Ditemukan 1104 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siman semak samak simah simar sifak simas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 10-08-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 Januari 2013 — 1.Mukit,2.Tjarsan, DKK;Lurah Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
70 — 46
  • MenteriKesehatan Nomor B1909/1961 tanggal 11 Setember 1961Perihal Tanah di Lenteng Djakarta, (foto kopi sesuai denganaslinya) ; Surat Direktur Zeni Angkatan Darat Nomor B1686/1961tanggal 19 Juli 1961 Perihal Persamaan Zeni dalam rangaTjaduad, (foto kopi dari foto kopi) ; Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri/Kepala Staf AngkatanDarat di Jakarta Nomor 65690/G tanggal 25 Oktober 1961Perihal Tanah Kosong di Lenteng Agung untuk perasramaanTjaduad, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;Kartu Inventaris Barang (KIB/SIMAK
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Putus : 09-11-2016 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lbj
Tanggal 9 Nopember 2016 — Paul Sumito melawan Veronika Syukur,dkk
113 — 57
  • (Simak PositaGugatan angka 5 s/d 7). Lebih lanjut dalam positanya angka 8,Penggugat mendalilkan tanah yang dibeli dari Ny. Safira WariliM.Djohani berbatasan langsung dengan tanah yang dibeliPenggugat dari Abdul H.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 21-03-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 45/PDT/2018/PT MND
Tanggal 4 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : AGNES GRIETJE SUMILAT, Dk
Terbanding/Tergugat : ELS SAHULEHA MAMESAH, Dkk
119 — 77
  • (simak kalimatnya Pasal Apabila karenasesuatu hal sehingga mengakibatkan jual beli tanah di Mambre GreenHills batal atau tidak bisaterlaksanaatauterjadipenundaanpembayaran, maka kewajiban Pihak Kedua akan diambil alih oleh JustyRico Sahuleka untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian danadengan tahapan yang disampaikan oleh Jantje Altin Masengi kepadaJusty Rico Sahuleka dan selanjutnya Justy Rico Sahuleka dimintabantuannya untuk membantu memenuhi permintaaan tersebut sesuaiketentuan di bawah ini.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — AHMAD KHARIADI,S.Pt.
79 — 26
  • Selain dari pegawai Administrasi Umum di BNK Kabupaten Balangan,pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Staf Pengelola PenginputanData Barang Milik Negara SIMAK (system Informasi ManajemenAkuntansi) berdasarkan SK Keputusan Kepala Badan NarkotikaNasional Kabupaten Balangan Nomor : KEP/01//2012/BNNK/BLG Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen danBendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima HasilPekerjaan Barang dan Jasa
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 263/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 21 Juli 2014 — Pembanding/Tergugat : Anita Lucia hendarto SH, Mkn Diwakili Oleh : KRISTIAN H. SINAGA, SH.
Terbanding/Penggugat : Ariyo Sutanto
Terbanding/Penggugat : Damayanti
Turut Terbanding/Tergugat : Ninik Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : Michael Firman Setiawan
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Bank Central asia Tbk
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan kpra Surabaya I
Turut Terbanding/Tergugat : kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta barat
76 — 47
  • Terkait halini simak juga Turut Tergugat Mengajukan Rekonpensi ; Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapatMahkamah Agung dalam Putusan No.1642 K/Pdt/2005 adalah karena"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagaiTurut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan pars pihak dalamgugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lainlain itu makasubjek gugatan menjadi tidak lengkap."
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 20-01-2016 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 183/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. Moch Soewandhy Dkk melawan 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, (dahulu sebelum ada pemekaran wilayah disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya) Dkk
134 — 34
  • Kodam V/Brawijaya telah dilaporkan keMenteri Keuangan melalui SIMAK BMN dan telah dialkukan audit oleh BPKdengan hasil wajar tanpa perkecualian.2) Saksi 2 NY. SRI RATNA HARTATIK, S.E.Bahwa Saksi beserta orang tuanya menempati rumah Jl. Johar II No.4 Surabayasejak tahun 1965.Bahwa orang tua Saksi atas nama Peltu Kasiyanto meninggal tahun 1974.Bahwa yang menempati rumah di Jl. Johar , Il dan Ill Surabaya adalahsemuanya anak purnawirawan TNI AD cq.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/P/FP/2019/PTUN.SRG
Tanggal 7 Agustus 2019 — Pemohon:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
123 — 78
  • Bahwa tidak ada tidak tenggang waktu terhadap Peta Bidangtersebut sampai dengan terbit menjadi sertipikat, Karena sampai dengantercatatnya di SIMAK BMN, tetap berlaku dan tidak menjadi hilangsebagai Aset Negara, karena definisi dari tanah aset negara adalahtanah yang dibeli melalui APBN/APBD, kriteria tanah negara bisa hasilpembeli, perjanjian bisa beli, bisa hibah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
141 — 30
  • Pengguna Jasa artinya masih terikat aturan kontrak, biasanya akibatsebagian atau seluruhnya pekerjaan tidak memenuhi persyaratan teknis yang diaturdalam UU ;Bahwa PHO, dikenal dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Tahap pertama,dimana pada saat itu pekerjaan dinyatakan selesai 100%, tetapi masih adapekerjaan yang belum sempurna dan masih ada yang akan diperbaiki dalam masawaktu pemeliharaan, kalau dalam waktu pemeliharaan penyedia jasa tidakmelakukan perbaikan sebagaimana yang ada pada daftar Simak
    yang dilampirkandalam PHO maka uang retensi itu dapat diambil oleh Pengguna Jasa untukmenunjuk pihak ketiga melakukan penyempurnaan dan Perbaikan sesuai dengandaftar Simak dan setelah selesai barulah ada Berita Acara yang namanya BASTPenyerahan Kedua disebut dengan FHO, dimana pekerjaan selesai 100% dansepenuhnya sudah selesai dengan persyaratan teknis dan kontrak ;Bahwa dalam tahap FHO belum selesai, belum bisa dilakukan pemeriksaan karenapekerjaan belum selesai masih terikat kontrak, seperti Peralatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-05-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2014 — Ny. Hj. SUNARTIN, B.A vs KALBU SUTARJOKO, Dkk
83 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 formalnyartlchfcsl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 karena jelas rtichfcsl afoO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 yang dimaksud dalam Bukti TI,II1 rtlichfcsl aiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372(rtlchfcsl1 aiafO ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 mohon simak
    ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid7678109charrsid8149372 :rtlchfcsl aiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372par pard ltrparqj11426ri0s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0O1in426itap0Opararsid12868089 rtlchfcsl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372Bahwa lebih lebih apabila rtlchfesl af0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 kita simak
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 54/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 26 April 2018 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II VS KLIWON, DKK
118 — 52
  • April 2009 Nomor : 570 528 Perihal Mohon Penjelasan tersebut,maka semakin terang: bahwa tidak benar tanah objek perkara merupakan hak milik' atau hakgarap' atau 'hak dengan nama apapun' dari para Penggugat;bahwa untuk penyelesaian tuntutan/garapan masyarakat (incasu paraPenggugat) atas areal eks HGU (incasutanah objek perkara) diserahkanpengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaannyakepada Gubernur Sumatera Utara setelah memperoleh pelepasan asset dariMenteri yang berwenang (mohon simak
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 64-K/PM.II-09/AD/IV/2013
Tanggal 25 September 2013 — Sertu Sartono, NRP. 21080699941187
90 — 32
  • Jika kita simak maknadari kalimat diatas, maka sesungguhnya pembentuk undangundang ingin memberikan suatu kekuatan mengikat yang samaantara perjanjian yang dibuat secara sah dengan undangundangyang dibuat oleh penguasa, namun perlu diperhatikan bahwakedudukan tersebut hanya ditujukan bagi para pihak yangmembuat perjanjian saja, artinya meskipun suatu perjanjiandipersamakan daya mengikatnya dengan undangundang, namunbukan berarti bahwa perjanjian memiliki kedudukan sepertiundangundang yang dapat berlaku
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 564/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : H. Yusup Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat II : Dullah Cassa Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat III : Neneng Mira Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat IV : Hj. Sri Komalia Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat V : Hj. Imas Musrianti Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat VI : Hj. Immah Siti Mariam Binti H.M. Sopyan Ds
Pembanding/Penggugat VII : Hj. Siti Maesaroh Binti HM. Sopyan DS
Pembanding/Penggugat VIII : Iis Siti Mariam Binti Asrad
Pembanding/Penggugat IX : Rita Narulita Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat X : Helmi Faisal Martha Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XI : Hj. Farah Dhiba Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XII : Farha Martha Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XIII : Vickry Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XV : Zona Alfayed Bin Ahmad Fauzi Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XVI : Neng Eni Binti Endang Heri Sulaeman Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat XVII : Sisca Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XVIII : Rika Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XIX : Kiki Karya Mastur Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XX : Hali Maulana Rohmat Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XXI : Rani Ardiana Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXII : Rina Ardiana Binti Endang SD
Pembanding/Penggugat XXIII : Mohamad Irawan Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXIV : Rosa Dema Agustin Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXV : Mohamad Rizki Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXVI : Teguh Prima Sembada Bin Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVII : Nurida Agustina Rahmawati Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVIII : Aida Aliyah Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXIX : Maida Amelia Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXX : Fauziawan Maryuliana Binti Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXI : Faudi Muhadi Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXII : Ramadhan Putra Abdurahman Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIII : Muhamad Ilham Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIV : Piah Supiah Binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXV : Euis Jamilah Binti H.M Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVI : Idah Hamidah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVII : Yayah Rubiah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVIII : Imas Kholidah binti H.M. Sopyan
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kepala Daerah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kelurahan Sawahgede kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat III : Kepala Puskesmas Kecamatan Cianjur
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cianjur MAN Cianjur
Terbanding/Tergugat V : Kepala SDN Ibu Dewi VIII Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : Notaris Ny.Rodiah Yahya, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Oo Abdul Kodir Bin H Mastur
Terbanding/Tergugat IX : M. Mufti Kamil Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat X : M. Fahmi Abdul Wahab, SH Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat XI : M. Abdul Latief Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XII : Dewi Farida Ratih Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XIII : Helmi Suciati Rachmi Binti H. Muhtar Setiadi
Terbanding/Tergugat XIV : Susi Maesari binti Sujana
113 — 75
  • Bahwa bangunan MAN 1 Cianjur telah dicatat dalam Sistem InformasiManajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN MAN 1Cianjur) dan ditetapbkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor84/KM.6/BKN.08/KNL.03/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentangPenetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Agama RepublikIndonesia.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-03-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 30 Maret 2015 — 1. Sumaryono, DKK VS PT. ROYAL STANDARD
132 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Royal Standard yang berlokasi di Jalan Raya KlariNomor 45 KarawangJawa Barat, karena setelah Tergugat simak danteliti, Para Penggugat tidak semuanya adalah Karyawan PT. RoyalStandard, ada sebagian Para Penggugat tercatat dan terdaftarsebagai Karyawan PT.Adijaya Perdana Mandiri dan PT. RoyalStandard Jaya Lestari (terlampir);Bahwa, PT. Royal Standard dengan PT. Adijaya Perdana Mandiri danPT.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
250 — 63
  • PENGGUGATREKONVENSI 1) tanggal 22 September 2000, dan Lampiran illNaskahSerahTerimatanggal 27 September 2001;sejak PENGGUGAT REKONVENSI menerima pengelolaan SPP Sorong,Tanah dan Bangunan Rumah Negara tersebut telah dicatat dalam BMN SatkerSUPM Sorong pada aplikasi SIMAK BMN dan dilaporkan pada BMN UnitAkuntansi Kuasa Pengguna Barang Unit Akutansi Pengguna Barang, dan UnitAkutansi Pemerintah Pusat dengan kode barangNomor 2.01.01.01.002, NUP 2;termasuk sebagai bentuk pengamanan BMN sesuai dengan amanat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 9 Juni 2015 — - HARSANI MERAWI, S.H. alias AANG bin MERAWI. Dkk
94 — 26
  • permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaankegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan surat Pengantaryang ditujukan kepada KPA melalui bendahara pengeluaran;111213141516171819202122Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya3 (tiga) bulan sekali;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran danpelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;Menandatangani setuju bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN CITRA HANDADARI UTAMA
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Terbanding/Tergugat II : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Sosial dahulu Departemen Sosial Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Citra Satya Utama
71 — 50
  • Atas nilai tersebut,Kementerian Sosial telah mengakui aset gedung Cawang Kencana padaaplikasi SIMAK BMN melalui mekanisme perolehan aset lainnyasehingga diakui di Neraca sebagai Gedung dan Bangunan.Pada tahun 2015, setelah eksekusi dilaksanakan oleh Kejaksaan NegeriJakarta Timur, Kementerian Sosial belum memanfaatkan gedungCawang Kencana. Pemanfaatan gedung Cawang Kencana olehKementerian Sosial dilaksanakan pada tahun 2016.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 30 Maret 2015 — - Ir.NASRUL Bin NAZAHAR.
38 — 9
  • permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaankegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan surat Pengantaryang ditujukan kepada KPA melalui bendahara pengeluaran;111213141516171819202122Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUM sekurangkurangnya3 (tiga) bulan sekali;Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran danpelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA;Menandatangani setuju bayar pada kuitansi;Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menyusun laporan SAI dan Simak
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.
Tanggal 8 April 2019 — - H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID
287 — 62
  • Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani Sekretaris H. GT. M. IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014;45)1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Nomor : 17.a/Kpts/Ses.KPU-Bjr-022.436022/2014 Tentang Penunjukan pejabat pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab.
    ., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat KomisiPemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani SekretarisH. GT. M.
    ,ditetapkan di Martapura tanggal 03 Januari 2014:1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Banjar Nomor : 17/Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada SekertariatKomisi Pemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatanganiSekretaris H. GT. M.
    IHSAN, S.Sos, M.AP., ditetapkan di Martapuratanggal 03 Januari 2014;1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Komisi Pemilinan Umum Kab.Banjar Nomor : 1//Kpts/Ses.KPUBjr022.436022/2014 TentangPenunjukan Petugas Pengelolaan Simak BMN pada Sekertariat KomisiPemilihan Umum Kab. Banjar Tahun 2014 ditandatangani SekretarisH. GT. M.
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
102 — 16
  • Walaupun, dalam keseharian kita banyak temuinotaris yang juga berprofesi sebagai PPAT.Rangkap jabatan profesiNotaris dan PPAT memang dimungkinkan oleh peraturan perundangundangan (pejelasan selengkapnya simak artikel Rangkap JabatanProfesi Hukum).Berikut perbandingan profesi notaris dan PPAT sebagai gambaran umummengenai kedua profesi tersebut: NOTARISPPAT Pengertian Notaris adalah pejabatumum yang berwenanguntuk membuat aktaotentik dan kewenanganlainnya sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 25 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 19 Desember 2016 — Hj.MARIATUL KIFTIAH.
88 — 16
  • Hasan Basry Kandangan dan ingin bertemudengan pemegang saham BMN (Barang Milik Negara) atau pengelolaasset khusus dari Pusat Kementerian Kesehatan, setelah itu saksipanggilkan pemegang simak BMN yaitu Bapak ALWI FAJRI kemudiantim dari Kementerian Kesehatan Jakarta berbicara dengan Bapak ALWIFAJRI membahas masalah assetaset Kementerian Kesehatan yang adadi RSUD Brigjen H.
    M.Kes selaku PPK kegiatanpembangunan Gedung OK tersebut dengan seluruh tim penerimapekerjaan serta Bapak ALWI FAJRI sebagai pemegang Simak BMN. Dandari pertemuan itu Bapak ARIFIN melaporkan kepada saksi bahwa adaketidak sepahaman antara tim penerima pekerjaan dengan PPK, dimanatim penerima pekerjaan tidak pernah merasa menandatangani beritaacara penerima pekerjaan terhadap pembangunan Gedung OKsedangkan saudara YULIANTO KUSUMO NUGROHO, SKM.