lampirannya; 20222 =Telah mendengar pembacaan dakwaan; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal30 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan: 1.Menyatakan Terdakwa NURHAM bin (alm) HADANI, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

SUPIANDI als UCIL sebanyak 2 (dua) butir obat jenisTHD dengan harga 1 (satu) butirnya adalah Rp.5.000, (lima ribu rupiah),Hal 5 dari 24 halaman, No. 145/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) per 1 (satu) paketnya, dan terdakwa mengedarkan/menjualobat jenis THD tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yangharus mempunyai sertifikat uji Kompetensi sebagai tenaga Farmasi

yangmempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan tempatterdakwa mengedarkan/menjual obat jenis THD adalah di rumah terdakwayang merupakan rumah hunian dan bukan merupakan toko obat atauapotek yang telah mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatandan mempunyai tenaga ahli farmasi (asisten apoteker) untukmengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mengetahuipersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenisTHD, dimana tujuan terdakwa mengedarkan/menjual obat

SURYA WAHYUDI, S.Si., Apt. bin (alm) AMRAH Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSemuanya Denar; woo noe een nnn nnn noe noe noe ee ee nee eee Bahwa saksi mengetahui bidang kefarmasian dan peraturannyayang berlaku di Indonesia, pengetahuan tersebut saksi peroleh daribangku kuliah untuk mengambil gelar sarjana sains Apoteker; Bahwa maksud dari pekerjaan ke Farmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi

; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tertanggal07 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan: 2 220 reno nee een1.Menyatakan Terdakwa NOOR FAJARIAH Als MAMA ANDRE Binti(Alm) ABDULRAHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar dan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo.

Kotabaru ditemukanuang hasil penjualan sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah), 2(dua) bungkus pastik clip, 1 (satu) bungkus plastik jenis obatHal 5 dari 33 halaman, No. 315/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.Carnophent/Zenith kosong yang ditemukan di luar rumah dan 6 (enam)butir obat jenis Dextro yang ditemukan ditumpukan baju, kKemudian saatditanya kepada terdakwa tentang izin edar dan keahlian khusus dibidang farmasi, terdakwa tidak memilikinya; Perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen/Zenith

Kotabaru ditemukanuang hasil penjualan sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah), 2(dua) bungkus pastik clip, 1 (satu) bungkus plastik jenis obatCarnophent/Zenith kosong yang ditemukan di luar rumah dan 6 (enam)butir obat jenis Dextro yang ditemukan ditumpukan baju, kemudian saatditanya kepada terdakwa tentang izin edar dan keahlian khusus dibidang farmasi, terdakwa tidak memilikinya; Hal 7 dari 33 halaman, No. 315/Pid.Sus/2014/PN.Ktb.

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidikkepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebutSeMuU AN Ya DEN AL; = wo = o > woe eon eee nen ene one nee nee non nee eee nee Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenatelah mengedarkan sedian farmasi berupa obat jenis CarnophentZenith dan obat jenis Dextro; Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa padaSenin tanggal 06 Oktober 2014 sekitar jam 17.30 wita di DesaTarjun Rt.09 Rw.ll Kecamatan kelumpang

Menyatakan terdakwa : AHMAD HAMZEH BIN NADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU ;2.

Gumukmas, Kab.Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Gumukmas, Kab.Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Menyatakan Terdakwa AHMAD HAMZEH BIN NADI terbukti secara sah dan meyakinkanWbersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan danmutu " sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalamdakwaan kesatu ;2.

NADI yangidentitasnya sebagaimana tersebut dimuka ;Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pada waktu melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmanidan rohani serta tidak terganggu jiwanya, demikian pula Terdakwa dapat mengikutipersidangan dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi danterbukti secara sah ;Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat(3)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkan denganketerangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap karenamenjual obat Trex sebanyak 100 butir dan jenis dextro sebanyak 376 butir danterdakwa ditangkap di depan rumahnya, dan pada saat

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan;b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumahsakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifke satu;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang

Menyatakan Pelaku Anak ROBI ALFARISI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar " sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Malang atau setidaktidaknya di satu tempat yang masih termasuk ddalam daerah hukumPengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009, yangdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anak mengedarkan sediaanfarmasi berupa pi; LL yang tidak memiliki izin edar dengan cara anakmembeli pi; LL kepada

Malang atau setidakHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2016/PN.Kpntidaknya di satu tempat yang masih termasuk ddalam daerah hukumPengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasia atau kemanfaatan dan/atau mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UU No.36 tahun2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Pada waktu dan tempat

Malang saksimelakukan penangkapan terhadap anak berupa uang tunai Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah), 3 tik berisi 21 (dua puluh satu) pil LL , 1 (satu)unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (Satu) unit HP Samsung warnaputih silver ;Bahwa anak mengedarkan sediaan farmasi berupa pi; LL yang tidakmemiliki izin edar dengan cara anak membeli pi; LL kepada Sagimeh(DPO) sebanyak 10 tik yang masingmasing tik berisi 10 butir denganharga Rp.10.000, (sepuluh ribu rupah) per tik.

Malang saksimelakukan penangkapan terhadap anak berupa uang tunai Rp.30.000,(tiga puluh ribu rupiah), 3 tik berisi 21 (dua puluh satu) pil LL , 1 (satu)unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warnaputih silver ;Bahwa anak mengedarkan sediaan farmasi berupa pi; LL yang tidakmemiliki izin edar dengan cara anak membeli pi; LL kepada Sagimeh(DPO) sebanyak 10 tik yang masingmasing tik berisi 10 butir denganharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupah) per tik.

Menyatakan Pelaku Anak ROBI ALFARISI tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengedarkansediaan farmasi tanpa ijin edar " sebagaimana dakwaan kesatu PenuntutUmum ;2. Menjatuhnkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bjr tanggal 28Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HASAN ARKONI Bin MUDI telah terbuktibersalan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi

Pataruman Kota Banjar atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan NegeriBanjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), yang terdakwa lakukan dengan perbuatanatau caracara antara lain sebagai berikut: Berawal

Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinanberusaha;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatandan obat kuasi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat atau) Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun

Menyatakan Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki PerizinanBerusaha;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Arkoni Bin Mudi denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;3.

1. Menyatakan Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa

Menyatakan Terdakwa Tuminah Binti Mariman (Alm) telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;2.

Mariman (Alm), pada Kamis tanggal 26 Oktober2017 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2017 atau masih pada tahun 2017, bertempat Blok Polsek No. 5 Rt.28, Rw. 08, Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dan BlokPulo Rt. 42 Rw. 06, Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, KabupatenIndramayu, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Indramayu, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dimana terdakwa bukanlah sebagai Kefarmasianyang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat IzinKerja (SIK) dan Toko Obat yang dimiliki oleh terdakwa sebagai tempat untukmelakukan pekerjaan kefarmasian tidak mempunyai seorang Apotekersebagai penanggung jawab teknis.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

36 Tahun2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan mengatur untukmenyalurkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memiliki ijin edar dariMenteri Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang

Menyatakan terdakwa JUMINA Bin WAHYUDIN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana tanpa hakdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa memilikikeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.

swasta di daerah Cirebon, lalu tahun 2004 jugaAhli masuk PTT (Pegawai tidak tetap) di puskesmas Sindangwangi Kab.Majalengka dan diangkat menjadi PNS tahun 2006, kemudian Ahli melanjutkankuliah di YPIB Cirebon lulus tahun 2011 dengan gelar S.Fram (SarjanaFarmasi, setelah itu Ahli melanjutkan study profesi Apoteker di Sekolah TinggiFarmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker, dari tahun2008 sampai dengan 2016 dan Ahli bekerja sebagai staf seksi Farmasi diDinas kesehatan Kab.

Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) (yang berbunyi Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarMenimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur sebagai berikut;Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa sajayang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwamelakukan

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (yang berbunyi Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalahmengerti dan menghendaki perbuatan dan akibat yang dilakukan. Berdasarkanteori hukum pidana, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:a.

Menyatakan Terdakwa Jumina Bin Wahyudin telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpamemiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkansediaan farmasi;2.

No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa Sabu(jenis metamfetamina) dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nolkoma nol satu dua) gram karena tindakannya adalah bukan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi,pedagang besar farmasi atau

No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina) dengan Kode A denganberat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram karena tindakannyaadalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait denganindustri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah yang

Terdakwa rasakan setelahmenggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badanterasa segar dan enak sehingga memacu tubuh Terdakwa untuk bekerja;Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum mengkonsumsiNarkotika golongan bukan tanaman berupa Sabu (jenis metamfetamina)dengan Kode A dengan berat Netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gramkarena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwatidak terkait dengan industri farmasi

, pedagang besar farmasi atau Saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untukmenyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35Tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 23 Nopember 2021 Nomor Register Perkara: PDM 16/SKDU/Enz.2/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:Halaman 9 dari

, pedagang besar farmasiatau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memilikiHalaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 330/PID.SUS/2021/PT PTKkapasitas untuk menyalurkan Narkotika serta tidak memiliki izin daripihak yang berwenang.Bahwa kualifikasi Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium(vide Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) Terdakwa dinyatakan positifmenggunakan narkotika, dan Terdakwa merupakan enduser dan bukanbagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dengan berat Netto

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Arifin alias Tompel bin Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan DAN pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang ataudisuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jombang berwenang mengadiliperkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut : Bahwa

Tri Prihatin, S.Apt selaku kepala bidangpengembangan sumber daya kesehatan pada dinas kesehatan kabupatenjombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya,Triheksifenidil HCL harus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yangdapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapatmemperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 196Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang,

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira jam06.00 wib didalam kamar di Dusun Sugihwaras RT.3 RW.1, Desa Sepanyul.Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena telahmengedarkan pil double L kepada Beni Setiawan;Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 4Peraturan

Menyatakan terdakwa Miftahul Arifin alias Tompel bin Sari telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

-------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Anak ASWAD Bin SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ASWAD Bin SURIANSYAH oleh karena itu, dengan

dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan; Telah mendengar keterangan Saksisaksi dan keterangan Anak; Telah melihat dan memeriksa barang bukti; Telah memperhatikan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS; Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 19 Maret 2019,yang pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutus sebagai berikut :1.Menyatakan anak yang berkonflik dengan hukumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Tanah Grogot KabupatenPaser Propinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya di daerah lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengajaHalaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2019/PN Tat.memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut anak yang berkonflik denganhukum lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : Berawal

Tanah Grogot KabupatenPaser Propinsi Kalimantan Timur atau setidaktidaknya di daerah lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut anak yang berkonflik denganhukum lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : Berawal anak yang

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar;Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 9/Pid.

hanya dapat dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan tenagakesehatan tersebut mempunyai izin edar dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak bukan tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian praktek kefarmasian, dan Anak juga tidak mempunyai izinedar sediaan farmasi berupa obat yorindo, maka Hakim berpendapat bahwaesensi unsur ke2 (dua), yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi dari perbuatan Anak;Menimbang, bahwa

Jadi sisa berat 30,2 gram 3 gram = 27,2 gram;Bahwa sediaan farmasi jenis carnophen yang diedarkan terdakwatermasuk dalam Narkotika Golongan 1 karena mengandung Karisoprodolberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret2018 yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2018;Bahwa sediaan farmasi jenis carnophen yang diedarkan terdakwa tidakmemiliki ijin edar, Karena ijin edar obat jenis carnophen sudah dicabut sesuaidengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI No.PO

pada hariKamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaktidaknya padawaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 atau setidak tidaknyapada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di bawah jembatan margasariDesa Baringin A Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Jadi sisa berat 30,2 gram 3 gram = 27,2 gram;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.RtaBahwa sediaan farmasi jenis carnophen yang diedarkan terdakwatermasuk dalam Narkotika Golongan 1 karena mengandung Karisoprodolberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tanggal 6 Maret2018 yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2018;Bahwa sediaan farmasi jenis carnophen yang diedarkan terdakwa tidakmemiliki ijin edar, Karena ijin edar obat jenis carnophen sudah dicabut sesuaidengan Keputusan

hadirkepersidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut, maka MajelisHakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakanketerangan Ahli tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa riwayat pendidikan Ahli: Sekolah SDN Rangda Malingkung II Tamat Tahun 1989; Sekolah SMP N 1 Rantau, Tamat Tahun 1992; Sekolah SMF Banjarmasin Tamat Tahun 1995; 1Farmasi Uninersitas Surabaya (UBAYA) Tahun 2001; Profesi Apoteker 2002;Bahwa riwayat pekerjaan Ahli: Ahli bekerja sebagai PNS di Instalasi Farmasi

, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuandalam UndangUndang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan olehpedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentuuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ADI SAPUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dan denda Rp. 1 .000.000.,00 ( juta

HADI (Berkas perkara terpisah) pada hari pada hariSenin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknyadalam bulan Juni 2020 bertempat di dekat gawang sisi selatan, Lapanganbola Dsn Gadingan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik KabupatenSleman Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaktidaknya masih dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

LAB. : 1607/NOF/2020 tanggal 2 Juli 2020dengan kesimpulan : BB3322/2020/NOF berupa tablet warna putihberlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandungNarkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYLtermasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G kemudian terdakwa dalamHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2020/PN.Smnmenjual Pil warna putin berlambang Y / TRIHEXYPHENIDYL tanpamemiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi sertatidak memenuhi standar dan mutu.Perbuatan

Saksi GUNUNG MARADHANA DWI PUTRA, SH,:Bahwa tim melakukan penangkapan: BAYU ADI SAPUTRA, Tempattanggal lahir, Sleman 28 April Tahun 2000, Pekerjaan : Pelajar SMKBINA HARAPAN, Jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Pedidikanterakhir : SMP, Alamat : Bulusan , Rt 04, Rw 40, Sardonoharjo,Ngaglik, Sleman.Bahwa pada awal bulan Juni 2020 saksi mendapat informasi darimasyarakat bahwa BAGUS CAHYO WIBOWO BIN PAINA HADIadalah pelaku tindak pidana barang siapa yang dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa faktafakta yang terungkap di persidangan adalahsebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekirapukul 20.30 Wib dirumah terdakwa Bulusan , Rt 04, Rw 40,Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman karena bersama BAGUS CAHYOWIBOWO mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trinexyphenidyl, Bahwa saat digeledah ditemukan uang tunai Rp 900.000, ( sembilanratus

Menyatakan Terdakwa BAYU ADI SAPUTRA tersebut diatas, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataandan mutu;2.

dalam Pasal 197 UndangUndangNo.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.KeduaAtauBahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IBROHIM ALIAS BRAM BIN H.HUDORI pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatuwaktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat rumah kontrakan terdakwa di jalanKyai Supik Rt 01 Rw 02 Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ataupada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidakHalaman 6 dari 23memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenaipengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan

harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 18.00 Wib,terdakwa MUHAMMAD IBROHIM ALIAS BRAM BIN H.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsureunsur tersebut diatas sebagai berikut ;Ad.1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IBROHIM ALS BRAM BIN HUDORI, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHISTANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama ................. dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.

1. Menyatakan Terdakwa Jaluddin Dg.Sibali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan persediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Tete BatuKec.Pallangga Kab.Gowa atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan,khasiat atau kemanfaatan,dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwadengan caracarasebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 19.00 Witaterdakwa telah mendapatkan pil warna putin

Bahwa terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis Tramadoltersebut tidak mempunyai izin menjual karena pekerjaan terdakwa wiraswastabukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dari pejabat terkaituntuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obatyang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratanHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN Sqmkeamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaat dan mutuMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yangdiajukan dipersidangan, bahwa terdakwa Jaluddin Dg Sibali pada hari Kamis,tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di depan rumah mertua TerdakwaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2018/PN Sqmdi Biringkaloro,

farmasi berupa obat tersebut ialah Apoteker atauAsisten Apoteker yang telah memiliki Surat ijin kerja;Menimbang, bahwa mereka terdakwa menjual/mengedarkan obatobatan bukan merupakan kapasitasnya sebagai Apoteker atau Asisten Apotekerserta menjual/mengedarkan dirumahnya atau ditempat lainnya bukanmerupakan toko obat atau Apotek dan tidak memiliki kompetensi dan ijin untukmengedarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik No.

Menyatakan Terdakwa Jaluddin Dg.Sibali terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengajamengedarkan persediaan farmasi dengan tidak memiliki Keahlian dankewenangan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari, dandenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuanjika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

Khusnil Wafa Als Robot Bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Kediri, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1). Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN GprBahwa terdakwa MUH. KHUSNIL WAFA Als. ROBOT Bin HARIYANTO padaawalnya hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib., bertempatdi rumah AGUS Als. TUKLE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) diDs.

Kediri mendapatkan sediaan farmasi berupaobat dengan logo LL (selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara membellpil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian setelah mendapatkan pil LLtersebut terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara memberikan pil LL kepadaSdr. IMAM MAULAN AKHSAN Als. MBAHE Bin (Aim) ABDUL SAKUR waktuyang sama sekitar jam 17.30 Wib., di tepi jalan umum Ds. Srikaton, Kec.Ringinrejo, Kab.

Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut:Bahwa terdakwa MUH. KHUSNIL WAFA Als. ROBOT Bin HARIYANTO padaawalnya hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib., bertempatdi rumah AGUS Als.

Kediri mendapatkan sediaan farmasi berupaobat dengan logo LL (Selanjutnya disebut dengan pil LL) dengan cara membellpil LL sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian setelah mendapatkan pil LLtersebut terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara memberikan pil LL kepadaSdr. IMAM MAULAN AKHSAN Als. MBAHE Bin (Aim) ABDUL SAKUR waktuyang sama sekitar jam 17.30 Wib., di tepi jalan umum Ds. Srikaton, Kec.Ringinrejo, Kab.

Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semuasubyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawabmenurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah Muh Khusnil Wafa als RobotBin

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAN ANTOKHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAN ANTOKHI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan

Menyatakan Terdakwa FIRDAN ANTOKHI bersalah melakukan Tindakpidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum ;2.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN MigATAUKEDUA Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkandalam dakwaan Pertama, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa PilDouble L yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa mendapat pesanan dari

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Pertimbangan unsur delik ;1.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi. Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :01411/NOF/2019, berkesimpulan benar tablet dengan bahan = aktifTriheksifenidil HCI, mempunyai efek sbagai anti Parkinson, tidak termasukNarkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 Jo.

Menyatakan terdakwa FIRDAN ANTOKHI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAN ANTOKHI tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan pidana dendasebesar Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama3 (Tiga) Bulan ;3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Majelis No. 239/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal23 april 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah mendengar keterangan saksisaksi di persidangan ;Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONO telahterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Pedurungan Kota Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat(1) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari saksi Yohanes

Pedurungan Kota Semarang atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2)dan (3) Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan

saksi bersama tim melakukan penyelidikan Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai jjin baikpenggunaan atau pengedarannya pil tersebut ; Bahwa dari hasil interogasi disamping terdakwa menggedarkan pil, denganmengharap keuntungan juga dikonsumsi sendiri ;Hal 7 dari 19 hal, PUTUSAN No.239/Pid.Sus/2018/PN.Smg Bahwa Terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO saat diamankan kedapatanpil sebanyak 3602 butir ; Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidangobatobatan atau farmasi

Menyatakan terdakwa LISTYO BUDI PURWANTO Bin SULISTYONOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;3.

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan;b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit,dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakitPemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 5Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur bahwa Psikotropika yangmempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :a. Psikotropika golongan ;b. Psikotropika golongan Il;c. Psikotropika golongan Ill;d.

danterdaftar dalam GolonganIV (empat) Nomor Urut 45 UU RI No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yangberwenang untuk memperjualbelikan Psikotropika jenis Happy Five Erimen 5Stersebut;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN LbpMenimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti terdakwa bukanlahsebagai pihak yang diberikan ijin oleh Undangundang No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika untuk menyalurkan psikotropika yaitu Pabrik obat kepadapedagang besar farmasi

, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan,Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan ataupun Sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balaipengobatan Pemerintah, sehingga dengan demikian maka unsur ini telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh

Pasal 68 UndangUndang Nomor 11 T:2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, PedaBesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemersesual dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimp.sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagainrdimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nom2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi,pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar fartertentu yang telah memiliki izin Knusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di ;maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak dan berwerdilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

sapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus Ltmenyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkpersidangan, Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas keseh:peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak melperizinan berusaha untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demperbuatan Para Terdakwa melakukan permufakatan menjual NarkGolongan adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beral.bagi Majelis Hakim