Ditemukan 9775 data
HERI IRWANSYAH
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
36 — 5
Terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) : Each State Party to thepresent Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
The following transactions shall be subject to VAT:1.
100 — 18
Shall Gobet Ge GUL Albi DY! Us!
1125 — 471
Untuk memperjelas kebaruan,berikut ini pengertian Kebaruan berdasarkan literatur yang diterbitkan olehOrganisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual PropertyOrganizations/WIPO) dan penerapan oprinsip kebaruan yangdipersyaratkan secara universal, dalam pengertian sebagai berikut :Novelty or OriginalityIt is requirement of all industrial design laws that protection throughregistration shall be granted only to designs which are novel or , as it issometimes expressed, original.
JENA RUMLES
Termohon:
KAPOLRI, cq KAPOLDA Maluku, cq KAPOLRES SERAM BAGIAN BARAT
80 — 24
terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihnan hak yang dilanggar) :Each State Party to the presentCovenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall
391 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
officio if their legislation permits,or at the request of interested party, to refuse or to cancel the registration,and so prohibit the use of a trademark which constitutes a reproduction, animitation, or a translation, liable to create confusion of a mark consideredby the competent authority of the country of the registration or use to bewell known in that country as being already the mark of a person entitledto the benefits of this Convention and used for identical or similar goods.These provisions shall
114 — 36
Manusia.Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihanterhadap seseorang yang haknya telah dilanggar dalam kaitannyadengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum, Adapunketentuan dimaksud yakni: Pasal 2 Angka 3 huruf a (mengenai janjinegara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Convenant understakes;a) To unsure that any person whose right or freedoms as hereinrecognized are violated shall
41 — 3
Dell, Vdd) Lcd. ddl ced. ddl shall decd.2222222221111122221111111222211111111111111111111111111111111111111111111222222222111111222211111111222211111111111222222221111111111222222221111111111111122221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111122111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111122122122211112222111111122211111111111111111111111111111111111111111111112222222211111122221111111122211111111111122222222111111111122222222111111111111112221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
173 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 189 PK/Pdt/2015Bahwa selain putusan Majelis Kasasi bertentangan dengan perkaraNomor 1701 K, dalam polis Nomor 210B200000004, khususnya dalambutir 9 tentang Interest Payment telah diatur mengenai kewajibanpembayaran bunga, yang dikutip, sebagai berikut:The Insurers shall not be liable to pay interest other than interest fordefault;Dengan adanya ketentuan mengenai interest for default tersebut dalamPolis Nomor 210B20000000004, maka pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan bahwa besarnya
145 — 86
Eksepsi Kompetensi RelatifBahwa berdasarkan lampiran dokumen Zodiac Data Systems yang di tandatangani oleh Alexandre Thily (Sales Manager) Annexe A tanggal 17 Mei2010 pada halaman 10 dalam disputes (penyelesaian sengketa)menyebutkan General Terms and Conditions Of Sale Of Zodiac DataSystems dinyatakan secara jelas these general terms and conditions ofsale and all documents realting there to shall be interpreted in accordancewth and governdeg by the laws of France.
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
The following transactions shall be subject to VAT:1.
Yuliana
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kapolda Bali
169 — 216
TO ensure that any person whose right or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personacting in official capacity;Hal 5 dari 56 hal Putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dps(Terjemahan: Menjamin bahwasetiap orang yang hakhak ataukebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperolehupaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggarantersebutdilakukanoleh orangorang yang bertindak dalam kapasitasresminya
2083 — 1413 — Berkekuatan Hukum Tetap
The judicial authonties shall have the authority to order theinfringer to pay the right holder damages adequate to compensatefor the injury the nght holder has suffered because of aninfringement of that person's intellectual property nght by aninfringer who knowingly, or with reasonable grounds to know,engaged in infringing activity;2. The judicial authorities snail aiso have the authority to order theinfringer to pay the right holder expenses, which may includeappropnate attorney's fees.
235 — 365
No one shall be arbitrarily deprived ofhis property.Yang terjemahan bebasnya berbunyi:ttSetiap orang berhak untuk memiliki harta kekayaan sendirimaupun bersama dengan orang lain. Tidak seorangqpun dapatdihilangkan harta kekayaannya secara sewenangwenanq.V.
Berdasarkan surat tertanggal 27 April 2012 tentang NotifikasiPerubahan Alamat (Notification of Change of Address) ("Surat 27 April2012").that as of 26 April 2012 my address shall be as follows:c/e James C. EarleVan Etten Suzumoto & Siprelle, LLP2801 Townsgate Road, Suite 210Westlake Village, CA 91361jearle@vsslawyers.comTerjemahan bebas Bahasa Indonesiabahve terhitung mulai 26 April 2012, alamat saya menjadi sebagaiberikut:c/o James C.
31 — 0
Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yangtersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambilalin menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yangberbunyi sebagai berikut: Him 42 of 59 him.Pts.No.2308/Pdt.G/2016/P A.Bwi.16 Shofar 1438/17.11.2016NGM) Anh Soe Ge db G8 Lilac eI jill 5 GLE ae add Y dang jl) Shall
Ratna Widia Kurniawati
Tergugat:
1.John Carney
2.Christopher Rhode
3.Doug Ebner
4.PT Bintang Selatan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
3.Mark Damien Clune
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
295 — 205
In conjunction with Number6/EKS/2018/PN.Dps dated April 16, 2018 is legally defected stipulation andtherefore shall be declared to be null and void;5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi sesuai PenetapanNomor 224/ Pdt.G/2014/PN.Dps.
74 — 75
hakhak narapidana tindak pidana korupsi.Dengan demikian, kebijakan pengetatan pemberian remisi danpembebasan bersyarat (in casu Objek Sengketa) adalah di dalamrangka meningkatkan kualitas untuk melakukan law and legalreform guna menciptakan budaya hukum, yakni mampu memotivasimasyarakat untuk taat hukum atau bahkan pembuat UU dapatmerubah cara pandang hukumnya menjadi progressif.h Berdasarkan UNCAC 2003, Yang telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006 ;Pasal 30 ayat (5) UNCAC :i Each State Party Shall
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
66 — 49
Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
72 — 51
Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yangdikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjaminpemulihan hak yang dilanggar):"Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognizedare violated shall
100 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Romli Atmasasmita, Ratifikasi KonvensiPerserikatan BangsaBangsa Menentang Korupsi Dan ImplikasinyaTerhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 910menyebutkan implikasi yuridis tersebut, bahwa: nampak adanya kriminalisasiperbuatan memperkaya diri sendiri (illicit enrichment) dimana ketentuanPasal 20 (United Nations Convention Against Coruuption (UNCAC) 2003menentukan, bahwa: ... each State Party shall consider adopting... toestablish as a criminal offence, when committed intentionally