SumenepAgama : IslamPekerjaan : WirasawastaPendidikan : SMPTerdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :Penyidik : Sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d. tanggal 13 Agustus 2017 ; Perpanjangan Penahanan oleh Penunitut Umum sejak tanggal14 Agustus 2017 s/d. tanggal 22 September 2017 ;Penuntut Umum : Sejak tanggal 14 September 2017 s/d. tanggal 03 Nopember 2017 ;Ketua Pengadilan Negeri Sumenep : Sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d. tanggal 02 Nopember 2017 ;Hal. 1 Putusan No : 209/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.SbyHakim Tipikor

Raya Kalianget Sumenep Madura, JawaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2017 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 307/HK.07/11/2017, tanggal 17 Nopember 2017 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 209/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby., tanggal 06 Oktober 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca penetapan

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : 209/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby tanggal 06Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk : PDS03/0.5.34/Ft.1/09/2017 tanggal 28 September 2017 yangdibacakan tanggal 16 Oktober 2017 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :SENIN tanggal : 11 DESEMBER 2017, oleh kami : ROCHMAD, SH., selaku HakimKetua Majelis, SAMHADI, SH., MH dan MOCHAMAD MAHIN, SH., MH., Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing sebagai Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

WULAN, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd. ttd.1. SAMHADI., SH., MH. ROCHMAD, SH.ttd.2. MOCHAMAD MAHIN, SH., MH.PANITERA PENGGANTI,ttd.ERVIN A WULAN, SH., MH.Hal. 92 Putusan No : 209/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Sby

Tipikor/2015/PN.Kdi."

SMATerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015sampai dengan tanggal 03 September 2015;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 8 Juli 2015 sampaidengan 6 Agustus 2015.Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19September 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kendari, sejak tanggal 20 September2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;Penahanan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negari Kendari sajak tanggal 13Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Kendari sejak tanggal 12November 2015 sampai dengan 11Januari 2016.Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejaktanggal 12Januari 2016 sampai dengan 10 Februari 2016.Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak

pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telahmemenuhi rasa keadilan dan kemanfaatandengan tetap mengutamakan asaskepastian hukum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan maupun halhal yang meringankan baik terdapat di dalam maupundiluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:Halhal yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa SAHIUDINAIs.

kawatir Terdakwa akan melarikan diri guna menghindaripemidanaan yang dijatuhkan padanya, maka Majelis Hakim Tipikor menetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanantersebut;Halaman 360 Putusan No. 46/Pid.Tiptkor /2015/PN.

MLG/04/2020, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa TEKAT WAHYUDI BinNGAIPAN bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimanadiatur dalam Pasal 11 UndangUndang No 20 tahun 2001 tentang perubahan UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Kedua Jaksa Penuntut UmumMenjatuhkan pidana terhadapterdakwaTEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu

Malang dalam jabatannya selaku Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) /per bulan. dan TunjanganKepala Desa sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) / bulan;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;>,+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yangtermuat

diserahkankepada terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN tersebut berdasarkankesepakatan bersama dengan masingmasing pihak jadi tidak ada unsurpaksaan dari pihak terdakwa TEKAT WAHYUDI Bin NGAIPAN dansemua pekerjaan pengurusan persertifikatan tersebut juga sudah selesaidari proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan Sertifikat Hak Milik(SHM);Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequa et bono);Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa,Majelis Hakim Tipikor

terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur/Tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanJAINAL MUS, SE alias JAILDesa Gela39 Tahun / 31Desember 1973LakilakiIndonesiaKelurahan Tanah Tinggi KecamatanTernate Selatan Kota TernateIslamWiraswasta$1Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karena sampai saatini Terdakwa sedang menjalani masa hukumannya sebagai Narapidana dalamperkara yang lain ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca:1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Tipikor/ 2013/PN.Tte, tanggal 15 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra) memori banding,sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat tidak perlu untukmempertimbangkannya ;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukanTerdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03Juni 2013 yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Tinggi memperbaikiputusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengesampingkan

Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hari ini,Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingiHakim hakim anggota, serta dibantu olen Nahra Husen,SH. sebagai PeniteraHalaman 40 dari 41 halamanPutusan Nomor:02/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanoa dihadiri oleh terdakwa danJudhi Syufriadi ,SH sebagai

Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaHalaman 27 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telahdiputus oleh Pengadilan Tipikor

atas,jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidanaatau Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaerah ; 222222 onan nnn nn nn nnn nnn nnnBahwa setiap lembaga negara / pemerintah mempunyai peran,tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnyadengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupanbidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutusperkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindakpidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang ataumateri wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkinHalaman 32 dari 77 halaman Putusan No. 62/G/2019/PTUNKPGPengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karenamemang bukan kewenangannya, apalagi sampai denganmemutuskan dalam

Bahkan Penggugat juga telah membuat suratpernyataan untuk itu ; Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat oprihatin danmemberikan simpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisiyang menimpa Penggugat dan kawankawan, karena sejak awalsesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusansesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telahmengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yangterkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan

beralamat di Jalan Slamet RiyadiBroni Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa7 Desember 2015, dengan register Nomor 69/SK/Pid.Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;annnn== Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor

Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebutCi atas; === == 222 nan nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nn nnn cee nnn cece neeann Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan

banding tersebut;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah); aonnon= Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada HariKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor

Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwapada tanggal : 17 Nopember 2014; Menimbang, bahwa dengan demikian Permintaan Banding dari Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut caracara sebagaimana yang31ditentukan undangundang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakankeberatannya atas Putusan Majelis Hakim Tipikor

dilakukan secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASMAJAYA, S.Pd sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak (Majelis Hakim tingkatpertama) Nomor : 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 7 Nopember 2014,Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa halhal yang berkenaan denganterbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa Majelis Hakim tingkat bandingsependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti secara

Pada tanggal 05Februari 2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor mengeluarkan Akta PendaftaranPerjanjian Bersama Nomor 34/PHI/PB/2016/PN Bna;Bahwa sesuai isi Perjanjian Bersama (PB)tertanggal 11 Januari 2016tersebut diatas yang telah disepakati dalam Pasal 1 huruf (a) dan huruf (b)terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Para Penggugat di pekerjakankembali di PT.

kewenangan untuk menandatangani suratsurat tetapi padasaat itu timbul Perjanjian Bersama tertanggal 11 Januari 2016 yang tanpasepengetahuan Direktur Utama PT Fianda Malasi yang saat ini telah dirugikanoleh terbitnya surat perjanjian bersama secara tidak sah dan lebihlebin untukmelegalkannya maka oleh para penggugat telah mendaftarkan perjanjianbersama tersebut melalui Biro Bantuan HukumSentral Keadilan (BBHSkK)Banda Aceh Nomor 02/B/Sek/BBHSK/01/2016 dan pada tanggal 5 Februari2016 Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Bahwa dalam putusan halaman 82 dalam hal menimbang majelis hakim telahsalah dalam penerapan Pasal 13 (1) Undangundang No 2 Tahun 2004 karenaPerjanjian Bersama yang dibuat adalah tidak sah, seharusnya Majelis Hakimmelihat Alat Bukti surat P21 tentang pembatalan perjanjian bersama yangdikeluarkan Pengadilan Negeri/Phi/Tipikor Nomor 34/PHI/PB/2016/Pn.Bna.. Bahwa Majelis Hakim AdHoc Ayi Afrianto, S.H dan Drs.

KelurahanPangkalan Sesai, Kota Dumai;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : 82;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15Nopember 2015;3 Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Perkanbaru sejaktanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampaidengan tanggal Pebruari 2016;5 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 2 Maret 2016;6 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikorpada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampaidengan tanggal 1 April 2016;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal8

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai HakimAnggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru Nomor: 20/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 1 Juni2016, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim49Hakim Anggota dengan dibantu YUSNIDAR, S.H selaku Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri

daftartagihan kredit;e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Suarjana;f. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama MadeSukerta;g. 1 (Satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama WayanSuparma;h. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Ni MadeMetri;i. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama Nyoman Tri Putrawan;j. 1 (satu) lembar fotokopi kartu angsuran atas nama KetutBagiarta.13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor

Surabaya Nomor: W14UI/14032/Hk.02.2/12/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;14) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/13022/Hk.02.2/11/2016 tanggal 9 November 2016 perihalPemberitahuan Penyerahan Salinan Putusan;15) 6(enam) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Hubungan industrial/Tipikor Surabaya Nomor: W14UI/10968/Hk.02.2/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal RelaasPanggilan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

No. 2471 K/PID.SUS/2012e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 21 Juni 2012 No. 28/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo. No. 45/Pid.Sus/2012/PT.TPK. Smg.

Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegaratelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiSemarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2012 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa

sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalampertimbangannya antara lain mengambil alin seluruh pertimbangan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Semarang dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar;Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena berawal daripertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah keliru, sehingga jika MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangantersebut berarti juga telah melakukan kekeliruan;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengandilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

MOHAMMAD ASKIN, SH dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF.Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

PUTUSANNO. 29/.Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelamin: Perempuan.Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.Tempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: HOSIHAH Binti SAFA1.: Bangkalan.: 51 Tahun / 01 Januari 1969

karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentangpedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakinibahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 2 UndangUndang Tipikor

Panaitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri BANGKALAN dan Terdakwa sendiri didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakim Adhoc Tipikor Ketua Majelis HakimKUSDARWANTO,.,SH.SE,MH. TONGANI,SH.,MH.Halaman ke 84 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYDR EMMA ELLYANI S.H., M.H.Panitera Pengganti,RUDY SUPARNADI, S.H.Halaman ke 85 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana tertulis dalam konsideransnya, Objek Sengketaditerbitkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang merupakanputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menghukumPenggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupaPasal 3 UU Tipikor.

Karena Penggugat melakukan Pasal 3 UU Tipikor yangmerupakan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap sejak 29 Juli 2009, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPP Manajemen PNS dapat diterapkan kepada Penggugat;39. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas berlakunya ObjekSengketa terhitung mulai Juli 2009 bersesuaian dengan Pasal 252 PPManajemen PNS dan Objek Sengketa tidak berlaku surut.

Pertama, Penggugat sewaktu masih menjadi PNS terbuktitelah dihukum dengan pidana penjara berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 29 Juli 2009yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yaituPasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

2017 tanggal 21 November2017 (fotokopi dari fotokopi); Bukti T9 : Putusan No. 10/G/2016/PTUN.SMD (fotokopi darifotokopi); Bukti T10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018(fotokopi dari fotokopi); Bukti T11 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINo. 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September 2018, halPenegakan Disiplin ASN yang tersangkut tipikor

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021 (BB 7) ;sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei 2013dalam perkara atas nama Ir.

Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.

No. 61 PK/Pid.Sus/2014182Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR tanggal 29 Juli2013 atas nama Terdakwa Syarif Hidayat,Terdakwa II Adrian Ali dan Terdakwa Ill Drs.Roem Zein,M.Pdi dengan amar putusanpidana penjara masingmasing selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 1 (satu) bulan kurungan;.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.38/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 05Februari 2013 atas nama Terdakwa TaufanAndoso Yakin dengan amar putusan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empalt)tahun dan pidana denda sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah),subsidair 2 (dua) bulan kurungan;. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.34/Pid.Sus/PN.PBR tanggal 17 Desember 2012atas nama Muhammad Dunir dan M.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.019/Pid.B/Tipikor/2011/PN.JKT.PST. tanggal 16Hal. 183 dari 180 hal. Put.

No.2374 K/Pid.Sus/2016alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, maupun dalam memori banding padapemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/ keberatan mana tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaanpada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ MS. Lumme, S.H.ttd./ Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal17 November 20183 ; 222222 nn nnn nnn nen nn nnn nn nne=7. Perpanjangan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; 8.

PUTUSANNOMOR 26/PID TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidanakorupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara terdakwa: Nama lengkap : H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 26/Pid Tipikor/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim;Il.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda tanggal 25 Juni 2012 Nomor: 34/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda,yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa

Penerbitan dan penetapan Keputusan oleh Tergugat tersebut tidakberdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil dan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi, tanggal 12 Pebruari 2018 = sehinggabertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 dan bertentangandengan ketentuan dalam Pasal 247, Pasal 248 ayat (

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama La Renda OH, S.Pd NIP. 19661231199103 1 098 ditetapkanpada tanggal 15 April 2019 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikanalasan dan pertimbangan dalam Pemberhentian Tidak DenganHormat dalam Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkanputusan Pengadilan Tipikor

Begitu pula sesuai dengan siaran pers Nomor : 005/RILIS/BKN/V/2018tanggal 2 Mel 2018, yang berbunyiHalaman 30 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.KdiGuna menuntaskan permasalahan kasuskasus keterlibatan PegawaiNegeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan yang telahditetapbkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht), BadanKepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian bekerjasama dengan KedeputianBidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL