pantai Il SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TahunAnggaran 2014;. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/90/2015 tanggal 25 Maret2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan denganpengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyediajasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu KotaBengkulu Tahun 2014;. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/15

/2014 tanggal 10 April 2014perihnal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSASumatra VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaankegiatan sungai dan pantai Il SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2014;. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan PembangunanPengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT

kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu TA. 2014;2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/90/2015 tanggal 25 Maret2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan denganpengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyediajasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu KotaBengkulu tahun 2014;2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu Nomor PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/15

/2014 tanggal10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan padaSNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014;1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaankegiatan sungai dan pantai Il SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu TA. 2014;1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan PembangunanPengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA SumatraVII Provinsi Bengkulu

. ; Bukti T 6 : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia NomorORPEG.10 VIII 15 / 2014, tanggal 8 Agustus 2014 ( Sesuai denganaslinya, Dokumen Asli tanpa Stempel ). ; Bukti T 7 : Surat Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PSBRW EfataKupang kepada Tim Rehabilitasi Sosial PSBRW Efata Kupang Nomor : 601/Rehsos/PSBRW/KS.02/11/2013, Perihal Rekomendasi Kasus Penerima Manfaattanggal 14 November 2014 ( Sesuai dengan aslinya). ; 8 BuktiT8 : Surat Kepala Seksi Rehsos PSBRWEfata Kupang kepada Kepala PSBRW Efata

., selaku anggota Pokja;DitunjukNomor188.45/15/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang SusunanPersonalia Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sukamara;berdasarkan Keputusan Bupati SukamaraBahwa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padatanggal 21 Mei 2014 di Kantor ULP Kabupaten Sukamara melalui LPSE(Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan yang melaksanakan lelangtersebut

ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Panitia Lelang untukPaket Pekerjan Pengadaaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) Tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada DinasPerindagkoptamben Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2014 yaitu:Wahyudi, A.Ma., selaku Ketua Pokja;Anton Afhan, A.Md., selaku Sekertaris Pokja;Hendri Simanjuntak, S.Sos., selaku anggota Pokja;Ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor188.45/15

/2014,tanggal 13 Januari 2014 tentang Susunan Personalia Unit LayananPengadaan Kabupaten Sukamara.Bahwa Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS (Pembangkit ListrikTenaga Surya) Tersebar di Desa Nibung Terjun (DAK+DAU) TahunAnggaran 2014 dilaksanakan secara pelelangan umum yang dimulai padaHal. 33 dari 92 hal.

sungai dan pantai IlSNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PUSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor :PW 03.02/PPKSP.I/VSNVTPJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihalPenelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksipencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasapekerjaanpembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/15

/2014 tanggal 10 April 2014perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VIIPropinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PUSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu periode 05 Oktober 2014.1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatansungai dan pantai II SNVT PUSA Sumatra VIl Provinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan PengendaiiBanjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu

II/SNVTPJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuanpelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu periode 05 Oktober 2014.1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai danpantai Il SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan PengendaliBanjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra

sungai danpantai Il SNVT PUSA Sumatra VIl Propinsi Bengkulu TA. 2014.. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.I/SNVTPJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaansanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaanpembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/15

/2014 tanggal 10 April 2014perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA SumatraVil Propinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatansungai dan pantai Il SNVT PUSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan PembangunanPengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi

LPB/15/2014/Kepri/SPKRes Karimun tanggal 30Januari 2014 sehingga sekarang masih dalam proses ;5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah Tergugat telah tumpangtindih dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat hingga tanah milik ParaPenggugat berukuran 91 x 35 M menjadi hilang dan menjadi bagian dari Tergugat, adalah dalil yang mengadaada, dengan alasan :a.

LAPE atas nama Tergugat Il tersebut telahdibebani Hak Tanggungan berdasarkan APHT (Akte Pemberian HakTanggungan) Nomor 47/2013 dan telah dibuatkan SHT (Sertifikat HakTanggungan) Nomor.15/2014 Peringkat pada Bank Pembangunan DaerahNusa Tenggara Timur di Kupang;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagaiberikut: Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan

Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha Dalam Negeri sebesarRp1.140.639.130,00 di PPh Badan tersebut juga telah diajukanbanding oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan ataspermohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Pajak denganPutusan Nomor Put.54179/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 17 Juli 2014dengan putusan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 23 dari 53 halaman.

J00005342 kepada Tergugat V.Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat notanota pembelian order fiktifuntuk dicairkan kebagian kasir dan perbuatan Tergugat Il yang menerimadan menggunakan uang hasil pembuatan nota pembelian order fiktif(tagihan palsu) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yangmerugikan Penggugat.Bahwa selain itu perobuatan Tergugat Il yang menjaminkan Sertifikat HakMilik atas tanah Nomor 4995 kepada Tergugat Ill dengan Akta HakTanggungan Nomer 15/2014 yang dibuat oleh Tergugat

Put. 53015/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 9 Juni2014, dalam perkara sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 antara PTNewmont Nusa Tenggara (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) danDirektur Jenderal Pajak (in casu Termohon Peninjauan Kembali),Pengadilan Pajak telah secara tepat membuat pertimbangan hukumdengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmelakukan penilaian dan memberikan pendapat apakah Kontrak yangdibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Trafigura Behher BVHalaman 82 dari 165

Put. 50285/PP/M.II/15/2014 tanggal 4Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantumpada halaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakansebagai berikut (Bukti PK18e, yang telah diumumkan pula dalamwebsite Mahkamah Agung):...

Put. 50281/PP/M.I/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantumpada halaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakansebagai berikut (Bukti PK18f, yang telah diumumkan pula dalamwebsite Mahkamah Agung):..

Put. 53015/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 9 Juni2014, dalam perkara sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 antara PTNewmont Nusa Tenggara (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) danDirektur Jenderal Pajak (in casu Termohon Peninjauan Kembali),Pengadilan Pajak telah secara tepat membuat pertimbangan hukumdengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmelakukan penilaian dan memberikan pendapat apakah Kontrak yangdibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Trafigura Behher BVsesuai dengan kepentingan

Put. 50285/PP/M.II/15/2014 tanggal 4Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantumpada halaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakansebagai berikut (Bukti PK18e, yang telah diumumkan pula dalamwebsite Mahkamah Agung):... bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukungtersebut di atas, serta memperhatikan keterangan para pihakdalam sidang Majelis dapat menyimpulkan beberapa hal:Koreksi Terbanding yang didasarkan atas pendapat bahwa tidakwajar apabila perusahaan induk membebankan

Put. 50281/PP/M.I/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantumpada halaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakansebagai berikut (Bukti PK18f, yang telah diumumkan pula dalamwebsite Mahkamah Agung):... bahwa berdasar halhal tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa hasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbandingbelum dapat dianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan olehPasal 76 UU Pengadilan Pajak, dengan kata lain Terbanding tidakdapat menunjukkan

;Dalam putusannya Nomor Put. 53015/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 9 Juni2014, dalam perkara sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 antara PTNewmont Nusa Tenggara (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) danDirektur Jenderal Pajak (in casu Termohon Peninjauan Kembali),Pengadilan Pajak telah secara tepat membuat pertimbangan hukumdengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmelakukan penilaian dan memberikan pendapat apakah Kontrak yangdibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Trafigura Behher

;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50285/PP/M.II/15/2014 tanggal 4Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padaHalaman 103 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/2017halaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18e, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukung tersebut diatas, serta memperhatikan keterangan para pihak

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50281/PP/M.1/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18f, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwahasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbanding belum dapatdianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan

Bupati Kolaka, yang telah menimbulkan kekacauan tatakelola pemerintahan serta hilangnya kewibawaan/integritas atasan danHalaman 45 dari 202 perkara No.03/G/2014/PTUN.KDIpudarnya loyalitas bawahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka,sehingga Bupati defenif bertindak mengembalikan kedudukan/jabatansebagimana tersebut dalam Keputusan Nomor 188.45/15/2014 (Bukti P11).Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka dalil gugatan Para Penggugatpoin 4 s/d poin 6 haruslah dikesampingkan ; .

.: 002/LRLMS/15/2014 tanggal 15 Januari 2014 dengan terjemahantersumpahnya yang dibuat oleh EKO TJAHYADI, penerjemahresmi dan tersumpah SK Gubernur DKI Jakarta 1765/2006 karenamengirimkan batubara dengan kualitas rejection atau apkiran dandibawah spesifikasi yang disepakati serta gagal untuk mengirimkanbatubara sesuai jumlah yang disepakati.Oleh sebab itu mohon agar Majelis Hakim yang Mulia agarmenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hilangnyakeuntungan yang diharapkan sebagaimana dijelaskan

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor15/PUUXII/2014 tanggal 11 November 2014 (Putusan MK No.15/2014"), maka alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimanadiatur dalam Pasal 70 huruf a, b dan c UU No.30 / 1999 tidak perluterlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan.5. Oleh karena itu, alasan pembatalan putusan arbitrase atas dasar Pasal70 UU No. 30/1999 cukup dibuktikan dalam sidang permohonanpembatalan putusan arbitrase.

(ongkos) dalammenghitung pendapatan kena pajak;Perusahaan belum dianggap lalai dalam pelaksanaan suatuketentuan dalam Persetujuan ini mengenai hal yang masihdisengketakan antara kedua belah pihak, sampai waktu semuasengketa itu, termasuk setiap anggapan bahwa Perusahaan lalaidalam pelaksanaan daripadanya atau sesuatu sengketa dimanaPerusahaan telah disediakan kesempatan yang wajar untukmemperbaikinya telah terselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal21;Dalam putusannya Nomor Put. 53015/PP/M.XVA/15

/2014 tanggal 9 Juni2014, dalam perkara sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 antara PTNewmont Nusa Tenggara (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) danDirektur Jenderal Pajak (in casu Termohon Peninjauan Kembali),Pengadilan Pajak telah secara tepat membuat pertimbangan hukumdengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmelakukan penilaian dan memberikan pendapat apakah Kontrak yangdibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Trafigura Behher BVHalaman 81 dari 177 halaman Putusan Nomor

batubara kepada related party PT XXkarena data pembanding yang digunakan oleh Terbanding tidakmemenuhi prinsip kesebandingan sehingga tidak dapat digunakanuntuk menghitung kewajaran dan kelaziman transaksi tersebut, olehkarenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnyabanding Pemohon Banding atas Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp417.810.367.311 karena harga jual kepada related party PT XXtelah memenuhi prinsip kKewajaran dan kelaziman;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50285/PP/M.II/15

/2014 tanggal 4Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18e, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukung tersebut diatas, serta memperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelisdapat menyimpulkan beberapa hal:Koreksi Terbanding yang didasarkan atas pendapat bahwa tidak wajarapabila perusahaan induk membebankan biaya royalty

;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50281/PP/M.I/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18f, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwahasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbanding belum dapatdianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan oleh Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajak, dengan

sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2013 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI2 ;Fotokopi sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2014 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI3 ;Fotokopi sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2015 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI4 ;Fotokopi sesuai aslinya sertifikat hak milik nomor 108 tahun 1986, selanjutnyadiberi tanda TVI5 ;Halaman 34 dari 57 Putusan No 9/Pdt.G/2015/PN.Rno12.Fotokopi sesuai aslinya sertifikat hak tanggungan Nomor 15

/2014 atas hakmilik nomor 108, selanjutnya diberi tanda TVI6 ;Bukti Surat Turut Tergugat :Fotokopi sesuai aslinya : Sertifikat No : M.108 Tahun 1986, selanjutnya diberitanda TT 1.1 ;Fotokopi sesuai aslinya sertifikat Pejabat Pembuat Akta TanahSementara(PPATS) Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao No : 42/Kep53.300.11/VI/2010 Tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda TT.1.2 ;Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Camat/PPAT Kecamatan Lobalain,selanjutnya diberi tanda TT.1.3Fotokopi sesuai aslinya

;Halaman 83 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017Dalam putusannya Nomor Put. 53015/PP/M.XVA/15/2014 tanggal 9 Juni2014, dalam perkara sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2009 antara PTNewmont Nusa Tenggara (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) danDirektur Jenderal Pajak (in casu Termohon Peninjauan Kembali),Pengadilan Pajak telah secara tepat membuat pertimbangan hukumdengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidakmelakukan penilaian dan memberikan pendapat apakah Kontrak yangdibuat

;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50285/PP/M.II/15/2014 tanggal 4Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18e, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar pemeriksaan atas buktibukti pendukung tersebut diatas, serta memperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelisdapat menyimpulkan beberapa hal:Koreksi

;(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50281/PP/M.1/15/2014 tanggal 3Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagaiberikut (Bukti PK18f, yang telah diumumkan pula dalam websiteMahkamah Agung):... bahwa berdasar halhal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwahasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbanding belum dapatdianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan

September 2010, selanjutnyadiberi tanda TVI1 ;Fotokopi sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2013 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI2 ;Fotokopi sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2014 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI3 ;Fotokopi sesuai aslinya SPPT pajak tahun 2015 atas tanah seluas 290 m2,selanjutnya diberi tanda TVI4 ;Fotokopi sesuai aslinya sertifikat hak milik nomor 108 tahun 1986, selanjutnyadiberi tanda TVI5 ;Fotokopi sesuai aslinya sertifikat hak tanggungan Nomor 15

/2014 atas hakmilik nomor 108, selanjutnya diberi tanda TVI6 ;Bukti Surat Turut Tergugat :Fotokopi sesuai aslinya : Sertifikat No : M.108 Tahun 1986, selanjutnya diberitanda TT 1.1 ;Fotokopi sesuai aslinya sertifikat Pejabat Pembuat Akta TanahSementara(PPATS) Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao No : 42/Kep53.300.11/VI/2010 Tanggal 20 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda TT.I.2 ;Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar Camat/PPAT Kecamatan Lobalain,selanjutnya diberi tanda TT.1.3Fotokopi sesuai aslinya

melakukan Audit pada SMKN RSBIBPPKT Prop SulSel Tabun 20102011 sehubungan dengan adanya dana BantuanRevitalisasi pada SMKN Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI)Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan (BPPKT) Propinsi SulawesiSelatan TA.20102011.Bahwa Ahli melakukan Penghitungan dan Audit oleh karena adanyapermintaan dari Tim penyidik Kejaksaan Negeri Makassar ;Bahwa Ahli nnelakukan Audit tersebut dengan Dasar Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Propinsi SulawesiSelatan Nomor : ST645/PW21 15

/2014 tanggal 11 Maret 2014.Bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh ahli adalah mencakup reviudokumen, pengujian Fisik, prosedur analistis, konfirmasi/klarifikasi,observasi, wawancara dan rekontruksi Fakta berdasarkan buktibuktiyang diperoleh saat diilaksanakan auditinvestigative, Perjanjianpemberian Dana Bantuan revitalisasi Peralatan Bengkel SMKRSBI diBLPT Nomor : 3728.a/C.5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 Nopember 2010antara pejabat pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran DirektoratPembinaan Sekolah Menengah

dan pantai Il SNVT PUSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA.2014;c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/90/2015 tanggal 25 Maret2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan denganpengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyediajasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu KotaBengkulu tahun 2014;d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.II/SNVTPJSA/15

/2014 tanggal 10 April2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSASumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014;e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014;f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan wakiu pelaksanaankegiatan sungai dan pantai Il SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu TA. 2014;g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan PembangunanPengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PUSA SumatraVil Provinsi