Ditemukan 11261 data
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya dalamJawaban ini disebut MARI) dalam Putusan Mahkamah Agung RINomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, sebagai berikut:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilantata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri;(Keterangan: cetak tebal dan garis bawah dilakukan oleh
Terbanding/Tergugat I : PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung I
107 — 39
157/KPTS/M/2018 TentangPengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan LangsungKuasa Pengguna Anngaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan SatuanKerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah dan Wilayah II di LingkunganDirektorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PeoimahanRakyat, tertanggal 26 Februari 2018, guna melaksanakan pengadaantanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung;Bahwa lokasi pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung ditetapkandengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:620
52 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2895 K/PDT/2010 Penerapan akan ketentuan ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agungdengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang kaedah hukumnyaadalah:"BILLA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATAUSAHA NEGARA dan OBJEK GUGATAN MENYANGKUTPERBUATAN yang MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT,MAKA yang BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARATERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKANWEWENANG PENGADILAN NEGERT".Bukti ad infermandum Ketentuan
Pembanding/Penggugat II : EKO BUDIARDI SAPUTRA
Pembanding/Penggugat III : DAVOT
Terbanding/Tergugat : PT.MAHAKAM SUMBER JAYA
62 — 30
0,00 75.180.000,00112.500,0Durian 362 O 40.725.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40.725.000,00105.000,0Kelapa 400 O 42.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42.000.000,00157.905.000,0 190.050.000,0 1.222.457.000,0Jumlah , 874.502.000,00 5 (3) RANTO RANTE ALLO Jenis, Harga Harga Harga Total HargaNama Kecil Satuan Jumlah Besar Satuan Jumlah Produktif Satuan Jumlah KeseluruhanTanaman (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)450.000,0Sawit 0 0,00 0,00 874 O 393.300.000,00 0 0,00 0,00 393.300.000,00750.000,0Durian 0 0,00 0,00 620
Terbanding/Terdakwa : LINDA LIUDIANTO, SE
243 — 127
Cipta Eka Puridan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, ST menandatangani Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan Nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30Oktober 2018 yang pada intinya mencantumkan progres fisik pekerjaanterpasang dilapangan sudah mencapai 25% yang digunakan sebagai bahanpendukung untuk meminta pencairan dana termin sebesar 25%,seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fisik KawasanPameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimana diaturdalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
Cipta Eka Puri dan Saksi DOMINGGUS HAUTEAS, STmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang padaintinya mencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudahmencapai 25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memintapencairan dana termin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan PekerjaanPembangunan Fisik Kawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteriakontrak kritis sebagaimana diatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentiandan
Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkanSurat peringatan kepada penyedia atas keterlambatanrealisasi fisik pelaksanaann pekerjaan;Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ir.WIDIANTO dengansepengetahuan dan persetujuan Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor:620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Saksi DONA
69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KKANKTPSabtu 21/4/2007 1,486 624 27,936,800 5,928,000 33,864,800LilinaAjangaleCani Minggu 22/4/2007 950 374 17,860,000 3,553,000 21,413,000SirenrengUlaweng (Minggu 15/4/2007 931 379 17,502,800 3,600,500 /21,103,300CinnongPallawarukk/Sabtu 14/4/2007 420 199 7,896,000 1,890,500 = 9,786,500aJompie Minggu 15/4/2007 280 117 5,264,000 1,111,500 6,375,500Sappewalie Selasa 17/4/2007 810 373 15,228,000 3,543,500 18,771,500Lamakkaras Selasa 17/4/2007 294 166 5,527,200 1,577,000 7,104,200engMulamenre Rabu 18/4/2007 620
No. 644 K/Pid.Sus/2013 Mulamenre Rabu 18/4/2007 620 303 11,656,000 )2,878,500 14,534,500Tea Musu Sabtu 21/4/2007 1,529 616 28,745,200 5,852,000 34,597,200Teamalala Rabu 18/4/2007 349 154 6,561,200 1,463,000 8,024,200Galung Rabu 18/4/2007 608 285 11,430,400 2,707,500 14,137,900Tadang Minggu 22/4/2007 637 287 11,975,600 2,726,500 14,702,100PalieTimusu Minggu 22/4/2007 = 725 305 13,630,000 2,897,500 16,527,500Cinnong Minggu 15/4/2007 675 280 12,690,000 2,660,000 15,350,000Manurunge Minggu 15/4/2007
Harmid
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu cq Kepala Kepolisian Resort PematangSiantar cq Kepala Satuan Reserse Kriminal
37 — 5
Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 bapak kandung Pemohon yaituSokdef ditetapbkan oleh Termohon sebagai Tersangka, seSuai SuratPenetapan Nomor : S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember 2020tentang Penetapan Tersangka, dengan sangkaan PENGGELAPAN DALAMJABATAN, Pasal 374 KUH.Pidana;8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB.
Bahwa untuk menindaklanjuti hasil gelar maka diterbitkan SuratKetetapan Nomor: S.Tap/620/XI/2020/Reskrim tanggal 30 Nopember2020 maka selanjutnya terhadap an. SOKDEF dilakukan pemanggilansebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.21. Bahwa selanjutnya berkas perkara SOKDEF (ic. orang tua Pemohon)kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dengan SuratKapolres Pematangsiantar Nomor : B/170 /I/2021/Reskrim tanggal 25Januari 2021.22. Bahwa atas keterlibatan Pemohon (ic.
31 — 2
No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.
No.847/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.50P UTUS ANNo. 620/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana biasa ditingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :Nama lengkap : Whinda Judika Letare Maibang;Tempat Lahir : Jak arta;Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 3 Nopember 1995;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.
Terbanding/Jaksa Penuntut : PURNOMO, S.H,.M.H
72 — 43
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
KutaiKartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/APBD/DCK/HI/2003..........APBD/ DCK/ II/ 2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa Kec.
147 — 109
Seluma Nomor 620/158/B.4/IV2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2(dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/I/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
Seluma Nomor 620/158/B.4/l/2010 tanggal 10 Pebruari 2011perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam TalangDantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil BupatiSeluma.49.2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi danPembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma,Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, KadesTalang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihalrapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim besertadengan Daftar
M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H.
Terdakwa:
BRAMM RIZAL, S.T. M.Si.
100 — 70
- 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor:620/38/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017, Nomor: 008/CVPB/PLB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017. Pekerjaan jalan masuk komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayuara Kec. Sekayu Biaya Rp. 1,423,555,000.00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kontraktor CV.
- 1 (satu) berkas copy legalisir addendum kontrak I Nomor: 620/38.a/SPPKF/APBD/PU-PR/BM/2017, Nomor: 008.a/CVPB/PLB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017. Pekerjaan jalan masuk komplek Villa Bukit Sejahtera dengan aspal hotmix Kel. Kayuara Kec. Sekayu Biaya Rp. 1,423,555,000.00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kontraktor CV. PRIMA BANGUNAN.
- 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/02/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2018, Nomor: 50/CK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018. Pekerjaan peningkatan jalan tanjung agung selatan menuju SP. Gardu (KUD TRIJAYA) Kec. Lais. Biaya Rp. 5,464,078,000.00 (lima milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kontraktor CV. CARO KITO.
- 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/01/SPPKF/APBD-P/PU-PR/KEC.SKY/2019, Nomor: 166/PT.SSU/IX/2019 tanggal 25 September 2019. Pekerjaan peningkatan lapter airstrif sekayu untuk sekolah penerbangan. Biaya Rp. 17.438.590,000.00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kontraktor PT. SUMBER SARANA UTAMA.
- 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Fisik Nomor: 620/01.a/SPPKF/APBD-P/PU-PR/KEC.SKY/2019, Nomor: 166.a/PT.SSU/IX/2019 tanggal 25 September 2019. Pekerjaan peningkatan lapter airstrif sekayu untuk sekolah penerbangan. Biaya Rp. 17.438.590,000.00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kontraktor PT. SUMBER SARANA UTAMA.
Barang Bukti yang disita dari ACHMAD FADLY, tanggal 10 April 2023
257 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999, disebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah benar dan tepatdalam penerapan hukumnya, halmana pertimbangan yang diambilsudah berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa oleh karena itu 7 (tujuh) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini jelas dan tegasmerupakan KTUN yang bersifat kongkrit, individual,
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka tidak ada alasan yangdapat dibenarkan oleh hukum untuk menyatakan bahwa kewenanganabsolute untuk memeriksa dan memutus sengketa
No. 620 K/Pdt/1999,tanggal 29 Desember 1999, menyebutkan (kami kutip):Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilannegeri.Bahwa selain SK Bupati Lahat No. 540/ 29/ KEP/ PERTAMBEN/ 2005tertanggal 24 Januari 2005, 6 (enam) KTUN yang dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini
Yendri
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Tbk KCP Sarolangun
2.KPKNL Jambi
3.Heri Kuswanto
68 — 7
Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No.620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999,memberikan kaidah hukum sebagai berikut: bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPeradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.321k/Sip/1978, menyatakan sebagai
152 — 37
C DPRD/ BTG/V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan KotaBontang Tahun Anggaran 2006;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : UsulanTindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan SemarangRt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq. Gubernur Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat II : Direktur Perusahaan Daerah Hiburan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara atau disebut dengan nama lain Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : PT. Makmur Propertindo Jaya cq Direktur PT. Makmur Propertido Jaya
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe dahulu dikenal dan disebut Kepala Kantor Agraria Kabupaten Karo
51 — 29
mengajukangugatan yang ditujukan kepada para Tergugat di atas adalah berkaitandengan terbitnya surat keputusan yang diperbuat dalam jabatanmasingmasing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukanmerupakan perbuatan hukum perdata melainkan tindakan administrasiNegara yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka lembagaperadilan yang berwenang memeriksa mengadili dan memutusperkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilanumum sebagaimana gugatan aquo, (bandingkan dengan YurisprudensiMARI Nomor 620
29 — 9
nafkah bagi seorang istritidak dapat dinilai dengan uang apalagi dikalkulasikan dengan jumlah hari,bulan maupun tahun, karena peran istri merupakan peran yang sangat agungdan mulia, namun karena hukum menganut asas kepastian, maka majelismenilai apa yang dipertimbangkan tersebut diatas diharapkan mampumemenuhi rasa keadilan diantara kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:wy ylo 620
Terbanding/Tergugat : PT. ROYAL ABADI SEJAHTERA
79 — 35
ROYAL ABADI SEJAHTERA;15.Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat Telah ditetapkanseseorang sebagai Tersangka berdasarkan Surat PemberitahuanPenetapan Tersangka dengan nomor B/620/IX/2020/Reskrim Tanggal 01September 2020;16.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana perjanjian No. 003/MRK/Royal/IX/2018 Tanggal 15 Agustus2018 pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian iniakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila
Terbanding/Tergugat I : Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq. Menteri BUMN RI Cq. PT. TASPEN Persero
Terbanding/Tergugat II : PT. Pos Indonesia Persero Bandung cq. PT. Pos Indonesia Persero Mks. PT. Pos Indonesia Persero Bulukumba
33 — 48
Bahwa apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dan objek gugatannya menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Badan atau Pejabat tersebut, oleh karenaTERGGUGAT di kategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negarasehingga gugatan perkara a quo seharusnya tidak diajukan kePengadilan Negeri Bulukumba dan Peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo.620 K/Pdt/1999).Bahwa
Pembanding/Penggugat II : ELIMELEK TAUMBOY
Terbanding/Tergugat I : YAHYA ISKOBO
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
64 — 34
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 620 KIPdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menegaskanbahwa yang digugat adalah Badan atau Peiabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang tersebut,maka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2019/PTKPGtersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan NegeriOelamasi.5.
Terbanding/Tergugat : Hadi Muchtar alias Imron
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Klapagading
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
93 — 48
Bahwa pada tanggal 06 April 2015 Suharjo telah meninggal Dunia dalamkeadaan Islam; sebagaimana Surat Keterangan Kematian No473.3/620/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang diterbitkan oleh KepalaDesa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1976 Iswen anak dari Alm.