, SH, Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua, GST. NGR. PUTU RAMA W.,S.H.,M.H. = NENNY YULIANNY, S.H.M.Kn.
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN ENDE Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
285 — 185
1.EMA DIAN PRIHANTONO, SH
2.SLAMET PUJIONO, SH
3.MUHAMAD FAKHRY, SH.,M.H
Terdakwa:
Muhammad Badrun alias Adun
285 — 185
., dan Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn., masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad lya, S.H.
Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,M.KnPaniteraMuhammad lya, S.H.Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End
Register : 26-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
114 — 59
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
114 — 59
Bahwa sebagaimana pemberitahuan pihak notaris PUTU NGURAHARYANA,SH bahwa perjanjian pengikatan yang pernah dilakukansebelumnya maka: perjanjian yang dibuat tanggal 11 Juni 2014 dandicatatkan di Notaris GST NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasardimana perjanjian tersebut antara Saksi dengan WAYAN RUBAH ,selanjutnya dibuat perjanjian perikatan jual beli antara Saksi dengan WAYAN LUNTRA sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yangditandatangani tanggal 5 September 2014.
Terhadap tugas tersebut saksibertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan yangsekarang dijabat oleh GST. RAKA WISNU, SP.MP. Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan SAKSI WAYAN RUBAH, WAYAN SUMADI dan GEDE PUTU WIBAWAJAYA.Saksi bersama tim pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titikkoordinat di lokasi tanah milik SAKSI WAYAN RUBAH di Banjar.Perarudan,Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab.
Badung, Prov.Balidicetak dan dipetakan oleh PANDE WIRA ADI PRAMARTA, diperiksaoleh Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan atas nama GST. RAKAWISNU, SP dan diketahui oleh Kepala Balai Pemantapan KawasanHutan Wilayah VIII atas nama Ir. SYAFRI,MM dan telah dibuatkan BeritaAcara Hasil Pengecekan Lapangan Bidang Tanah / Hak Milik WAYANRUBAH lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran ,Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung.
arenya, kemudian GEDEPUTU WIBAWAJAYA, dan saksi NENGAH YARTHA melakukan negosisasiharga dengan saksi WAYAN SUMADI dirumah GEDE PUTU WIBAWAJAYAdan ditemukan kesepakatan harga Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)per are (dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saatpermohonan pensertifikatan di BPN Badung) yang selanjutnya dibuatkanperjanjian bawah tangan diketik oleh GEDE PUTU WIBAWAJAYA danditandatangani para pihak tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya di bukukan(warmerked) di notaris GST
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN Dps Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
Ni Wayan Wetri, SH
Terdakwa:
Mauzin
49 — 13
Ni Wayan Wetri, SH
Terdakwa:
Mauzin
49 — 13
mengedarkan Narkotika jenis shabu.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuaidengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksisaksi danTerdakwa ternyata mereka masingmasing membenarkannya, dengan demikian makabarang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar Berdasarkan faktafakta, keterangan saksisaksi GST
Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 B/PK/PJK/2011 Tanggal 25 Juli 2011 — DIRJEN PAJAK vs. PT. JAS - AERO ENGINEERING SERVICES
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 negara mitra denganrincian: 20 negara mitra telah melaksanakan penerbangan ke/dariIndonesia,ssedangkan perusahaan angkutan udara nasional Indonesiatelah melaksanakan penerbangan ke/dari 10 negara mitra, yang tidakmengenakan PPN~ atas perusahaan penerbangan Indonesiaataspengenaan Jasa Penunjang Kegiatan Internasional(JasaKebandarudaraan untuk Penerbangan Internasional);Bahwa sebagai contoh, di negaranegara seperti Hongkong,China,Thailand, Saudi Arabia tidak memberlakukan GovernmentService Tax(GST