HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M.

., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H, M.H., Hakim Ad HocTipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebutdengan dibantu oleh Any Fitriyati S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpadihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi S.H., M.H.

terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memoribanding/Kontra memori bandingnya mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi murni perkara perdatayang menyangkut sengketa Kepengurusan Gapoktan Tani Sejahtera ; Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana Korupsi, karenanya haruslah dibebaskan darisemua dakwaan ; Bahwa Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 7/PID.SUS.TPK /2017/PT.DPS.Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 30 Mei 2017 Nomor7/Pen.PidSusTPK/2017/PT.Dps. tentang Penunjukan Majelis Hakim Untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal20 Juni 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Cukup jadi manusiabiasa saja Majelis hakim sudah bisa merasakan penderitaan lahirbatin seorang istri dan seorang anak yang diperlakukan seperti itu,sehingga keterangan ahli tidak diperlukan lagi.Berdasarkan tanggapan dari JPU diatas sehingga keberatanterdakwa/ penasihat hukum terdakwa tersebut merupakan keberatanyang harus ditolak.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksadan mengadili perkara ini menolak permohonan

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerimapermohonan banding dari Jaksa Penuntut umum (JPU) danmenyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaPenelantaraan dalam lingkup rumah tangganya dan menjatuhkanpidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan JaksaPenuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 14September 2021 :Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 408/PID/2021/PT.BNA Menyatakan terdakwa Hafidh Munanzar Bin Hamid

Pemerintah Kota Salatiga sebesar 12,5 Milyar, namun berdasarkan hasilpemeriksaan dalam persidangan hakim Pengadilan tindak Pidana KorupsiSemarang Nomor 056/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg atas nama TerdakwaTITIK KIRNANINGSIH (Direktur Utma PT Kuntjup), dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim Tipikor Semarang pemeriksa perkara tersebutberpendapat dalam putusannya, bahwa nilai kerugian keuangannegara/daerah berdasarkan LHAI BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalamkasus pembangunan Proyek Jalan Lingkar Kota

Salatiga Tahun Anggaran2008, tersebut, bersifat debattebel (tidak ada kepastian) berkaiatan dengankerugian negara / daerah sebesar Rp. 12 Milyar lebih, sehingga dalamputusannya Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara an Titiki Kirnaningsihtersebut, hanya menetapkan kerugian Negara sebesar Rp2,5 Miliar,berdasarkan keuntungan PT Kuntjup selama tahun buku penetapan kerugianberdasarkan keuntungan perusahaan sebesar Rp2,5 Miliar tersebut, jugaHalaman 26 dari 29 hal.

Tipikor/2012/PN.Gilo tertanggal 25 Juli 2013 yang dimintakan banding; 7 Membebankan ......Halaman 36 dari 37 Halaman, Putusan No: 12/PID.SUS/2013/PT.GTLO Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 7.500, (TujuhRibu Lima Ratus Rupiah); n2 nn enn ence nnnDemikianlah diputuskan dalam MRapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiGorontalo, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh

(Hakim Ad Hoc Tipikor)pada Pengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada shariSenin, tanggal 9 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengandibantu oleh ANDI MUNARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo,Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAT.T.D. T.T.D.AGUSIN, S.H., M.H. MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.T.T.D.ANSORI, S.H.

No. 414 K/PID.SUS/2018melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana. Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti bersalan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor132/Akta.Pid/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI Jurusita padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, bahwa pada tanggal 19 Agustus2020, permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada AFRIMAYANTI,S.H.,Dk.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;3.

,Dk PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh , sebagaimana relaaspenyerahan Memori Banding tanggal 1 September 2020 Nomor132/Pid.Sus/2020/PN Bna, yang dibuat oleh BAIHAQI, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh;4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor :W1U14/1355/HK.O1/VIII/2020 yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR,S.H.,M.H.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor Polres Karangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal Pelaporan Kelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.2. 1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam Perguliran Perempuan Kelompok Perempuan Kencana Wangi 2 di Br. Dinas Kunyit, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, NO. REG.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAYAN SUKERTIAdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;3..Menyatakan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor PolresKarangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal PelaporanKelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.2) 1 (satu)

Karangasem.Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membaca SalinanResmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 22/ Pid.Sus TPK /2019 / PN.Dps , tanggal 1 April 2020 yang amarnya berbunyisebagai1.Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKERTIA tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsitsebagaimana pada Dakwaan Primair;2.Membebaskan Terdakwa oleh karenanya

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;6.Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;7.Menetapkan barang bukti berupa :1) 3 (tiga) lembar Surat Laporan Kepada Polisi Unit Tipikor PolresKarangasem No. 17/BKAD/RDG/VI/2017, Perihal PelaporanKelompok SPP Bermasalah, tanggal 5 Juni 2017.Halaman 77 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPS10)1 (satu) jilid Proposal Kelompok Simpan Pinjam PerguliranPerempuan Kelompok Perempuan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar ( Rp 5.000, ),lima ribu rupiahHalaman 151 dari 152 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2020/PT DPSDemikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar padahari Selasa , 19 Mei 2020 oleh kami : ZAID UMAR BOBSAID, SH.MH,Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasarsebagai Hakim Ketua Majelis, DR IHAT SUBIHAT , SH, MH dan Drs H.

MOHPUGUH HARYOGI, SH, SP.N Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiDenpasar masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakimhakim anggota, DewaMade Widiadnyana, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggitersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdDR IHAT SUBIHAT , SH, MH ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDrs H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/H. Hamrat Hamid, SH. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

.:10.Bahwa selama dalam masa penahanan oleh pihak Kepolisian ResortKabupaten Kebumen sampai Penggugat di sidangkan di PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang sama sekali tidak pernahdijelaskan alasan penahanan Penggugat hingga dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan subsidair 1 (satu) bulan kurungan;11.Bahwa setelah menjalani = pidana penjara tersebut, kemudianPemerintah Daerah Kebumen menugaskan kembali kepada PenggugatHalaman

memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukum~ melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

tanpa metoda wawancara dan Verifikasi Data Dokumen.Menurutnya Ahli bekerja hanya bersumber pada pemberidata dalam hal ini pihak Kantor Kejaksaan TinggiKalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

Dengan Demikian jugaterdakwa tidak memiliki kewenangan apapun dalam pelaksanaan kegiatanPEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidana tanpa kesalahan (geen strafzonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidana tanpa ada perbuatanmateriilnya.Sehingga unsur pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.PENJELASAN UNSURUNSUR PASAL 15 UU TipikorSetiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau PemufakatanJahatHalaman 59 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMRPasal 53 KUHP(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana

Dengan demikianmeeting of mind/kesepakatan tidak pernah ada.Bahwa dengan bertemuanya saksi Ardiansyah (pelaku) hanya dengan 1 (satupelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwa Gumantoro dan terdakwa ArumKusumastuti dimana dalam pertemuan tersebut majelis hakim judec factieberpendapat pertemuan tersebut merupakan meeting of mind, padahalHalaman 65 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMRberdasarkan beberapa pendapat dan dogmatika hukum tidak memenuhi unsurdelik pasal 15 Tipikor dengan alasan sebagai

Hal ini sejalanHalaman 66 dari 79 Putusan Nomor 20/PID.TPK/2020/PT SMRdengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandan perbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor

tersebut := Ditahan oleh :Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11November 2013;Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Advokat pada Law OfficeYOSEP PARERA and PARTNERS* yang beralamat di Jalan Semarang IndahBlok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah mendengar Keterangan Saksisaksi,

YARKONIBin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus olehPN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai Satgas Raskin BulogSubdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai SatgasSubdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulanDesember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam

Musyawarah Majelis Hakim TindakPidana Korupsi pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh ERINTUAHDAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, JHON H BUTAR BUTAR, SH.MH.Msi, Hakim Karir dan KALIMATUL JUMRO, SH., Hakim Ad Hoc Tipikormasingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 olehERINTUAH DAMANIK, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, AGOES PRIJADI,SH., dan KALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 29 September 2011No.62/Pen.Pid.Sus/H/ 2011/PN.TIPIKOR Smgm;Sejak Tanggal 29 September 2011 s/d 28 Oktober 2011;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20Oktober 2011, No.66/Pen.Pid/Sus/K/2011/PN.Smg;Sejak tanggal 29 Oktober 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011;.

,MH., Azam Jauhari,SH., dan Darsono, SH., Advokat di Kantor Lembaga Studi dan Bantuan HukumTERATAI, beralamat di Jalan Srikaya Raya No. 03 Perumnas Winong Pati,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2011;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:1.oa +Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengdili perkara ini;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tentang

Perk : PDS01/PATVFt.1/09/2011, yangpada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan Terdakwa DWI PRAYOGI, SE Bin HADI SUMARDI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan berlanjut dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.33/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 28 SEPTEMBER 2011 yang amarlengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27Juni 2011 Nomor : 250/Pid.B/2010/ PN.Pwk, yang dimintakanbanding tersebut ;1.

mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selainitu. keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telahdikemukakan baik dalam pemeriksaan disidang pada Pengadilan Negerimaupun dalam Memori Bandingpada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi,keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, Olehkarena itu Judec Facti tidak salah dalam menerapkan peraturan hukumdalam putusan perkara A quoMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.33/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa :AHYA Bin SUWARGA tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung No. 33/TIPIKOR

,MH Hakim Ad.Hoc Tipikor sebagaiHal.65 dari 66 hal. Put. No. 1731 K/Pid.Sus/2012.Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :Ttd/ Ttd/Prof.DR.MOHAMMAD ASKIN.SH DR. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.Ttd/M.S LUMME,SH.,MH.Panitera Pengganti :Ttd. /TUTY HARYATI, SH.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengantanggal 9 Maret 2021;4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengantanggal 30 Maret 2021;5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 12 April2021;6.

Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

Pekanbaru, sejak tanggal 6September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampaidengan tanggal 4 Desember 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HELRYON ASTIKA,SH, CHANDRA PUTRA NUGRAHA,SH masingmasing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H A & PARNERS beralamat diJalan Sudirman Nomor 28 Bangkinang Kota, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 2 September 2021 yang

PUTUS ANNomor :13 /TIPIKOR/2013/PTBdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG,yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi padatingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanSERIUS TAURUS NABABAN, ST.Siborongborong, Sumatera Utara ;38 tahun / 02 April 1974 ;

Karyawan Swasta ;Strata satu (S1) ;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah /Penetapan Penahanan : Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tgl 18 Juli 2012tahanan RUTAN; Dialinkan menjadi tahanan Kota sejak tgl. 13 Juli 2012 sd 18Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal18 Juli 2012 s/d tgl. 27 Agustus 2012 (Tahanan Kota); Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus2012 s/d tanggal 15 September 2012 ; Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

2013 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 28 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 25 Maret 2013 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 27 Maret 2013 ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13Februari 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15Februari 2013 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor

Nomor :7303/PEN/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hariSENIN tanggal 15 APRIL 2013 dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota dan SAIFUL ASNURI, SH. Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ,Hakim Hakim Anggota, Hakim KetuaMajelis,Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH. Ny. PASTI SEREFINA SINAGA,SH, MH.H.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Februari 2019sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 45/Pid.SusTpk/2018/PN JapTePerpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Maret 2019 sampaidengan tanggal 12 April 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis HakimSudah memberikan kesempatan untuk itu;Pengadilan Tindak

Surat Tugas Inspektur Kabupaten Merauke Nomor 700/438/2018tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan untuk memberikanKeterangan Ahli.Bahwa ahli telah memberikan keterangan Ahli pada beberapa kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat penyelidikan denganmelakukan Audit Investigasi, maupun di tingkat penyidikan denganmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN),serta memberikan Keterangan Ahli sesuai keahlian yang dimiliki diPengadilan Tipikor, antara lain :1) Kejari Nabire 9 Desember

Bintang4) Polres Pegunungan Bintang, 7 September 2015, dugaan TindakPidana KORUPSI pada kegiatan Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya pada Dinas Kesehatan KabupatenPegunungan Bintang Tahun Anggaran 2011 dan 2012.5) Polres Jayapura, 16 Mei 2014, dugaan tipikor ProgramPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian (Fasilitas Pupuk dan Pestisida/ UPPO) TA. 2011.6) Polres Jayapura Kota ,29 November 2013 dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyaluran Beras Miskin (RASKIN) Kelurahan ArgapuraDistrik

Dalam perkara a quo yang berhak untuk melakukan penyidikandan/atau penyelidikan sampai proses pengadilan TIPIKOR adalahJaksa Penuntut Umum selaku Pengacara Negara di Kota Bogor,berdasarkan Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 994K/Pid.Sus/2017 pada angka 157 bahwa:157. Uang sebesar Rp. 26.902.438.834, (dua puluh enam miliarsembilan ratus dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribudelapan ratus tiga puluh empat rupiah); Dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara R.

Uang pembayaran ganti kerugian yang PENGGUGATmaksud dalam perkara a quo Saat ini berada dalam kekuasaan Negarakarena adanya putusan Pengadilan Tipikor Nomor 996 K/Pid.Sus/2017terhadap Camat Bogor Barat maka seluruh asset termasuk uang gantikerugian yang seharusnya diberikan kepada PENGGUGAT disita olehNegara atas adanya tuntutan Jaksa sebagai seorang penyidik;Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan

memenuhi prestasinyaHalaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pat.G/2020/PN Bgrberdasarkan bukti kwitansi dan transfer dana yang telah diterima oleh Almarhumorang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan hasilputusan sidang Tindak Pidana Korupsi bahwa segala aset milik terdakwakorupsi berada dalam kekuasaan Negara bukan dalam kekuasaan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa secara prinsip, proses perkara tindak pidanakorupsi Sebagaimana dalam UU Tipikor

Dimana hal tersebut, secara normative dapat dilihat pada ketentuanPasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan:Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperolehdari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimanatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yangmenggantikan barangbarang tersebutSehingga dengan demikian, penyitaan asset merupakan langkah antisipatifyang bertujuan